Tag Archives: tambang merusak lingkungan

PT Nusa Halmahera Mineral Dilaporkan ke KLH, ESDM dan Komnas HAM

Warga masih menggunakan air Sungai Ake Tabobo, untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci.Air sungai sudah tercemar, berubah warna. Foto: AMAN Malut

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara (Malut) melaporkan kasus pencemaran Teluk Kao dan beberapa sungai karena operasi tambang emas, PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Energi dan  Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komnas HAM.

Dalam surat itu, dijelaskan berbagai permasalahan lingkungan yang dialami warga sekitar. Dari sungai tercemar, sampai penyakit aneh yang sudah diderita belasan warga. “Belum ada respon dari pemerintah baik itu KLH dan ESDM. Komnas HAM ada balas email, katanya mereka akan dipelajari kasus ini,” kata Munadi Kilkoda, Ketua BPH AMAN Malut, akhir Desember 2013.

Dia menilai, sensitivitas pemerintah terhadap kasus seperti ini tak ada sama sekali. “Kasus yang dialami Suku Pagu ini masalah klasik. Saat ini, sudah ada 13 warga berpenyakit karena limbah, tapi terkesan dibiarkan.”

Menurut dia, negara mengabaikan tugas dan tanggungjawab dalam melindungi masyarakat di sekitar Teluk Kao. Sebaliknya, malah melegitimasi praktik pertambangan NHM ini yang jelas-jelas mematikan masyarakat.  “Intinya ada pengabaian pemerintah terhadap UU Lingkungan Hidup,” ujar dia.

NHM pemegang kontrak karya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. B.143/Pres/3/1997 tertanggal 17 Maret 1997. Ia beroperasi di wilayah adat Suku Pagu, Malifut (Teluk Kao), Halmahera Utara, Malut dan menimbulkan masalah serius karena merusak lingkungan.

Terjadi pencemaran air sungai dan air laut di Teluk Kao, hingga kehidupan masyarakat adat Hoana Pagu dan masyarakat lokal sekitar tambang terancam. “Perlu kami sampaikan 29.622 ribu hektar konsesi NHM wilayah adat Suku Pagu,” katanya mengutip surat itu.

Disebutkan pula, penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2010, menemukan masalah serius terkait keberlanjutan ekosistem di Teluk Kao. Dari penelitian itu, beragam ikan yang hidup di sana sudah tercemar, antara lain mercuri dan sianida.

Berdasarkan keterangan warga dan dokumentasi oleh AMAN, pada 2010, 2011, dan 2012, pipa limbah (tailing) milik perusahaan jebol dan limbah mengalir ke Sungai Kobok dan Ake Tabobo serta beberapa anak sungai yang bermuara ke Teluk Kao.

Sejak pipa jebol, masyarakat mulai ketakutan mengkonsumsi ikan dari Teluk Kao. Mereka takut menggunakan air sungai, dan mulai kesulitan mencari udang, kerang dan ikan di air sungai itu. Padahal, sebelum perusahan tambang datang, ikan dan sejenisnya mudah diperoleh.

Hasil perkebunan mereka seperti kelapa dan tamanan bulanan lain di sekitar Sungai Kobok tak produktif lagi. Mereka juga mengalami krisis air bersih hingga setiap bepergian ke kebun harus membawa air dari kampung.

Warga beberapa desa yang mengalami krisis air bersih seperti Desa Balisosang, Bukit Tinggi, Dusun Beringin dan Kobok. Mereka harus membeli air gelong seharga Rp15.000 per gelong.

Limbah NHM yang mengalir ke Sungai Kobok. Foto: AMAN Malut

Terbaru, penelusuran AMAN Malut, pada 1-8 Desember 2013, menemukan 13 warga di beberapa desa seperti di Sosol, Balisosang atau Tomabaru, Tabobo, Dum–Dum, Dusun Beringin dan Dusun Kobok yang berdekatan dengan NHM mengalami penyakit aneh. Mereka mengalami benjol–benjol dan gatal–gatal di sebagian besar tubuh. Warga jarang berobat ke Puskermas tau rumah sakit karena tak memiliki kemampuan ekonomi. “Kebanyakan memilih obat kampung.”

Dari hasil wawancara dengan warga termasuk pemerintah desa mengatakan, warga yang mengidap penyakit aneh itu karena mengkonsumsi ikan dari Teluk Kao dan menggunakan air Sungai Kobok serta Ake Tabobo. Kedua sungai ini diduga sudah tercemar limbah NHM.

Surat itu juga menceritakan, kriminalisasi yang dialami warga. Perusahaan juga menggunakan Brimob untuk menjaga dan mengawasi pertambangan. Pada 2013, seorang warga, Rusli Tunggapi, tertembak. Awal tahun lalu, tiga warga adat Hoana Pagu di Desa Sosol mengalami kekerasan oleh brimob. Pada 2012, sebanyak 30 warga adat Pagu ditahan karena aksi protes di perusahan. “Kami yakin dan percaya, kriminalisasi ini akan terus terjadi.”

Untuk itu, AMAN Malut menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, pemerintah pusat lewat Kementerian Lingkungan Hidup, harus segera mengambil tindakan hukum berdasarkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. AMAN mendorong dilakukan audit lingkungan pada NHM.

Kedua, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), meninjau Kontrak Karya NHM dan tak memperpanjang lagi kontrak yang akan berakhir 2016.

Ketiga, mendesak Komnas HAM memantau kasus yang mengancam masa depan masyarakat di sekitar NHM ini. Keempat, mendesak Pemerintah Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, mengambil langkah–langkah cepat. Saat ini, era otonomi seharusnya daerah menyikapi persoalan yang terjadi, termasuk memberikan sanksi hukum kepada NHM maupun pertolongan bagi warga yang sakit.

Kelima, menuntut NHM, mengganti kerugian ekonomis dan ekologis akibat kelalaian dari aktivitas pertambangan mereka. Mereka harus bertanggungjawab terhadap semua masalah.

Warga mengalami penyakit benjol di muka. Foto: AMAN Malut

Peta PT NHM. Sumber: AMAN Malut

Wilayah tambang PT NHM dari citra satelit. Sumber: AMAN Malut

Cemari Lingkungan, Pemerintah Didesak Putus Kontrak Karya PT NHM

Aksi organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa protes pencemaran Teluk Kao, akibat limbah PT NHM. Foto: AMAN Malut

Aksi organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa protes pencemaran Teluk Kao, akibat limbah PT NHM. Foto: AMAN Malut

”PT. NHM Dapat Emas, Masyarakat Dapat Limbah.” Begitu bunyi spanduk yang dibentang dalam aksi protes gabungan organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa pada Selasa (17/12/13), di Ternate, Maluku Utara. Mereka protes pencemaran Teluk Kao, akibat limbah perusahaan tambang emas, PT Nusa Halmahera Mineral (NHM).

Massa aksi yang tergabung dalam Front Penyelamat Teluk Kao, hari itu turun ke jalan mendesak pemerintah segera mencabut izin Kontrak Karya perusahaan Australia yang akan selesai pada 2016. Perusahaan ini menambang di wilayah adat Suku Pagu, Malifut, Halmahera Utara.

Masri Anwar dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut, sekaligus koordinator lapangan mengatakan, Teluk Kao, di Halmahera Utara, sudah tercemar limbah tambang NHM. Mata pencarian wargapun terganggu karena limbah menyebabkan kerusakan ekosistem, baik di darat maupun laut.

“Sekitar 13 warga adat menjadi korban terjangkit penyakit benjol–benjol dan gatal–gatal karena mengkonsumsi ikan dan air sungai yang diduga tercemar. Ini mengancam masa depan 5.000 jiwa warga yang hidup di sana,” dalam pernyataan yang dikirim kepada Mongabay.

Menurut dia, dulu Teluk Kao menghasil teri terbesar di Indonesia Timur, tetapi hilang saat NHM mulau penambangan dan membuang limbah ke sungai dan teluk.  Wargapun tak bisa lagi mengkonsumsi air sungai, karena sudah tercemar. “Jadi NHM harus dihukum seberat–beratnya. Mereka mengambil emas untuk mereka, limbah untuk kita.”

Lembaran kain putih untuk membubuhkan tandatangan bagi setiap warga yang ingin mendukung gerakan penyelamatan Teluk Kao. Foto: AMAN Malut

Lembaran kain putih untuk membubuhkan tandatangan bagi setiap warga yang ingin mendukung gerakan penyelamatan Teluk Kao. Foto: AMAN Malut

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, mereka mendesak pemerintah segera audit lingkungan secara jujur dan transparan. NHM, harus bertanggungjawab atas pelanggaran adat, hukum dan lingkungan.  Mereka juga mendesak pemerintah memberikan sanksi hukum kepada NHM dan memberikan perlindungan hukum ke masyarakat. “Kami mendesak pemerintah tak memperpanjang kontrak karya NHM. Mendesak NHM mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula di Teluk Kao dan sekitar.”

Tak hanya orasi, para aktivis ini juga membagi-bagikan selebaran berisikan kondisi masyarakat di Teluk Kao. Ada juga penandatanganan petisi di atas kain putih. Masyarakat ikut memberikan tanda sebagai bentuk dukungan.

Aksi ini melibatkan 24 organisasi masyarakat dan mahasiswa antara lain, AMAN Malut, BPAN Malut, Perempuan AMAN, Togamaloka, FKPMM, Hipma Moro, KPMG, Hikmat, Himalok, Gamhas, BEM Faperta, dan BEM Perikanan. Lalu, BEM FKIP, BEM Sastra, BEM Fatek Unkhair, BEM Hukum Unkhair, BEM Ekonomi, LMND, HMI, IMM, Samurai, Baret, HPMK, Pembebasan.

Pencemaran lingkungan dampak operasi NHM, bukan cerita baru. Namun, terus berlanjut tanpa ada perhatian pemerintah. Sebuah laporan berjudul Environmental justice in Halmahera Utara: lost in poverty, interests and identity, yang diposting di website Universitas Leiden, yang memperlihatkan berbagai dampak dari kehadiran tambang emas ini.

Dari situs newcrest.com.au, perusahaan menyebutkan, telah beroperasi sesuai standar operasi tambang berkelanjutan. Mereka mengklaim sudah peduli lingkungan dan warga sekitar.  Mereka juga merilis laporan tentang operasi berkelanjutan secara periodik.

Warga mengalami penyakit benjol-benjol setelah lama mengkonsumsi ikan dan air di sungai yang tercemar limbah PT NHM. Foto: AMAN Malut

Peta PT NHM. Sumber: AMAN Malut

Peta PT NHM. Sumber: AMAN Malut

Wilayah tambang PT NHM dari citra satelit. Sumber: AMAN Malut

Wilayah tambang PT NHM dari citra satelit. Sumber: AMAN Malut

Sungai Kafekai Diduga Tercemar Tambang, Warga Podi Gatal-Gatal

Aksi warga Desa Podi, menolak tambang dan memasang plang di jalan masuk ke PT Arthaindo Jata Abadi. Perusahaan tambang ini tengah diusut polisi diduga  penggunaan kawasan hutan tanpa izin Kementerian Kehutanan. Parahnya, saat warga pasang plang malah dipanggil polisi dengan tuduhan penyerobotan lahan. Aneh??? Foto: M Irsan

Aksi warga Desa Podi, menolak tambang dan memasang plang di jalan masuk ke PT Arthaindo Jata Abadi. Perusahaan tambang ini tengah diusut polisi diduga penggunaan kawasan hutan tanpa izin Kementerian Kehutanan. Parahnya, saat warga pasang plang malah dipanggil polisi dengan tuduhan penyerobotan lahan. Aneh??? Foto: M Irsan

Jatam Sulteng, Yayasan Merah Putih dan Walhi Sulteng telah mengirimkan surat ke berbagai lembaga dan kementerian meminta ketegasan pemerintah menindak Arthaindo. Mereka juga berencana mengajukan gugatan class action.

Kehadiran tambang bijih besi PT Arthaindo Jaya Abadi (Arthaindo) di Desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah (Sulteng), mulai menyengsarakan warga.  Sebab, Sungai Kafekai, di Desa Podi, Dusun II, yang dulu berwarna jernih, telah berubah warna menjadi merah kecoklatan. Air sungai itu diduga tercemar limbah perusahaan Arthaindo yang berjarak hanya 1,6 kilometer dari pemukiman warga Dusun II.

Muhamad Irsan, dari Yayasan Merah Putih, yang mengadvokasi warga Podi mengatakan, Sungai Kafekai merupakan satu-satunya sumber mata air bersih warga Dusun II. Ia sering dipakai untuk keperluan mandi hingga air minum. Sejak kehadiran Arthaindo,  sekitar delapan bulan lalu, warga mulai resah.  Dalam satu bulan ini, sungai warga ini sudah terkena dampak.

Air Sungai Kafekai sudah tercemar limbah perusahaan. Terbukti, warga mulai diserang gatal-gatal ketika menggunakan air dari sungai. Tubuh warga gatal-gatal bintik-bintik merah, bahkan sebagian besar sampai kemaluan mereka. “Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tojo Una-una sudah melansir Sungai Kafekai kini sudah tidak layak digunakan,” katanya, Selasa (17/9/13).

Dia mengatakan, warga yang terdata  terserang gatal-gatal ada 60 orang. Wargapun  mencari sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari ke Dusun III. Untuk air minum, sebagian besar warga beralih membeli air galon atau air kemasan.“Namun warga merasa membeli air galon sangatlah mahal.” Saat ini, kata Irsan, sampel air sungai sudah dikirim ke laboratorium untuk diuji.

Untuk kasus ini, Jatam Sulteng bersama Walhi dan Yayasan Merah Putih Palu berencana melakukan gugatan class action. Namun, masih menunggu respon dari laporan yang dikirimkan kepada Mabes Polri, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementrian Kehutanan dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Surat ini sudah disampaikan Senin lalu (9/913),” kata Syahrudin Ariestal Douw, Direktur Eksekutif Jatam Sulteng.

Surat itu, intinya meminta ketegasan pemerintah menindak Arthaindo dan mencabut izin yang sudah dikeluarkan.  Ahmad Pelor, Direktur Eksekutif Walhi Sulteng mengungkapkan hal yang sama. Saat ini,  mereka menginvestigasi lebih dalam lagi kasus pencemaran sungai di Desa Podi Dusun II.“Sungai telah tercemar oleh limbah perusahaan. Ini akibat akumulasi kerusakan oleh Arthaindo yang makin massif.”

Padahal, sejak 28 Juni 2013, kepolisian telah memasang garis polisi (police line) pada sebagian alat berat perusahaan dan pada tumpukan material yang telah diangkut ke dermaga di Desa Podi. Tanda polisi ini karena Arthaindo diduga melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa mengantongi izin dari Kementrian Kehutanan.

Pada 26 Juli 2013, warga Desa Podi melakukan unjuk rasa. Mereka protes dengan memagar jalan masuk tambang.  Mengapa? Karena meskipun ada police line, tetapi perusahaan terus beroperasi.  Aneh binti ajaib, aksi ini dibalas polisi dengan memanggil enam orang warga Podi ke Kepolisian Sektor Tojo, dengan tuduhan penyerobotan tanah di wilayah itu.

Arthaindo,  merupakan anak perusahaan Earthstone Resources, penamanan modal dari India dengan luas konsesi 5.000 hektar, berdasarkan IUP yang dikeluarkan Bupati Tojo Una-una tahun 2012.

Sebelumnya,  PT. Adiguna Usaha Semesta adalah perusahaan pemegang izin eksplorasi, tetapi pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, membuat perubahan dan memberikan izin eksplorasi dan ekspolitasi kepada Arthaindo.

Perubahan izin eksplorasi dari PT. Adiguna Usaha Semesta kepada Arthaindo ini berdasarkan surat permohonan Arthaindo tertanggal 26 Maret 2012,  Nomor; 04/AJA/III/2012.  Pada 3 April 2012, Bupati Tojo Una-una, Damsik Ladjalani mengeluarkan surat keputusan Nomor: 188.45/115/ Distamben. Surat ini tentang perubahan Keputusan Bupati Tojo Una-una tentang izin usaha pertambangan eksplorasi biji besi kepada Arthaindo.

Dari luasan 5.000 hektar izin  ini, membentang dari Kecamatan Tojo hingga Kecamatan Ulubongka. Kantor urusan-urusan administrasi dan pelabuhan jeti perusahaan berada di Desa Podi.   Dalam daftar pemegang saham Arthaindo ada tercantum Hadra Binangkari dan I Wayan Sudiana.

Hadra Binangkari, Direktur Arthaindo, kelahiran Desa Podi. Tahun 1960an, sang ayah,  Binangkari adalah tuan tanah yang menguasai tanah dan perkebunan kelapa, di sepanjang Kecamatan Tojo. Hadra Binangkari menikah dengan pejabat polisi bernama I Wayan Sudiana. Kini, salah satu anak mereka, Putu Hendra Binangkari menjadi perwira di Polda Sulteng.

Perusahaan ini, tak hanya mengeruk puncak Gunung Umogi, juga membangun pelabuhan di Dusun IV, Desa Podi. Pelabuhan ini tepat di sisi Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan antara ibukota Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Poso.

Hutan Harapan Terancam Pembukaan Jalan Tambang Batubara

Hutan Harapan yang masih dipenuhi pepohonan. Saat ini saja sudah banyak pembalakan liar, akan makin terancam dengan keinginan pembukaan jalan yang melintasi hutan ini. Foto: PT Reki

Manajemen PT Reki tegas menolak pembukaan jalan karena jelas-jelas akan mengganggu proses restorasi ekosistem Hutan Harapan.  Jika pemerintah mengizinkan akan mencoreng citra negara ini di mata dunia.

Tak hanya terganggu oleh illegal logging, dan perambahan, kini ancaman baru menghampiri Hutan Harapan. Sebuah perusahaan tambang, PT Musi Mitrta Jaya (MMJ), anak usaha Atlas Resources Tbk, hendak membuka jalan untuk pengangkutan batubara membelah Hutan Harapan. Manajemen PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT Reki) menolak tegas rencana ini.

Manajemen PT Reki meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersikap tegas dengan menolak permohonan pinjam pakai kawasan oleh perusahaan tambang yang akan membuka hutan. PT Reki sudah menyampaikan tiga kali penolakan kepada Kemenhut. Terakhir, 16 Mei 2013, tetapi hingga kini belum mendapatkan tanggapan.

Surya Kusuma, Kepala Humas PT Reki mengatakan, rencana pembukaan jalan di Hutan Harapan ini sangat mengganggu tujuan pemulihan kembali ekosistem hutan yang rusak. Bukan itu saja, aturan juga tidak memperbolehkan ada pertambangan dalam kawasan restorasi ekosistem (RE). “Ini akan berdampak negatif pada satwa langka Sumatera, tanaman, hasil tanam juga dampak buruk bagi kelangsungan hidup suku asli di hutan ini,” katanya di Jakarta, Rabu (12/6/13).

Dia mengatakan, sejak awal PT Reki, sebagai pemegang konsesi kawasan tak mengetahui ada rencana ini. Mereka tahu kala ada undangan pertemuan dari Kemenhut membahas usulan pinjam pakai PT MMJ pada 20 Desember 2012. “PT MMJ presentasi bahwa jalan itu untuk lalu lintas pengangkutan batubara. Kami langsung tolak karena ini akan menghambat pemulihan hutan.”

PT Reki pun menyampaikan penolakan secara resmi usulan pinjam pakai PT MMJ 23 Desember 2012 kepada Kemenhut. Tak ada respon. Surat penolakan dikirim lagi 20 April 2013. Kementerian pun mengundang lagi PT Reki.

Dalam pertemuan itu, perwakilan PT Reki tetap menolak usulan ini. Kemenhut galau atas penolakan ini.  PT Reki pun diminta mempersiapkan alasan penolakan berdasarkan yuridis (regulasi) dan kajian ilmiah paling lambat 17 Mei 2013 kepada Kemenhut. “Kami minta Kemenhut mencari alternatif jalan pengangkutan di luar PT Reki.”

Kemenhut berpendapat, dalam kawasan RE memang tidak boleh ada kegiatan pertambangan. Ini sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No 14 Tahun 2013 sebagai perubahan PP Kehutanan no 38 tahun 2012 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan.

Namun, dari Kemenhut seakan memberi angin dengan menyatakan, tambang tak boleh tetapi untuk transportasi hasil tambang masih bisa dilakukan. “Ini aturan sudah jelas tidak boleh ada aktivitas tambang. Kalau memang masih dicari-cari juga aturan agar bisa, saya tak tahu lagi,” kata Surya.

Manajemen PT Reki telah menyampaikan penolakan ketiga pada 16 Mei 2013 dengan menyertakan alasan penolakan plus kajian ilmiah. “Kini kami tinggal menunggu sikap resmi pemerintah untuk menolak jalan lewat Hutan Harapan ini.”

Dalam masa penantian surat respon dari Kemenhut, manajemen PT Reki pun berupaya mengetahui rencana pembuatan jalan ini, termasuk izin-izin lingkungan dan lain-lain. Dari penelusuran, ternyata sudah keluar dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari pemerintah daerah Sumatera Selatan (Sumsel) dan Jambi.

Merekapun tambah bingung, karena selama ini tak pernah diajak bicara sama sekali. “Kami tak tahu sebagai organisasi yang pegang izin dari pemerintah. Kami baru tahu Desember 2012 karena diundang Kemenhut itu.”

PT Reki berhitung. Rencana pembuatan jalan sepanjang 51,3 km, dengan lebar 30 sampai 50 meter. Dengan jalan sepanjang dan selebar ini tutupan hutan yang bakal rusak sekitar 154 hektar. Sedang dampak susulan, kiri kanan yang akan terganggu sekitar 5.300 hektar.

Belum lagi dampak lain. Hutan terbelah, satwa di atas dan bawah jalan akan terpisah. Dari perhitungan, jalan ini akan dilewati 400 truk per hari dan per jam sekitar 35 truk, kapasitas sampai 100 ton. “Ada aktivitas sangat sibuk di dalam hutan dan bising. Satwa akan menjuhi kebisingan. Saya tak dapat bayangkan.”

Selama ini, di Hutan Harapan, tak pernah ada konflik harimau dan manusia. “Kalau kami bertemu harimau, dua-dua mundur. Tidak terjadi apa-apa.” Bayangkan, jika jalan terbuka, harimau terdesak, konflik dengan manusia pun kemungkinan bakal terjadi. Begitu juga gajah akan menjauh.

PT Reki juga berencana membuat lokasi penelitian berstandar internasional. “Tapi semua rencana ini  bisa terhambat jika pembuatan jalan ini dapat izin dari pemerintah pusat. Apalagi proses mereka sudah diam-diam.”

Mangarah Silalahi, Kepala Pusat Sumberdaya Burung Indonesia, menyatakan hal senada.  “Kami menolak tegas karena bertentangan dengan RE. Kalau ini disetujui Menteri Kehutanan akan memperburuk citra Kehutanan sendiri di mata dunia. Karena satu sisi berkomitmen terhadap penyelamatan hutan, tapi memberi jalan bagi tambang yang akan mengemisi karbon,” katanya.

Bukan itu saja. Jika pemerintah sampai memberikan izin pinjam pakai, lembaga-lembaga yang menaungi PT Reki kemungkinan akan menggugat ke Pengadilan. “Kami berharap pemerintah tak keluarkan izin agar citra pemerintah baik di mata internasional.  Apalagi ini RE pertama di Indonesia dan terbesar.”

Urip Wiharjo, Kepala Departemen Restorasi Hutan PT Reki mengungkapkan penjaga pintu terakhir pemberian izin ini ada di Kemenhut. “Kementerian harus lihat betapa penting kawasan ini dan jadi komitmen nasional dengan upaya pengurangan emisi.”

Dia mengatakan, RE ini mencoba memulihkan areal terdegradasi tanpa mengurangi manfaat ekonomi dari fungsi hutan produksi. Jika berbicara hutan, tak hanya kayu, ada manfaat lain, seperti mengembangkan madu hutan atau madu dari lebah liar, tanaman-tanaman getah hutan  atau getah kayu jelutung.  Ada juga gaharu, damar, sampai jernah (semacam buah rotan yang diambil resinya n bisa menjadi pewarna, kosmetik dari hasil utan). “Tak perlu tebang pohon tapi bsia diambil manfaatnya.” Sayangnya, kala proses pemulihan berjalan malah muncul tumpang tindih (overlapping) kepentingan di atas kawasan itu.

Hutan Harapan adalah eks pengusahaan hutan produksi yang dialihkan ke restorasi ekosistem untuk dikelola dan dipulihkan. Izin pengelolaan Hutan Harapan berdasarkan SK Menhut No 293/Menhut-II/2007 mengenai IUPHHK RE seluas 52.170 hektar di Sumsel. Lalu, SK Menhut No 327/Menhut-II/2010, tertanggal 23 Mei 2010 tentang izin IUPHHK RE seluas 46.385 hektar di Jambi.

Hutan Harapan ini lembaga non profit yang dibantu lembaga donor. Cikal bakalnya, Bird Life Internasional, RSPB dan Burung Indonesia membentuk Yayasan Konservasi Ekosistem Hutan Indonesia. Lalu, yayasan ini membentuk PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT Reki). Pendanaan PT Reki lewat yayasan ini.

Kronologis Seputar Usulanbuka Jalan Tambang di Hutan Harapan
 Argumen Ilmiah Tolak Jalan Tambang di Hutan Harapan 

Penaman pohon di Hutan Harapan. Restorasi ini berupaya mengembalikan kembali ekosistem kawasan hutan yang rusak. Foto: PT Reki

Peta rencana jalan koridor PT MMJ. Garis merah menunjukkan jalan yang akan melintasi dan membelah Hutan Harapan. Foto: PT Reki

43 Kasus Kejahatan Lingkungan Hidup Ditangani dengan Penegakan Hukum Terpadu

Penandatanganan peluncuran pedoman penegakan hukum SDA dan lingkungan hidup oleh berbagai kementerian dan lembaga negara di Jakarta, Senin (20/5/13). Dengan penegakan hukum terpadu ini diharapkan mampu menjerat pelaku kejahatan dengan hukum berlapis hingga bisa memberikan efek jera. Foto: Sapariah Saturi

Bahkan diusulkan semua pertambangan dimoratorium, karena dinilai merugikan negara dan tak memberikan manfaat semestinya kepada masyarakat.

Sejak penandatanganan kerja sama penegakan hukum dengan pendekatan multi-door (terpadu) Desember tahun lalu, sampai saat ini sudah ada 43 kasus kejahatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan di hutan dan lahan gambut, ditangani.  Modus kejahatan dari kasus-kasus yang melibatkan perusahaan perkebunan sawit dan tambang ini antara lain kegiatan perkebunan atau pertambangan di kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan atau pinjam pakai dari Menteri Kehutanan, sampai pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan tanpa dilengkapi izin usaha perkebunan.

Komjen Pol Sutarman, Kepala Bagian Reserse Kriminal Polri, mengatakan, dalam penegakan hukum terpadu, memberantas kejahatan lingkungan tak hanya menerapkan satu UU tetapi menggabungkan UU terkait lain. Antara lain, UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, UU Perkebunan, UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahkan bisa sampai UU Korupsi dan UU Pencucian Uang.

Sutarman mengatakan, dari 43 kasus ditangani Mabes Polri dan Polda ada 39 meliputi tindak pidana perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Adapun perkembangan kasus itu antara lain proses sidang di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, yaitu PT Kahayan Agro Lestari, tahap berkas-berkas lengkap atau P-21 PT Menthobi Mitra Lestari, 14 kasus masih tahap penyidikan, dan 23 kasus dalam tahap penyelidikan.

Sedang kasus ditangani Kementerian Negara Lingkungan Hidup  ada dua, satu masuk tahap P-21, yaitu PT Kalista Alam (PT KA), satu kasus dalam penyidikan PT Surya Panen Subur (PT SPS). Lalu, kasus ditangani Kementerian Kehutanan ada dua, satu tahap penyidikan, yaitu PT Kaliau Mas Perkasa di Kalimantan Barat dan PT Karya Dwi Putera.

Gugatan tak hanya pidana juga perdata, sepeti dilakukan KLH, Kejaksaan Agung sebagai Jaksa Pengacara Negara kepada PT SPS dan PT KA.

Menurut Sutarman, penegakan hukum harus dilakukan lewat upaya luar biasa demi mengamankan alam. “Kalau perlu, moratorium seluruh pertambangan. Berapa banyak lingkungan rusak akibat pertambangan, berapa banyak yang masuk ke kas negara? Berapa banyak manfaatnya bagi masyarakat?” katanya saat pemaparan perkembangan kasus pada peluncuran pedoman penegakan hukum multi-door di Jakarta, Senin (20/5/13).

Jadi, sudah waktunya, tambang dan perkebunan dievaluasi menyeluruh karena yang menikmati hanya para pelaku. “Sampai saat ini kita monitor terus pelaku pertambangan dan perkebunan, baik yang ilegal, setengah legal sampai yang legal.”

Upaya penegakan hukum ini memang tak berjalan gampang. Ada beberapa hambatan yang kerab mereka temui, seperti mendapatkan alhi kehutanan, ahli perkebunan, ahli pidana korporasi memerlukan waktu lama. Juga, beberapa saksi atau calon tersangka tak diketahui keberadaanya, terutama warga asing, serta kondisi geografis sulit dijangkau.

Tanggapan Nanan Soekarna, Wakapolri, tak jauh beda. Menurut dia, kerugian negara tak hanya akibat perkebunan atau tambang ilegal, tetapi yang legal. “Kalau yang legal tapi merugikan negara itu bagaimana nangkapnya. Hasil untuk mereka 90 persen, negara hanya 10 persen. Bagaimana itu?  Untuk itu, Nanan mengusulkan penyelesaian di luar hukum. “Moratorium saja untuk legal tapi merugikan negara ini.”

Kesulitan penegakan hukum juga diakui Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan. “Polisi saja takut, apalagi Kemenhut, yang pakai senjata air. Beberapa kasus sudah disidik, ini saja tak bisa diselesaikan.” Menhut mencontohkan di Solok, ada 1.000 alat berat masuk ke taman nasional tapi tak bisa berbuat banyak. “ Menurut dia, kadang-kadang Kemenhut pesimis menangani kasus-kasus kejahatan kehutanan ini. Namun, dia berharap dengan penegakan hukum terpadu, bisa lebih kuat lagi.

Salah satu aspek penting dalam pendekatan multi-door adalah pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability). “Pertanggungjawaban pidana korporasi ini penting untuk membuat penegakan hukum lebih efektif, karena bisa menjangkau tidak hanya pelaku lapangan tapi juga perencana dan pengambil keputusan hingga  bisa menimbulkan efek jera lebih kuat terhadap pelaku” kata Kepala UKP4/Ketua  Satagas REDD+, Kuntoro Mangkusubroto.

Dalam acara yang difasilitasi UKP4, disaksikan Ketua KPK, Abraham Samad, ini penandatanganan pedoman penegakan hukum dilakukan oleh perwakilan antara lain dari, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, PPATK, dan Polri. Pada saat itu juga ada pidato akademik pengggunaan pertanggungjawaban pidana korporasi mendukung pendekatan multi-door oleh Prof. Dr. Nico Keijzer, ahli hukum dan mantan hakim agung dari Belanda.

Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia

Kerusakan alam parah di Bangka, dampak tambang. Foto: Friend of the Earth

Eksploitasi tambang terjadi merata hampir di berbagai daerah di Indonesia. Tak kurang 149 juta hektar atau 44 persen daratan negeri ini digarap tambang. Kerusakan pun terjadi di mana-mana, tak hanya mengancam lingkungan, juga keselamatan warga. Untuk itu, sudah saatnya ada aturan mewajibkan operasi tambang tak merusak lingkungan dan mengancam jiwa manusia.

Pius Ginting, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Nasional, mengatakan, satu contoh tambang massif ada di Bangka. Hasil investigasi yang digelar oleh Friends of the Earth dirilis November 2012, mengungkapkan dua produsen smartphone, Samsung dan Apple, masih menggunakan bahan timah dari Pulau Bangka, Indonesia. Penambangan timah di Bangka, menyebabkan kehancuran hutan, tanah pertanian, merusak terumbu karang, dan merugikan masyarakat. Lingkungan rusak dan  kehancuran lebih setengah pulau ini.

Pada awal Maret 2013, Walhi bersama Friends of the Earth Netherlands, dan Inggris melayangkan surat kepada para produsen timah. Mereka menyayangkan situasi lingkungan dan keselamatan manusia dampak kegiatan penambangan timah di Bangka Belitung.

Tiga lembaga ini meminta, penambangan memperhatikan pendapat masyarakat terdampak (veto rakyat), tidak akan menambang timah di kawasan lindung di hutan dan laut. Penambangan di laut tidak akan membahayakan terumbu karang, mangrove, rumput laut, daerah penangkapan ikan nelayan.

Sampai saat ini, belum ada tanggapan dari para produsen timah. Namun, pada, 21 Maret lalu, ITRI, mengunjungi kantor Walhi Nasional di Jakarta.  ITRI merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendukung  industri dan pengembangan timah. Sebagian besar operasi mereka didanai oleh para produsen timah dan smelter.

Pius mengatakan, laporan kepolisian Bangka, satu orang meninggal setiap minggu karena pertambangan. “Ini tak bisa dibiarkan berlangsung terus,” katanya, usai bertemu dengan utusan ITRI.   ITRI, ujar dia, tak boleh menutup mata dengan dampak tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan jiwa manusia ini.

Di Afrika, katanya, ada DODD Frank Act, yang mengatur tak boleh ada timah dari wilayah konflik di Kongo. Walhi pun meminta, di Bangka, ada kebijakan mandatori serupa, guna memastikan tak ada timah yang merusak lingkungan, termasuk wilayah tangkap nelayan, dan menelan korban jiwa. “Kami harap ITRI ikut mendorong regulasi ini baik di tingkat lokal maupun internasional.”

Saat itu, ITRI, datang merespon kampanye Walhi tentang penambangan timah Bangka yang merusak lingkungan dan manusia. Mereka berjanji akan turun ke Bangka dan melihat pertambagan di daerah itu. Utusan ITRI bertanya, apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan.  Namun, satu sisi, mereka yakin, operasi tambang timah di Bangka, sudah sesuai UU Minerba tahun 2009.

Audit Lingkungan

Tak jauh beda dengan Walhi, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pun menyerukan audit menyeluruh terhadap pertambangan di negeri ini. Jatam aksi di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerukan masalah ini pada Kamis (28/3/13).

A Haris Balubun, pengkampanye Jatam, mengatakan, audit lingkungan memang bukan satu-satunya jalan. Namun, setidaknya bisa mengungkapkan rekam jejak penyimpangan, dan kelalaian penyalahgunaan wewenang pengurus negara dalam mengelola sumber daya alam (SDA). “Dari sana dapat terlihat proses pemburukan lingkungan dan akibatnya. Ini tak lepas dari kepentingan kekuasan lokal dan nasional plus kekuatan modal.”

Audit lingkungan ini, kata Haris, bukan hal baru dalam kebijakan di Indonesia. Sebelum, UU NO 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan audit, sudah ada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Pedoman Lingkungan. “Namun, sampai saat ini belum ada langkah nyata.”

Padahal, saat ini izin tambang merata di seluruh Indonesia. Jika tambang terus berkembang, maka status warga jauh dari selamat. “Kita masih ingat 16 desa di Sidoarjo, ditenggelamkan satu perusahaan saja dan menguras APBN. Bisa dibayangkan, jika 11 ribuan izin tambang  dan migas mengkapling-kapling ruang hidup rakyat,” ujar dia.

Tak hanya lahan rakyat, kawasan konservasi juga dicaplok. Data Jatam 2011, menyebutkan, sekitar 2,9 juta hektar luas izin tambang tumpang tindih dengan kawasan hutan. “Belum tentu semua sesuai prosedur alias legal,” kata Andri S Wijaya, Koodinator Jatam.

Kasus-kasus perusakan lingkungan, nyata di lapangan dan merupakan potret kegagalan perlindungan lingkungan. Fakta ini, ucap Andri, tak lepas dari kebijakan pembangunan berbasis perizinan dengan peluang korupsi begitu luas. “Negarapun tak hanya rugi oleh kerusakan lingkungan juga oleh para koruptor.” Untuk itu, audit lingkungan sektor pertambangan harus segera dan menyeluruh dari perizinan hingga pasca tambang.

para pekerja tambang di Bangka, yang terancam karena bekerja tanpa prosedur keamanan yang baik. Foto: Friend of the Earth

Eskavator tengah mengeruk tanam mencari pekerja tambang yang tertimbun. Foto: Friend of the Earth

Tambang dan kondisi pekerja tambang di Bangka. Foto: Friend of the Earth

Ancam Lingkungan, Warga Tojo Una-una Desak Tambang Arthaindo Jaya Dihentikan

Hutan di Desa Podi, Kabupaten Tojo Uno-uno, Sulawesi Tengah, tengah dibuka untuk tambang PT Arthaindo Jata Abadi. Warga desa protes kehadiran tambang karena mengancam kehidupan mereka dan lingkungan sekitar. Foto: Jatam Sulteng

Warga bersama Front Perjuangan Masyarakat Korban Tambang Tojo Una-una dan Jatam Sulteng aksi ke pelabuhan PT. Arthaindo Jaya Abadi (PT AJA) di Desa Podi, Kabupaten Tojo Una-una, Sulteng, Senin(4/3/13). Mereka menuntut penghentian aktivitas pertambangan nikel yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di daerah itu.

Massa sekitar seratusan orang. Ada anak-anak, perempuan, pemuda dan pemudi. Mereka berkumpul di Dusun Kayu Nyole pukul 9.26. Dusun Kayu Nyole perumahan relokasi ke dua warga Tojo korban banjir bandang Sungai Podi, tahun 2007.

Penolakan warga beralasan. Pertambangan PT AJA berpotensi menciptakan masalah besar bagi warga Desa Podi dan mengancam lalulintas trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Banggai-Pos- Kota Palu-Makassar. Dengan ada tambang ini, perusahaan menggusur hulu kampung yakni Sungai Podi yang diapit dua gunung hingga  mengakibatkan akses air sungai terbendung galian material galian tambang.

Andika, Deputi Direktur Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (Jatam Sulteng)  mengatakan, warga khawatir, jika operasi tambang PT AJA terus berlangsung justru memicu banjir bandang lebih besar. Hasil penelitian Dinas Pekerjaan Umum tahun 2007 menyebutkan,  ada potensi longsor material gunung sebesar 500-an ribu ton. Tak hanya itu.  Lahan pertanian 42 keluarga di Lereng Katopasa, yakni gunung umogi ikut digusur PT AJA.

Konsesi tambang ini berdasarkan SK Bupati Tojo Una-una No. 188.45/115//Distamben tertanggal 3 April 2012. SK ini tentang perubahan atas keputusan izin usaha pertambangan eksplorasi biji besi kepada PT Adiguna Usaha Saemesta menjadi IUP eksplorasi biji besi  ke PT AJA seluas 5.000 hektar di Kecamatan Tojo dan Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una.

Dari catatan Irsan, Presidium Korban Tambang Tojo Una-una, menyebutkan, Desa Podi berdiri tahun 1949, berada di Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una una. Data BPS 2012, jumlah penduduk Podi ada 872 jiwa bekerja sebagai nelayan 60 persen dan petani 30 persen serta pedagang 20 persen. Desa podi terdiri dari  empat dusun, dan tujuh rukun tetangga.

Kawasan  desa ini lekat dengan sejarah banjir bandang. Tahun 1990- 1991, banjir menghanyutkan jembatan dan merendam seluruh rumah hingga  warga mengungsi di luar Desa Podi. Warga direlokasi. Banjir kedua tahun 2005 menghanyutkan jembatan dan rumah warga. Pemerintah kembali relokasi kedua. Pada 2007 juga relokasi di dusun empat dengan membangun 272 rumah, sekarang masuk wilayah Desa Podi. “Ironis, September 2012, pemerintah Kabupaten Tojo Una-una memberikan konsesi tambang pada PT AJA secara mendadak di Desa Podi.”

Menurut Irsan, aktivitas pertambangan ini banyak masalah. Mulai dari titik pusat aktivitas hanya berjarak satu kilometer dari perkampungan khusus dusun dua Podi, kampung relokasi banjir pertama.

Kini, air minum mulai tercemar, berwarnah merah. Sekitar 20 kebun warga dirusak aktivitas perusahaan. “Buldoser Arthaindo menggusur kebun warga tanpa proses pamitan pada petani pemilik kebun. Warga pun resah, karena kebun kakao dan durian tergusur,” kata Irsan.

Pada Januari 2013, warga Podi aksi protes. Hasilnya, pertemuan warga dan perusahaan difasilitasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una. Keluar keputusan bersama menghentikan sementara pekerjaan perusahaan sebelum izin ekspor keluar.  Selang sehari, selembar izin ekspor terbit dan PT AJA keblai beroperasi.

Tak jauh dari Desa Podi, pada 11 Januari 2013, juga aksi serupa. Masyarakat Desa Uekuli, Kabupaten Tojo Una-una aksi pendudukan sebagai respon PT Ina Touna Mining, beroperasi kembali.  Sekitar 20 orang mendatangi pelabuhan. Mereka membangun tenda dan pondok. Warga menuntut ganti rugi lahan petani yang dicaplok perusahaan.

Di desa ini sentral operasi dua perusahaan tambang nikel yakni PT. Ina Touna Mining konsesi 9.925 hektar dan PT. Trinusa Aneka Tambang seluas 9.356 hektar. Dua perusahaan ini beroperasi  di kawasan lindung Ebony dan Buru Allo, yang statusnya diturunkan sejak 2009.

Sebelumnya, Desa tetangga, Betaua,  aksi serupa menolak eksploitasi tambang PT Ina Touna Mining, berujung gugatan PTUN pada Bupati Tojo Una-una, dimenangkan masyarakat Betaua.  Namun, perusahaan kembali tetap operasi meski menuai sengketa dari petani di sana.

Wilayah operasi PT Ina Touna Mining. Meskipun warga Desa Betauwa, Kabupaten Tojo Una-una, menang gugatan PTUN kepada bupati yang mengeluarkan izin tambang kepada perusahaan nikel ini, tetapi tambang tetap beroperasi. Foto: Jatam Sulteng

Operasi tambang nikel PT Ina Touna Mining di Kabupaten Tojo Una-una. Foto: Jatam Sulteng

Wilayah tambang PT Ina Touna Mining, di Desa Uekuli, tetangga Desa Podi, Kabupaten Tojo Uno-uno, juga mendapat penolakan warga tak hanya mengancam kerusakan lingkungan, lahan petani yang diambil pun belum diganti rugi. Foto: Jatam Sulteng

Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2)

KONFLIK-konflik agraria atau sumber daya alam (SDA) makin parah. Ketidakjelasan tata ruang termasuk penetapan kawasan hutan, sampai sikap pemerintah yang seakan membiarkan konflik, makin memperburuk keadaan. Perusahaan-perusahaan masuk ke wilayah-wilayah berpenghuni milik masyarakat adat atau lokal. Konflik antar warga, warga-perusahaan, warga-pemerintah, pun muncul. Masyarakat menjadi pihak yang paling banyak menanggung rugi.

Gesekan-gesekan berujung konflik pun terjadi. Sederet konflik SDA menyebabkan kerugian harta dan jiwa terjadi hingga penutup tahun ini. Data Walhi, menyebutkan, pada 2011, ada 8.307 kasus konflik agraria, 4302 kasus dinyatakan telah selesai.

Paling banyak konflik terjadi di Sumatera Barat 883 kasus, di Sulawesi Selatan 780, Jawa Barat 749, Jawa Tengah 532, Bali 515, Jawa Timur 400, Nusa Tenggara Timur 335, Sumatera Utara 331, Banten, 324, dan Kalimantan Timur 242 kasus. Berikut kami sajikan cuplikan sebagian kecil konflik agraria yang terjadi tahun ini.

Juli 2012

Petani Ogan Ilir kala aksi di BPN Jakarta. Anwar Sadath, koordinator lapangan mengatakan, perjuangan petani sejak dulu dilakukan dengan cara-cara damai. Namun, banyak yang berusaha melakukan provokasi dan pelemahan. Saat ini, terjadi bentrok antara petani dan polisi di Ogan Ilir, Walhi Sumsel, menduga, sebagai upaya mendiskreditkan warga. Foto: Sapariah Saturi

Potret konflik lahan pada bulan ini, diawali aksi sekitar 600 an petani dari Kebupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang datang ke Jakarta, mencari keadilan. Sejak tahun 1980 an tanah mereka diambil paksa dengan kekuatan militer kebun PTPN IV unit Cinta Manis.

Ke Jakarta, mereka membawa surat, BPN Sumsel yang menyatakan, areal PTPN VII di Ogan Ilir yang mempunyai hak guna  usaha (HGU) hanya 4.881, 24 hektare (ha). Izin prinsip mereka seluas 20 ribu ha. BPN tak akan memproses HGU  sebelum ada penyelesaian klaim dari masyarakat.

Surat yang menguatkan posisi warga juga keluar dari Gubernur Sumsel, 15 Juni 2012. Dalam surat yang ditandatangani Wakil Gubernur Sumsel, Eddy Yusuf ini meminta lahan PTPN VII yang telah diterbitkan HGU di unit usaha Cinta Manis agar dievaluasi. Lahan PTPN VII yang belum terbit HGU agar dikembalikan ke masyarakat. Dalam surat itu, Gubernur meminta agar Kementerian BUMN memperhatikan tuntutan para petani.

Sayangnya, setelah aksi dan berdialog di berbagai lembaga, seperti BPN, Mabes Polri, kesepakatan dengan Kementerian BUMN dan manajemen PT PN IV tak diperoleh. Warga pun pulang ke kampung dengan tangan hampa.

Masih di Sumatera, pada 11 Juli 2012, warga Desa Seunebok Lapang dan Desa Tualang Pateng, Kecamatan Peureulak Timur, Aceh Timur, menduduki kebun sawit PT Padang Palma Permai di Desa Blang Simpo. Aksi pendudukan kebun itu mereka lakukan sejak 1998. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan baik dari perusahaan maupun Pemerintah Aceh Timur.

Danau Rano, salah satu obyek wisata di sana juga masuk kawasan konsesi PT CMA. Foto: Jatam Sulteng

Konflik berdarah terjadi pada 18 Juli 2012. Warga menolak rencana eksploitasi tambang emas, PT Cahaya Manunggal Abadi (PT CMA) di Desa Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Berujung, dua alat berat perusahaan dibakar. Rabu(18/7/12), polisi menelusuri desa untuk menangkap pelaku pembakaran. Warga menolak ditangkap. Lagi-lagi polisi mengandalkan peluru timah untuk menghadapi warga. Lima orang tertembak.

Begitu banyak konflik agraria, Presiden SBY membahas masalah ini dalam Sidang Kabinet Terbatas di Kejaksaan Agung, Rabu(25/7/12). SBY mengatakan, mendapatkan banyak aduan terkait persoalan pertanahan di tanah air. Aduan konflik lahan seperti tumpang tindih lahan datang hampir setiap minggu melalui surat atau pesan singkat.

Penanganan konflik lahan,  tidak semata-mata tugas kepolisian. Koordinasi dan sinergitas dengan BPN harus berlangsung baik. Selain itu, perangkat daerah seperti bupati atau camat dan semua jajaran harus bisa berkoordinasi untuk mencegah konflik.

SBY menyoroti seringkali pada kasus tertentu saat terjadi kekerasan horizontal di lapangan, kepolisian tidak mengambil tindakan cepat dan tuntas.

Sayangnya, omongan SBY tampaknya tak berarti apa-apa buat para pembantu dan aparatnya. Sebab, selang dua hari dari SBY pidato, konflik berdarah kembali terjadi di Ogan Ilir. Konflik PTPN VII unit Cinta Manis dan warga petani, memakan korban jiwa. Pasukan Brimob, 27 Juli 2012 datang menyisir ke kampung-kampung warga di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Bentrok warga dan polisi terjadi di Kampung Limbang Jaya menyebabkan,  satu anak tewas tertembak, lima warga luka-luka.

Kala itu, kondisi di sekitar PTPN VII unit Usaha Cinta Manis, mencekam. Aparat kepolisian menyisir ke Desa Lubuk Keliat, dan sempat  menangkap warga,  lalu dilepas. Penyisiran dilanjutkan ke Desa Betung ketika sejumlah warga sedang shalat Jumat.

Penyelusuran ke kampung-kampung berlanjut. Desa Sri Kembang.  Sekitar pukul 16.00, pasukan Brimob menyisir Desa Tanjung Pinang menuju Desa Limbang Jaya. Ratusan Brimob membawa senjata lengkap mengendarai sedikitnya tujuh truk kembali mendatangi Desa Limbang Jaya.

Agustus 2012

Di Sulawesi Tengah (Sulteng),  pada, 6 Agustus 2012,  puluhan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat, berunjukrasa di kantor DPRD Sulteng di Palu.

Sebanyak 18 organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR)  melihat konflik agraria yang terjadi disebabkan monopoli atas tanah yang dilakukan perusahaan perkebunan, tambang skala besar maupun institusi negara seperti Perhutani, perkebunan negara dan taman nasional.

Salah satu perusahaan yang tengah berkonflik dengan warga, PT Hardaya Inti Plantations, perusahaan milik Hartati Murdaya.  Pada aksi itu, mereka mendesak pembebasan 13 petani antitambang yang masih  ditahan Polres Donggala karena demo hingga memakan korban jiwa beberapa minggu yang lalu lalu. Termasuk juga mendesak agar perluasan tambang di Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dihentikan.

Di Riau, Konflik antara warga desa akibat bersengketa dengan perusahaan hutan tanaman industri PT Sumatera Riang Lestari di Pulau Rupat, memasuki babak baru. Pada 28 Agustus, mediasi sengketa lahan digelar di Kantor Mapolres Bengkalis dan dipimpin langsung Kapolres Bengkalis, AKBP Tony Ariadi Effendi.

Setidaknya 35 peserta mewakili unsur masyarakat, perusahaan, polisi dan pemerintah kabupaten hadir dalam upaya mediasi ini.Dalam notulensi rapat sepanjang empat halaman itu, salah seorang perwakilan masyarakat bernama Sugianto dengan tegas menolak keberadaan PT SRL di Pulau Rupat dan lahan masyarakat dikeluarkan dari konsesi PT SRL.

Yusrizal, Camat Rupat mengakui di Desa Pergam dan Desa Mesim memang mempunyai lahan yang dikelola kelompok masyarakat seluas 4.500 hektar dan perorangan seluas 1.000 hekta, masuk dalam konsesi PT SRL. Dari perwakilan PT SRL berargumen, mereka bekerja di Pulau Rupat sesuai arahan bupati.

Dari rapat yang berlangsung selama tiga jam ini disepakati akan dibentuk tim survei dan verifikasi ke Lapangan. Tim mulai bekerja sejak rapat mediasi ini dimulai. Tugas utama tim melakukan pendataan lahan sengketa antara perusahaan dan masyarakat.

September 2012

Awal September ini, beberapa petani datang ke Jakarta, dengan niat mencari jalan agar lahan mereka tak dicaplok tambang. Aksi sudah dilakukan di Desa Sukadamai Baru, Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), tetapi perusahaan terus melaju.  Akhirnya, mereka mengadu ke Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Tanah desa dan kebun mereka terancam dengan kehadiran PT. Tigadaya Minergi (TDM). Mereka diintimidasi.  Terteror dengan mobilisasi kepolisian dan TNI yang dilakukan perusahaan dan kaki tangan guna melancarkan realisasi tambang itu.

Buldoser yang digunakan perusahaan untuk menggusur lahan adat di Muara Tae, Kutai Barat, kalimantan Timur. Foto: Margaretha Beraan/AMAN Kaltim

Di Kalimantan Timur, konflik antara warga Desa Muara Tae dan PT Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP), yang sudah berlangsung lama, kembali memanas. Pada 22 September 2012, warga menahan kunci buldozer untuk menghentikan penggusuran lahan.

Perusahaan sawit ini seolah tak peduli atas penolakan warga. Mereka tetap saja menggusur lahan masyarakat sekitar.  Beragam cara dilakukan warga untuk menghentikan operasional perusahaan ini. Mereka berusaha mencari kata sepakat atau penyelesaian konflik ini.  Warga telah melapor sampai ke Kapolda Kaltim.

Menurut dia, beberapa kali mereka mengirim surat penolakan dan mencoba menemui manajer umum perusahaan, tetapi tak pernah berhasil. “Jadi kami melihat tidak ada niat baik ikut menyelesaikan permasalahan ini.”

Pada 29 September 2012, tindakan represif aparat kepolisian Polres Batang menyebabkan luka-luka pada beberapa warga di sana. Komnas HAM pun turun menyelidiki kasus ini.

Peristiwa bermula ketika warga Karanggeneng, pada hari itu melihat ada mobil Toyota Kijang Innova dikendarai Khalis Wahyudi (38 tahun) warga asal Jepara dan berpenumpang 1 orang Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang bernama Satoshi Sakamoto (58 tahun) asal dari PT. Sumi Tomo Corporation datang ke lokasi yang akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk survei. Beberapa warga mencoba menemui dan mengajak Satoshi Sakamoto dan Khalis Wahyudi ke rumah salah satu warga desa Ponowareng yakni Casnoto.

Sekitar pukul 15.00 WIB, Polsek Tulis berusaha mengevakuasi orang Jepang  ini. Namun, melihat warga dengan jumlah banyak maka Polsek Tulis berusaha meminta tambahan personel anggota polisi.

Sekitar pukul 16.30 datang kurang lebih sekitar ratusan anggota Dalmas dan Brimob dari Polres Pekalongan ke Desa Ponowareng. Kedatangan ratusan Brimob itu ternyata ditumpangi puluhan orang yang tidak dikenal dan dilengkapi senjata tajam. Mereka langsung melempari para warga yang sedang berkumpul. Akhirnya, terjadi kekerasan, beberapa warga mengalami luka-luka.

Aksi Warga menolak pembangunan PLTU. Foto: Tommy Apriando

Oktober 2012

Awal bulan ini diwarnai  aksi warga Batui, Desa Honbola, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) menduduki proyek Donggi Senoro LNG. Aksi itu ekspresi permasalahan yang ditimbulkan dampak pembangunan Donggi Senoro Liquid Natural Gas (LNG) di wilayah hilir, yang meminggirkan warga sekitar melalui menipulasi pembayaran tanah, dan kongkalikong para spekulan dengan pemrakarsa proyek.

Ada kurang lebih 300 ratusan hektare tanah warga menjadi areal tapak projek Kilang LNG yang dirampas melalui pembayaran fiktif, bervariatif, murah dan cenderung salah sasaran.

Donggi Senoro LNG juga melakukan pembohongan publik dengan mengatakan proyek ini hampir rampung secara teknis dan siap operasi 2014. Padahal, investigasi Jatam Sulteng menunjukkan, masih ada kurang lebih 30 hektare tanah dari sekitar 300 hektare yang belum dibayarkan. Lalu, sekitar 80 warga merasa mendapatkan ketidakadilan dari proses pembayaran tanah yang manipulatif.

Lahan warga di Desa Sinorang, yang diklaim sudah dilepaskan untuk proyek Donggi senoro LNG tanpa sepengetahuan warga. Foto: Jatam Sulteng

Di Sumatera Utara (Sumut), Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, makin memanas. Sampai Kamis(18/10/12), warga masih siaga dan terus berjaga-jaga, baik di sekitar wilayah masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta maupun di Tombak Haminjon (hutan kemenyan).

Konflik tapal batas tanah adat dengan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) terjadi sejak 2009. Pemetaan hutan adat sudah dilakukan dan lewat penetapan pansus DPRD telah disampaikan ke Kementerian Kehutanan. Namun, sampai sekarang belum ada kabar.  Status belum jelas, perusahaan terus menebang dan membuka hutan yang menyebabkan protes warga.

Keadaan memanas dipicu pernyataan Kapolres Humbang Rabu(10/10/12)  yang mengancam akan menangkap paksa delapan warga yang diduga terlibat bentrok dengan kepolisian dan PT TPL. Warga panik dan bersiap-siap menghadang polisi. Masyarakat berkumpul dan menjaga kampung, dari anak-anak sampai orangtua. Masyarakat adat sejak awal minta penyelesaian dengan hukum adat

Masih di Sumut, pada pertengan Oktober, perwakilan masyarakat Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) datang ke Jakarta, untuk menagih janji. Mereka menuntut kepastian pengembalian lahan masyarakat setelah hampir 20 tahun dikuasai perusahaan sawit milik pebisnis papan atas di Indonesia, Sri Hartati Murdaya: PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP). Kini, sang big boss mendekam dalam tahanan KPK karena menjadi tersangka kasus suap izin perluasan kebun sawit di kabupaten yang sama.

Pada hari yang sama, 15 Oktober, di Buol, ribuan warga aksi menuntut pengembalian lahan mereka yang diambil paksa perusahaan. Menurut warga, kepemilikan lahan dari awal diperoleh dengan cara-cara curang, intimidasi dan kekerasan. Pada 1993, PT HIP banyak melanggar dan menggusur kebun produktif warga di Kecamatan Bokat dan Momunu—saat ini dimekarkan menjadi tiga kecamatan: Momunu, Tiloan dan Bukal.

Protes dan warga terhadap perusahaan kembali terjadi. Suara dan teriakan mereka tak diindahkan, amuk warga pun pecah.  Ini terjadi di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), 29-30 Oktober 2012, aksi warga berakhir rusuh. Warga sejak awal menolak pemasangan pipa limbang tambang emas PT Agincourt Resources di Sungai Batangtoru. Warga khawatir pipa akan mencemari sungai yang menjadi tumpuan sumber air sekitar 25 desa di tiga kecamatan

Hampir semua warga memanfaatkan aliran Sungai Batangtoru, untuk berbagai keperluan rumah tangga dan pengairan pertanian. Penolakan warga wajar dan realistis. Sayangnya, teriakan kekhawatiran rakyat bak angin lalu.

Warga kesal. Perusahaan justru dikawal ratusan aparat Kepolisian dan TNI, dengan memaksakan kehendak melanjutkan pemasangan pipa. Amuk warga terulang setelah sempat terjadi Juni lalu. Aksi warga pada Senin (29/10/12), diantisipasi aparat. Demo hari kedua, Selasa(30/10/12), terjadi amuk massa, setidaknya satu mobil di bakar dan empat mobil dirusak.

November 2012

Penolakan warga Buol kembali terulang.  Ratusan petani dari Kecamatan Bukal, Momunu dan Tiloan, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), kembali menghadang dan melarang kendaraan-kendaraan pengangkut crude palm oil (CPO)  milik perusahaan Hartati Murdaya, PT Hardaya Inti Plantations (HIP) sejak 2 November 2012.

Penutupan akses kendaraan CPO ini sebagai protes tindakan perusahaan yang dinilai mengingkari kesepakatan kedua belah pihak pada 16 Oktober lalu.

Sudarmin Paliba, Direktur Eksekutif Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wanalestari, Buol, Sulteng mengatakan, pengingkaran kesepakatan oleh perusahaan bukanlah kali pertama. Sebab, setiap kesepakatan yang dibuat sejak 2000, selalu tidak dilakukan oleh perusahaan.

Aksi tenda warga Jambi di Jakarta. Foto: Sapariah Saturi

Pertengahan bulan ini konflik petani Jambi dengan beberapa perusahaan dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), kembali menghangat. Warga yang tak mendapatkan kepastian, nekad ke Jakarta. Mereka bertenda di Gedung DPR, tetapi digusur. Lalu, mulai 19 November 2012, mereka ‘membuka kampung’ di depan kantor Kemenhut.

Warga datang menagih janji kepada Kemenhut sesuai pertemuan 16 Desember 2011 untuk mengeluarkan lahan warga dari konsesi perusahaan. Dalam pertemuan yang  dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenhut, Hadi Daryanto ini, disepakati lahan warga akan dikeluarkan dari konsesi perusahaan, dengan persyaratan pemetaan wilayah dan inventarisasi warga. Saat kembali ke Jambi, pemetaan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan pun dibuat berikut inventarisasi warga.

Di Gorontalo.  Warga Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, menolak kehadiran perusahaan hutan tanaman industri (HTI), PT Gema Nusantara Jaya, yang mencaplok lahan warga. Wargapun membuat dukungan lewat tanda tangan dan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, 12 November  2012.

Di DPRD, warga mengungkapkan  perusahaan berupaya memecahbelah antar masyarakat. Bahkan, PT GNJ diduga menyewa preman dan menakut-nakuti masyarakat.  Meskipun ditakut-takutii dengan preman dan militer, masyarakat tetap menolak HTI. “Alhasil,  sekitar delapan warga dilaporkan perusahaan ke kepolisian pada minggu sebelumnya. Mereka dituduh merusak tanaman perusahaan.

Desember 2012

Pada 12 Desember 2012, ratusan petani Jambi aksi jalan kaki (long march) dari Jambi ke Jakarta. Aksi jalan kaki itu diperkirakan menempuh jarak kurang lebih 1000-an kilometer.

Petani memulai aksi jalan kaki ini dari depan Kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Jambi. Lalu, petani berjalan kaki dengan berbaris rapi melalui 20-an kota di sepanjang Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten.

Ada pun tempat-tempat yang akan dilalui petani, seperti Simpang Tempino, Banyu Lincir (Sumsel), Sungai Lilin (Sumsel), Betung (Sumsel), Palembang (Sumsel), Ogan Komering Ulu (Sumsel), Ogan Komering Ilir (Sumsel), Mesuji (Lampung), Tulang Bawang (Lampung), Pesawaran (Lampung), Bandar Lampung (Lampung), Kalianda (Lampung), Bakauheni (Lampung), Merak (Banten), Cilegon (Banten), Serang (Banten), Tangeran (Banten) dan Jakarta.

Dalam perjalanan, beberapa petani mengalami kecelakaan.  Aksi ini masih dalam satu rangkaian protes petani meminta lahan mereka dikeluarkan dari konsesi perusahaan. Sebagian petani sudah aksi di Jakarta dan kini masih tinggal di tenda di depan Kementerian Kehutanan.

Aksi petani Jambi di Jakarta, dengan tenda di depan Kemenhut, tampaknya akan menjadi penutup dan pembuka tahun baru. Semoga saja, ini bukan petanda pemerintah akan terus mengabaikan suara warga di tahun-tahun mendatang. (Habis)

 

Pembabatan Cagar Alam Morowali, Kemenhut Janji Turunkan Tim Gabungan

Kayu-kayu yang ditebang kala perusahaan mulai membuka tambang di Cagar Alam Morowali. Foto: Jatam Sulteng

PEMBABATAN Cagar Alam Morowali oleh dua perusahaan tambang nikel dilaporkan Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (Jatam Sulteng) kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Senin(10/12/12). Jatam sekaligus menyerahkan surat petisi 55.250 orang dari berbagai penjuru dunia yang menyerukan penyelamatan cagar alam di Sulteng ini.

Jatam juga menyertakan bukti video dan dokumen sebagai bahan awal penyelidikan untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dan melakukan tindak pidana pembiaran atas kerusakan hutan di wilayah itu. Utusan dari Jatam, Syahrudin Ariestal, Direktur Jatam Sulteng; Andika, Manajer Riset dan Kampanye Jatam Sulteng; Haris Balubun, pengkampanye Jatam dan Beggy, Manajer Kampanye Jatam, bertemu Darori, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan Rafles Panjaitan, Direktur Penyidikan dan Perlindungan Kawasan Hutan Kemenhut.

Setelah menerima data dan video, Darori menyatakan akan menurunkan tim gabungan lintas lembaga, seperti Kemenhut, Mabes Polri dan Kejaksaan.  Dia menanyakan, apakah Jatam melihat ada dugaan keterlibatan aparat Kemenhut di daerah (BKSDA). “Bilang saja, nanti saya tangkap,” katanya di Jakarta, saat pertemuan.

Dia tak menutup mata jika kerap ada keterlibatan aparat dalam aksi penjarahan kawasan cagar alam.  Namun, Kemenhut tak segan-segan menindak aparat mereka yang terlibat. “Kalau perlu BKSDA Sulteng saya copot. Pegawai kita terlibat, sikat,” ujar dia. Rafles mencontohkan, di Jambi, enam aparat Kemenhut dipecat karena terbukti membocorkan informasi kala akan ada operasi.

Guna mengantisipasi keterlibatan aparat di daerah itulah, Darori, memutuskan menurunkan tim gabungan dari Pusat untuk menyelidiki kasus pembabatan Cagar Alam Morowali ini.

Dia berjanji segera menindaklanjuti laporan ini dan  berharap Jatam Sulteng mau terlibat serta tak berhenti sampai pelaporan. “Kita perlu dukungan. Sudah lapor, juga harus berani jadi saksi kalau kasus ini sampai Pengadilan. Jangan lapor saja, nanti kita di Pengadilan ditinggal sendiri.”

Jatam menyatakan siap mengawal kasus ini sampai selesai, bahkan ke Pengadilan. “Jika diajak dalam tim yang menyelidiki pun kami siap,” kata Syahrudin.

Syahrudin menyesalkan, kelambatan aparat termasuk kepolisian menangani perusahaan tambang yang membabat cagar alam ini. Kondisi bertolak belakang kala warga yang dituding merusak. Seperti kasus belum lama ini, warga ditangkap polisi karena mengambil bebatuan di sungai di cagar alam itu. “Setelah ditangkap, warga itu meninggal di tahanan,” katanya. Namun, dia tak mengetahui pasti penyebab kematian warga itu.

Yang aneh, sungai itu, berbatasan langsung dengan kawasan yang dibabat perusahaan untuk tambang nikel. “Nah, warga mengambil batuan di sungai langsung ditangkap, tapi perusahaan membabat dibiarkan saja. Kalau mau serius menegakkan hukum, mengapa perusahaan dibiarkan,” ucap Syahrudin.

Jatam Sulteng pun, juga menduga ada keterlibatan aparat kepolisian. “Operasi perusahaan itu mendapat penjagaan dari polisi,” kata Andika.  Tak hanya itu,  indikasi keterlibatan petugas Kemenhut karena seakan ada pembiaran padahal kasus ini sudah lebih enam bulan.

Belum lagi, ada upaya mengkaburkan kasus seolah-olah konsesi perusahaan berada di luar cagar alam. Padahal, terekam video, bagaimana perusakan patok-patok saat perusahaan beroperasi.  “Kalau perdebatan masuk atau tidak wilayah cagar alam, itu gampang. Nanti akan terjawab dengan GPS,” kata Darori.

Pada tahun lalu, Bupati Morowali mengeluarkan izin dalam kawasan Cagar Alam Morowali di Desa Tambayoli kepada dua perusahaan pertambangan. Pertama,  PT. Gema Ripah Pratama dengan nomor izin IUP Eksplorasi Produksi No: 540.3/SK.002/DESDM/XII/2011 seluas 145 hektar . Kedua, PT. Eny Pratama Persada, belakangan diketahui warga telah menebang dan membabat hutan Mangrove di sepanjang Desa Tambayoli, Tamainusi dan Tandayondo.

Pada Oktober 2011, awal aktivitas pembabatan hutan mangrove yang masuk Cagar Alam Morowali, selebar 15 meter dan panjang sekitar 1.200 meter. Pembabatan ini  untuk pelabuhan pemuatan orb nikel oleh PT Gema Ripah Pratama.

Sejak 1 Juni 2012, PT Gema Ripah Pratama, mulai produksi. Mereka membangun jalan hauling koridor tambang galian ke pelabuhan yang membentang di tengah-tengah pemukiman penduduk. Perusahaan,  juga menumpuk orb di Desa Tambayoli, seluas satu hektar.

Jika ingin melihat petisi di siniInformasi dua perusahaan tambang di Cagar Alam Morowali, bisa dilihat di sini

 

Andika, Manajer Riset dan Kampanye Jatam Sulteng (paling kiri) menunjukkan lokasi perambahan Cagar Alam Morowali kepada Darori, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan Rafles Panjaitan, Direktur Penyidikan dan Perlindungan Kawasan Hutan Kemenhut. Foto: Sapariah Saturi

 

Kayu-kayu habis ditebang kala perusahaan tambang mulai membuka kawasan. Foto: Jatam Sulteng

 

Jatam Desak Proyek Donggi Senoro Harus Penuhi Hak Warga

SEJAK sepekan lalu warga Batui, Desa Honbola, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) menduduki proyek Donggi Senoro LNG. Untuk itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng mendesak pembangunan proyek ini dihentikan sementara sebelum hak-hak masyarakat sekitar dipenuhi.

“Jatam juga meminta aksi damai masyarakat tidak dijawab represi,” kata Manajer Riset dan Kampanye Jatam Sulteng, Andika dalam rilis kepada media, Senin(8/10/12).

Dia mengatakan, aksi itu ekspresi permasalahan yang ditimbulkan dampak pembangunan Donggi Senoro Liquid Natural Gas (LNG) di wilayah hilir, yang meminggirkan warga sekitar. “Melalui menipulasi pembayaran tanah, dan kongkalikong para spekulan dengan pemrakarsa proyek,” ujar dia.

Dia mengatakan, ada kurang lebih 300 ratusan hektare tanah warga menjadi areal tapak projek Kilang LNG yang dirampas melalui pembayaran fiktif, bervariatif, murah dan cenderung salah sasaran.

Lahan warga di Desa Sinorang, yang diklaim sudah dilepaskan untuk proyek Donggi senoro LNG tanpa sepengetahuan warga. Foto: Jatam Sulteng

Donggi Senoro LNG juga melakukan pembohongan publik dengan mengatakan proyek ini hampir rampung secara teknis dan siap operasi 2014. Padahal, investigasi Jatam Sulteng menunjukkan, masih ada kurang lebih 30 hektare tanah dari sekitar 300 hektare yang belum dibayarkan. Lalu, sekitar 80 warga merasa mendapatkan ketidakadilan dari proses pembayaran tanah yang manipulatif.

“Banyak tanah dibayar tidak sesuai permintaan warga, dan dibayarkan pada bukan pemilik.” Tak hanya itu, banyak oknum pemerintah yang mendapatkan nikmat pembayaran tanah yang bukan milik mereka.

Proyek Donggi Senoro LNG ini saham mayoritas sektor hilir oleh Mitsubhisi 75 persen dan Korea Gas 25 persen melalui Sulawesi LNG Development Ltd 59,9 5 persen, saham hilir berbagi dengan Medco Energy 11,1 persen, Pertamina Hulu Energi 29 persen.

Gas alam cair yang diproduksi akan dipasok memenuhi kebutuhan energi Jepang melalui perusahaan Chubu yang akan membeli 1 juta ton LNG per tahun dari Donggi Senoro mulai 2014 sampai 2027. Szisanya, dibeli Korean Gas Corp sebanyak 700.000 ton per tahun dan Kyushu Electric Power Co 300.000 ton. Proyek Kilang LNG  ini, dibangun melalui kontraktor utama PT. JGC Indonesia, perusahaan kontraktor Jepang.

“Bisnis ini murni kepentingan Jepang, tetapi mengapa harus mengorbankan kepentingan rakyat?”

Foto: dari FB Jatam Sulteng

Konflik dengan warga tak hanya terjadi di Desa Honbola. Juga di desa lain seperti Desa Sinorang. Saat pemindahan lahan 58 dan 74 oleh JOB Pertamina – Medco E & P Tomori Sulawesi (JOB PMTS) dari Desa Sinorang ke Desa Paisubololi.  Informasi dari Jatam Sulteng, menyebutkan, pemindahan ini ternyata tanpa melalui proses sosialisasi terlebih dahulu seperti dijanjikan.

Secara diam-diam, praktik pemindahan awal bekerja sama dengan PT. Indo Mario Teknikatama (IMT), perusahaan lokal milik H. Akhiruddin. Dia dikenal sebagai ‘raja spekulan” yang sering mengaku perpanjangan tangan pemrakarsa Donggi Senoro LNG. Dia disebut-sebut bekerja membebaskan lahan di Desa Paisubololi, dengan harga pembebasan lahan mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000 per meter .

Tidak diketahui pasti, kapan dan bagaimana proses peralihan lahan yang dibebaskan PT. IMT pada JOB PMTS. Namun, tiba-tiba lahan warga dibersihkan oleh PT Aquanur, kontraktor pelaksana pembangunan CPP-Jetty tanpa pemberitahuan apapun. Sejak saat itulah masyarakat mengetahui kalau lahan mereka sudah dialihkan menjadi milik JOB PMTS, oleh pihak lain di luar persetujuan mereka.

Masalah bermunculan. Tak sedikit petani dan nelayan mengakui lahan hak mereka, dijual orang lain tanpa sepeser pun menerima uang. Jumlah warga Desa Sinorang yang mengklaim diri sebagai pemilik lahan diperkirakan, lebih dari 100 orang. Pembebasan lahan  sudah menyerobot dan merampas hak milik orang lain.

Foto: dari FB Jatam Sulteng

Pada pertengahan September, masyarakat Desa Sinorang tergabung dalam Kelompok Maju Bersama, menduduki lokasi CPP-Jetty. Pendudukan petani yang sudah berlangsung hampir kurang lebih dua bulan, mendapat penjagaan pasukan Brigade Mobile (Brimob). Sekitar 10 anggota Brimob bergantian berjaga-jaga di lokasi.

Kontroversi terus terjadi dalam proyek kilang Donggi Senoro ini. Bak anjing menggonggong kafilah berlalu. Pembangunan terus berjalan. Dikutip dari Tambangnews.com, Andy Karamoy, Direktur Umum PT Donggi Senoro LNG (DSLNG), mengatakan,  pembangunan kilang LNG di Kabupaten Banggai, hingga pertengahan September 2012 mencapai 59 persen.

Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi

KONFLIK berdarah kembali terjadi. Warga menolak rencana eksploitasi tambang emas, PT Cahaya Manunggal Abadi (PT CMA) di Desa Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Berujung, dua alat berat perusahaan dibakar.

Rabu(18/7/12), polisi menelusuri desa untuk menangkap pelaku pembakaran. Warga menolak ditangkap. Lagi-lagi polisi mengandalkan peluru timah untuk menghadapi warga. Lima orang tertembak.

Kronologi dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebutkan, Selasa(17/7/12), sekitar pukul 14.00, warga Desa Manimbaya, Ketong, Kamonji, Rano, Malei dan Desa Walandano berkumpul menuju lokasi perusahaan PT CMA. Peristiwa ini dipicu karena perusahaan akan mensosialisasikan kegiatan eksploitasi mereka.

Danau Rano, salah satu obyek wisata di sana juga masuk kawasan konsesi PT CMA. Foto: Jatam Sulteng

Ada informasi, seorang anggota DPRD Kabupaten Donggala, Goesetra memberitahukan kepada masyarakat Desa Malei, bahwa dalam rapat koordinasi 17 juli, sekaligus sosialisasi kesiapan PT CMA. Dia diduga berada di balik rencana perusahaan mengolah kebun menjadi pertambangan. Mendengar kabar perusahaan akan sosialisasi, masyarakat yang menolak PT CMA berkumpul.

Di Balaesang Tanjung, ada pertemuan rutin. Biasa menghadirkan masyarakat setempat. Namun, dalam pertemuan itu, camat selaku pemimpin wilayah yang biasa menghadiri kegiatan rapat koordinasi, tidak muncul. Ketidakhadiran camat ini karena masyarakat penolak tambang berkumpul menghadiri rapat koordinasi.

Karena camat tidak muncul di Ibu Kota kecamatan di Desa Malei, masyarakat kecewa. Mereka berkumpul mencapai lebih kurang 500 orang langsung menuju lokasi PT CMA yang berada di Desa Walandano. Mereka menuntut perusahaan tidak beraktivitas di sana.

Kesal dan kecewa, warga membakar dua alat berat milik PT CMA sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Kantor camat juga dilempar batu dan disegel warga penolak tambang PT CMA.

Setelah pembakaran, pukul 16.00, warga dari berbagai desa kembali ke Desa Malei. Lalu mereka mebubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan hari, polisi datang dan menangkapi warga.

Rabu (18/7/2012), sekitar pukul 09.00 kepolisian dari Polres Donggala sebanyak dua truk masuk ke Kecamatan Balaesang Tanjung. Mereka berusaha menangkap warga yang diduga terlibat aksi pembakaran alat berat.

Di Desa Walandano, lokasi pembakaran alat berat milik PT CMA, polisi melakukan penyisiran dan tidak menemukan siapapun yang terlibat.

Pada pukul 11.00 polisi dari Polres Donggala berpindah ke Desa Malei. Warga mengajak negoisasi agar polisi tidak menangkap masyarakat setempat. Namun, polisi tetap menangkap siapapun yang terlibat. Polisi menyisir semua rumah di Desa Malei, dan menangkap satu orang, Sukiman (37).

Pada pukul 13.00 penyisiran berpindah ke Desa Kamonji. Terjadi perlawanan karena masyarakat menolak ditangkap. Saat menangkap Lamata(40) terjadilah saling tegang antar polisi dan warga. Polisi menyemprotkan gas air mata kepada warga yang aksi.

Warga tetap bertahan dan membalas dengan lemparan batu. Kondisi ini berbuntut penembakan oleh polisi. Warga korban tembak,Masdudin (50) tertembak di bagian perut, warga Desa Malei, Aksan (45) di bagian punggung belakang, warga Desa Malei. Lalu, Idin (35) tertembak di bagian kaki, warga Malei,
Rusli (38) tertembak di bagian kaki, warga Kamonji dan
Ma’ruf (32) di bagian bokong, warga Malei.

Hingga Rabu malam, penyisiran di semua desa telah dilakukan. Polisi menangkap delapan orang yang diduga membakar.

Andika Manajer Kampanye dan Riset Jatam Sulteng meminta polisi berpikir idealis dan benar-benar berniat mengamankan masalah ini sesuai tugas sebagai penyayom masyarakat.

“Kami berharap Kapolres Donggala menarik kembali personil yang sudah membuat warga cemas karena ada penembakan,” katanya seperti dikutip dari Jawa Pos online.

Andika meminta bupati mencopot izin usaha pertambangan yang dikeluarkan untuk PT CMA. “Ini sudah menjadi pemicu ketegangan di kecamatan ini.”

Komnas HAM Turunkan Tim

Dikutip dari Beritasatu.com, Kapolda Sulteng, Brigjen Dewa Parsana mengaku masih mendalami insiden penembakan lima warga yang diduga dilakukan anggota polisi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala.

Dewa Parsana tidak menyebutkan penembakan itu menggunakan peluru tajam atau peluru karet.

Komnas HAM pun bereaksi atas peristiwa penembakan lima warga di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulteng yang diduga dilakukan aparat kepolisian.

Dikutip dari Republika online, Komnas HAM akan menginvestigasi guna menyelidiki kemungkinan tindak pelanggaran HAM di daerah itu.

Ketua Komnas HAM perwakilan Sulteng, Dedy Askari mengatakan, Komnas HAM akan menurunkan tim penyelidik pada Jumat (20/7) untuk mengetahui lebih dalam terkait fakta-fakta di lapangan.

Dedy mengatakan, tim akan dipimpin Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh didampingi tim dari Komnas HAM Sulteng.

Menurut Dedy, pemerintah dan polri dalam peristiwa ini seharusnya bersikap akomodatif dan kompromi dalam merespons kehendak dan tuntutan masyarakat. “Tidak justru mengabaikan tuntutan dan kehendak masyarakat, akibatnya muncul kekecewaan dan perlawanan masyarakat.”

Pengamanan dalam amuk massa diperparah dengan langkah represif aparat kepolisian. “Komnas HAM mengecam langkah aparat kepolisian yang represif.”

Dedy menilai, pemerintah Kabupaten Donggala tidak punya kepedulian atas tuntutan warga penolak pertambangan di Balaesang Tanjung. Sebab, sebagian lahan di atas perkebunan masyarakat.

“Komnas HAM menduga kepolisian dan Pemda Donggala berada di balik peristiwa amuk massa di Balaesang Tanjung. Komnas HAM juga menilai kuat dugaan terjadi Pelanggaran HAM serius di sana.

Menurut Dedy, amuk massa di Balaesang Tanjung itu reaksi puncak dari penolakan masyarakat terhadap rencana PT CMA mengelola bijih emas. “Aksi itu merupakan wujud nyata keberpihakan negara Cq pemerintah dan aparat kepolisian terhadap pemodal.”

Ditolak Sejak Awal
Dari Situs Jatam Sulteng, Moh. Rifay M Hadi, Manager Pengembangan Jaringan Jatam Sulteng mengatakan, sejak kabar IUP PT CMA dikeluarkan Bupati Donggala, tahun 2010, sudah menimbulkan pro-kontra di masyarakat Kecamatan Balaesang Tanjung.

Padahal, sejak dulu masyarakat Balaesang Tanjung hidup dengan damai, tentram dan, tidak ada konflik kecil maupun besar. Namun, sejak kehadiran PT. CMA di daerah itu, perubahan struktur sosial masyarakat Kecamatan Balaesang berubah drastis. Konflik terjadi dimana-mana, bahkan dalam satu keluarga pun kini telah berselisih.

Pada 27 Juni 2012, beberapa masyarakat Desa Malei di tahan kepolisian. Dia dituduh mencuri emas dilahan PT CMA. Bertepatan dengan itu pula, kepala Desa Malei dijemput oleh puluhan kepolisian. Bahkan penjemputan itu mengepung dan menggeledah rumah Kades Malei.

Penjemputan dengan dalih dimintai keterangan atas pencurian emas di lahan PT CMA itu, tidak berhasil. Masyarakat Kecamatan Balaesang Tanjung mengusir polisi.

Esoknya, masyarakat yang kontra terhadap perusahaan tambang itu, memblokir jalan, merupakan satu-satunya akses keluar Kecamatan Balaesang Tanjung. Pemblokiran ini untuk mencegah masyarakat pro PT CMA, mengikuti seminar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Donggala oleh PT. CMA.

Begitu selanjutnya, antara masyarakat dusun I dan dusun II Desa Malei Kecamatan Balaesang Tanjung, saling adu fisik, hanya karena pro-kontra atas perusahaan tambang milik asing itu. Ini membuktikan, kehadiran PT. CMA di Kecamatan Balaesang Tanjung, menimbulkan dampak negatif. “Itupun masih dalam tahap eksplorasi, bagaimana dengan tahap eksploitasi?” kata Rifay.

Lahan pertanian mereka, kini dicaplok perusahaan tambang emas, PT CMA. Perusahaan ini diberikan legitimasi oleh Bupati Donggala melalu Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor: 188.45/0288/DESDM/2010, seluas 5.000 hektare.

Kecamatan Balaesang Tanjung memiliki wilayah seluas 118,85 kilometer, dengan mayoritas masyarakat petani cengkeh dan kelapa. Kini, lahan perkebunan terancam menjadi wilayah perusahaan tambang emas PT CMA.

Begitu pun dengan Danau Rano, di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung, juga masuk dalam konsesi PT CMA. Danau Rano, yang menjadi kebanggaan masyarakat kecamatan Balaesang Tanjung, sebagai salah satu objek wisata yang menjanjikan, dicaplok.

Lahan pertambangan PT CMA berada di beberapa desa se Kecamatan Balaesang Tanjung. Desa-desa itu sangat bergantung dengan sumberdaya di wilayah pegunungan Sirunat dan, puncak Datar Tutuk Karama terutama sebagai sumber air minum. Di wilayah itu, banyak warga desa di luar Kecamatan Balaesang Tanjung juga menggantungkan hidup dari sana, seperti Desa Lombonga, Labean, Meli, Tambu, Sibualong dan, Sibayu.

“Menurut pengakuan masyarakat Kecamatan Balaesang Tanjung, mereka dilarang perusahaan berkebun di area PT. CMA. Bahkan perusahaan pernah katakan ke beberapa petani di Desa Malei, “siapa tanam jagung diareal saya?”

“Artinya, lahan masyarakat Malei kelola sejak lama itu, bukan milik masyarakat, melainkan milik PT CMA. Sumber-sumber produksi masyarakat, diakui secara sepihak CMA.”

Padahal, warga di Kecamatan Balaesang Tanjung, mengelola kebun dan, mendiami wilayah itu sebelum negara Indonesia ada.

Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis

DUA perusahaan tambang beroperasi di cagar alam Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), hanya berbekal surat izin dari bupati. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (Sekjen Kemenhut), Hadi Daryanto mengatakan, bupati bisa kena jerat hukum dengan pasal-pasal berlapis.

“Yaitu, UU No 41 tahun 1999 pasal 50 dan UU Lingkungan Hidup. Dari dua UU ini dia dapat dikenakan diancam pidana. Prosesnya oleh PPNS Kemenhut dan Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya kepada Mongabay, Sabtu (7/7/12).

Tak hanya itu, kata Hadi, jika ada indikasi menerima gratifikasi, bupati bisa diancam UU Korupsi. Tentu, proses penyelidikan dan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Operasi perusahaan tambang di cagar alam Morowali. Foto: Jatam Sulteng


Kemenhut Lamban

Direktur Eksekutif Walhi Sulteng, Ahmad Pelor mengatakan, masyarakat sudah melaporkan kasus ini ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Bahkan, beberapa bulan lalu, masyarakat datang ke Palu.

“Sudah lapor resmi, formal lewat surat. Masyarakat juga sudah lapor ke polisian, yakni Polsek Soyojaya secara tak formal. Intinya, kepolisian sudah tahu masalah ini,” ucap Ahmad.

Sayangnya, sampai hari ini tak ada upaya serius dan signifikan dalam menghentikan operasi tambang itu.

“Memang betul, BKSDA surati resmi ke Camat Soyojaya atas informasi beberapa orang di Desa Tambayoli. Tetapi PPNS mestinya ada upaya penyelidikan. Karena ini jelas tindak pidana kehutanan.,” ujar dia.

Sebab, kawasan cagar alam, hampir tak mungkin dipinjampakaikan, hanya hutan produksi dan lindung yang bisa.

Deddy Ratih, manajer Kampanye Hutan Walhi Nasional menyayangkan, sikap Kemenhut lamban dalam memproses hukum korporasi yang melanggar.

Berbeda, jika masyarakat yang dituduh, BKSDA langsung mengambil tindakan hukum. “Ketidakadilan dalam pengambilan tindakan hukum ini tidak berubah di Kemenhut.”

Kondisi ini, kata Deddy, tak hanya terjadi di Morowali, juga di daerah lain. Ketidakseimbangan dan berkeadilan hukum ini terus berlarut-larut. Kasus korporasi baru diambil tindakan jika sudah terjadi konflik besar dan meluas.

Untuk itu, dia meminta Kemenhut mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan selama ini di sektor kehutanan. Bukan hanya kepada perusahaan, Kemenhut juga terkesan tak melakukan upaya apapun kepada bupati.

Ahmad setuju dengan penanganan hukum terhadap perusahaan lamban. Situasi di Morowali, antara kabupaten, kanan kiri gunung, alam dibongkar habis-habisan terlihat kasat matas. “Saya kira, memang tak cukup besar atau tak ada perhatian serius dengan lingkungan di Morowali,” kata Ahmad.

Menurut Deddy, kasus Morowali, sudah begitu mudah dilihat. Hutan dibabat. “Begitu gamblang seperti ini saja tak ada tindakan hukum, bayangkan kasus-kasus sulit, seperti HPH yang menebang di luar blok?” Deddy yakin, Kementerian Kehutanan tak akan melihat atau menangani.

“Ini yang sebabkan apapun aturan yang dibuat pemerintah tak akan efektif kalau kinerja aparat Kehutanan lemah dan tak ada gunakan hukum yang ada.”

Ahmad, pun tak yakin kalau kasus seperti ini diserahkan kepada polisi bisa selesai. Mereka sulit percaya polisi karena ketika rakyat lapor, diabaikan. Namun, saat perusahaan lapor pencemaran nama baik oleh warga, langsung diproses polisi.

“Kita sedang lihat potensi untuk pidanakan. Cuma kami berhitung, kalau dorong ke kepolisian apa bisa selesai.” “Walhi pernah lapor illegal logging, tapi mentok di polisi.”

Mereka juga mengkaji unsur-unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang. “Jadi, tak menutup kemungkinan kami mempertimbangkan apakah mungkin didorong ke KPK. Tergantung dengan pembuktian nanti,” katanya.

Biaya Politik

Bupati yang mengeluarkan izin eksplorasi lebih tak peduli. Menurut Ahmad, kondisi ini menjadi sulit kala ada kepentingan pembiayaan politik.

“Lalu praktik-praktik keluarkan izin pertambangan jadi liberal. Izin yang dikeluarkan pun tak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat sekitar maupun pendapatan dari sektor ini, yang hanya berkisar Rp600-Rp700 juta per tahun. Sementara izin tambang di wilayah itu mencapai 180.”

Jadi, yang lebih diutamakan memang biaya politik. Terlebih, pada akhir tahun ini ada pilkada Morowali. Melihat masalah ini, patut diduga izin pertambangan ini juga ada unsur KKN.

Dari hasil investigasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, ditemukan setiap satu izin kuasa pertambangan, si pemberi izin atau kepala daerah mendapat duit dan tidak tercatat bisa mencapai Rp1-Rp3 miliar. “Ini untuk satu kuasa pertambangan.”

Deddy menambahkan, sampai saat ini, pertambangan yang beroperasi di cagar alam Morowali, tak ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Jika alasan mereka hanya eksplorasi, itu tetap saja sudah praktik. “Ini tak bisa.”

Membabat hutan, kata Deddy, harus ada izin. BKSDA sudah tahu kasus ini bahkan sudah menyelidiki. “Sebenarnya tidak perlu laporan dari masyarakat dan LSM, harusnya segera ditindaklanjuti. Kita lihat mereka masih sebatas teguran,” ucap Deddy.

Beberapa waktu lalu LSM-LSM di Sulteng sudah meminta bupati menutup tambang ini. Polisi juga diminta menindak perusahaan. “Tapi tak ada tindakan apa-apa baik polisi maupun bupati.”“Jadi, konsen dari kawan ke depan segera tindakan hukum,” kata Deddy.

Andika, Manajer Riset dan Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah mengatakan, Bupati Morowali mengeluarkan izin dalam kawasan Cagar Alam Morowali di Desa Tambayoli kepada dua perusahaan pertambangan.

Pertama, PT. Gema Ripah Pratama dengan nomor izin IUP Eksplorasi Produksi No: 540.3/SK.002/DESDM/XII/2011 seluas 145 hektare (ha). Kedua, PT. Eny Pratama Persada, belakangan diketahui warga telah menebang dan membabat hutan Mangrove di sepanjang Desa Tambayoli, Tamainusi dan Tandayondo.

Cagar Alam Morowali, Kabupaten Morowali dan Tojo Una-una Sulawesi Tengah (Sulteng), ditetapkan melalui No: 237/Kpts –II/1999 tertanggal 27 April 1999. Lalu, Surat Keputusan Menteri Kehutanan 24 November 1986 menyebutkan luasan Cagar Alam Morowali 225 ribu ha.