Laut
Negara Malaysia diduga kuat masih menjadi pemasok utama untuk kebutuhan bahan baku pembuatan bom ikan di sejumlah wilayah Indonesia. Indikasi itu menguat, setelah Pemerintah Indonesia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 2.400…
Hutan
Water Cannon Polres Kapuas Hulu menyemprotkan air tekanan tinggi. Tujuannya memecah konsentrasi massa di ruas Jalan Rahadi Usman, tepatnya di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat,…
Laut
Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan global dalam industri akuakultur atau budidaya perairan pada sektor perikanan dan kelautan. Kesiapan Indonesia dibutuhkan untuk mengawal para pelaku industri tersebut yang tersebar…
Laut
Pemerintah berjanji terus mendorong pengembangan produksi garam rakyat untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi nasional. Produksi garam rakyat juga didorong agar kualitasnya terus meningkat hingga berstandar garam industri. Sehingga suatu saat…
Hutan
Sebelum datangnya kolonialisme di Indonesia atau Nusantara, pemanfaatan lahan dan laut sepenuhnya dikuasai rakyat. Penguasa atau pemerintahan pada saat itu berfungsi mengatur perdagangan hasil pemanfaatan lahan dan laut, dengan kompensasi…
Laut
Pemerintah terus meningkatkan ketahanan pangan dari sektor perikanan. Terkini, Pemerintah mengembangkan budidaya ikan nila dengan teknologi sistem bioflok. Teknologi tersebut telah sukses diterapkan untuk budidaya ikan lele yang dimassalkan di…
Energi
Greenpeace-Indonesia menerbitkan laporan tentang dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Celukan Bawang, di Bali utara. Laporan berjudul “Meracuni Pulau Dewata” yang disampaikan ke publik pada Senin (16/4) lalu itu…
Laut
Industri di Indonesia yang masih mengabaikan standar lingkungan hidup akan mendapat tindakan tegas dari Pemerintah Indonesia. Kebijakan itu untuk meningkatkan tingkat disiplin industri dalam menjaga lingkungan. Untuk penindakan, Pemerintah melakukan…
Laut
Pemerintah Indonesia masih terus menyelidiki praktik perdagangan manusia dan perbudakan terhadap 20 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berprofesi sebagai anak buah kapal (ABK) pada kapal perikanan yang diduga kuat…
Laut
Masyarakat pesisir yang mendiami seluruh pulau di Indonesia membutuhkan perlindungan dari Negara. Hal itu untuk menghalau berbagai ancaman yang datang silih berganti kepada masyarakat di kawasan tersebut. Ancaman tersebut, bisa…
Sosial
Kementerian Dalam Negeri kembali mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) susulan terkait Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU-PPMHA) kepada Kementerian Sekretaris Negara, Senin (16/1/18). Kementerian ini memastikan mendukung…
Sosial
Akhir Maret lalu, Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menyerahkan dokumen usulan perhutanan sosial pada Irmansyah Rachman, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), di Manggala Wanabhakti, Jakarta.…
Laut
Upaya untuk mengurangi ketergantungan tepung ikan sebagai bahan baku pembuatan pakan ikan, terus dilakukan Pemerintah Indonesia. Bahan baku tersebut, selain harganya mahal, juga sebagian besar masih harus didatangkan dari luar…
Sosial
“Mengenai UU Masyarakat Adat, saya kira ini inisiatif DPR. Saya sampaikan pemerintah akan terus mendorong agar itu segera diselesaikan. Saya dengar sudah masuk ke Prolegnas 2017. Saya tinggal keluarkan…
Laut
Faktor cuaca menjadi parameter kesuksesan Pemerintah Indonesia dalam membangun keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (off shore) pertama di Tanah Air. Sejak dipublikasikan pada akhir 2016, pembangunan KJA off shore…
Opini
Opini ini pertama kali diterbitkan di Mongabay pada tanggal 8 Maret, 2018. Ekolog Dan Nepstad* adalah pendiri dan Direktur Eksekutif dari Earth Innovation Institute. Melalui komentar ini, Nepstad menjabarkan…
Laut
Nelayan di kawasan Asia Tenggara termasuk pekerjaan berisiko tinggi menjadi korban perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan perbudakan. Karena itu, Indonesia berkomitmen melindungi hak asasi manusia (HAM) nelayan, secara legal…
Laut
Pada 23 Desember 2016, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari…
Laut
Pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Papua Barat semakin mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia. Setelah dijanjikan akan bisa melaksanakan ekspor secara langsung, Papua Barat kini didorong untuk menjadi salah…
Laut
Provinsi Papua Barat dijanjikan akan segera bisa melaksanakan ekspor produk perikanan secara langsung dari dalam hitungan satu-dua bulan mendatang. Janji tersebut diungkapkan, karena potensi perikanan di provinsi tersebut, khususnya Indonesia…