DIREKTUR Greenpeace, Jhon Sauven, pernah ditolak masuk ke Indonesia oleh imigrasi di Jakarta. Lalu kapal bantuan Greenpeace: Rainbow Warrior pun tak boleh berlabuh di perairan Indonesia, padahal mereka hendak memberikan bantuan bagi korban bencana alam. Itu dulu.
Penolakan-penolakan ini kemungkinan tak akan ada lagi. Greenpeace telah “berdamai” dengan Pemerintah Indonesia. Kamis pagi (7/6/12), Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kedatangan tamu, Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional, Kumi Naidoo. Naidoo kelahiran Afrika Selatan dan menduduki posisi direktur eksekutif sejak November 2009.
Mereka berdiskusi kurang lebih satu jam. Pertemuan berlangsung sangat baik dan konstruktif. Menurut Naidoo, pertemuan ini menjadi sinyal baik bagi Greenpeace. Banyak hal yang dibicarakan dari penurunan emisi karbon, energi terbarukan sampai penolakan-penolakan terhadap Greenpeace yang terjadi di negeri ini.
“Kata Presiden, jika kapal Greenpeace Rainbow Warrior mau datang, silakan.” Presiden juga mengajak Greenpeace mendukung dan berjalan bersama pemerintah. Naidoo menyambut baik ajakan ini.
“Kami menegaskan kembali komitmen kami bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan yang sama, yakni perlindungan lingkungan dan pengentasan kemiskinan,” ucap Naidoo.
Dalam pertemuan itu, Presiden menjabarkan mengenai komitmen Indonesia menurunkan emisi karbon sekitar 26 persen pada 2020, dan 40 persen jika ada bantuan luar. “Presiden juga membahas tentang moratorium hutan,” ucap Naidoo.
Nur Hidayati, Kepala Kantor Indonesia, Greenpeace Asia Tenggara mengatakan, kehadiran di Istana ingin menyampaikan kepada Presiden bahwa Greenpeace mendukung pembangunan, bukan musuh pembangunan.
“Greenpeace akan berusaha kuat untuk mendukung pemerintah, salah satu cara dengan kritikan. Karena kritikan itu juga bagian dari dukungan,” kata Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.
