Aktivis: Pemda Harus Cari Solusi Larangan Buka Lahan Tanpa Bakar Buat Para Petani

September 27, 2017 Indra Nugraha, Palangkaraya

Memperingati Hari Tani Nasional ke-56, pemerintah diminta untuk memperhatikan kesejahteraan petani. Pemda diminta untuk lebih meningkatkan proses pengawalan dan pengawasan melalui tenaga penyuluh lapangan agar kebijakan pemerintah di bidang pertanian yang sudah ditetapkan tidak salah sasaran. Serta memperkuat dan mengaktifkan kembali fungsi organisasi pertanian di tingkat desa. Aktivis pun menyoroti perlunya Pemda Kalimantan Tengah mencarikan […]

Fokus Liputan: Mereka Bertaruh Nyawa Demi Batu Cinnabar (Bagian 1)

September 20, 2017 Tommy Apriando, Pulau Seram

    Gerimis turun pagi hingga malam hari. Tiada henti. Pendakian menuju kampung di Puncak Gunung Tembaga, makin sulit, harus ekstra hati-hati. Lengah sedikit, terpeleset ke jurang, atau masuk lubang bekas tambang di sekitar jalur pendakian. Jalan setapak berbatu dan berundak. Tampak ratusan lubang bekas tambang mengangga, berdiameter satu meter, hanya tertutup potongan kayu. Banyak […]

Wujudkan RAPS, Apa Saja yang Dilakukan Bupati Sigi?

September 20, 2017 Wahyu Chandra, Sigi, Sulteng

  Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) menjadi salah satu prioritas nasional yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat hingga daerah. Sebagai upaya pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemiskinan, keadilan lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah adalah daerah yang […]

Presiden Teken Perpres Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan

September 19, 2017 Lusia Arumingtyas, Jakarta

  Pada 6 September 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.  Aturan ini,  diharapkan bisa menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan. Sebelumnya, pada 2014,  ada peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan […]

Begini Asa Petani Kertajati di Negara Agraris Ini

September 17, 2017 Donny Iqbal, Majalengka, Jabar

  Matahari pagi di musim kemarau perlahan menghangatkan temperatur di ladang – ladang kering di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Hamparan sawah nampak mengering, namun, geliat petani masih menemukan kehidupannya. Di rumah petak berukuran sekitar 5 meter x 10 meter, Kasman (60), warga RW 10, menetap dan menghidupi keluarganya dari hasil bertani. […]

Akhirnya, Indonesia Ratifikasi Konvensi Minamata

September 13, 2017 Lusia Arumingtyas, Jakarta

  DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang Konvensi Minamata Mengenai Merkuri (Minamata Convention on Mercury) pada Sidang Paripurna V, Rabu (13/9/17). Akhirnya, Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Minamata soal penggunaan merkuri yang berdampak bagi kesehatan dan lingkungan. Sejak 2009, Indonesia berperan aktif dalam Intergovermental Negotiating Committee (INC) on Legally Binding Instrument of Mercury pertama di Stockholm 2010 […]

Dinilai Masih Bergerak Lambat, Begini Perkembangan Perhutanan Sosial

September 8, 2017 Lusia Arumingtyas, Jakarta

    Memperluas akses kelola hutan kepada rakyat jadi komitmen Presiden Joko Widodo. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun mengusung perhutanan sosial dengan model pengelolaan seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat, hutan adat hingga kemitraan. Program pemerintah ini selalu disebut-sebut sebagai prioritas. Bagaimana implementasinya? Akhir 2017, KLHK menargetkan realisasi perhutanan sosial satu […]

Kasus Tudingan Komunis Naik ke Kejaksaan, Aktivis Tolak Tambang Emas Tumpang Pitu Masuk Bui

  Armiyati menangis tersedu kala mendengar keputusan Kejaksaan Negeri Banyuwangi,  soal penahanan Heri Budiawan. Yanti dan Ratna –warga yang juga turut serta–, memeluk dan mengusap punggungnya. Mereka coba menenangkan meski juga menahan tangis. Paimun dan beberapa lelaki mencoba menghalangi petugas kepolisian yang hendak membawa Budiawan. Baca juga: Kala Tolak Tambang Emas Banyuwangi Berbuntut Tudingan Komunis […]

Pembangunan PLTA Tampur, Apakah Kelestarian Hutan Leuser Diperhatikan?

September 8, 2017 Junaidi Hanafiah, Aceh

    Pemerintah Aceh tengah merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang berada di hutan lindung Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Tepatnya di Tampur, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. PLTA berkapasitas 428 mega watt ini, tinggi bendungannya dirancang setingggi 173,5 meter, dengan daya tampung waduk 697.400.000 meter kubik. Rencana luas genangannya 4.000 hektare dan jaringan transmisi […]

Begini Perempuan Pesisir Langkat Memanfaatkan Sekaligus Menjaga Hutan Mangrove

September 6, 2017 Ayat S Karokaro, Langkat

  Buah pidada menggantung manja…Daun jeruju berduri menganga…Pohon mangrove wajib dijaga…Karena mereka sangat mempesona  Apa tanda pesisir Langkat…Di ujung pantai orang bersilat…Apa tanda manusia sehat…Mangrove sahabat jangan dibabat Sebait pantun keluar dari seorang perempuan paruh baya yang tengah duduk di kursi. Di depan dia tampak puluhan botol dan kerupuk tersaji terpajang di meja panjang, bertuliskan,” […]

Kala Warga Luat Lombang Tolak Lahan jadi PLTA

September 2, 2017 Ayat S Karokaro, Medan

    Pengukuran lahan pertanian warga Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara,  oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pelaksana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berujung ribut, Kamis (24/8/17). Tiga warga jadi korban karena melawan dan menolak tanah adat diambil paksa. Masyarakat adat dari tiga dusun,  yakni Pargodungan, Paske dan Dano, Desa […]

Ketika Freeport Sepakat Divestasi 51% Saham, Bagaimana soal Lingkungan dan Orang Papua?

August 30, 2017 Della Syahni, Jakarta

    Setelah melalui beberapa kali pertemuan, pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang PT. Freeport Indonesia capai kesepakatan divestasi saham paling sedikit 51%. Perundingan ditempuh setelah keduanya berselisih pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2017 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara perubahan peraturan pemerintah Nomor 23/2010. Dalam Pasal 97 dinyatakan pemegang izin usaha produksi […]

Begini Ancaman Degradasi Hutan Terhadap Krisis Air Di Jabar

August 28, 2017 Donny Iqbal, Bandung

Memasuki musim kemarau, kekeringan merupakan persoalan yang sangat dikhawatirkan. Menurunnya pasokan air disusul peningkatan suhu udara sedikit banyak telah menimbulkan sejumut persoalan. Kini kondisi demikian itu lumrah terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Menyoal tentang ketersediaan air tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan komponen biotiknya. Seperti keberadaan hutan yang mempunyai fungsi hidrologis dan biosfer. […]

Ternyata Banyak Masalah Dalam Raperda Zonasi Pesisir di Sulsel. Apa Saja?

August 25, 2017 Wahyu Chandra, Makassar

Pemerintah kini tengah mendorong penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Beberapa daerah provinsi sudah ditetapkan, namun sebagian besar masih dalam proses persiapan dan menuju penetapan, termasuk untuk RZWP3K Sulawesi Selatan. Sayangnya, dalam proses menuju penetapan RWZP3K ini sarat dengan masalah baik dari segi proses dan subtansi ataupun dari segi […]

Rayakan Kemerdekaan ala Petani yang Ingin Merdeka dari Tambang Semen

August 24, 2017 Tommy Apriando, Pati

    Langkah kaki Bambang Sutikno, berderap maju seirama gerakan tangan. Rompi warna krem bertuliskan “Selamatkan karst” dan caping bulat beruliskan “tolak pabrik semen,” dia kenakan. Hari itu, Kamis, (17/8/17), pukul 8.00, Bambang bertugas sebagai komandan upacara. Ratusan peserta hadir di lembah perbukitan karst Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Mulai dari petani, penelusur […]

Menanti Komitmen Lingkungan Pemerintah Lewat KLHS Kendeng, Koalisi: Hentikan Kriminalisasi Warga

  KLHS di Pegunungan Kendeng sedang proses, baru selesai tahap pertama khusus CAT Watuputih. Berbagai kalangan menanti keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmen lingkungan lewat KLHS ini. Sementara KLHS berjalan, warga yang berusaha mempertahankan Kendeng lestari pun menghadapi gugatan hukum.   Pada 2 Agustus tahun lalu, perwakilan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) bertemu Presiden Joko […]

Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua

    Di Jakarta, Bupati Merauke, Bupati Boven Digoel, warga calon penerima plasma dan Korindo adakan pertemuan. Di Merauke, warga protes dan tolak sawit. Warga di Merauke, tambah berang kala ada pertemuan dengan perwakilan yang mengatasnamakan masyarakat, seolah-olah semua warga menerima kehadiran perusahaan sawit. Pagi itu,  di bilangan Jakarta Pusat, berlangsung pertemuan ‘para pihak’ antara […]

Tolak Rencana Lokasi Awal Waduk Lambo, Masyarakat Adat Rendu Berikan Alternatif

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpepura) bersama masyarakat adat Rendu di Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT (05/08), akhirnya menyepakati pembangunan waduk Lambo, yang diperuntukkan untuk pembangkit tenaga listrik, tidak akan dilakukan sebelum lokasinya dirembuk bersama dengan masyarakat. Daud P. Tambo perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga yang tergabung dalam rombongan menyebut dari […]

Menarik… Melihat Perubahan Bali Melalui Lukisan Keliki

August 1, 2017 Luh De Suriyani, Denpasar

Sebuah buku lukisan yang diluncurkan Juni lalu memperlihatkan wajah lingkungan pulau Bali melalui mata seniman lukis tradisi Keliki. Berjudul Bali, Preserving The Paradise berisi 24 karya I Wayan Ariana, anak muda 25 tahun. Ia melihat masa depan Bali suram jika tak berbenah. Tak banyak pelukis bergaya tradisi Bali yang merekam situasi kontekstual di sekitarnya. Kebanyakan […]

Pemberian Izin Tambang Rawan Korupsi? Begini Hasil Penelitian TII

July 31, 2017 Della Syahni, Jakarta

    Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil penelitian mengenai kerawanan dan risiko korupsi pada pemberian izin pertambangan. Ketidakjelasan mekanisme pelelangan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) jadi salah satu titik utama rawan korupsi. Kerawanan lain yang berpotensi korupsi karena sistem audit keuangan dan pertambangan lemah, penegakan hukum lemah, kurang transparansi dan akses publik pada informasi […]

1 2 3 4 5 23