Mengantisipasi El-Nino yang diperkirakan Juli 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyiapkan anggaran sekitar Rp355 miliar. Ada sembilan daerah mendapatkan perhatian khusus karena rawan kebakaran hutan dan lahan.
Sutopo Purwo Nugroho, kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, mengatakan, dana ini mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Meurut dia, penyiapan anggaran, setelah ada analisis BMKG yang memprediksi El-Nino di Indonesia.“BMKG memprediksi El-Nino 2014/2015 moderate. Ada indikator suhu muka laut di Pasifik, menunjukkan fenomena sama dengan El-Nino 1997,” katanya, Senin dalam rilis yang diterima Mongabay, (23/6/14).
Dari analisis, dampak untuk Indonesia, adalah kemarau panjang dan kekeringan. Belajar dari 1997 dampak sangat besar, terjadi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan cukup luas. Dampak lanjutan, bisa terjadi krisis pangan, dan energi, dan makin memicu krisis ekonomi serta politik.
Sutopo mengatakan, daerah hutan dan lahan gambut yang terbakar saat El-Nino datang 1997 seluas 2,12 juta hektar.
Menurut dia, ada sembilan provinsi akan mendapat perlakuan khusus, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Lalu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Saat ini, ada tiga helikopter siaga, yaitu Bolco, Kamov dan Sikorsky. Semua di Riau untuk pemadaman api dan asap. Modifikasi cuaca dengan pesawat Casa dan Hercules masih beroperasi. Sedang helicopter MI-8, ditempatkan di Palembang dan Palangkaraya.
BNPB juga berkoordinasi dengan TNI, Polri dan disiagakan 2.500 personil dari dua kesatuan. “Beberapa peraturan, disusun kementerian/lembaga sebagai dasar pelaksanaan.”
Di Riau, BNPB, BMKG dan pihak terkait terus memantau dengan peralatan yang ada. Pemantauan titik api terus menerus dan berkala.
Berdasarkan data satelit, pada Senin (23/6/14) hotspot di Riau, terdeteksi 236 titik, di Bengkalis (46), Kampar (17), Kuansi (10), Dumai (29), Pelalawan (19), Rokan Hilir (97), Rokan Hulu (11), dan Siak (7).
Di Sumut, pada Maret 2013, kebakaran hutan juga terjadi. Syarfi Hutauruk, Walikota Sibolga, mengatakan, kerusakan hutan karena illegal logging dan pembakaran hutan setiap tahun mencapai 1,9 juta hektar lebih.
Mencegah pembakaran dan perambahan hutan ini, bersama dinas-lain sudah berkomunikasi dan melaksanakan konsep penyelamatan hutan. Itu dilakukan antarkabupaten terdekat seperti Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah.
