,

Pastikan Legalitas, Uni Eropa Tunda Aturan Impor Kayu dari Indonesia

Kayu hasil penebangan liar dari Indonesia akan semakin tercekik nasibnya dan sulit untuk dipasarkan keluar negeri. Setelah Pemerintah Australia akan menerapkan Undang-Undang Anti-Illegal Logging, kini Uni Eropa akan menerapkan peraturan sejenis untuk mencegah masuknya kayu ilegal dari Indonesia mulai Maret 2013. Namun rencana awal yang diharapkan oleh pemerintah RI agar kesepakatan ini bisa ditandatangani sebelum akhir tahun ini, agar bisa mengirimkan kayu ke Uni Eropa diawal tahun depan nampaknya harus tertunda.

Uni Eropa memutuskan untuk menunda untuk menandatangani regulasi yang akan mengatur impor kayu dari Indonesia ke Uni Eropa hingga bulan Februari tahun depan. Perjanjian bernama Voluntary Partnership Agreement (VPA) ini adalah sebuah basis penting yang mengatur soal impor kayu yang masuk ke Uni Eropa, terkait negara sumber, sumber kayu, dan sertifikat keabsahannya.

Hanya kayu bersertifikasi resmi yang bisa selamat di pasaran dunia. Foto: Aji Wihardandi

Penundaan ini disampaikan oleh perwakilan Kementerian Kehutanan Agus Harsito, yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa akhir pekan silam di Brussels, Belgia. Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta penandatanganan VPA ini hingga bulan Februari 2013. Dampak dari perjanjian ini, tentu saja produk kayu Indonesia akan tertunda masuk ke pasar Eropa. Seperti dilansir oleh The Jakarta Post, Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang tengah menyelesaikan kesepakatan ini.

Tanpa VPA, produk kayu Indonesia tidak akan bisa memasuki pasar Eropa, seperti termuat dalam peraturan perdagangan kayu internasional Uni Eropa atau European Union Timber Regulation. “Namun, jika Uni Eropa memutuskan untuk menunda penandatanganan VPA untuk Februari mendatang, kita hanya bisa mulai mengekspor kayu kita yang bersertifikat legal dan produk kayu pada bulan Juli tahun depan karena mereka [Uni Eropa] akan membutuhkan bulan lagi untuk proses ratifikasi untuk menerapkan skema,”kata Agus. Indonesia, menurut Agus, telah bekerja untuk menyelesaikan kayu-verifikasi legalitas nya sistem, atau SLVK, yang diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai bagian dari langkah untuk mengekang penebangan liar merajalela di negeri ini.

Dalam jabaran yang diberikan dalam situs Sucofindo sebagai salah satu lembaga sertifikasi legalitas kayu, jika kontainer kayu yang diimpor ke Uni Eropa dari negara yang tidak memiliki VPA aktif setelah 3 Maret 2013, persyaratan dari Peraturan Timber Uni Eropa akan berlaku. Dalam kasus importir yang menempatkan kayu di pasar Uni Eropa untuk pertama kalinya, Otoritas Kompeten di negara importir akan memeriksa secara berkala apakah importir memenuhi persyaratan Timber Regulation di Uni Eropa. Dengan kata lain, pihak berwenang akan memeriksa bahwasistem due diligencedari importir cukup kuat dan dapat diandalkan untuk mencegah kayu ilegal masuk ke dalam rantai pasokan. Setiap produk kayu yang dibeli oleh importir harus diproduksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara panen. Undang-undang tersebut dapat terdiri dari larangan ekspor jenis kayu di negara asal.

Untuk salah satu skenario yang terakhir, prosedur yang sama berlaku untuk impor melalui Pelabuhan Negara Anggota Uni Eropa secara hukum terikat untuk menetapkan hukuman untuk pelanggaran terhadap Timber Regulation Uni Eropa dan Peraturan VPA. Rincian sistem penalti Negara Anggota mungkin berbeda karena, di satu sisi, ketentuan Peraturan Kayu Uni Eropa dan Peraturan VPA harus ditegakkan secara seragam di seluruh Uni Eropa dan, di sisi lain, negara-negara anggota memiliki keleluasaan untuk mengatur hukuman.

SVLK wajib dan telah diterapkan dalam konsesi hutan tanaman industri (HTI), konsesi hutan produksi (HPH) dan hutan tanaman masyarakat (HTR). Di bawah skema, yang diharapkan akan efektif pada bulan Januari tahun depan, perusahaan yang gagal untuk menunjukkan sertifikat SLVK akan dilarang pengiriman kayu dan produk kayu ke luar negeri. Pada semester pertama tahun ini, dari sekitar 500 perusahaan tersebut,, 210 terdiri dari produsen kayu dan beroperasi pada lebih dari 6.000 hektar lahan, sudah memiliki sertifikat SLVK.

Secara terpisah, wakil kepala delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan ASEAN, Colin Crooks, menegaskan bahwa Uni Eropa masih bekerja pada VPA, menambahkan bahwa Uni Eropa “benar-benar senang dengan kemajuan Indonesia telah membuat dalam sistem SLVK”. Namun ia juga menekankan bahwa dirinya tidak tahu kapan persisnya VPA ini akan disepakati antara Uni Eropa dan Indonesia.

Hingga kini, Indonesia hanya menguasai sekitar 10% hingga 15% pasar produk kehutanan ke benua biru, masih tertinggal dari Malaysia dan China yang menguasai 20%-25%. Berdasar data terakhir ekspor kayu Indonesia, negara Uni Eropa mengimpor US $ 1,2 miliar senilai kayu dan kertas dari Indonesia setiap tahunnya.

Penebangan liar, atau illegal logging adalah salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia. Negara ini,adalah salah satu negara dengan angka deforestasi tertinggi di dunia akibat penebangan liar, produksi pulp and paper, ekspansi pertanian, kebakaran dan perkebunan kelapa sawit. Sebuah studi yang diterbitkan tahun lalu oleh Jukka Miettinen, Chenghua Shi dan Soo Chin Liew dari Center for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP) di Universitas Nasional Singapura memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan 8.8 juta hektar atau 9.3% dari seluruh tutupan hutannya antara tahun 2000 hingga 2010.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , , , ,