SEJAK sepekan lalu warga Batui, Desa Honbola, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) menduduki proyek Donggi Senoro LNG. Untuk itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng mendesak pembangunan proyek ini dihentikan sementara sebelum hak-hak masyarakat sekitar dipenuhi.
“Jatam juga meminta aksi damai masyarakat tidak dijawab represi,” kata Manajer Riset dan Kampanye Jatam Sulteng, Andika dalam rilis kepada media, Senin(8/10/12).
Dia mengatakan, aksi itu ekspresi permasalahan yang ditimbulkan dampak pembangunan Donggi Senoro Liquid Natural Gas (LNG) di wilayah hilir, yang meminggirkan warga sekitar. “Melalui menipulasi pembayaran tanah, dan kongkalikong para spekulan dengan pemrakarsa proyek,” ujar dia.
Dia mengatakan, ada kurang lebih 300 ratusan hektare tanah warga menjadi areal tapak projek Kilang LNG yang dirampas melalui pembayaran fiktif, bervariatif, murah dan cenderung salah sasaran.
Donggi Senoro LNG juga melakukan pembohongan publik dengan mengatakan proyek ini hampir rampung secara teknis dan siap operasi 2014. Padahal, investigasi Jatam Sulteng menunjukkan, masih ada kurang lebih 30 hektare tanah dari sekitar 300 hektare yang belum dibayarkan. Lalu, sekitar 80 warga merasa mendapatkan ketidakadilan dari proses pembayaran tanah yang manipulatif.
“Banyak tanah dibayar tidak sesuai permintaan warga, dan dibayarkan pada bukan pemilik.” Tak hanya itu, banyak oknum pemerintah yang mendapatkan nikmat pembayaran tanah yang bukan milik mereka.
Proyek Donggi Senoro LNG ini saham mayoritas sektor hilir oleh Mitsubhisi 75 persen dan Korea Gas 25 persen melalui Sulawesi LNG Development Ltd 59,9 5 persen, saham hilir berbagi dengan Medco Energy 11,1 persen, Pertamina Hulu Energi 29 persen.
Gas alam cair yang diproduksi akan dipasok memenuhi kebutuhan energi Jepang melalui perusahaan Chubu yang akan membeli 1 juta ton LNG per tahun dari Donggi Senoro mulai 2014 sampai 2027. Szisanya, dibeli Korean Gas Corp sebanyak 700.000 ton per tahun dan Kyushu Electric Power Co 300.000 ton. Proyek Kilang LNG ini, dibangun melalui kontraktor utama PT. JGC Indonesia, perusahaan kontraktor Jepang.
“Bisnis ini murni kepentingan Jepang, tetapi mengapa harus mengorbankan kepentingan rakyat?”
Konflik dengan warga tak hanya terjadi di Desa Honbola. Juga di desa lain seperti Desa Sinorang. Saat pemindahan lahan 58 dan 74 oleh JOB Pertamina – Medco E & P Tomori Sulawesi (JOB PMTS) dari Desa Sinorang ke Desa Paisubololi. Informasi dari Jatam Sulteng, menyebutkan, pemindahan ini ternyata tanpa melalui proses sosialisasi terlebih dahulu seperti dijanjikan.
Secara diam-diam, praktik pemindahan awal bekerja sama dengan PT. Indo Mario Teknikatama (IMT), perusahaan lokal milik H. Akhiruddin. Dia dikenal sebagai ‘raja spekulan” yang sering mengaku perpanjangan tangan pemrakarsa Donggi Senoro LNG. Dia disebut-sebut bekerja membebaskan lahan di Desa Paisubololi, dengan harga pembebasan lahan mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000 per meter .
Tidak diketahui pasti, kapan dan bagaimana proses peralihan lahan yang dibebaskan PT. IMT pada JOB PMTS. Namun, tiba-tiba lahan warga dibersihkan oleh PT Aquanur, kontraktor pelaksana pembangunan CPP-Jetty tanpa pemberitahuan apapun. Sejak saat itulah masyarakat mengetahui kalau lahan mereka sudah dialihkan menjadi milik JOB PMTS, oleh pihak lain di luar persetujuan mereka.
Masalah bermunculan. Tak sedikit petani dan nelayan mengakui lahan hak mereka, dijual orang lain tanpa sepeser pun menerima uang. Jumlah warga Desa Sinorang yang mengklaim diri sebagai pemilik lahan diperkirakan, lebih dari 100 orang. Pembebasan lahan sudah menyerobot dan merampas hak milik orang lain.
Pada pertengahan September, masyarakat Desa Sinorang tergabung dalam Kelompok Maju Bersama, menduduki lokasi CPP-Jetty. Pendudukan petani yang sudah berlangsung hampir kurang lebih dua bulan, mendapat penjagaan pasukan Brigade Mobile (Brimob). Sekitar 10 anggota Brimob bergantian berjaga-jaga di lokasi.
Kontroversi terus terjadi dalam proyek kilang Donggi Senoro ini. Bak anjing menggonggong kafilah berlalu. Pembangunan terus berjalan. Dikutip dari Tambangnews.com, Andy Karamoy, Direktur Umum PT Donggi Senoro LNG (DSLNG), mengatakan, pembangunan kilang LNG di Kabupaten Banggai, hingga pertengahan September 2012 mencapai 59 persen.