Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan sekaligus negara kelautan terbesar di dunia. Indonesia memiliki wilayah seluas 5,1 juta meter persegi dan tidak kurang dari 13.466 pulau, termasuk 92 pulau-pulau terluar yang membentuk garis dan halaman terdepan Nusantara.
Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi persoalan besar dalam pengelolaan sumber daya laut yang tidak berkelanjutan, menyebabkan terjadinya krisis kelautan. Arah pembangunan pesisir dan kelautan lebih berpihak terhadap modal dan investasi asing.
Menyikapi krisis kelautan tersebut, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting menegaskan bahwa peta jalan atau roadmap pemulihan laut Indonesia sangat mendesak untuk dibuat.
“Peta jalan, atau roadmap pemulihan laut Indonesia akan segera disusun,” ujar Longgena Ginting, dalam diskusi publik bertema Visi Bersama Kelautan Indonesia 2025 di Denpasar, 16 Oktober 2013. Diskusi publik tersebut terlaksana atas kerjasama dan inisiatif Panitia Vision International Image Festival “Angasraya: Oceans Stream of Freedom” (VIIF) 2013, KKP-RI, WALHI Bali dan Greenpeace Indonesia.
Seperti laporan krisis kelautan yang kami luncurkan beberapa waktu lalu, tegas dia, ancaman yang dihadapi laut Indonesia sangatlah serius. “Ancaman itu berasal dari penangkapan ikan berlebih, penangkapan ikan dengan cara yang merusak, ekspansi konsesi tambang di pesisir dan pulau-pulau kecil, pencemaran limbah dan sampah, hingga abrasi dan kenaikan muka air laut sebagai dampak nyata perubahan iklim,” katanya.
Dia menambahkan bahwa roadmap ini ditujukan sebagai bentuk rencana aksi dari Visi Bersama Kelautan Indonesia 2025 yang telah dideklarasikan bersama oleh berbagai organisasi masyarakat sipil pada bulan Juni lalu, saat kapal legendaris Greenpeace Rainbow Warrior bersandar di Pelabuhan Benoa. “Mewujudkan Laut Indonesia yang terpulihkan, sehat dan terlindungi. Lautan Indonesia yang 100% terbebas dari praktek perikanan ilegal dan merusak, dan masyarakat lokal nelayan, pesisir dan kepulauan nusantara yang berdaulat, bersahaja dan sejahtera dalam pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan!” demikian isi visi bersama yang ditandatangani berbagai unsur masyarakat sipil ada Juni lalu.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia, untuk mendukung visi dan berpartisipasi dalam proses penyusunan peta jalan ini, salah satunya dengan cara mendukung petisi sebagai Pembela Lautan di alamat situs www.defendouroceans.org,” Longgena menegaskan.
Suriadi Darmoko, Deputi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Balimenegaskan bahwa penyusunan roadmap ini menjadi strategis karena ditujukan untuk melahirkan solusi terhadap perbaikan kebijakan pembangunan terutama terkait dengan pemanfaatan kawasan pesisir dan pembangunan kelautan Indonesia. “Kita ingin menawarkan langkah-langkah kunci yang perlu ditempuh Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar pesisir dan laut Indonesia bisa pulih dan terlindungi, serta masyarakat kita bisa sejahtera dari lingkungan hidup yang sehat,” tegas Darmoko.
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Anang Noegroho, yang juga hadir dalam diskusi tersebut, menyatakan kesediaannya mendiskusikan dan mewujudkan Visi Bersama Kelautan Indonesia 2025.
