,

Greenpeace: Perlindungan Lingkungan Belum Jadi Prioritas Kedua Capres

Greenpeace menilai visi misi yang diutarakan calom Presiden (capres) peserta pilpres tahun ini belum maksimal menempatkan isu lingkungan sebagai agenda prioritas. Kedua pasangan belum menunjukkan strategi dan target kuat dalam perlindungan dan pemulihan kerusakan lingkungan.

“Kedua pasangan ada semangat memperbaiki lingkungan, tapi belum mencukupi untuk memulihkan keadaan sekarang. Keduanya masih menunjukkan ketergantungan terhadap industri ekstraktif sebagai andalan pendapatan negara,” kata Longgena Ginting, kepala Greenpeace Indonesia, pada diskusi publik di Jakarta, Kamis (12/6/14).

Greenpeace mengkritisi visi misi capres dari empat sisi, yakni, perlindungan iklim dan energi terbarukan, perlindungan air dari bahan kimia beracun dan berbahaya, perlindungan hutan dan gambut, serta pemulihan dan perlindungan laut.

“Kedua visi misi kami kritisi obyektif. Kami bukan membandingkan head to head mencari siapa yang paling unggul. Keduanya mempunyai kelemahan.” ,”

Kedua pasangan berencana lebih mengembangkan industri hilir menggunakan bahan kimia berbahaya. Ini berpotensi melepaskan limbah ke lingkungan tanpa ada komitmen menuju nol persen pembuangan bahan kimia berbahaya.

Di sektor kelautan, pasangan Prabowo-Hatta dinilai belum menjawab desakan kebutuhan pembenahan tata kelola perikanan. Termasuk lemahnya evaluasi dan pengawasan perizinan yang bermuara pada makin banyak praktik perikanan ilegal dan penangkapan ikan berlebih. Begitu juga pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka tak menyatakan pembenahan terkait lemahnya tata kelola perikanan sebagai agenda prioritas.

“Padahal  Indonesia negara maritim. Harusnya jadi perhatian serius. Dampak tidak hanya ke nelayan, seluruh masyarakat. Kalau laut mati, planet akan mati. Kita berkejaran dengan waktu untuk segera menyelamatkan bumi,” kata Longgena.

Di sektor kehutanan, kedua pasangan belum memperlihatkan, komitmen menuju nol deforestasi. Pasangan Jokowi-JK lebih menitikberatkan pada pemberantasan penebangan liar. Padahal,  itu identik dengan penebangan tanpa izin oleh masyarakat. Sedang praktik konversi lahan oleh perusahaan besar belum menjadi perhatian.

Tambang nikel di Morowali yang menyebabkan air sungai dan laut tercemar, berubah warga menjadi orange. Mudah-mudahan pemimpin baru tak hanya berpikir bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan. Namun, mengedepankan masa depan warga dengan memberikan lingkungan yang sehat. Foto: Sapariah Saturi

Begitu juga pasangan Prabowo-Hatta. Mereka menegaskan keragaman hayati, flora dan fauna sebagai aset bangsa, tapi tidak memberikan komitmen perlindungan hutan dan gambut yang tersisa.

“Kerusakan hutan sudah massif. Laju deforestasi 70 hektar per jam. Ini setara kolam renang olimpiade. Harusnya jadi perhatian serius kedua capres. Tak hanya soal politik, hukum, HAM dan ekonomi. Perlindungan lingkungan hidup harus menjadi prioritas.”

Longgena mengatakan, Indonesia negara ketiga dengan hutan terluas di dunia. Sekitar 40 juta masyarakat adat menggantungkan hidup dari hutan. Seharusnya, pemerintah memperhatikan nasib mereka secara serius.

Senada dengan Longgena,  team leader Climate and Energy Campaign Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto mengatakan, visi misi kedua capres-cawapres sudah menempatkan agenda perbaikan lingkungan hidup. Namun tidak konsisten dengan solusi yang ditawarkan.

“Satu sisi pasangan Jokowi-JK menempatkan perubahan iklim sebagai isu prioritas. Namun visi misi masih mencantumkan batubara sebagai sumber energi sekaligus pendapatan negara.”

Dalam kesempatan sama, Masanto, tim sukses Jokowi-JK mengatakan, anggaran  pemerintah untuk subsidi BBM sangat memberatkan. Dia setuju mulai mengurangi dan beralih menggunakan bahan bakar terbarukan.“Secara pelan-pelan pemerintah harus mulai menggunakan energi alternatif lebih terbarukan.”

Dia juga menyoroti UU di Indonesia yang mengatur soal lingkungan hidup belum dijalankan maksimal. “Perlu penegakan hukum menimbulkan efek jera. Namun itu tidak cukup. Perlu partisipasi kuat masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi aktif mengawasi ini. Termasuk memantau illegal fishing,” kata Masanto.

Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK akan menata hutan kembali. Memotret secara keseluruhan kondisi hutan agar bisa tahu permasalahan seperti apa. “Jika data lengkap dan valid,  penyelesaian konflik kehutanan bisa segera diselesaikan.”

Sementera tim sukses Prabowo Subianto meskipun sudah mengkonfirmasi akan hadir, namun hingga acara selesai tak kunjung datang.

Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , ,