Perubahan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia saat ini, tak akan bisa memenuhi komitmen negeri ini dalam mengurangi emisi karbon sebanyak 26 persen pada 2020. Demikian diungkapkan Menteri Lingkungan Norwegia, Bard Vegar Solhjell, Selasa(22/5/12).
Indonesia, menetapkan dua tahun moratorium hutan sejak Mei 2011, di bawah perjanjian mendapatkan dana US$1 miliar dengan Norwegia.
Dana ini untuk mengurangi gas emisi dari deforestasi, meskipun mendapatkan perlawanan dari beberapa bagian di pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan yang berencana mengembangkan usaha di negeri ini.
Solhjell mengatakan, Norwegia cukup terkesan dengan apa yang dicapai Indonesia dalam mewujudkan transparansi di sektor kehutanan. Juga menjadi lebih pro lingkungan dalam kebijakan seputar penggunaan lahan.
Bagaimanapun, deforestasi terus berlangsung di area yang tak masuk dalam moratorium. Izin untuk ‘membersihkan’ lahan pun sering dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ini memerlukan ketegasan pemerintah pusat.
“Kami tahu bahwa moratorium itu tak akan cukup untuk mencapai mitigasi iklim sesuai janji atau menghentikan deforestasi pada kecepatan yang diperlukan,” kata Solhjell dalam wawancara dengan Reuters.
Ini kali pertama Norwegia bersuara tentang moratorium kemungkinan tak berjalan efektif dalam menekan deforestasi.
Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani perjanjian dengan Norwegia dan moratorium sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi pada masa ini. Sudah ada juga langkah kebijakan lain dalam pengurangan emisi.
“Ini perkembangan sangat progresif tapi juga sangat menantang untuk meletakkan pada tempatnya .”
Indonesia menarik bagi investor asing masuk dalam industri-industri manufaktur seperti baja, semen dan pembangkit listrik. Di mana, semua usaha itu merupakan industri tinggi emisi gas rumah kaca. Sedangkan penjualan telepon seluler dan penerbangan berfluktuasi.
Peningkatkan permintaan energi untuk pembangkit listrik, sebagian besar dari batu bara, akan mendorong emisi karbon.
Sampai saat ini, Indonesia masih tak menyediakan data emisi tahunan. Meskipun Bank Dunia pada 2005, menempatkan negeri ini sebagai negara terkesar ketiga dunia dalam pelepasan emisi karena deforestasi.
