Inkuiri Nasional Sumatera: dari Kasus Pandumaan-Sipituhuta hingga Talang Mamak

September 10, 2014 Ayat S Karokaro, Medan

Usai di Sulawesi, Komnas HAM melanjutkan Inkuiri Nasional hak masyarakat adat ke region Sumatera. Ia dipusatkan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara,  pada 10-11 September 2014.  Dalam inkuiri kali ini, Komnas HAM, melakukan ‘sidang terbuka’ enam kasus konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan pengusaha.  Inkuiri  pertama, konflik masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dengan  PT Toba […]

Berkonflik dengan Suaka Margasatwa, Enam Warga Muba Dijerat UU P3H dan Konservasi SDA

AMAN Sumsel berencana mempraperadilkan BKSDA karena proses penangkapan dinilai tak sesuai prosedur. Koalisi masyarakat sipil pun meminta aparat tak menangkap masyarakat yang mempertahankan hak mereka. Kekhawatiran berbagai kalangan kala UU Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H) disahkan hanya akan menyasar masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam hutan, terbukti benar. Kasus kedua, setelah vonis maksimal […]

Aneh! Bertahan di Tanah Adat Vonis 3 Tahun, Pejabat Aceh Rambah TN Leuser Dihukum Percobaan

Miris dengan keadilan hukum di negeri ini. Di Bengkulu, empat warga Adat Semende Agung, yang sudah tinggal turun menurun di lahan adat yang kebetulan masuk taman nasional, divonis tiga tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. Sedang di Aceh, para pejabat daerah itu terbukti menjarah Taman Nasional Gunung Leuser, hanya diberi hukuman percobaan. Aneh! Pada Kamis […]

Pemerintah Dinilai Tak Serius Urus Pengakuan Hutan Adat

Hampir setahun, sejak 16 Mei 2013, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, hutan adat bukan hutan negara. Kenyataan di lapangan, pengakuan itu belum ada. Kekecewaan masyarakat adat terhadap ketakseriusan pemerintah ini disuarakan dalam sejumlah aksi sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara sekaligus hari lahir Aliansi Mansyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke 15, jatuh pada 17 Maret […]

Kemenhut Lamban Berikan Izin Kelola Hutan Masyarakat di Sumsel

Lambannya pemberian izin pengelolaan hutan kepada masyarakat ini memicu konflik-konflik di lapangan yang tak jarang berakibat kriminalisasi terhadap warga. Ini sudah dialami masyarakat adat Semende di Bengkulu, dituduh merambah hutan, empat warga adat kini dalam proses pengadilan. Penguasaan izin pengelolaan hutan dan lahan begitu timpang di negeri ini. Sebagian besar kawasan hutan atau bisa dikatakan […]

Tangkap Warga Adat Banding Agung, TNBBS dan Kapolres Kaur Dipraperadilkan

January 15, 2014 Sapariah Saturi

Penangkapan empat warga Adat Banding Agung di Kabupaten Kaur Bengkulu dalam operasi gabungan Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) pada 21-23 Desember 2013, dinilai cacat hukum. Sebanyak 15 advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), mengajukan gugatan praperadilan kepada Kepala TNBBS dan Kapolres Kaur. Sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Klas […]

Jadi Tersangka, Empat Warga Adat Semende Banding Agung Dijerat UU P3H

December 24, 2013 Sapariah Saturi

Setelah dibawa ke Kantor TNBBS karena protes pembakaran rumah warga adat Semende Banding Agung, oleh polisi hutan dalam operasi gabungan, empat warga adat, Midi, Heru, Rahmat dan Suraji, ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (24/12/13). Mereka dijerat UU No 18 tahun 2012, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Deftri Hamdi, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi […]