Greenpeace Vs RSPO: Berdebat Mencari Dalang Kebakaran Hutan Sumatera

Greenpeace dan lembaga pengawas standar ramah lingkungan perusahaan-perusahaan kelapa sawit RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) tengah terlibat perdebatan terkait asal muasal api yang menyebabkan terbakarnya hutan di Pulau Sumatera dan mengakibatkan kabut asap yang sangat parah di pulau tersebut hingga ke Singapura dan Malaysia.

Perdebatan ini dimulai ketika media memberitakan kebakaran ini berbasis data pencitraan satelit independen dan mengidentifikasi beberapa anggota RSPO diduga menjadi penyebab kebakaran hutan di Sumatera tersebut. Greenpeace menuding bahwa hasil temuan ini mengindikasikan bahwa RSPO telah gagal untuk memonitor anggotanya untuk tidak membakar hutan dan lahan. Lembaga ini juga mengkritik RSPO tidak mencegah terjadinya deforestasi dan alihfungsi lahan gambut.

Tabel Peringatan Titik Api per hektar di Sumatera. Sumber: World Resources Institute
Tabel Peringatan Titik Api per hektar di Sumatera. Sumber: World Resources Institute

Tak mau diam saja, RSPO menindaklanjuti tuduhan tersebut dengan meminta kelima anggotanya yang diduga terlibat pembakaran hutan seperti disebut-sebut oleh media untuk menyerahkan peta digital konsesi mereka untuk penyelidikan lebih lanjut. Empat perusahan, Sime Darby, Kuala Lumpur Kepong, Golden Agri Resources, dan Tabung Haji Plantations memenuhi permintaan itu tanggal 9 Juli 2013. Sementara satu perusahaan lagi, PT Jatim Jaya Perkasa memenuhi permintaan RSPO tersebut tanggal 10 Juli 2013.

RSPO kemudian menyerahkan semua dokumen yang diserahkan oleh kelima perusahan kelapa sawit tersebut kepada World Resources Institute (WRI) dan pakar informasi geografis asal Malaysia, Dr. Khali Aziz Hamzah dari Forest Research Institute Malaysia untuk dianalisis. Hasil analisis ini membuktikan bahwa hanya segelintir titik api yang ditemukan di perkebunan milik Sime Darby dan GAR. Sementara di konsesi milik PT Jatim Jaya Perkasa ditemukan sekitar 74 titik api, dan hal ini sudah diterbitkan oleh RSPO dalam rilis media mereka tanggal 15 Juli 2013 silam.

Land_Cover_Bahasa

Greenpeace tak puas dengan hasil analisis tersebut, mereka menyatakan bukan hanya kelima perusahaan tersebut yang menyebabkan kebakaran hutan dan analisis RSPO melupakan isu utama: pembabatan hutan yang dilakukan selama beberapa dekade oleh pihak perusahan tersebut dan pengeringan lahan gambutlah yang menyebabkan kebakaran baru-baru ini.

“RSPO memutuskan hanya memfokuskan investigasi mereka pada lima anggota saja, namun bukti-bukti yang dimiliki Greenpeace melihat masalah yang jauh lebih luas dibandingkan hal tersebut, dimana RSPO dan perusahaan menjadi penyebabnya,” ungkap Kepala Kampanye Hutan Greenpeace International, Bustar Maitar dalam pernyataannya yang dirilis 11 Juli 2013 silam. “Daripada hanya berupaya membuktikan bahwa perusahan-perusahaan yang disebut media tidak bersalah. RSPO harus seharusnya mengatasi masalah utama yaitu bertahun-tahun proses pengeringan lahan gambut dan perusakan hutan yang dilabeli ‘sustainable’ dibawah kriteria RSPO dan menjadi sumber dari bencana kebakaran hutan ini.”

“RSPO dibentuk lebih dari satu dekade lalu untuk mengatasi kebakaran hutan seperti tahun 1997, namun mereka gagal untuk mencegah anggota-anggota mereka menciptakan kondisi yang menyebabkan kebakaran, dan melihat dampak dari operasi yang dilakukan perusahan-perusahaan tersebut di lapangan. Ini saatnya bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk meningkatkan standar yang lebih tinggi dibandingkan RSPO.”

Tabel Data Historis Jumlah Peringatan Titik Api di Sumatera. Sumber: World Resources Institute
Tabel Data Historis Jumlah Peringatan Titik Api di Sumatera. Sumber: World Resources Institute

Pernyataan Greenpeace dibalas oleh RSPO dengan mengeluarkan serangan balik terhadap lembaga ini dengan mengatakan bahwa Greenpeace dan beberapa organisasi lingkungan lain tidak mempermasalahkan titik api yang muncul di konsesi milik Asia Pulp and Paper (APP) dan afiliasi mereka. “RSPO menilai bahwa Greenpeace tidak objektif dalam analisis mereka terkait kebakaran hutan di Sumatera. Sudah dilaporkan bahwa sektor bisnis kelapa sawit berkontribusi sekitar 20% dalam kebakaran tersebut, hanya segelintir dari perusahaan yang menjadi penyebab kebakaran ini adalah anggota RSPO, dimana RSPO sendiri melihat hal ini sebagai hal serius dan berkomitmen penuh untuk melakukan investigasi dan mengambil langkah tegas jika memang terbukti,” ungkap RSPO dalam pernyataan mereka tanggal 15 Juli 2013 silam.

“Bagaimanapun, pada puncak kebakaran hutan terpantau ada 9000 titik api dan 80% diantaranya ada diluar perkebunan kelapa sawit. Perkebunan di sektor bisnis bubur kertas teridentifikasi memiliki lebih banyak titik api dibandingkan perkebunan kelapa sawit. Dan sektor inilah dimana Greenpeace aktif mendalami serta terlbat dan kami berharap Greenpeace bisa memperbaiki sudut pandang mereka dan memperlakukan hal yang sama untuk sektor ini, dan RSPO telah melakukan investigasi mereka sendiri sejauh ini.”

RSPO juga mengkritisi cara-cara Greenpeace dengan menggunakan media dibandingkan lembaga resmi untuk mengajukan protes mereka. “RSPO memiliki sistem bagi semua pemangku kepentingan untuk mengadukan berbagai pelanggaran para anggotanya. Di sisi lain, Greenpeace memiliki sumbernya sendiri di lapangan yang bisa memberikan bukti-bukti kredibel untuk lebih mudah menyelesaikan masalah. Akan juh lebih baik bagi Greenpeace dan RSPO jika bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan isu ini dibandingkan menggunakan sensasi media untuk membahas masalah lingkungan ini.”

Ketidaksesuaian antara batas konsesi lahan yang dimiliki oleh salah satu perusahaan penyuplai untuk Sime Darby. Sumber: World Resources Institute
Ketidaksesuaian antara batas konsesi lahan yang dimiliki oleh salah satu perusahaan penyuplai untuk Sime Darby. Sumber: World Resources Institute

Greenpeace menjawab RSPO dengan mengatakan bahwa RSPO harus bertanggung jawab terhadap peran anggota-anggotanya yang telah menjadi penyebab kebakaran hutan ini. “RSPO tidak bisa lepas tanggung jawab setelah menciptakan kondisi penyebab kebakaran yang parah bulan lalu,” ungkap Bustar Maitar kepada Mongabay.com.

“Pengeringan dalam skala besar dan pembabatan hutan gambut oleh pihak perkebunan menyebabkan kondisi munculnya api dan berkembang menjadi bencana seperti kita saksikan bulan lalu. Terlepas dari status publik RSPO sebagai pendorong keberlanjutan, namun nyatanya mereka masih tidak mampu melarang anggota-anggota mereka menebang hutan dan membangun di atas lahan gambut. Hingga hal ini berhasil diubah, maka akan terus menempel cap dalam operasi minyak kelapa sawit yang kotor yang akan menyebabkan lagi kebakaran di masa mendatang.”

Perdebatan antara Greenpeace dan RSPO ini beresiko menjauhkan inti masalah terhadap pelaku-pelaku lain dan berbagai isu yang terkait kabut asap ini. Misalnya, pada saat berbagai pihak menyalahkan para petani kecil dan pengembang industri perkebunan, sebuah studi dari World Agroforestry Centre memberikan sebuah kategori baru pengguna lahan, yaitu mid-level entrepreneurs yang kemungkinan juga terlibat dalam kebakaran hutan ini.

Sumber: World Resources Institute
Tabel Peringatan Titik Api Berdasarkan Wilayah Penggunaan Lahan. Sumber: World Resources Institute

“Orang-orang ini mengambil alih lahan lewat cara-cara informal di level pedesaan, dan secara efektif menyingkirkan sistem tata guna lahan pemerintah,” ungkap World Agroforestry Centre. “Mereka membawa sendiri buruh mereka untuk membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit, tak peduli status hukum lahan tersebut dan tidak menggunakan izin-izin yang disyaratkan.”

Di level yang lebih tinggi, opini yang berkembang terkait isu kabut asap ini adalah gagalnya Pemerintah Indonesia untuk memelihara dan membuka data yang akurat tentang kepemilikan konsesi, upaya yang kompleks dalam mengontrol api dan penegakan hukum bagi para pelaku. Dan membakar di luar wilayah konsesi secara efektif telah membuka kesempatan untuk ekspansi konsesi tahap selanjutnya. Masih belum jelas sampai saat ini apakah pemerintah sudah melakukan monitoring dan memberlakukan sistem yang jelas untuk memastikan bahwa orang-orang yang menyulut kebakaran tidak akan mendapat keintungan dari aktivitas ilegal mereka.”

Pada akhirnya, kendati banyak pihak masih terus berusaha mencari siapa dalang dibalik kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap ini, namun resiko munculnya api di hutan Riau masih belum berkurang. Dalam laporan WRI terbaru mereka melihat bahwa musim kebakaran yang parah seperti yang baru saja kita saksikan masih akan berulang.”

“Kebakaran hutan di Indonesia adalah bagian dari masalah yang sangat panjang dan tidak terselesaikan -satu masalah yang harus dicari solusinya secara terkoordinasi dan komprehensif untuk mereduksi api dan kabut asap ini.”

Artikel yang diterbitkan oleh
, , , ,