WALHI dan Korean Green Foundation (KGF) akan menyalurkan 3.000 solar panel kepada desa-desa di tiga provinsi, Jawa Barat, Bangka Belitung dan Riau, yang masih tak memiliki maupun minim penerangan.
Juru bicara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Tumpak Winmark Hutabarat mengatakan, realisasi pendistribusian solar panel ke daerah-daerah percontohan ini mungkin sekitar akhir Agustus atau awal September. “Ya, karena ini pengiriman barang banyak, memerlukan waktu cukup lama, termasuk mengurus proses masuk barang itu ke Indonesia,” katanya, Rabu(18/7/12).
Tumpak mengatakan, Walhi, sebagai mitra KGF di Indonesia. Program ini sebagai wujud langkah awal KGF. Kerja sama Walhi dengan KGF ditargetkan dalam jangka panjang.
Anak-anak Desa Pulo Sari, Kecamatan Pangalengan ini sudah puluhan tahun hidup tanpa listrik. Penerangan tak tidak masuk ke kampung mereka. Foto: Walhi
Mereka yang akan menerima solar panel ini, memang warga desa yang benar-benar memerlukan. Pada 12-14 Juli lalu, Walhi dan tim KGF melakukan pra survei. Mereka mendatangi enam desa di Jawa Barat (Jabar). Dari KGF terdiri dari tiga orang KGF, satu produser dan dua karyawan dari solar patern.
Kondisi desa-desa ini miris. Salah satu Desa Ciburial, Cimenyan Kabupaten Bandung, daerah sekitar banyak villa dan restoran. “Eh, ternyata masih ada desa yang warga tak punya listrik untuk penerangan sekitar 150 keluarga.”
Penerangan mereka selama ini hanya menumpang dengan warga yang terbilang mampu menggunakan genset. “Itu pun hanya untuk lampu penerangan. Bukan untuk televisi dan lain-lain. Waktunya juga terbatas,” ucap Tumpak.
Ironis, Jabar sebagai salah satu lumbung energi nasional, geotermal ada di sana, tapi masih banyak desa tak teraliri listrik. “Karena politik energi tidak adil inilah alasan mengapa desa di Jabar masuk dalam program ini.”
Bangka masuk program ini, dengan alasan kampanye energi ramah lingkungan di sana. Untuk Riau, itu usulan KGF, secara politik mereka menargetkan perusahaan Korea yang beroperasi di Riau.
Walhi nasional, kata Tumpak, bisa dikatakan sebagai supervisi, sedang pelaksana Walhi-Walhi daerah. Sebab, mereka yang mengetahui kondisi wilayah kerja masing-masing.
Melihat masih ada desa yang tak berlistrik di tengah kawasan urban, Tumpak mengusulkan agar ada kerja sama antara pemerintah daerah dan pengusaha. Pengusaha, seperti pemilik villa atau restoran itu diminta menggagas pemberian penerangan pada warga sekitar. “Ini yang belum dimulai.”
