Tag Archives: Penebangan Hutan

Lemah Pencegahan Banjir, Manusia Terus Mengikis Daya Dukung Lingkungan

Sungai yang meluap di daerah Gempol, Pasuruan. Foto: Petrus Risky

Sungai yang meluap di daerah Gempol, Pasuruan. Foto: Petrus Risky

Berbagai peristiwa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, menimbulkan kerugian sangat besar bagi manusia. Bencana ini, menurut Ketua Pusat Studi Kebumian dan Perubahan Iklim LPPM ITS Surabaya, Amien Widodo, tidak seharusnya terjadi bila masyarakat termasuk pemerintah melakukan upaya mitigasi bencana.

Amien Widodo mengatakan, sebagian besar daerah di Indonesia memiliki respon yang kurang baik saat terjadinya bencana, sehingga menimbulkan kepanikan dan permasalahan baru yang tidak seharusnya terjadi.

“Beberapa tempat responnya baik, tapi sebagian besar masih jelek, sehingga setiap terjadi bencana, kepanikan dari masyarakat masih banyak terjadi, padahal itu harusnya tidak boleh terjadi,” kata Amien Widodo, Pusat Studi Kebumian dan Perubahan Iklim LPPM ITS Surabaya, kepada Mongabay-Indonesia.

Curah hujan tinggi, menjadi salah satu ciri daerah tropis. Tanpa daya dukung lingkungan yang baik, debit air yang jatuh akan membawa bencana bagi manusia. Foto: Petrus Risky

Curah hujan tinggi, menjadi salah satu ciri daerah tropis. Tanpa daya dukung lingkungan yang baik, debit air yang jatuh akan membawa bencana bagi manusia. Foto: Petrus Risky

Wilayah Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa dengan iklim tropisnya, mendapat hujan dengan intensitas tinggi setiap tahun. Namun banyaknya aksi pembabatan hutan secara liar, menimbulkan daya dukung alam menjadi menurun.

Amien mengungkapkan bahwa penebangan hutan secara liar yang kemudian beralih fungsi menjadi permukiman dan industri, menjadikan air hujan yang turun tidak dapat terserap secara maksimal, melainkan lebih banyak yang mengalir kebawah sambil membawa material tanah yang tererosi.

“Kalau dilihat di beberapa tempat, sebagian besar karena hutannya digunduli, tanah yang tererosi menyebabkan pendangkalan sungai. Selain itu banyak orang yang membuat rumah di pinggir sungai, yang otomatis membuat sempit lembah. Masyarakat juga masih banyak yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, yang ini dapat mengganggu aliran air karena sungai sudah menjadi dangkal. Kalau hujan dengan volume sama saja, air sudah menjadi melimpah debitnya,” papar Amien Widodo, ditemui di kampus ITS Surabaya.

Sementara itu pakar banjir dari Fakultas Teknik Sipil ITS Surabaya, Umboro Lasminto mengatakan, menurunnya daya dukung alam akibat aktivitas manusia yang nerusak menjadi penyebab utama banjir di beberapa daerah.

Sampah rumah tangga, menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan urban. Foto: Petrus Risky

Sampah rumah tangga, menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan urban. Foto: Petrus Risky

“Seperti penebangan hutan sehingga hutan gundul, perubahan tata guna lahan dari penampungan dan resapan air menjadi pemukiman dan industri. Tempat air mengalir berkurang sehinga menjadi lebih parah dari tahun ke tahun,” kata Umboro Lasminto.

Perilaku manusia yang merusak serta mengeksploitasi alam secara bebas menurut Umboro, menyebabkan kawasan lain yang semula tidak rawan banjir menjadi ikut terdampak karena luasan jangkauan banjir semakin meluas.

“Banjir Jatim karena sedimentasi Bengawan Solo, Bendungan Gajah Mungkur juga bermasalah. Banjir yang masuk perkotaan diperparah oleh buruknya sistem drainase dan saluran pembuangan air kecil ke sungai besar,” ujar Umboro.

Umboro menambahkan, meski banjir tidak dapat dicegah pada saat ini, namun upaya mencegah dan mengurangi banyak korban dapat dilakukan dengan memperkuat infrastrukur pengendali banjir.

“Saat musim hujan seperti ini sudah tidak bisa lagi mencegah banjir, pencegahan bisa dilakukan untuk menekan korban, seperti siap siaga pada hal yang memperparah, mengecek tanggul, memberi info agar masyarakat siap siaga, peringatan dini, memperbaiki sistem drainase agar tidak terhalang sampah maupun sedimen, serta menyiapkan pintu air dan pompa,” jabar Umboro.

Amien Widodo menambahkan, hingga kini pemerintah daerah maupun masyarakat masih berpikiran melakukan aksi saat bencana telah terjadi, bukan memikirkan antisipasi dan upaya pencegahan suatu bencana.

“Banyak orang dari pemerintah berpikiran itu sebagai musibah yang tidak bisa dihindarkan, kalau masih berpikiran seperti itu kita akan susah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, karena mereka akan berpikiran juga seperti itu,” kata Amien.

Sungai yang meluap akibat pendangkalan ataupun aliran yang tertutup sampah rumah tangga. Foto: Petrus Risky

Sungai yang meluap akibat pendangkalan ataupun aliran yang tertutup sampah rumah tangga. Foto: Petrus Risky

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lanjur Amien, lebih banyak bersifat responsif, dengan hanya menyiapkan logistik sambil menunggu bencana terjadi.

“BPBD kita sifatnya responsif, tidak mencari tahu apa sebabnya. Dulu tidak terjadi setiap tahun, tapi sekarang setiap tahun terjadi. Mitigasi harus dilakukan dan upaya antisipasi juga harus dilakukan jauh-jauh hari,” kata Amien yang meminta Pemda membuat dan memiliki peta bahaya di daerah-daerah rawan banjir dan bencana lainnya.

Masyarakat sendiri menurut Amien harus memiliki pemahaman dan sikap tanggap terhadap bencana, mengingat wilayah Indonesia berpotensi terjadi banyak bencana.

“Banyak angin puting beliung, banyak gunung apinya, gempanya, banjir dan tanah longsor, maka kita harus paham tentang itu, misalnya terjadi bencana terkait itu kita tidak boleh panik,” pungkasnya.

Bunga Bangkai Raksasa Mekar di Desa Ranggitgit, Deli Serdang

Bunga bangkai mekar di Desa Ranggitgit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Foto: Ayat S karokaro

Bunga bangkai mekar di Desa Ranggitgit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

Bunga bangkai atau suweg raksasa atau nama lokal dikenal dengan batang krebuit, mekar di Desa Ranggitgit, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (20/10/13).

Bunga langka berbau busuk dengan nama latin Amorpopalus titanum ini, tumbuh di dekat aliran Sungai Lau Bambu, dekat air terjun Tarunggang. Di tengah hijau daun dan pohon rimbum di sekitar air terjun, bunga raksasa ini terlihat menghiasi hutan yang perlahan mulai ditebangi dan ditanami palawija dan perkebunan.

Warga pun berbondong-bondong menyaksikan dan mengabadikan dengan kamera atau telephon seluler. Sesekali terlihat kumbang dan lalat berada di sekitar bunga yang melebar dan menjulang tinggi.

Menurut warga, bunga bangkai liar ini diketahui mulai mekar pada Minggu (20/10/13). Pada Selasa (22/10/13), berkembang sempurna. Ketinggian mencapai 1,5 meter. Pada Selasa-Rabu, masih indah dipandang, meski Rabu siang (23/10/13), perlahan mulai layu.  Dari cerita warga setempat, bunga bangkai ini mekar indah bertahan selama 48 jam.

Untuk mencapai lokasi ini, memerlukan waktu 15 menit, harus melewati bukit ditumbuhi pepohonan rimbun. Saat itu, hujan lebat dan jalan licin. Jalan harus berhati-hati agar tidak tergelincir karena banyak akar pohon dan lahan sedikit bergambut.

Bunga bangka ini sudah biasa tumbuh di Desa Ranggitgit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, ini. Para peneliti, mahasiswa dan warga dari berbagai daerah datang untuk meneliti maupun melihat keindahan bunga berbau busuk ini. Foto: Ayat S Karokaro

Bunga bangka ini sudah biasa tumbuh di Desa Ranggitgit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, ini. Para peneliti, mahasiswa dan warga dari berbagai daerah datang untuk meneliti maupun melihat keindahan bunga berbau busuk ini. Foto: Ayat S Karokaro

Adil Ginting, warga Desa Ranggitgit, mengatakan, di desa mereka setidaknya ada belasan bunga bangkai seperti ini tumbuh di dekat aliran Sungai Lau Bambu, atau di lereng bukit. Warga selalu menjaga dan menata lingkungan agar bunga bangkai terjaga dan tidak rusak atau dirusak. Tunas-tunas baru selalu muncul dan tumbuh indah menghiasi sebagian desa yang damai itu.

Selain warga sekitar dan masyarakat dari daerah lain di Sumut datang menyaksikan bunga bangkai ini mekar. Sejumlah peneliti kerap datang untuk mempelajari, baik bunga, maupun topografi dan kontur wilayah yang banyak ditumbuhi bunga langka ini.

Senada disampaikan Ferdi Sitepu, warga desa yang tinggal berpuluh tahun di Ranggitgit. Menurut dia, dalam satu tahun ini, sejumlah peneliti dari berbagai kampus di negara-negara Amerika dan Eropa, datang ke desa mereka. Mereka lebih dari 10 orang, ditambah pelajar dan mahasiswa yang ingin melihat langsung bunga bangkai ini tumbuh berkembang.

Warga menjaga bunga ini. “Kami tak mau ada kesalahan dan pemanfaatan keuntungan pribadi. Jadi kalau ada orang asing datang selalu kami temani dan awasi, cuma antisipasi.”

Sayangnya, bunga bangkai yang sering menjadi daya tarik masyarakat luas ini, tak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bertahun-tahun bunga ini tumbuh dan mekar, namun untuk pembudidayaan tak pernah dilakukan. “Kami berharap ada perhatian pemerintah untuk melestarikan bunga bangkai ini,” kata Sitepu.

Bunga bangkai ini merupakan tumbuhan suku talas-talasan (Araceae) endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga (majemuk) terbesar di dunia. Meskipun catatan menyebutkan kerabatnya, A. Gigas–juga endemik dari Sumatera–, dapat menghasilkan bunga setinggi lima meter.

 

Aksi Perusahaan Kayu di Keroom: Hutan Terbabat, Jalan pun Rusak Parah

Hutan Papua, terus terbabat meninggalkan kerusakan lingkungan dan masalah bagi warga, seperti terjadi di Distri Waris, Kabupaten Keroom. Foto: Greenpeace

Operasi PT. Batasan,  yang mengolah kayu bulat dan kayu log di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua, meresahkan warga. Bukan hanya hutan terbabat,  jalan yang dibangun dari distrik ke ibu kota kabupaten pun, rusak parah akibat ulah perusahaan kayu ini.

Setiap hari truk pemuat kayu ini rutin melewati jalan. Akibatnya, jalan yang masih belum diaspal menjadi berlubang sana-sini. Kendaraan roda dua maupun roda empat memilih tak lagi melewati jalan ini. Salah satu terparah jalan ke Distrik Waris, Arso Timur. Waris adalah distrik paling jauh dari ibu kota kabupaten. Jalan ke Waris dari Keerom, memerlukan waktu kurang lebih dua jam perjalanan. Kini berubah menjadi delapan jam, akibat jalan rusak berat. Jika perjalanan sore hari, harus bermalam di tengah jalan.

Keluhan tentang jalan ini terungkap dalam sebuah pertemuan dengan Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, bersama beberapa masyarakat Distrik Waris dengan Dinas Perekebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, Selasa (3/9/13).

Dalam pertemuan itu, Hermina May, tokoh gereja di Waris, meminta Pemerintah Keerom menghentikan aktivitas penebangan kayu PT. Batasan. Perusaahan itu merusak jalan. Hermina mengatakan, jalan yang baru dibangun sudah sulit dilewati kendaraan karena menjadi kolam. Jika ada warga sakit parah lalu harus segara dibawa ke ibu kota kabupaten untuk berobat, kemungkinan meninggal dunia di tengah jalan.

“Saya selalu ganas hingga maki dan maki setiap sopir truk yang angkut kayu. Saya rasa tidak bersahabat dengan mereka. Truk yang membawa kayu itu rusak jalan sampai sulit  digunakan lagi. Kami tegas tolak PT. Batasan dan investasi yang mau masuk ke Waris,” kata Hermina.

Senada dengan Hermina, Yulce May, tokoh perempuan Waris mengatakan, truk yang membawa kayu di sekitar Waris, menghancurkan jalan. Dia mewakili gereja menolak PT. Batasan. “Truk-truk yang ambil kayu bikin jalan hancur. Akhirnya, kendaraan angkutan umum dan kendaraan pribadi tidak bisa lewat.”

Karel Amo, tokoh adat Waris,  mengatakan sebaiknya PT. Batasan berhenti mengambil kayu. Masyarakat sulit membawa hasil kebun untuk dipasarkan di Keerom dan di Kota Jayapura. Tenaga medis dan guru tak lagi ke Waris dengan alasan jalan rusak. “Guru-guru dan petugas kesehatan tidak bisa ke Waris karena jalan rusak. Pelayanan pendidikan dan kesehatan terbengkalai.”

Tak hanya jalan yang dikeluhkan, dalam pertemuan itu, Pastor Paroki Waris, Chris Widdy mengungkapkan dalam sebuah pertemuan di Waris pada 17 Juli 2013, Kepala Distrik Waris, Herman Kovit mengaku ada 30 perusahan masuk dan beroperasi. Puluhan perusahaan itu belum mengantongi izin.

Joko Susilo, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Keerom, mengatakan, serba salah dalam menjalankan tugas. “Selaku kepala dinas di satu sisi, mempunyai kewajiban melindungi hutan, namun di lain sisi, harus mengizinkan investasi perkebunan,” katanya.

PT. Batasan, sudah beroperasi sejak 2010. Perusahaan itu telah mengantongi izin dan beroperasi hingga 2017 jadi sulit dihentikan. Namun, pihaknya akan mengawasi aktivitas perusahaan agar meminimalisir dampak kerusakan lingkungan terutama jalan.

Mengenai 30 perusahaan yang masuk ke Waris, hingga kini belum terdata.  Sampai saat ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Keerom baru mendata tiga perusahaan beroperasi di Waris, masing-masing PT Batasan, PT Hanurata, dan PT. Darma Timber. PT Batasan dan Hanurata mengolah kayu bulat dan kayu log. PT. Darma Timber bergerak di bidang peternakan sapi. Namun, hingga kini belum beroperasi.

Meski demikian, Joko berjanji, akan membangun kerja sama dengan pihak terkait termasuk aparat TNI/Polri untuk menjaga perusahaan masuk di Keerom terutama Waris.

 

Penelitian: Pembukaan Jalan di Hutan Mendorong Degradasi Kawasan

Dampak jalan

(a) Dehidrasi yang buruk membendung air permukaan, menyebabkan kematian vegetasi di Gabon, Afrika Tengah, (b) Erosi yang masif akibat pembukaan jalan logging di Gabon, Afrika Tengah (c) Burung yang mati di jalan disebuah jalan yang membelah hutan di Panama, Amerika Tengah. Foto: William Laurance

Pembukaan jalan hutan berpengaruh kepada kelestarian dan masa depan hutan, termasuk keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, serta masyarakat asli (adat) yang berdomisili dan hidup tergantung kepada hutan tersebut.

Pembukaan jalan hutan yang sembrono dan didorong oleh motif kepentingan ekonomi semata terbukti telah membuka “Kotak Pandora”.  Di hutan tropis, pembukaan hutan biasanya akan ditindaklanjuti oleh invasi para pemburu satwa, penggali bahan mineral, perambah dan spekulan tanah.  Demikian pula, pembukaan jalan tanpa perencanaan jangka panjang turut mendorong timbulnya dampak ikutan seperti bencana longsor, potensi banjir dan mendorong konversi alih fungsi hutan untuk peruntukan lainnya.

Sebagai contoh di wilayah Amazon Brasil, 95% dari deforestasi dan kebakaran lahan terjadi sepanjang 50 km pada jalan yang membentang.  Di Suriname, operasi penggalian emas ilegal terjadi di dekat jalan hutan.  Di Afrika tropis, kegiatan perburuan liar satwa meningkat secara drastis disepanjang jalan hutan dan berakibat buruk terhadap populasi gajah, jenis-jenis primata dan jenis mamalia besar lainnya.

Hutan tropis di dunia yang berada di negara-negara sedang berkembang terancam akibat rencana ekspansi pembangunan ekonomi, eksploitasi sumberdaya alam yang intensif dan perkembangan jumlah populasi yang meningkat pesat.  Di banyak negara berkembang pembangunan infrastruktur sering diasosiakan dengan operasi pembalakan di hutan (logs industry), jaringan pipanisasi dari operasi minyak dan gas, pengembangan perkebunan, pertambangan.

Di beberapa negara-negara tropis, aksi pembukaan jalan hutan umumnya dibiayai oleh negara donor atau institusi pemberi pinjaman dengan motif ekonomi yaitu pengembangan wilayah dengan melalui ekspansi pengembangan infrastruktur. Ketika jalan mulai beroperasi berbagai praktik ilegal mulai memasuki dan mengokupasi wilayah hutan.  Praktik penegakan hukum yang rendah telah menyebabkan problem lingkungan yang serius di wilayah-wilayah tertentu di hutan.

Beberapa Dampak yang Terjadi

Dari perspektif ilmu biologi, hutan hujan memiliki karakteristik dan arsitektur yang rumit, yang telah menciptakan kestabilan mikroklimat dan sistem ekologisnya sendiri.  Kondisi ini telah menciptakan ribuan spesies yang tergantung dan hidup dalam relung yang diciptakan oleh hutan.  Hutan juga menyediakan naungan bagi kehidupan berbagai spesies yang rentan terhadap dampak pembukaan hutan.

Jika hutan dibuka, hutan menjadi terbelah (fragmented) yang menyebabkan berbagai spesies seperti mamalia, reptil, burung sangat rentan terhadap perburuan, terlindas ketika sedang berada di jalan, meningkatnya serangan pemangsa maupun terganggu dengan berbagai aktivitas manusia.

Pembukaan hutan juga mengakibatkan ancaman terhadap fisik bentang lahan.  Tingkat curah hujan yang intensif dan drainase yang buruk akan menjadi penyebab dari meningkatnya erosi dan aliran air permukaan (run-off). Sedimentasi yang terjadi akibat pergerakan aliran air menyebabkan perubahan bentang aliran air semula.  Akibatnya hal ini berdampak serius kepada fauna-fauna akuatik yang hidup di perairan seperti sungai maupun di danau.

Pada musim kemarau, proyek pembukaan jalan rentan terhadap terjadinya polusi udara yang disebabkan oleh lepasnya partikel-partikel seukuran debu yang sebelumnya berada di permukaan tanah.  Pada saat musim hujan, logam berat dan polutan lain yang berada di sepanjang jalan rentan terbawa oleh aliran air yang dapat menyebabkan sungai maupun aliran air menjadi keruh dan mengandung logam berat.  Cemaran ini akan berdampak buruk terhadap spesies ikan, amfibi, invertebrata termasuk kepada manusia yang tinggal dan memanfaatkan sungai.

dampak pembukaan jalan

Aktivitas perburuan yang dilakukan oleh manusia di dekat dan sekitar jalan, telah menciptakan  “zona kematian” bagi satwa sejauh 5-10 km dari jalan.  Jalan sendiri juga menjadi tempat kematian bagi satwa yang memiliki pergerakan lambat dan berpenglihatan rabun.

Jalan juga menjadi pembatas bagi pergerakan fauna, seperti berbagai jenis insekta seperti kumbang, semut, kupu-kupu, amfibi, reptil, burung, kelelawar, jenis-jenis mamalia kecil dan berbagai fauna yang rentan.  Fragmentasi yang disebabkan oleh jarak lebar badan jalan (>30 m), berpengaruh terhadap terjadinya isolasi habitat yang mendorong satwa-satwa tertentu rentan terhadap kepunahan.  Mamalia seperti gajah, leopard, harimau, badak, tapir merupakan contoh beberapa satwa yang terancam akibat fragmentasi habitat yang terjadi.

Sebaliknya dalam sebuah penelitian di Amazon telah dijumpai munculnya jenis-jenis spesies asing seperti katak invasif, semut, liana yang masuk melalui koridor yang dibuka.  Berbagai jenis spesies asing ini kemudian menginvasi habitat yang ditempati oleh jenis-jenis spesies asli hutan.

Pembukaan hutan juga berpengaruh kepada kehidupan masyarakat asli yang hidup tergantung kepada hutan.  Selain mengalami gangguan karena tidak dapat lagi secara leluasa melakukan perburuan tradisional, -baik karena kompetisi dengan pemburu dari luar yang menggunakan alat yang lebih canggih dan berkurangnya satwa yang dapat diburu-, mereka amat rentan terhadap bahaya penyakit.

Sebagai contoh di Ekuador ditemukan penyebaran bakteri patogen 2-8 kali lebih tinggi di desa-desa yang berada di dekat jalan daripada di desa-desa yang lebih jauh.  Demikian juga penyebaran berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria dan HIV dilaporkan meningkat di area yang berdekatan dengan jalan seperti yang terjadi di India, Brasil dan Uganda.

Perlu Kehati-Hatian

Meskipun pembangunan jalan penting bagi aktivitas manusia dan mendorong pembangunan ekonomi, sering dijumpai bahwa praktik pembukaan jalan didorong oleh perencanaan yang minim yang pada akhirnya menghasilkan kehancuran.

Dalam beberapa dekade terakhir pembukaan jalan di hutan terjadi secara masif di wilayah Amerika Latin, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Afrika Tropis untuk berbagai kepentingan. Meningkatnya investasi dari China untuk membuka akses kepada sumber mineral pertambangan dan sumber-sumber kayu menjadi salah satu pendorongnya. China memerlukan suplai berbagai jenis mineral pertambangan dan kayu untuk menghidupi dan memenuhi perkembangan industrinya yang berukuran raksasa.

Pembukaan jalan harusnya dilakukan melalui prinsip kehati-hatian.  Mengelola area-area penting seperti hutan yang memiliki HCVF (High Concervation Value Forest) tinggi, cagar-cagar alam dan taman nasional, hutan lindung dan kawasan-kawasan penting lainnya harus menjadi prioritas bagi pengambil kebijakan.  Demikian pula harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi.  Pembukaan jalan di hutan harus mempertimbangkan manusia yang tinggal didalamnya seperti masyarakat asli.

Pengembangan area untuk kepentingan manusia, sewajarnya dilakukan dengan meminimalisasikan kontak dengan hutan primer.  Ketika jaringan jalan dibuka untuk pengembangan wilayah, maka dampaknya tidak saja berlaku saat jalan tersebut mulai dioperasikan, tetapi perlu memikirkan dampak jangka panjang yang bakal terjadi.

Source of citation: Impacts of Roads and Linear Clearings on Tropical Forests. Trends in Ecology and Evolution Vol. 24 no. 12.  William F. Laurance, Miriam Goosem and Susan G.W. Laurance.

Laporan IWGFF: Ekspansi Pabrik Pulp, 48 % Bahan Baku Bakal Rambah Hutan Alam

MTH di Sungai Siak yang siap dikirim ke pabrik APP. Foto: Eyes On The Forest

Laporan Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) mengungkapkan, proyek pulp mills berkapasitas 6,95 juta ton melalui pendirian tujuh pabrik baru yang bakal beroperasi 2017, dinilai terlalu optimistis. Dari studi itu, hutan tanaman industri (HTI) diperkirakan hanya mampu menyediakan 51,6 persen bahan baku. Sisanya, 48, 4 persen, akan menguras dari hutan alam.

IWGFF merupakan sebuah forum terdiri dari Walhi, Cifor, WWF, INFID, FWI dan Telapak dan beberapa anggota individu pemerhati kehutanan, maupun keuangan. Willem Pattinasarany Koordinator IWGFF mengatakan, analisis studi ini memperlihatkan, proyek penambahan kapasitas pabrik oleh Grup Korindo, APP, Djarum, dan Medco, dengan hampir 2 juta hektar tambahan konsesi HTI baru tidak akan mampu menyediakan seluruh bahan baku dari ‘hutan tanaman.’ Bahan baku yang akan dipasok kepada seluruh grup perusahaan ini pun, baik dari hutan tanaman maupun hutan alam diperkirakan melalui proses land clearing.

“Sebab hutan tanaman pun akan diarahkan kepada areal hutan sekunder maupun hutan primer yang berada pada lokasi perizinan,” katanya dalam pernyataan pers, di Jakarta, Jumat(7/12/12). Angka ini diperoleh dari  perbandingan antara total kebutuhah bahan baku dan potensi bahan baku (lihat tabel).

Wirendro Sumargo, penulis studi ini mengungkapkan, dari proyeksi optimistis dan realistis terhadap kemampuan HTI yang tergabung dalam group Korindo, APP, Djarum dan Medco, bisa dikatakan potensi produksi belum cukup memasok seluruh kebutuhan bahan baku pabrik pulp sesuai kapasitas. Mengapa? Kondisi ini disebabkan beberapa hal, yakni, target produksi pulp terlalu tinggi melebihi ketersediaan areal efektif, kinerja penanaman HTI lambat, produkstivitas HTI rendah.

“Jadi, dapat dikatakan secara keseluruhan industri pulp Indonesia masih terus tergantung pada pasokan bahan baku dari hutan alam. Bahkan arah investasi yang selama ini terkonsentrasi di Sumatera bergeser ke Kalimantan dan Papua.”

Kecenderungan investasi ini, kata Wirendro, tetap mengincar kawasan hutan sekunder atau areal bekas tebangan yang masih sangat luas di kedua pulau ini. Yang masih berupa tutupan hutan alam pun akan terancam deforestasi karena praktik tebang habis menjadi HTI.

Berdasarkan hasil analisis tutupan hutan terhadap sejumlah HTI khusus yang tergabung dalam Group Korindo, APP, Djarum dan Medco menunjukkan, di seluruh areal HTI masih ditemukan hutan sekunder bahkan di sebagian masih terdapat hutan primer. Dari total sekitar 1,4 juta hektar HTI yang dianalisis sekitar 271.000 hektar teridentifikasi sebagai hutan sekunder dan sekitar 41.400 hektar hutan primer. “Seharusnya, HTI dialokasikan di tanah kosong, lahan yang sudah terdegradasi terutama alang-alang dan semak belukar.”

Khusus,  di Sumatera dan Kalimantan, ekspansi ini sekaligus mengancam habitat satwa dilindungi dan langka seperti harimau, gajah dan orangutan. Sebab, hutan akan terus menerus untuk menjadi bahan baku bubur kertas. “Ini sejalan dengan laju deforetasi sangat tinggi di Sumatra dengan Riau sebagai provinsi penghasil pulp terbesar di Indonesia,” ujar dia.

Ungkapan senada dari Dedi Ratih, Manager Kampanye dan Advokasi Walhi. Menurut dia, kondisi  ini menyebabkan, upaya perbaikan kondisi hutan alam Indonesia berhadapan dengan kenyataan hutan alam makin terdesak oleh ekspansi terus menerus HTI guna memenuhi kebutuhan industri pulp dan kertas. “Belum lagi konflik tenurial berujung konflik sosial marak dan belum terselesaikan.”

Walhi menilai, tatakelola hutan Indonesia masih sangat buruk. Keadaan ini berdampak pada memburuknya kondisi keragaman hayati di hutan-hutan hujan tropis yang tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Fakta lain, industri pulp, kata Deddy, selalu kekurangan bahan baku. Keadaan ini, mempertegas keraguan terhadap data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang melaporkan realisasi penanaman HTI mencapai 5,2 juta hektar sampai pertengahan 2011. “Mestinya HTI seluas ini dapat menghasilkan bahan baku sekitar 130 juta meter kubik per tahun. Jauh melebihi kebutuhan bahan baku industri pulp nasional yang hanya 39 juta meter kubik per tahun.”

Menyadari sektor ini bagi perekonomian Indonesia dan agar rencana investasi industri pulp maupun HTI baru tidak memperburuk permasalahan masa depan hutan negeri ini, studi IWGFF merekomendasikan beberapa hal. Pertama, membangun dan memperkuat database tentang status HTI yang terkini dan dapat dipercaya termasuk data luas areal efektif, laju penanaman tahunan, pertumbuhan kayu dan produktifitas hasil. Termasuk revisi data realisasi hutan tanaman yang membedakan antara HTI pulp dengan HTI perkakas.

Kedua, memastikan pengalokasian seluruh lokasi pencadangan HTI di areal yang sudah tidak berhutan seperti tanah kosong, lahan yang sudah terdegradasi terutama alang-alang dan semak belukar. Kebijakan ekspansi pabrik pulp dan penambahan HTI lebih diarahkan pada penanggulangan persoalan lahan kritis. Ketiga, menerapkan kebijakan stepwise approach untuk new pulp investment sesuai kemampuan pasokan dari HTI yang dibangun secara berkelanjutan.

Sumber: Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF)

Tiga Saudara Mencengkeram Rimba Kubu Raya (bagian 1)

SPEEDBOAT berkekuatan 250 tenaga kuda itu melaju kencang. Spidometer menunjuk angka 37 knot saat moda transportasi air ini membelah Sungai Rasau, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Selasa(16/10/2012). Sejumlah petinggi PT Kandelia Alam ikut dalam perjalanan itu. Ada pula perwakilan Uni Eropa, WWF-Indonesia, dan sejumlah jurnalis.

Sekitar satu jam perjalanan, rombongan tiba di Camp Kandelia Alam. Laiknya peradaban baru di tengah rimba, begitu perusahaan ini unjuk eksistensi. Pendopo tempat makan dan bersantai para direksi terbuat dari bahan baku serba kayu berdiri kokoh di bantaran sungai. Deretan camp para pekerja dengan bangunan seadanya, tersebar di sejumlah tempat.

Kandelia Alam masuk dalam wilayah geografis Kecamatan Kubu, dengan izin areal konsesi 18.130 hektare. Ia mengontongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam melalui SK No 249/Menhut-II/2007 pada 24 Juni 2008. Masa kerja diplot selama 45 tahun. Kandelia Alam tidak sendiri, masih ada dua ‘saudara’ lain dari Kandelia Group, di kawasan ini. Ada PT Bina Ovivipari Semesta, dan PT Bina Silva Nusa.

Penanaman hanya satu jenis mangrove, mengabaikan keragaman hayati. Foto: Andi Fachrizal

Sortimen yang dihasilkan PT Kandelia Alam, kayu bulat kecil (KBK) didominasi bakau (Rhizophora spp). Ini bahan baku industri pembuatan chip kayu/pulp/paper. Perusahaan ini mulai beroperasi Februari 2009 didukung 250 pekerja. Rata-rata pekerja, baik tetap maupun kontrak, dari Jawa dan Sumatera.
Warga Desa Marah

Saat mengawali penebangan, perusahaan ini menyimpan sejarah kelam. Warga desa di sekitar konsesi marah, berujung pada pembakaran camp pekerja karena proses sosialisasi dinilai tidak transparan, hanya melibatkan orang-orang tertentu. Nelayan setempat pun merasakan popolasi ikan, kepiting, dan udang menyusut drastis pasca-perusahaan beroperasi.

Itu dirasakan Hamdan, warga Desa Teluk Nibung, Kecamatan Batu Ampar. Ayah dua anak ini terpaksa meninggalkan pekerjaan yang digeluti bertahun-tahun. “Tidak ada harapan lagi mencari udang dan kepiting. Modal kerja tidak seimbang dengan hasil yang diperoleh. Ini terjadi saat Bios dan Kandelia beroperasi,” katanya saat bertemu di Sungai Cabang Kertas.

Hamdan bersama adik iparnya, Murni, terpaksa banting haluan menjadi pedagang ikan. Bermodal motor air, saban hari dia membeli ikan laut di muara sungai dan membawa ke kampung. “Ini jauh lebih menjanjikan daripada mencari udang atau kepiting di sungai.”

Dia yakin, kelangkaan hasil tangkapan nelayan dipengaruhi limbah Kandelia Alam. Mangrove ditebang dan dipisahkan dari kulit. Kulit mangrove ini diyakini warga memicu perubahan warna air yang menjadi biru kegelapan. “Perubahan itu terlihat saat air sedang surut,” ujar dia.

Areal konsesi PT Kandalia Alam dan PT Bios

Keyakinan warga cukup beralasan. Meski kulit mangrove kategori pencemaran organik, jika dibiarkan terus menerus bisa menyebabkan sedimentasi sungai. Pun, membiarkan getah larut ke air dalam jumlah besar, dapat menyebabkan kematian pada hewan air, khusus yang tidak mampu beradaptasi.
Dari pelbagai kajian akademis, hutan mangrove merupakan kawasan pemijahan ikan (nursery ground). Jika hutan mangrove rusak, terputuslah salah satu siklus hidup ikan itu lantaran kehilangan lokasi pemijahan dan sumber nutrien.

Dampak dari penebangan mangrove juga berpengaruh pada hidupan liar di sekitar konsesi. Di sana ada pesut (Orcaella brevirostris), dan bekantan (Nasalis larvatus). Kedua satwa dilindungi itu sering dijumpai dalam areal konsesi.

Tidak hanya nelayan menjerit lantaran hasil tangkapan berkurang. Rudi, warga Desa Teluk Nibung menyebutkan, masyarakat tani di Desa Tanjung Harapan menerima dampak perusahaan. Pembangunan kanal-kanal penghubung sebagai sarana pengangkutan kayu memicu intrusi dan melumpuhkan lahan pertanian warga.
Berdasarkan data, lahan pertanian di Tanjung Harapan tak produktif lagi mencapai 500-an hektare. Air laut masuk ke daratan dan menembus lahan pertanian warga. Intrusi terjadi lantaran pembuatan kanal-kanal atau parit baru dengan menggunakan kendaraan berat (eskavator).

Nelayan Desa Teluk Nibung, banting setir dari nelayan menjadi pedagang karena hasil tangkapan susut. Foto: Andi Fachrizal

“Kami hidup sangat bergantung pada keseimbangan alam. Kalau hutan mangrove sudah rusak, rusaklah segalanya. Kami yang menerima dampak itu. Kami tak lagi bisa mencari uang untuk menafkahi anak istri. Ke mana lagi kami mengadu nasib? Kata Rudi.

Direktur Operasional PT Kandelia Alam, Gunawan Priyanto membantah tudingan. “Tidak betul kami mengubah bentang alam dengan membuat kanal-kanal untuk angkutan kayu. Kita hanya mengeruk parit yang sudah ada sebelumnya. Itu memang dibuat untuk sarana pengangkutan kayu dari hutan ke bantaran sungai.”
Penggalian kanal juga ada atas permintaan warga Desa Tanjung Harapan. Permintaan dipenuhi dengan harapan bisa mempermudah transportasi warga.

Mengenai hasil perikanan tangkap masyarakat turun di sungai-sungai sekitar konsesi, kata Gunawan, perlu dikaji lebih lanjut. “Harus ada kajian ilmiah apakah kondisi itu memang bersumber dari perusahaan atau tidak.”

Ketika mengunjungi areal tebangan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2012 PT Kandelia Alam, masih ditemukan dua pesut bermain-main di Sungai Radak. Hasil survei menunjukkan satwa dilindungi lain seperti bekantan masih ada di areal konsesi.

Untuk itu, manajemen perusahaan dalam rencana tata ruang membagi empat zonasi dari total konsesi. Untuk kawasan lindung disiapkan seluas 2.832 hektare. Kawasan tidak produksi seluas 1.704 hektare. Non hutan efektif 2.284 hektare, dan areal efektif produksi 11.310 hektare. Pada RKT 2012 ini, PT Kandelia Alam mendapat izin tebang di areal 525 hektare. Izin dikeluarkan Kepala Dinas Kehutanan Kalbar, Cornelius Kimha pada 1 Februari 2012. Atas dasar itu, camp-camp pekerja dibangun di areal tebangan.

Pembalak Liar Babat Cagar Alam di Kalbar

 

SATUAN Polisi Hutan Reaksi Cepat (Sporc) belum lama ini menemukan jejak-jejak pembalakan di Cagar Alam Gunung Nyiut, Kabupaten Bengkayang. Lebih 3.000 batang kayu olahan dan 200 batang kayu log diameter di atas satu meter. Kayu terserak hampir di seluruh lokasi cagar alam dengan luasan 124 ribu meter persegi.  Diperkirakan, kawasan yang dibabat mencapai 100 hektare.

Sporc Kalbar telah mengantongi lima nama cukong pembalak kayu Cagar Alam Gunung Nyiut, Kabupaten Bengkayang.  “Lima nama ini kita curigai  sebagai cukong. Mulai dari pengumpul kayu hasil balakan hingga pemodal,” kata Komandan Brigade Bekantan Sporc Kalbar, David Muhammad, di Pontianak, awal Juli 2012.

Modus operandi para cukong kayu ini, kata David, tidak jauh beda saat era pembalakan liar 10 tahun silam. Cukong membayar para pekerja, dengan uang muka. Uang ini untuk membiayai kehidupan anak dan istri mereka di rumah. Para pembalak akan dibekali keperluan bekerja. “Cukong akan menyokong bahan bakar chainsaw  dan pengetam kayu, genset, makan serta minum selama di hutan.”

 

Sisa penebangan pembalak liar di Cagar Alam Gunung Nyiut, yang ditinggalkan. Foto: A Pahlevi

Informasi nama-nama cukong ini dari pengumpulan bahan keterangan dan tanda yang ditinggalkan para pembalak. “Setiap pohon besar, ditandai dengan cat sesuai nama cukong pendana. Khusus pohon-pohon besar yang belum ditebang.”

Di Gunung Nyiut, ada beberapa pohon besar ditandai beberapa nama cukong. Ini pohon tua. Usia bisa mencapai 150 tahun, dengan diameter lebih dari dua meter, atau setara tiga atau empat pelukan orang dewasa. “Agaknya, operasi ini sudah tercium para cukong yang menginformasi pekerja mereka untuk pergi.”

Di kawasan gunung ini, masih bisa menangkap sinyal dua provider besar di Indonesia. Kesan terburu-buru bisa dilihat dari beberapa pondok yang ditinggalkan.  Masih ada baju-baju dijemur, dan beberapa pohon besar setengah ditebang. Akhirnya, kayu-kayu temuan ini dimusnahkan. “Jadi sebagian ada yang kita cacah, sebagian lagi dibakar,” ucap David.

Pemusnahan ini, memang dilematis. Lantaran kayu-kayu bengkirai ini kualitas terbaik. “Nilai sangat mahal. Tetapi lebih mahal jika masih berupa tegakan, lantaran usia diperkirakan 150 tahun. Diameter satu meter lebih dengan ketinggian mencapai 40 meter lebih.” Pembalak menebang secara sporadis.

Tidak semua kayu hasil operasi, dapat dimusnahkan. Aparat tidak mungkin membakar semua temuan, lantaran bisa mengganggu habitat cagar alam. Mau tidak mau, pencacahan menggunakan chainsaw.

Namun, semua jalan titian pembalak telah dihancurkan, berikut 12 pondok kediaman mereka, shawmill, dan pelabuhan, serta bahan bakar yang tersisa. Dalam waktu dekat, akan ada operasi lanjutan guna mengamankan sisa barang temuan lain.

Ada beberapa kawasan rawan pembalakan liar di Kalbar. Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar, Djohan Utama Perbasari mengatakan, pemetaan daerah-daerah rawan pembalakan liar sudah dilakukan. Empat daerah rawan adalah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu dan Ketapang.

“Di empat kabupaten ini, ada hutan lindung dan kawasan konservasi cukup luas. Namun kita  terbatas pengawas kehutanan.” Idealnya, satu polisi hutan bertugas mengamankan wilayah seluas 5.000 hektare. Bahkan untuk hutan lindung atau cagar alam wilayah yang diamankan lebih sempit, yakni 3.000 hektare. “Kondisi saat ini, seorang polisi hutan harus mengamankan puluhan ribu hektare kawasan konservasi.”

BKSDA menilai, pembalakan liar marak belakangan ini, guna pemenuhan kebutuhan lokal. Namun, skala lebih kecil dibandingkan tahun 2000.

Banyak modus memuluskan aksi kegiatan illegal logging ini, antara lain, memperluas perkebunan sawit di penggunaan lain ke hutan produksi, atau hutan lindung serta memalsukan dokumen kayu. Hingga kayu dari hutan negara seolah-olah dari tebangan rakyat.

Maret lalu, BKSDA Kalbar berhasil menangkap cukong dan tiga pekerja yang menjarah Cagar Alam Gunung Nyiut, Kabupaten Bengkayang. Djohan mengatakan, mereka saat ini menjalani persidangan dan mendekam di Rumah Tahanan Kelas IIA Pontianak.

Dua pembalak liar dan satu cukong yang menjarah Cagar Alam Gunung Nyiut, menebang kayu ulin dan meranti. Menurut keterangan tersangka, mereka menebang pohong untuk keperluan pemberdayaan nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).

Pemusnahan kayu hasil sitaan yang ditinggalkan penebang ilegal. Foto: A Pahlevi

 

Polda Kalbar mencatat, hingga Juni  tahun ini, polisi menangani 49 kasus pembalakan liar. “Tersangka mencoba memanfaatkan kelengahan petugas kepolisian serta isu pemberantasan illegal logging yang tak lagi hangat,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, AKBP, Mukson Munandar.

Akibat aksi itu, negara dirugikan hingga miliaran rupiah. Bahkan, beberapa tempat di hutan lindung. Polres Ketapang menempati posisi pertama untuk pengungkapan illegal logging, yakni 15 kasus.

Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Kalbar dan Kabupaten Bengkayang masing-masing menangani enam kasus, Polres Sambas lima kasus, Polres Sintang empat kasus, Direktorat Polisi Perairan tiga kasus, Polresta Pontianak dua kasus, Polres Sekadau tiga kasus, Polres Melawi satu kasus, dan Polres Sanggau satu kasus.

Dari hasil pengungkapan kasus illegal logging ini 31 orang jadi tersangka. Polisi juga mengamankan barang bukti kayu olahan 1.267 batang atau 271,711 meter kubik, kayu bulat 120 batang atau 20 meter kubik, truk sembilan unit, Hi Lux satu, pick up empat, spead boat 15 PK dua, motor air (kapal badung) dua unit.

Perubahan Iklim dan Deforestasi di Borneo Berdampak Fatal

ANCAMAN dan bahaya besar mengintai hearth of Borneo (HoB) pada tahun-tahun mendatang jika deforestasi terus menerus dan perubahan iklim terjadi. Ini diungkap dalam laporan WWF terbaru berjudul Assessing the Impact of Climate Change in Borneo (Mengkaji Dampak Perubahan Iklim di Borneo) yang dirilis, Jumat(15/6/12).

Dalam laporan ini, WWF memproyeksikan, jika nilai modal alam (natural capital) akibat deforestasi di Borneo terus berada pada titik sama, kawasan HoB akan mengalami dampak perubahan iklim dengan risiko kebakaran hutan, banjir, penurunan kualitas kesehatan manusia, perubahan hasil pertanian dan kerusakan infrastruktur.

Kenaikan permukaan laut diperkirakan bisa menyebabkan kerusakan meluas ke pusat-pusat pemukiman. Keadaan ini akan mengakibatkan kerusakan ekonomi cukup besar. Juga terjadi, kenaikan komponen pembiayaan di kalangan pemerintah daerah, masyarakat dan bisnis.

Hutan gundul di perbatasan Taman Nasional Tanjung Puting. Foto: Rhett Butler

Dengan peningkatan suhu hingga dua derajat, keanekaragaman hayati Borneo khusus spesies laut, reptil dan amfibi akan sangat terganggu. Bahkan, berpotensi hancur pada tahun 2050 bila suhu meningkat lebih panas lagi.

Adam Tomasek dari program Heart of Borneo Initiative mengatakan, laporan ini menyusul laporan WWF-ADB berjudul Ecological Footprint and Investment in Natural Capital in Asia and the Pacific (Jejak Ekologis dan Investasi Modal Alam di Asia dan Pasifik) yang dirilis pada 5 Juni 2012 lalu. Laporan ini mengingatkan tentang berkurangnya modal alam di Asia-Pasifik dan ada tekanan jasa ekosistem.

Orangutan, salah satu habitat langka yang terancam jika deforestasi terus berlanjut. Foto: Rhett Butler

Tomasek mengatakan, semua prediksi dari laporan itu, ditambah cadangan modal alam berkurang akibat penggundulan hutan yang terus menerus, sesuatu yang harus diwaspadai pemerintah, industri dan masyarakat.

“Hutan Heart of Borneo memiliki nilai penting, baik bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan bagi kepentingan global,” katanya.

Sebab, keanekaragaman hayati di HoB sangat kaya dan unik. Potensi penyerapan karbon dan berbagai jasa lingkungan yang diberikan terkait pangan, air dan ketahanan energi juga tinggi. “Pelestarian hutan Borneo dan ekosistem salah satu prioritas penting di kawasan ini. Dengan kurangnya aksi perlindungan ini berarti kita menempatkan ekonomi, mata pencaharian dan spesies dalam bahaya besar.”

Penghutanan di sekitar sungai air hitam di Kalimantan. Foto: Rhett Butler

Menurut dia, deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi hingga 20 persen dari emisi karbon global. Hutan Borneo dan spesies yang tergantung pada hutan terancam penebangan yang tidak lestari, konversi hutan alam untuk kegiatan komersil. Terutama perkebunan sawit dan tambang batubara, termasuk kebakaran hutan dan perburuan satwa liar.

Tomasek menambahkan, kebijakan fiskal, investasi dan faktor modal alam ke dalam proses pengambilan keputusan ekonomi merupakan hal sangat penting. “Ini untuk mengatasi kecenderungan destruktif yang diungkapkan dalam laporan itu,” ujar dia.

Editorial: Mengelola Hutan, Mengelola Aset yang Berharga

Menjelang KTT Bumi di Rio (Rio +20) Presiden SBY ditantang untuk mampu wujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan berkeadialan di Indonesia

Dalam pidato berbahasa Inggris yang diberi judul MANIFESTO 2015: Sustainable Growth With Equity yang dibacakan di CIFOR pada 13 Juni 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan,  pembangunan Indonesia harus diseimbangkan melalui pembangunan ekonomi dan tekanan terhadap masalah lingkungan.  Presiden menyatakan,  kebijakan nasional akan mengadopsi “pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan”

Demikian pula, Presiden mengulang kembali komitmen Indonesia untuk mengurangi laju emisi hingga  26 persen tahun 2020 atau hingga 41 persen dengan bantuan Internasional.  Dalam pidato  ini pula, Presiden telah mengklaim keberhasilan Indonesia mengurangi laju deforestasi selama 10  tahun terakhir dari rata-rata 3,5 juta hektare per tahun menjadi 0,5 juta hektare per tahun.

Kebijakan kehutanan pada dasawarsa tahun 1970-1980 an yang bersifat masif memacu laju ekonomi saat ini telah digantikan oleh kebijakan kehutanan berkelanjutan, termasuk diantaranya mencadangkan wilayah konservasi hingga 35 persen dari keseluruhan hutan tropis.

 

Deforestasi di Sumatera. Foto: Rhett Butler

Presiden menyadari, Indonesia saat ini menjadi sorotan dunia, karena merupakan negara pelepas emisi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan China.  Bahkan, bila dihitung hanya dari emisi yang terlepas dari kawasan hutan (khusus kawasan gambut) maka Indonesialah negara paling tinggi menjadi pelepas emisi.

Menarik untuk menyimak pidato Presiden berdasarkan dua aspek, pertama apakah penurunan klaim deforestasi wujud dari ‘kualitas’ pengurangan deforestasi yang sebenarnya? kedua, pernyataan Presiden tentang pertumbuhan dengan keadilan, apakah kebijakan pemerintah selama ini telah konsekuen untuk menjalankan itu semua? Apakah keadilan yang dimaksud Presiden telah menyentuh pula kebutuhan kesejahteraan dasar bagi masyarakat yang tinggal di daerah rural, di pinggir dan di dalam hutan alih-alih untuk mengejar pengakuan prestasi dunia?

Mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Daniel Murdiyarso kepada Metro TV (13 Juni 2012), peneliti senior CIFOR itu menyebutkan, tujuan Indonesia mengurangi laju emisi hingga 26 persen untuk tahun 2020 adalah do-able jika Indonesia mampu mengerem laju kerusakan dan deforestasi di lahan gambut.  Jika dari sekitar 15 juta hektare lahan gambut, Indonesia mampu menyelamatkan separuhnya (6-7 juta hektare), maka target pemerintah dapat tercapai.

Forest Watch Indonesia, dalam laporannya berjudul Potret Keadaan Hutan Indonesia (2009), menyebutkan, sepanjang 2000 – 2009 tutupan hutan di lahan gambut yaitu sekitar 10,77 juta hektare, yaitu 51 persen dari luas lahan gambut Indonesia, telah mengalami deforestasi seluas 2 juta hektare.

Deforestasi hutan gambut terluas terjadi di Sumatera yaitu sekitar 0,98 juta hektare, dimana konversi lahan gambut adalah untuk menjadi perkebunan sawit dan bubur atau kayu kertas (pulp wood) atau HTI (Hutan Tanaman Industri).

Kanopi hutan hujan tropis. Foto: Rhett Butler

Di Riau, yang merupakan salah satu carbon stock terbesar (lahan gambut 4,044 juta hektare) merupakan provinsi pelepas emisi yang tertinggi di Indonesia, sebesar 358 juta ton karbon dioksida (MtCO2e).  Tidak aneh, jika berturut-turut provinsi pelepas emisi diikuti oleh provinsi-provinsi yang memiliki hutan gambut luas yaitu Kalimantan Tengah (324 juta ton) dan Kalimantan Timur (255 juta ton) per tahun. Menghargai upaya Presiden yang telah mengeluarkan Inpres Moratorium Hutan No. 10/2011 yang berupaya penangguhan pemberian izin HPH baru di hutan alam primer dan kawasan lahan gambut merupakan langkah penting dalam memenuhi komitmen sukarela Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Namun dengan usia Inpres yang hanya dua tahun, sangat rentan ekosistem wilayah hutan dan gambut dapat terus dipertahankan untuk selanjutnya.

Jika tidak terdapat perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia yang signifikan, apakah ekosistem hutan dan lahan gambut di Indonesia masih akan tersisa dalam luasan yang mencukupi setelah Inpres ini selesai masa berlakunya?  Bagaimana jaminan lahan gambut sekitar 2,21 juta hektare yang berada dalam konsesi  Hak  Pengusahaan  Hutan,  Hutan Tanaman Industri dan Hak Guna Usaha  terdapat sekitar 2,21  juta ha (FWI, 2009) tidak akan terganggu untuk seterusnya?  Apakah setelah berakhirnya masa kepresidenan SBY tahun 2014, akan terdapat keinginan politik kuat tetap mencapai target penurunan emisi 26 persen tahun 2020?

Spesies ara pencekik yang berada di hutan tropis. Foto: Rhett Butler

Menjadi sebuah rahasia umum, bahwa sumberdaya alam di Indonesia, -termasuk hutan ,- merupakan ‘bancakan’ yang berkorelasi erat dengan perubahan situasi ekonomi dan politik. Angka deforestasi tertinggi di Indonesia terjadi pada era awal reformasi (2000-2004).  Demikian pula eksploitasi alam akan bertambah seiring pelaksanaan kampanye politik seperti pilkada maupun pemilihan umum.    Hutan tentu tidak bisa meninggalkan prinsip berkeadilan sosial, pengelolaan hutan tidak bisa diletakkan dalam tindak teknoratik semata tanpa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat rural, di sekitar maupun di dalam hutan.  Maraknya konflik tanah yang memperebutkan areal hutan, yang melibatkan negara, pemegang konsesi dan rakyat setempat pada wilayah hutan akan menyebabkan upaya-upaya untuk pelestarian hutan menjadi dekonstruktif.

Kita menyambut baik, semua upaya yang dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah negara lain dalam melestarikan hutan.  Namun, alih-alih hanya menggantungkan kerja sama dengan negara lain untuk menjaga hutan dan cadangan stok karbon yang ada melalui berbagai kerja sama yang telah terjalin saat ini.

Sejak tahun 2001, sejumlah inisiatif menjaga hutan di Indonesia telah dilakukan antara lain, melalui inisiatif internasional seperti proses Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT); perjanjian bilateral antara Indonesia dan sejumlah pengimpor kayu utama. JUga berbagai instrumen pasar seperti sertifikasi kayu hingga proses skema pembayaran hutan/ karbon seperti REDD dan REDD+.

Namun, upaya ini tidak akan berhasil maksimal jika keadilan sejati belum dilakukan.  Jika pemerintah maupun pemda masih berpihak kepada pemilik modal daripada pemberdayaan masyarat setempat, budaya korupsi masih belum dapat dan sulit diberantas serta praktik ekonomi rente masih melekat dalam pengelolaan hutan.  Dengan kata lain hukum dan keadilan belum menjadi panglima di negara ini.

Laju deforestasi di Sumatera dan Kalimantan

Indonesia harus bercermin, bahwa kita dianugerahi negeri unik sebagai negara adidaya kekayaan sumberdaya hayati.  Akan lebih bermanfaat jika pengelolaan sumber daya hutan melalui pengelolaan masyarakat dan rehabilitas lahan yang akan membantu masyarakat Indonesia menciptakan peluang pasar baru untuk jasa ekosistem.  Demikian pula, sektor bisnis di Indonesia harus membuktikan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan siap menjadi pemimpin pasar (market leader) untuk hal ini.

Indonesia telah membuktikan, ekonomi mampu bertumbuh dalam kisaran enam sampai tujuh persen per tahun di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda belahan dunia yang lain seperti Eropa dan Amerika Utara.  Kita akan menyambut gembira jika pemerintah mampu menciptakan sistem yang kondusif bagi peningkatan nilai tambah produk yang memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.  Tidak semata-mata mengandalkan kepada ekonomi berbasis eksploitasi alam tanpa menimbang kelestarian.

Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh The Economics of Ecosystems and Biodiversity, hampir 100 juta penduduk Indonesia bergantung kepada layanan ekosistem bagi hal-hal seperti makanan, udara, air bersih, perumahan dan bahan bakar.  Jasa lingkungan jika dihitung adalah dua persen dari total PDB Indonesia, -lebih tinggi dari sektor kehutanan eksploitatif, – dan merupakan 75 persen dari total PDB untuk rumah tangga miskin di Indonesia. Hingga diharapkan mampu menjadi daya ungkit untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Dalam kaitan kunjungan Presiden menghadiri KTT Bumi di Rio, mungkin Presiden berkesempatan mempelajari Brazil dari dekat.  Sebuah negeri yang pada tahun 2004 merupakan negeri paria, dengan deforestasi tinggi, saat ini mampu mengurangi 75 persen laju kerusakan hutan.  Dengan pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum yang baik, kini Brazil telah mampu berevolusi menjadi negara yang lepas dari jebakan krisis ekonomi dan menjadi negara dengan perekonomian terkuat di Amerika Selatan.

5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC

Walhi mengingatkan, perusahaan yang mendapatkan sertifikasi harus dipastikan bisa mengelola hutan dan lingkungan dengan baik.

LIMA  perusahaan pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) menjalin kerja sama dengan The Borneo Initiative (TBI), Selasa (12/6/12), di Jakarta. Kerja sama ini bertujuan untuk memenuhi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHPL) dengan skema Forest Stewardship Council (FSC).

FSC merupakan organisasi internasional yang didirikan sejak tahun 1993 untuk mempromosikan manajemen hutan yang berkelanjutan dan “baik.” Badan yang bermarkas di Jerman ini menekankan arti penting sertifikasi hutan karena membantu membedakan antara kayu “baik” dengan kayu dari sumber yang patut dipertanyakan.

Direktur TBI Jessy Kuijper seperti dikutip dari National Geographic Indonesia mengatakan skema FSC yang mereka gunakan  diharapkan bisa memaksimalkan produksi perusahaan.

Tata kelola hutan yang baik, tak hanya bicara kayu tapi bagaimana menjaga lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat sekitar. Foto: Rhett Butler

Dengan tambahan lima perusahaan ini, total ada 31 pemegang IUPHHK yang bekerja sama dengan TBI sejak 2010. Menurut dia, konsumen di seluruh dunia wajib tahu produk dari hutan berkelanjutan.

“Perusahaan yang tergabung ini wajib diberi applause karena sudah memiliki insitiatif untuk keberlangsungan hutan,” kata Kuijper.

Kelima perusahaan ini yaitu PT Mitra Pembangunan Global yang memiliki lahan 83.950 hektare di Papua Barat; PT Bina Balantak Utama dengan lahan seluas 298.710 hektare di Papua. Lalu, PT Telagabakti Persada degan lahan 63.405 hektare di Maluku Utara; Perum Perhutani KPH Banten dengan lahan 80.162 hektare di Jawa Barat; dan PT Manokwari Mandiri Lestari yang memiliki lahan 83.240 hektare di Papua Barat.

Dengan luasan hutan yang dimiliki perusahaan-perusahaan itu, sertifikasi kayu memegang peran krusial bagi keberlangsungan hutan Indonesia. Sebab, di Indonesia, 1,8 juta hektare hutan hujan tropis lenyap per tahun untuk kepentingan industri, perkebunan, atau terdegradasi.

“Penebangan yang tidak terkendali bisa menyebabkan konsekuensi serius bagi Indonesia.”

Selain hilangnya paru-paru dunia, penebangan hutan bisa menyebabkan habitat hewan berujung pada kematian. Manusia yang hidup bergantung pada hutan akan kehilangan mata pencaharian.

Bayu Krisnamurthi sebagai Wakil Menteri Perdagangan mengatakan, ada atau tidak regulasi kayu di negara lain, Indonesia akan jadi faktor utama bagi produksi dan perdagangan kayu dunia.

“Karena kita menghasilkan produk-produk hutan dengan memperhatikan aspek lingkungan.”

Hutan Papua. Foto: Rhett Butler

Juru Kampanye Hutan Walhi, Deddy Ratih mengatakan, sertifikasi yang diberikan harus jelas. Sebab, masalah yang sering lalai dalam sertifikasi tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan permasalahan sosial.

“Kebanyakan sertifikasi itu hanya melihat hal-hal teknis dan administrasi. Sedang isu lingkungan dan sosial dengan masyarakat sekitar tak menjadi perhitungan utama,” katanya, Jumat(15/6/12).

Dalam melihat perusahaan yang dianggap memiliki kepedulian terhadap lingkungan pun, tak bisa hanya dari program yang mereka miliki seperti corporate social responsibility (CSR) atau community development. “Pihak penilai harus melihat langsung bagaimana pengelolaan di lapangan.”

Tak hanya itu. Bagi perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan (HPH), yang medapatkan label mengelola secara lestari, seharusnya juga dilihat bagaimana daur produksi dan tingkat produksi per hektare.

Sebab, daur produksi dari blok ke blok dan tingkat produksi per ha itu menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola hutan. Sebab ini, berkaitan dengan pemenuhan pasokan kayu ke pasar.

Di Indonesia, produksi kayu di hutan tanaman industri (HTI) rendah. Saat ini, kebanyakan di bawah 100 meter kubik per ha, bahkan ada yang hanya 45 meter kubik per ha. “Tidak bisa disebut lestari juga kalau pasokan kayu mereka rendah.”

Menurut Deddy, biasa sertifikat yang diberikan itu hanya mengacu aspek-aspek tertentu, misal dari sisi manajemen atau administrasi perusahaan. “Perusahaan manajemen bagus, banyak.” Terpenting, perusahaan dengan manajemen bagus dan tata kelola hutan termasuk lingkungan dan sosial.

Dia berharap, ke depan sertifikasi dengan melihat tata kelola perusahaan secara keseluruhan atau komprehensif.

 

 

Satwa Liar, Riwayatmu Kini…

ADA dua pameran di Galeri Nasional yang mencerminkan dua pandangan berbeda tentang satwa liar. Raden Saleh, pelukis Jawa abad ke 19, menggambarkan perburuan singa, harimau, rusa. Dia juga memperlihatkan alam Jawa dulu berhutan dan ada harimau.

Maju 200 tahun. Di Galeri Nasional juga, pelukis Jawa, Taufan, dari abad ke 21, menggambarkan bagaimana satwa liar ini punah satu demi satu. Lukisan-lukisan Taufan ingin mengungkapkan kegelisahan, kemirisan, kekhawatiran, dan ketakutan alam Jawa, maupun Indonesia, mengalami kerusakan.

Raden Saleh, lahir 1807 dari pasangan Sayyid Husen bin Alwi bin Awal bin Yahya dan Mas Adjeng Zarip Hoesen. Mereka tinggal di Terboyo, dekat Semarang. Raden Saleh sekitar 20 tahun tinggal di Eropa.

Singa karya Raden Saleh. Foto: Sapariah Saturi

Singa memangsa kuda karya Raden Saleh. Foto: Sapariah Saturi

Pantai Selatan Jawa dilukis 1838 oleh Raden Saleh. Foto: Sapariah Saturi

Dikutip dari Wikipedia, di Batavia, Raden Saleh, tinggal di rumah di sekitar Cikini. Sebagai tanda cinta terhadap alam dan isinya, Raden Saleh menyerahkan sebagian dari halaman yang sangat luas pada pengurus kebun binatang. Kini kebun binatang itu menjadi Taman Ismail Marzuki. Rumah dia menjadi Rumah Sakit Cikini, Jakarta.

Harimau minum karya Raden Saleh: Foto Sapariah Saturi

Berburu singa karya Raden Saleh. Foto: Andreas Harsono

Tahun 1875, dia berangkat lagi ke Eropa bersama istri, baru kembali ke Jawa tahun 1878. Lalu menetap di Bogor sampai meninggal 23 April 1880.

Raden Saleh melukis bagaimana harimau dan singa diburu. Tak hanya tentang perburuan. Raden Saleh melukis keindahan hutan Jawa nan lebat dengan harimau tengah minum. Kini harimau Jawa telah punah. Adajuga lukisan jalanan di Jawa abad 19, kiri kanan masih rimbun dengan hutan.

Jalanan di Megamendung abad ke19 karya Raden Saleh. Foto: Sapariah Saturi

Harimau menerkam pemburu karya Raden Saleh. Foto: Sapariah Saturi

Taufan lahir di Jakarta Agustus 1956. Dia menceritakan nasib satwa liar kini.

Taufan bersama lukisan owa Jawa. Foto: Sapariah Saturi

Elang Jawa karya Taufan. Foto: Sapariah Saturi

Harimau dengan hutan yang hancur karya Taufan. Foto: Sapariah Saturi

Ada lukisan owa Jawa bersedih karena habitat hancur. Hutan terbakar, asap di mana-sana. Sang owa seorang diri menanti kematian. “Owa ini hewan yang setia dengan habitat. Itulahnya, ia tak akan meninggalkan tempat tinggal sampai titik darah terakhir,” kata Taufan Sabtu sore (9/6/12).

Digambarkan juga harimau Sumatera yang berjalan di antara hutan-hutan rusak. Potongan kayu berserakan. Pengembangan perkebunan dan pengolahan kawasan hutan telah merampas hutan lebat sebagai rumah aman mereka yang dahulu.

Komodo karya Taufan. Foto: Sapariah Saturi

Badak yang terancam punah karya Taufan. Foto: Sapariah Saturi

Badak Jawa yang terancam juga tak luput dari sorotan Taufan. Dia mengambarkan dua badak berdiri di bawah tanah berbara api—yang sewaktu-waktu dapat jatuh dan menewaskan badak ini. Badak Jawa hanya ada di Ujung Kulon, perkiraan tersisa 50 ekor.

Ada juga dua komodo di pulau Padar. Mengapa komodo di Pulau Padar? Menurut Taufan, lukisan itu ingin mengingatkan bahwa Pulau Padar dulu salah satu pulau yang banyak komodo. “Sekarang? Di pulau itu sudah kosong, tak ada komodo?”

Taufan penasaran. Dia pun datang ke Flores, mengunjungi Pulau Padar. Ternyata, di pulau itu, komodo kehabisan pasokan makanan. “Mengapa? Padahal, komodo mendapatkan bantuan dari Unesco?” Taufan bertanya-tanya.

Rupanya, warga di sana kekurangan pasokan makanan. Mata pencaharian sulit. Hingga komodo berbagi jatah makan dengan manusia. Makanan komodo pun berkurang. Kini, komodo di pulau Padar, tinggal kenangan.

Ada lukisan beberapa tarsius spectrum, di Sulawesi Selatan disebut balao cengke. Primata kecil ini hidup di malam hari. Makanan utama satwa ini serangka besar, yang makin berkurang karena penggunaan pestisida di perkebunan sawit.

Orangutan kehilangan rumah karya Taufan. Foto: Sapariah Saturi

Tarsius karya Taufan. Foto Sapariah Saturi

Tarsius ada di Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. Taufan memberi judul lukisan ini late again. “Karena makanan banyak kena pestisida, tarsius jadi sulit cari makan dan makin jauh mengembara mencari makan hingga terlambat pulang.

Orangutan Sumatera pun tak luput dari bidikan Taufan. Homeless, begitu judul lukisan yang memperlihatkan satu keluarga orangutan di samping sebatang potong yang habis ditebang. Berikut aneka burung seperti elang bondol yang menjadi maskot Jakarta tetapi makin langka. Ada juga elang Jawa di batang flamboyan. Lukisan ini ingin menceritakan elang yang kehilangan hutan dan habitat.

Idealnya, elang Jawa hidup di hutan tropis hijau di atas ketinggian 2.200 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Kini, hutan telah terkonversi menjadi hutan industri, pertanian maupun perkebunan. Ekosistem rusak. Elang Jawa pun harus kehilangan hunian hangat mereka.

Harimau kangen rumah karya Taufan. Foto: Sapariah Saturi

Pengunjung memperhartikan lukisan. Foto: Sapariah Saturi

Ada satu hal lagi yang berbeda dari dua pameran di gedung sama tetapi ruang lain ini. Pameran Raden Saleh begitu ramai pengunjung. Parkiran Galeri Nasional penuh kendaraan. Pengunjung yang ingin mencatat buku tamu pun antri.

Sedang, Wildlife Art, hanya terlihat beberapa orang. Apakah ini mencerminkan kekurangpedulian masyarakat terhadap isu satwa liar, isu lingkungan? Entahlah. Saya membayangkan lukisan ini 200 tahun yang akan datang? Semoga, satwa-satwa dalam lukisan ini tak hanya tinggal kenangan.

Koalisi LSM Minta KPK Usut Keterlibatan APP dan APRIL

KOALISI Anti Mafia Hukum meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih serius mengusut dan menuntaskan dugaan keterkaitan APP dan APRIL dalam tindak pidana korupsi kehutanan.

Pada April 2010, koalisi melaporkan 12 pejabat publik termasuk Gubernur Riau dan mantan Menteri Kehutanan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan penebangan hutan di Riau. Kini, empat pejabat pemerintah di Riau divonis dan seorang ditahan atas dakwaan menerima suap dalam izin penebangan hutan alam yang diberikan kepada perusahaan kelompok Asia Pulp & Paper (APP) dan  Asian Pacific Resources International Limited (APRIL).

Koordinator Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF), Willem Pattinasarany, Jumat(4/5) mengatakan,  jika serius KPK bisa menelusuri keterlibatan dua perusahaan raksasa ini melalui kasus-kasus korupsi kehutanan yang sudah menjerat para pejabat maupun politisi baik di daerah dan pusat. “Kita bicara sesuai fakta, bahwa dari berbagai keputusan terkait izin-izin kehutanan itu bermasalah.” “Kalau dilihat dari flow ini, KPK sudah bisa investigasi dugaan keterlibatan APP dan APRIL,” katanya di Jakarta.

Setidaknya, 37 perusahaan pemasok kayu untuk pabrik-pabrik bubur kertas APP dan APRIL di Riau diduga menyuap pejabat agar bisa menebangi lebih dari 400 ribu hektare hutan alam di Sumatera bagian tengah. Para pembeli kertas produksi APP dan APRIL dari luar dan dalam negeri sepertinya telah membeli produk bubur kertas dan kertas yang terkait praktik penyuapan dan korupsi.

Koalisi menyarankan, agar KPK berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melihat tren baru pencucian uang. “Dalam UU Pencucian Uang itu ada pasal yang menyebutkan bagi penikmat produk ilegal sudah masuk tindakan kriminal. Kalau ditarik dari sini berarti sudah bisa dijerat.” Willem meminta, KPK tak hanya melihat dari satu sisi UU Anti Korupsi, tetapi kemungkinan-kemungkinan menjerat dengan aturan hukum lain.

Menurut koalisi, fakta di Indonesia, izin-izin yang didapat melalui praktik korupsi dan penyuapan masih dianggap sah. Bahkan setelah orang yang menandatangani masuk penjara, tidak satupun izin itu yang dicabut.” Artinya produk kertas dijual ke seluruh dunia oleh APP dan APRIL telah dinodai oleh praktik korupsi,” ujar dia.

Sebanyak 20 dari  37 perusahaan,  yang sebagian anak perusahaan APP dan APRIL, terbukti melalui Pengadilan Tipikor mendapat izin melalui praktik korupsi dan penyuapan– di mana sampai sekarang masih memasok kayu bagi kedua perusahaan itu. Dari temuan Polda Riau tahun 2007, sembilan terindikasi melakukan tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup dan illegal logging bersama lima perusahaan HTI lain.

Kerugian negara yang ditimbulkan dari sebagian 20 perusahaan ini sangat fantastis. Laporan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tahun 2011 menyebutkan, negara menderita kerugian total Rp2.067 triliun akibat kehilangan kayu hutan alam dan kerusakan lingkungan hidup oleh 14 perusahaan HTI yang tergabung dengan dua raksasa pulp, APP dan APRIL.  Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tipikor terhadap kasus korupsi kehutanan yang melibatkan pejabat daerah Riau,  kerugian negara untuk kasus Bupati Pelalawan, Rp12,3 miliar.  Untuk kasus Bupati Siak Rp301 miliar, dan kasus mantan Kepala Dinas Kehutanan Asral Rachman Rp1,54 miliar.

Dua mantan bupati dan dua mantan kepala Dinas Kehutanan Riau menjalani hukuman penjara atas dakwaan memperkaya diri dan bersama-sama mengakibatkan kerugian negara. Satu mantan kepala Dinas Kehutanan Riau tengah ditahan dan diperiksa untuk dakwaan sama.

Hutan Sumatera yang terus terkikis karena alih fungsi lahan, baik menjadi HTI, pembalakan sampai perkebunan terutama sawit. Foto: Rhett Butler

Dalam pantauan Jikalahari sejak 2002, terjadi deforestasi besar-besaran guna memasok permintaan dunia terhadap kertas dan dampak merusak kepada masyarakat sekitar, satwa liar dan iklim global. “Karena itu pembeli dunia sebaiknya menjauh dari kertas yang dibuat dari hasil penebangan hutan alam di Riau dan para investor agar  tidak mendanai penghancuran yang lebih parah lagi,” ucap Willem.

Dua pabrik pengolahan pulp di Riau, adalah dua di antara yang terbesar di dunia. Namun, sejak mereka mulai beroperasi, tidak satu pun dari perusahaan itu baik APP atau APRIL telah mengembangkan HTI sesuai kapasitas pabrik. Mereka masih menggantungkan sumber bahan baku dari kayu hutan alam agar pabrik terus beroperasi.

Hasil laporan Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) pada Januari 2011 mengindikasikan kedua perusahaan itu masih menggunakan sekitar 54 persen bahan baku bersumber dari hutan alam. Bahka, APP mulai mengembangkan pabrik olah pulp baru di Sumatera Selatan. Keadaan ini, akan menambah lebih banyak tekanan kepada hutan dan lahan gambut kaya karbon yang makin langka di Sumatera. Laporan Greenpeace Maret 2012 menemukan APP menggunakan kayu ramin yang dilindungi pemerintah untuk industri pulp mereka, penggunaan kayu ramin juga diduga kuat dilakukan oleh RAPP.

Berdasar laporan Tempo, Menteri Lingkungan Hidup sedang menyiapkan tuntutan terhadap perusahaan yang terlibat kasus penebangan liar tahun 2007 yang ditutup tahun 2008 secara resmi oleh kepolisian Indonesia. Kerusakan akibat kasus ini diperkirakan mencapai US$225 miliar atau Rp2.067  berdasar dari data yang diperoleh dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Nilai dari kayu hasil penebangan liar hanya empat persen dari keseluruhan kerusakan alam yang lain.

Selebihnya, sekitar Rp1.994 kerusakan ekologis, termasuk emisi karbon, degradasi sumber air dan fungsi perairan, erosi dan kerusakan tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Keduabelas dari 14 perusahaan ini terkait dengan APP dan APRIL. ”Koalisi mengapresiasi baik rencana Kementerian Lingkungan Hidup akan  menggugat APP dan APRIL atas dugaan pengrusakan lingkungan hidup.”

Koalisi Anti Mafia Kehutanan terdiri dari ICW, Jikalahari, Walhi, ICEL, Telapak, FWI, IWGFF, Huma, Sawit Watch dan Silvagama.