PEMERINTAH Balikpapan, tampak bulat dengan rencana perluasan Kawasan Industri Kariangau (KIK) mencapai 5.130 hektare. Kritikan dan masukan mengenai kerusakan lingkungan jika penambahan kawasan seluas itu, seakan tak menjadi perhatian serius. Akhir Juli lalu, Kepala Bapedda Kota Balikpapan, Suryanto menyatakan, perluasan KIK mutlak demi menopang perekonomian kota.
Iman Sudrajad, Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Direktorat Penataan Ruang , Kementerian Pekerjaan Umum, angkat bicara. Iman tak menafikan, membangun KIK penting bagi perkembangan ekonomi daerah. Namun, kepentingan pembangunan dan menjaga lingkungan harus berjalan bersama. “Harus ada keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, “ katanya di Jakarta, awal Agustus 2012
Rencana pembangunan KIK pun harus realistis. Dengan usulan penetapan KIK di Balikpapan, mencapai 5.130 hektare, Iman menilai terlalu ambisius. Dengan 2.189 hektare, seperti usulan Kapet Sasamba, sudah begitu luas. “Lahan 2000 an hektare itu luas sekali. Sekarang saja, baru terealisasi berapa sih? Jadi yang rasional saja,” ujar dia.
Menurut dia, luasan 2.189 hektare dalam 20 tahun ke depan belum tentu terisi semua. “Saya sarankan bertahap, 5.130 hektare terlalu ambisius…. Kira-kira berapa kemampuan daerah mengembangkan kawasan industri sampai 20 tahun mendatang?”
Dia mencontohkan, Jawa, pulau dengan lingkungan yang sudah rusak parah. Pembangunan ekonomi dan jumlah penduduk besar ada di kawasan ini. Jawa tinggal menuai bencana. Tentu, daerah lain jangan sampai meniru Pulau Jawa. Meskipun Iman sadar, ekonomi berkembang akan diiringi penurunan lingkungan. “Balance-kan itu dengan rekayasa pembangunan. Gunakan teknologi agar lingkungan bisa terjaga.”
Mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW), setahu Iman, se Kalimantan, itu belum ada yang selesai. “Pada prinsipnya, Kementerian Pekerjaan Umum ini menunggu dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). “Kaltim masuk yang paling banyak persoalan kehutanan jadi kita tunggu tim terpadu dari Kemenhut.”
Dari Forum Peduli Teluk Balikpapan, ada beberapa rekomendasi. Forum ini meminta pihak-pihak terkait perluasan KIK, menolak dan membatalkan rencana ini. Solusinya, dengan membatasi pembangunan industri di daerah hilir Teluk Balikpapan sampai ke Pelabunan Peti Kemas.
M Solechan, Koordinator Wilayah Balikpapan, Forum Peduli Teluk Balikpapan mengatakan, Forum mengusulkan RTRW Balikpapan, yang baru seharusnya membatasi KIK seperti ditentukan dan disetujui di dalam masterplan KIK usulan Kapet Sasamba.
Seluruh wilayah ke arah hulu Teluk Balikpapan, termasuk Selok Puda, Sungai Tengah, Sungai Berenga, Sungai Baruangin, Sungai Tempadung dan Sungai Kemantis, seharusnya jadi Kawasan Lindung. “Ini dimanfaatkan bagi perikanan, wisata alam, rekreasi, pendidikan, perdagangan karbon, dan konservasi keragaman hayati.”
Forum menyarankan, perlu ada sinkronisasi penyusunan RTRW Kota Balikpapan yang baru, dengan RTRW periode 2005-2015—di mana, hulu Teluk Balikpapan merupakan kawasan lindung –serta RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara. “Ini harus diupayakan lewat konsultasi publik dengan seluruh warga Balikpapan,” ujar dia.
Bagi perusahaan yang sudah membuka lahan di luar KIK, seperti PT Mekar Bumi Andalas (PT MBA) dan PT Dermaga Kencana Indonesia (PT DKI) bisa menjadi kawasan industri khusus di dalam kawasan lindung.
Peta Tata Guna Lahan Kawasan Industri Kariangau
Jika luasan dalam masterplan tak mencukupi kebutuhan KIK, kawasan bisa dibangun sebagai sebuah hinterland bersatu dengan Kawasan Industri Penajam (Buluminung) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Lalu terhubung dengan jembatan Tanjung Batu, antara Balikpapan dan Penajam Paser Utara.
Bagaimana merealisasikan ini? Solechan mengatakan, perlu pembahasan bersama antara Pemerintah Balikpapan dan Penajam Paser Utara, bahkan pemerintah pusat. “Jadi bisa tampak dalam blue book nasional yang dibuat Bappenas.”
Tak hanya itu. Forum juga mengusulkan ada studi kelayakan untuk Jalan Trans Kalimantan, lewat Tanjung Batu. Jadi, katanya, pengembangkan kawasan industri hilir Teluk Balikpapan, di daerah Tanjung Batu, dengan membentuk hinterland antara Balikpapan dan Penajam Paser Utara. “Ini solusi lebih sesuai kondisi geografis dan ekologis.” Habis
