Tag Archives: rekayasa genetik

Apakah Indonesia Siap Beralih ke Tanaman Bioteknologi?

 

Kehadiran ilmu bioteknologi selama ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh sektor pertanian di Indonesia. Padahal, teknologi pangan tersebut bersifat positif dan bisa membawa kemajuan bagi dunia pertanian Indonesia. Tidak hanya itu, bioteknologi juga bisa melepaskan ketergantungan Indonesia dari impor bahan pangan.

Demikian kesimpulan dari Seminar Nasional Bioteknologi yang digelar Fakultas Biologi Universitas Nasional, Kamis (14/1/2016). Hadir dalam seminar tersebut sejumlah pakar di bidang teknologi pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik , Prof. Agus Pakpahan mengungkapkan Indonesia melihat bioteknologi tidak hanya sebagai salah satu instrumen strategis untuk masa depan keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan namun juga solusi tepat untuk Negleted Tropical Diseases (NTD) atau penyakit endemic antara lain seperti deman berdarah dan kaki gajah.

Untuk itu dibutuhkan  kerjasama global yang intensif untuk mengoptimalkan produk rekayasa genetik (GMO/genetically modified organism), saling percaya dengan pemangku kepentingan termasuk petani dan kelompok tani tentang produk GMO.

Agus mengatakan ada dua produk GMO yang telah mendapatkan sertifikat feed safety, 12 produk yang telah mendapatkan sertifikat food safety dan 6 produk yang telah mendapatkan sertifikat environmental safety.

Ketua Komisi Keamanan Hayati itu mengatakan mereka bertugas sesuai dengan Peraturan Presiden No.53/2014 tentang tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik yang mengatur tentang sertifikasi dan keamanan produk GMO di Indonesia.

Petani Bali dengan padi lokal dan menerapkan pertanian organik. Foto: Anton Muhajir

Petani Bali dengan padi lokal dan menerapkan pertanian organik. Foto: Anton Muhajir

Sedangkan Kepala Pusat Kajian Bioteknologi Universitas Nasional Retno Widowati menjelaskan, saat ini AS masih menjadi negara yang menanam tanaman bioteknologi terluas di dunia seluas 73,1 juta hektare atau 40 persen dari total luas tanaman bioteknologi dunia. AS mengadopsi tanaman bioteknologi terbanyak pada jagung (93%), kedelai (94%) dan kapas (96%).

Sedangkan negara berkembang seperti Brazil, lanjutnya bahkan mencetak rekor baru di tahun 2014 dengan peningkatan luasan tanaman biotek sekitar 1,9 juta hektar dari tahun 2013,  menduduki peringkat kedua selama enam tahun berturut-turut di bawah AS.

Sementara negara miskin Bangladesh, telah menyetujui komersialisasi Terong Bt Brinjal pada 30 Oktober 2013 dan berselang kurang dari 100 hari setelah persetujuan, para petani kecil menanam Terong Bt pada 22 Januari 2014. Sedangkan India mencatat 11,6 juta hektar lahan tanaman bioteknologi dan memiliki laju adopsi 95% untuk kapas bioteknologi.

‘’Di Indonesia sendiri, beberapa institusi penelitian telah mengembangkan tanaman bioteknologi. Namun upaya penamaman tanaman bioteknologi secara komersial saat ini sedang menjalani pengkajian keamanan hayati yang dilakukan oleh Komisi Keamanan Hayati beserta tim teknisnya. Pemerintah memang sangat berhati-hati untuk masalah ini, karena sekali sudah dilepas, maka tidak dapat ditarik kembali. Namun, status ini penting untuk para peneliti, karena pasti peneliti akan lebih bergairah jika ada kejelasan tentang masa depan bioteknologi di Indonesia,’’ ungkapnya.

Peluang dan tantangan pemanfaatan bioteknologi di Indonesia. Sumber : Badan Pusat Statistik

Peluang dan tantangan pemanfaatan bioteknologi di Indonesia. Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada kesempatan yang sama Herry Kristanto, Corporate Engagement Lead Monsanto Indonesia menyebutkan bagaimana potensi besar Indonesia untuk mengembangkan bioteknologi dalam sektor pertanian dan perkebunan. Dengan segala potensi yang ada, dia tanpa ragu Indonesia akan bisa menjaga stabilitas ketahanan pangan jika bioteknologi diadopsi secara masal dan masif.

“Bukan saja kita bisa mewujudkan ketahanan pangan, kita juga bisa mencapai surplus dalam produksi. Karenanya, kita akan bisa mengekspor produk pangan ke negara lain. Tapi, itu bisa terwujud jika bioteknologi mulai diterapkan secara masal,” ungkap Herry.

Salah satu produk yang bisa dikembangkan, kata Herry, adalah jagung. Komoditas pangan tersebut, selama ini masih menggunakan bibit jenis konvensional yang bisa menghasilkan rerata 4,5 juta ton per tahun. Jumlah tersebut cukup banyak, tapi tidak bisa menyaingi produksi Amerika Serikat ataupun Brasil.

Kedua negara di Benua Amerika itu, produksi jagungnya per tahun mencapai rerata 9 juta ton. Jumlah tersebut, menurut Herry, bisa terwujud karena kedua negara tersebut menggunakan bioteknologi dalam pembuatan bibit jagungnnya.

“Kita harus bisa bersikap mulai dari sekarang. Jika menggunakan bioteknologi, manfaatnya sangat banyak. Sementara, jika tidak, sudah jelas kita justru menyuplai pertanian negara lain. Karena, setiap tahunnya Indonesia masih mengimpor dari negara lain,” sebut dia.

Perubahan Iklim

Selain karena daya saing dan volume produksi yang tidak bisa berkembang signifikan, penggunaan bioteknologi patut segera dilaksanakan karena saat ini Indonesia dan dunia secara umum sedang dilanda perubahan iklim. Fenomena alam tersebut hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius yang belum ditemukan jalan keluarnya.

Menurut Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir, perubahan iklim yang paling terasa di sektor pertanian dan perkebunan adalah munculnya anomali iklim yang mengakibatkan tidak ada lagi periode siklus yang konsisten.

“Umur tanaman muda sangat peka terhadap perubahan iklim karena tahan/resisten terhadap kekurangan atau kelebihan air dan perubahan temperatur udara. Dalam kondisi tersebut, produksi pertanian dan perkebunan menjadi turun secara signifikan,” papar dia.

Penyebab turunnya produksi, kata Winarno, karena penyinaran matahari menjadi berkurang, penyerbukan terganggu karena angin dan hujan, serta munculnya serangan hama penyakit seperti wereng, tikus, kresek, dan lain-lain.

Karena itu, menurut Winarno, salah satu langkah yang bisa diambil untuk memecahkan persoalan tersebut, adalah dengan menerapkan biotetknologi dalam pertanian dan perkebunan Indonesia. Hal itu, karena lahan yang tersedia saat ini hingga beberapa waktu ke depan tidak akan banyak lagi. Sementara, pada saat bersamaan, kebutuhan pangan dunia justru akan meningkat berlipat-lipat karena penduduk dunia juga akan bertambah.

“Mencetak sawah berpengairan teknis sangat mahal dan lambat, sawah tanpa pengairan murah dan cepat dengan menggunakan teknologi perbenihan bioteknologi. Untuk itu, petani Indonesia menunggu political will dari pemerintah untuk dapat segera menyetujui adopsi benih bioteknologi di Indonesia agar manfaat dari teknologi ini dapat segera dirasakan oleh para petani”.

Sistem pertanian mina padi, memberi keuntungan berupa padi dan ikan bagi petani di Bantul, Yogyakarta. Foto : Tommy Apriando

Sistem pertanian mina padi, memberi keuntungan berupa padi dan ikan bagi petani di Bantul, Yogyakarta. Foto : Tommy Apriando

Selain faktor perubahan iklim dan penyusutan lahan pertanian beserta jumlah petaninya, Herry memaparkan, Indonesia perlu untuk segera menerapkan bioteknologi, karena saat ini negara lain sudah menerapkannya. Bahkan, produk bioteknologi dari luar negeri saat ini sudah membanjiri pasar Indonesia.

Sosialisasi kepada Petani

Karena bioteknologi merupakan hal yang baru, baik Winarno maupun Herry sepakat, dibutuhkan upaya ekstra keras karena hingga saat ini petani di seluruh Indonesia masih belum melek informasi tentang manfaat bioteknologi.

“Kalau soal kontroversi tentang bioteknologi, itu akan selalu ada. Tapi, bagaimana kita harus bisa mengambil sisi positifnya saja. Lagipula, bioteknologi ini akan membawa keberkahan jika diterapkan di Indonesia,” ungkap Winarno.

Untuk itu, perlu sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah di dalamnya. Petani, sebagai ujung tombak dari sektor pertanian dan perkebunan, harus mendapat pemahaman utuh tentang bioteknologi dan bagaimana penerapannya.

Sementara, Herry berpendapat, selain petani, yang harus mendapatkan pemahaman juga adalah pihak-pihak terkait yang bersinggungan langsung dengan pertanian dan perkebunan. Bisa saja, itu adalah Pemerintah, swasta ataupun masyarakat biasa.

Kedaulatan Petani

Sedangkan Dr. Vandana Shiva, aktivis pangan dan lingkungan dari India dalam diskusi pakar yang diselenggarakan Yayasan Keanekaragaman Hayati di Jakarta, pada Agustus 2014 mengatakan kedaulatan pangan berawal dari kedaulatan petani dalam menanam benih pangan mereka sendiri.

Vandana menjelaskan benih merupakan titik awal sistem pangan. Maka Ketika benih dikuasai oleh sekelompok orang atau perusahaan, maka dampaknya akan berlaku untuk seluruh konsumen pangan, seperti tingginya harga pangan, dan sulitnya mengakses makanan yang sehat dan aman.

Sedangkan  Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan pemanfaatan benih GMO akan menghilangkan benih lokal dan berikutnya petani-petani penangkar benih. Kelompok petani penangkar selanjutnya akan diganti dengan buruh ekslusif ‘penangkar’ GMO di laboratoriun-laboratorium benih industri korporasi.

Ketua SPI Henry Saragih yang dikutip dari laman SPI mengatakan hal tersebut akan menghilangkan satu mata rantai produksi benih dari tangan petani. Dan sistem perbenihan rakyat – yang mendapatkan angin segar dari hasil keputusan MK terhadap judicial review atas UU Sistem Budidaya Benih menyangkut perbenihan – bakal mengalami kelesuan nantinya bila pasar GMO diizinkan.

Mengenai aspek keamanan pangan (food safety), Hery mengatakan pemerintah melalui Komisi Keamanan hayati Produk Rekayasa Genetika harus semakin hati-hati dalam pengambilan keputusan tentang keamanan pangan GMO. Prinsip kehati-hatian (precautionary) dalam keamanan pangan harus diutamakan.

Oleh karena itu, SPI menolak segala upaya Pemerintah untuk mengizinkan penggunaan dan peredaran benih GMO dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan. SPI juga akan mendukung penuh upaya para ahli teknologi pertanian untuk memanfaatkan dan mengembangkan benih lokal dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan

 

Jabar Kembangkan Rekayasa Genetik, Untuk Kembalikan Kejayaan Ternak dan Holtikultura Lokal. Seperti Apa?

Keberadaan hewan ternak maupun holtikultura impor di seluruh Indonesia saat ini membantu Pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, ada kekhawatiran beredarnya produk  impor, meminggirkan produk lokal.

Untuk itu, Pemerintah mulai mempertahankan ketahanan pangan. Salah satunya, dengan melakukan mengembangkan produk ternak dan holtikultura di berbagai daerah. Tahap awal pengembangan dilakukan di Jawa Barat.

Lele lokal (Clarias batrachus) mulai menjadi 'tamu' di daerah asal setelah hadir ikan impor, lele dumbo. Foto: Wikipedia

Lele lokal (Clarias batrachus) mulai menjadi ‘tamu’ di daerah asal setelah hadir ikan impor, lele dumbo. Foto: Wikipedia

Pengembangan tersebut melibatkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Pemprov Jabar, berlokasi di sejumlah kawasan di Jabar.

Menristekdikti M. Nasir mengatakan, program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan tersebut dinilai sudah tepat dilaksanakan karena, saat ini serbuan produk impor untuk hewan ternak dan holtikultura sudah semakin tak terbendung.

“Jika ingin mengeliminasi produk impor secara perlahan, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan produk sendiri yang sudah ada. Pengembangan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan daya saing tapi tetap bisa menekan biaya produksi,” ujar M Nasir di Gedung II BPPT, Jakarta, Selasa (19/05/2015).

Sementara, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui saat ini daya saing produk ternak dan holtikultura di wilayahnya melemah menghadapi produk impor, bahkan bersaing sesama produk lokal.

“Kita tidak mau produk ternak dan holtikultura di Jabar semakin tersingkirkan. Karena, faktanya saat ini Jabar adalah salah satu daerah penghasil produksi ternak dan holtikultura terbanyak di Indonesia,” jelasnya.

Pengembangan Ternak dan Holtikultura

Gubernur Jabar mengatakan tahap awal pengembangan akan fokus pada sejumlah produk ternak dan holtikultura, seperti  sapi perah dan potong serta sapi pasundan di peternakan milik PT. KAR Bogor.

Selanjutnya, pengembangan domba aduan Garut, yang diharapkan ditingkatkan populasi 2-5 ekor per kelahiran. Juga dikembangkan ikan air tawar yang bernilai ekonomi lebih tinggi dari ikan laut.

“Ada ikan gurame, ikan nila, ikan emas dan ikan sidat. Jenis-jenis tersebut menjadi primadona dalam penjualan ikan,” tutur Ahmad.

Untuk holtikultura, pengembangan akan dilakukan pada mangga gedong gincu dan mangga dermayu yang berasal dari Kabupaten Indramayu. Menurut Ahmad, mangga jenis tersebut pantas untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan khas Jabar.

Produk yang dikembangkan tersebut, kata Ahmad, akan difokuskan di wilayah Selatan Jabar untuk produk ternak, utara Jabar untuk produk padi, dan Subang untuk buah-buahan.

“Dengan penerapan ilmu pengetahuan berbasis keanekaragaman hayati dalam program ini diharapkan bisa mengembalikan kejayaan produk dalam negeri yang sudah lama menghilang,” tambahnya.

Rekayasa Genetik

Untuk mencapai rencana dan target yang ditetapkan, program tersebut mengadopsi sistem rekayasa genetik yang diterapkan untuk semua jenis produk ternak dan holtikultura yang masuk dalam program. Untuk tahap awal, produk yang dilibatkan adalah penelitian dan produksi sapi unggul di PT KAR Bogor.

Ada tiga tahapan yang harus dilalui dengan melibatkan pakar seperti peneliti, birokrat dan swasta yang memiliki peternakan, yaitu produksi sperma sexin, menggunakan pejantan unggul sapi potong dan perah serta sapi pasundan yang dipelihara PT KAR di Parung, Bogor. Koleksi sperma menggunakan vagina buatan, selanjutnya  dianalisa kualitasnya. Sperma yang memenuhi syarat selanjutnya diproses untuk dilakukan pemisahan jantan dan betina (sexing) dan dibekukan sesuai prosedur.

Tahap dua Seleksi, sinkronisasi dan IB Sexing, dilaksanakan oleh tim UPT Sapi Potong Cijeungjing, Jabar untuk peningkatan populasi dan mutu genetik ternak serta pelestarian plasma nutfah sapi Pasundan. Sperma yang digunakan adalah sperma yang telah diproduksi PT KAR.

Tahap tiga, agribisnis peternakan dan pengolahan hasil, yang dilakukan dengan konsep pertanian terpadu berbasis peternakan, dengan memanfaatkan fasilitas di Agrotechnopark  (ATP) di Cikadu, Jabar.

Melalui penerapan rekayasa genetik, Asisten Deputi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenristekdikti Hadirin Suryanegara, berharap, produk ternak, khususnya sapi pasundan bisa kembali bagus. Dari program tersebut, diharapkan bobot sapi yang saat ini rerata 300 kilogram bisa kembali ke berat awal sekitar 700 kilogram.

“Berat sapi Pasunda pada 40 tahun lalu itu bisa 700 kg. Tapi sekarang lihat saja, 300 kg saja sudah untung. Kita ingin mengembalikan itu. Dengan teknologi, kita harapkan output lebih bagus dengan modal lebih ekonomis,” pungkasnya.

Uji Jagung Transgenik Dinilai Abaikan Prinsip Kehati-hatian

ALIANSI untuk Desa Sejahtera menilai, proses uji jagung transgenik oleh tim Teknis Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan tak cukup dan hanya bertujuan mempercepat proses komersialisasi produk trangenik di Indonesia. Dengan hanya uji dokumen terhadap jagung transgenik NK 603 dan MON 89034 milik Monsanto, menunjukkan pengabaian prinsip kehati-hatian demi kepentingan pemilik benih.

Prinsip Kehati-hatian,  merupakan prinsip dasar dalam menangani produk hasil rekayasa genetik. Ini disepakati di level internasional.  Prinsip kehati-hatian mengakui potensi dampak lingkungan, sosial ekonomi  dan kesehatan dari produk hasil rekayasa genetik. Juga memperbolehkan negara mengambil langkah tegas jika terdapat keragu-raguan atau ketidakcukupan informasi atas dampaknya.

Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional  Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) di Jakarta, Jumat(21/9/2012) mengatakan,  dokumen yang dikajipun dari pemilik benih dan dokumen lama.  Padahal, dampak negatif dari produk rekayasa genetik baru muncul dalam jangka panjang.

“Hal ini ditunjukkan berbagai penelitian baru. Ketergesa-gesaan ini jelas sekali untuk memfasilitasi kepentingan perusahaan dan mengabaikan kepentingan petani dan rakyat Indonesia,” katanya dalam rilis kepada media.

Jagung, salah satu produk pangan yang jadi sasaran rekayasa genetik.

Berdasarkan riset tim Gilles-Eric Seralini dari Universitas Caen, penelitian pertama yang memeriksa dampak mengkonsumsi organisme hasil rekayasa genetik (RG) jangka panjang (seumur hidup mencit)  menemukan, lebih dari 50 persen jantan dan 70 persen betina menderita kematian prematur. Tikus-tikus yang diminumkan sejumlah roundup ready (dalam tingkat yang dibolehkan aturan dalam persediaan air minum) mengalami peningkatan ukuran tumor sebesar  200 hingga 300 persen. Juga terjadi kerusakan hati dan ginjal pada tikus yang diberi makan jagung hasil RG dan jejak roundup.

Dari segala sisi, kata Tejo,  tidak ada kelebihan dari benih transgenik.  Malah kehadiran benih ini mengancam kondisi sosial-ekonomi petani, kesehatan dan meningkatkan pencemaran lingkungan. “Benih transgenik dibuat semata-mata untuk keuntungan perusahaan.”

Dwi Andreas Santosa, pakar bioteknologi  menekankan, penerapan pendekatan kehati-hatian terhadap produk tanaman transgenik yang akan dikonsumsi manusia mensyaratkan analisis risiko yang sangat rumit. ”Negara wajib melakukan sendiri analisis keamanan pangan untuk berbagai bahan pangan transgenik yang masuk ke Indonesia, tidak sekadar menerima dan menilai dokumen yang disajikan pemohon” ujar dia.

Rhino Subagyo, Legal Policy  ADS mengingatkan, pelepasan benih transgenik di lapangan harus sesuai ketentuan  UU.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Khusus terkait ketentuan Amdal dan izin lingkungan. Pelaku usaha dan pemberi izin yang menyebarkan benih transgenik tanpa memiliki izin lingkungan bisa kena ancaman pidana kejahatan lingkungan hidup saat timbul dampak yang merugikan.

Menurut dia, di tengah ancaman krisis pangan, sudah waktunya kebijakan pangan mendukung produsen pangan skala kecil di negeri ini.  Keberpihakan dan dukungan membabi buta terhadap produsen pangan global hanya memberi keuntungan bagi perusahaan pemilik benih hasil rekayasa genetik.

Dukungan, lebih baik diberikan kepada para peneliti dan petani yang sudah mengembangkan berbagai macam benih berdasarkan sumber daya lokal yang sesuai untuk menjawab tantangan kondisi setempat.

Di Indonesia, pengembangan tanaman transgenik pertama secara komersial di tujuh Kabupaten di Sulawesi Selatan pada 2001. Berakhir pada 2003 oleh Menteri Pertanian saat itu karena gagal total dan menimbulkan konflik antara petani dan perusahaan, Branitha Sandhini anak perusahaan Monsanto yang ingkar janji.

Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 18 Ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan lestari dengan pendekatan pada tiga komoditas pertama beras atau pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Kedua, sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan ketiga ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).