“Kemenhut.” “Bubarkan…” “Kemenhut.” “Bubarkan…” Begitu teriakan-teriakan peserta aksi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di depan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Senin (17/3/14).
Mereka membawa beragam spanduk berisi seruan dan protes. Spanduk besar berbunyi “Bubarkan Kementerian Kehutanan,” berdiri di barisan depan. “Cabut Permenhut 62 Tahun 2013.” “Hutan adat bukan hutan negara.” “Sahkan RUU masyarakat Adat. Segera.” “Hentikan Kriminalisasi Masyarakat Adat.”
Sebelum itu, sekitar 700 massa AMAN, perwakilan dari Sumatera, Jawa dan Kalimantan ini aksi serupa di Bundaran Hotel Indonesia, lalu ke depan Istana Negara.
Di Kemenhut, beberapa perwakilan masyarakat adat menyuarakan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Wilayah-wilayah adat mereka, termasuk hutan adat terampas oleh perusahaan atas izin pemerintah, terutama Kemenhut. Hutan mereka menjadi kebun sawit, HTI, HPH sampai tambang. Masyarakat adat tersingkir dari lahan dan hutan. Mereka yang melawan, harus berhadapan dengan aparat keamanan, dikriminalisasi, luka-luka sampai meninggal dunia.
“Tanah-tanah kami dirampas, hutan kami habis. Daerah kami kaya, Kalimantan kaya, tetapi masyarakat adat sengsara gara-gara Kemenhut. Bubarkan Kemenhut,” teriak Ekatni, dari Kalimantan Tengah (Kalteng). Iyan, putera Suku Dayak Punan Kalimantan Timur menceritakan, hutan adat Dayak Punan habis terbabat perusahaan, juga hutan-hutan adat yang lain. “Kalimantan, Sumatera, Sulawesi sampai Papua, hutan-hutan rusak.”
Ada Imron Ansori, masyarakat adat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Dia di sana hidup dalam kesulitan. Meskipun menanam pohon sendiri, tetapi dilarang menebang maupun menjual karena berada di taman nasional.
Ansori pun, tak bisa menjual kayu sengon yang dihasilkan. Tak tinggal diam, dia protes, hingga kaki patah dan tangan pincang serta mendekam di penjara 22 bulan. “Padahal kami hanya buat bertahan hidup dan membesarkan anak-anak. Sampai sekarang kami masih kesulitan hidup,” katanya.
Hari itu, AMAN genap berusia 15 tahun. Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN mengatakan, di usia ini, sebenarnya AMAN secara politik terus menguat, tetapi perjuangan mereka kurang efektif.
Pengakuan kepada masyarakat adat, katanya, tersebar dalam berbagai aturan. Ada UUD 45, Tap MPR No 9 Tahun 2001 sampai teranyar putusan Mahkamah Konstitusi 35 tahun 2013, yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Sayangnya, berbagai aturan yang menguatkan hak-hak masyarakat adat ini seakan tak berarti apa-apa. “Masyarakat adat dihadapkan dengan Kemenhut.”
Abdon mencontohkan, putusan MK 35 direspon Kemenhut lewat perubahan Permenhut 44 tahun 2012, menjadi Permenhut No 62 Tahun 2013. Dalam revisi itu, Abdon menilai, malah menyulitkan masyarakat adat dalam merealisasikan hutan adat mereka. “Jelas-jelas dalam putusan MK itu hutan adat masuk hutan hak, pemiliknya masyarakat adat, tapi ngotot hutan adat bagian lain bukan bagian hutan hak.”
Tak hanya itu. Dalam aturan ini, masyarakat adat disyaratkan dengan perda. Padahal, Kemenhut tahu, selama ini belum ada perda masyarakat adat. “Itu sama saja artinya, dengan tidak ada hutan-hutan adat yang diakui.”
Belum lagi, katanya, saat ini Kemenhut membiayai LSM-LSM untuk membuat Hutan Desa di wilayah masyarakat adat. “Ini menunjukkan Kemenhut tak mau melepaskan hutan negara menjadi hutan adat. Hutan Desa, izin hanya 35 tahun. Jika Kemenhut menilai pengelolaan tak baik, izin dicabut dan menjadi hutan negara lagi. Manipulatif. Licik.”
Padahal, dengan ada putusan MK 35 ini, harapan dan kepercayaan masyarakat adat, meningkat. Sayangnya, keputusan itu tak dibarengi implementasi di lapangan. “Yang terjadi konflik lahan dan sumber daya alam makin tinggi. Aparat dikerahkan, masyarakat adat lagi jadi korban,” ucap Abdon.
Untuk itulah, tuntutan mereka pada HUT AMAN ke 15 ini, meminta Kemenhut dibubarkan. Pesan ini, katanya disampaikan kepada siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia ke depan. “Bubarkan Kemenhut, reorganisasi kabinet. Kalau ga, akan jadi sumber masalah.”
Abdon mengusulkan, kabinet ke depan kementerian yang mengelola sumber daya alam disatukan bersama lingkungan hidup. Lalu, bentuk Kementerian Agraria, termasuk mengurusi kawasan hutan. “Tak akan ada reforma agraria kalau Kemenhut tak dibubarkan.”
Dia juga menagih janji-janji SBY mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Sejak 2001, kala SBY Menkopolkam kala bertemu AMAN sudah menyatakan, penting UU Perlindungan Masyarakat Adat (PMA). Keinginan itu diucapkan lagi pada 2006. “Tapi sampai saat ini RUU Perlindungan Masyarakat Adat belum disahkan. Padahal Ketua DPR Demokrat, Ketua Pansus dari Demokrat. Tak ada fraksi menolak. Mengapa dia tak minta DPR kerja lebih keras agar bisa sahkan RUU cepat.”
Janji lain, pada, pertemuan internasional di Jakarta, Juli 2013, SBY memproklamirkan, segera melaksanakan putusan MK dengan mendaftarkan wilayah-wilayah adat. Namun, sampai saat baru sebatas omongan. “Apa yang dia lakukan? Mana Inpres, Kepres? Cuma ngomong terus.”
Abetnego Tarigan juga hadir dalam aksi ini. Menurut dia, hari jadi AMAN ini menjadi penting karena masyarakat adat diakui konstitusi tetapi pada saat bersamaan banyak tersingkirkan. “Bukan satu dua, mereka yang tersingkir dari tanah mereka, hutan mereka.”
Walaupun sudah ada putusan MK yang menguatkan pengakuan hutan adat, tetapi seakan tak berarti apa-apa. Kondisi ini, katanya, harus menjadi catatan penting bagi masyarakat adat bahwa, mendapatkan hak tak bisa diserahkan kepada pemerintah. “Tetapi harus diperjuangkan.” Mengapa? Semua ini, katanya, tak lepas dari kepentingan-kepentingan investor perkebunan, HTI sampai tambang. “Kami melihat kelompok-kelompok pemodal terganggu karena konsekuensi pengakuan hutan adat akan meninjau kebijakan konsesi, izin-izin kepada mereka.”
Tak heran, jika putusan MK terganjal oleh aturan-aturan perlindungan masyarakat adat palsu. Salah satu, Abetnego, mengacu pada Permenhut 62 tahun 2013, yang disebut-sebut merespon putusan MK tentang hutan adat, kenyataan malah menyulitkan.
Untuk itu, pada pemilu 2014 ini, kata Abetnego, harus memastikan memilih pemimpin maupun wakil rakyat yang pro dan berkomitmen terhadap pengakuan hak masyarakat adat. “Tanpa ada pemimpin yang berpihak pada masyarakat adat maka pelaksaan putusan MK 35 bakal tersendat. MK jadi keputusan yang ga berarti.”
Menanggapi aksi ini, Sumarto Suharso, Kepala Humas Kemenhut mengatakan, jika tuntutan minta pembubaran kementerian ini bukan ke Kemenhut tetapi Presiden.
Mengenai pengakuan hutan adat, menurut dia, Kemenhut tak dapat serta merta menetapkan hutan adat. Sebab, dalam UU Kehutanan Tahun 2009, menyebutkan, pengakuan hutan adat ditetapkan lewat perda. Sumarto menyadari, pembuatan perda akan memakan waktu lama. Untuk itu, dia mengklaim, Kemenhut sudah membuat terobosan hukum sebelum perda adat ada, yakni hutan desa.
Masyarakat adat, katanya, bisa mengajukan permohonan hutan desa terlebih dahulu. “Nanti, kalau perda sudah jadi, bisa langsung jadi hutan adat.”
Bagaimana hutan adat yang ada di konsesi-konsesi perusahaan? “Sama, bisa mengajukan hutan desa, nanti kami keluarkan dari konsesi,” kata Sumarto.
Bukan itu saja, katanya, guna merespon MK 35, Kemenhut langsung merevisi Permenhut 44 menjadi Permenhut 62 Tahn 2013. “La, ini kan merespon MK, kok malah minta dicabut.”
Senada dengan Gunardo Agung, Kabag Hukum Planologi, Kemenhut. “Itu merespon MK, kalau menuntut cabut itu sesat. Kemenhut ini patuh MK. Ada putusan, lalu saya eksekusi.”
Gunarno juga menanggapi tentang RUU PMA. Menurut dia, RUU itu inisiatif DPR, Kemenhut selaku pemerintah, hanya mitra. “Kami sudah membahas. Kalau masalah pengesahan, tanyakan ke DPR kapan? Kapan diagendakan?” katanya.
