,

Tegaskan Sektor Kemaritiman, Presiden Jokowi Perlu Evaluasi Kebijakan Laut Indonesia

Joko Widodo alias Jokowi dan Jusuf Kalla resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dalam sidang paripurna Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) di gedung parlemen, di Jakarta, pada Senin pagi (20/10/2014).

Usai dilantik, Presiden Jokowi melakukan pidato kenegaraan pertama yang berjudul “DI Bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi”. Dalam pidatonya tersebut, Presiden ke-7 Indonesia itu kembali menyebutkan sektor kemaritiman untuk mengembalikan kejayaan bangsa dan negara.

“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk,” kata Jokowi.

“Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana,” katanya.

“Saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung,” kata Jokowi.

Menanggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim mengatakan sektor maritim merupakan hal yang penting bagi Indonesia.

“Bicara tentang maritim, tidak terlepas soal pelayaran dan perdagangan dilaut. Ini penting bagi Indonesia,” katanya.

Dia melihat untuk pelayaran, masyarakat Indonesia akan dimudahkan dalam urusan mobilitas, termasuk soal pertukaran jasa dan barang, akan lebih mudah dan murah.

Abdul Halim setuju dengan Presiden Jokowi bahwa Indonesia perlu mengubah persepsi dengan tidak lagi ‘memunggungi’ laut dan selat. “Ini penting, karena Indonesia mempunyai empat selat yang merupakan jalur laut perdagangan internasional yaitu selat malaka, selat sunda, selat makassar dan selat lombok,” katanya.

“Di Selat Malaka, Singapura dan Malaysia menguasai perdagangan di sana. Singapura bahkan mempunyai pelabuhan laut terbaik di dunia yang memanfaatkan Selat Sunda. Singapura juga memanfaatkan jasa pandu untuk pelabuhan mereka.Sedangkan Indonesia hanya ikut mengamankan bila ada pencemaran dan perompakan laut,” katanya.

Untuk industri sektor kelautan di Indonesia, didominasi oleh perusahaan asing. “Investasi di bidang kelautan dan perikanan di dominasi oleh perusahaan PMA (penanaman modal asing) sampai dengan lebih dari 90 persen. Ini memprihatinkan bila pelaku dalam negeri tidak diberi ruang, termasuk nelayan tradisional dalam anggaran pemerintah,” katanya.

Meski tidak bisa dipungkiri banyak hal yang telah dilakukan di pemerintah SBY dalam sektor kelautan, Halim melihat banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun kesejahteraan rakyat, termasuk para nelayan dan masyarakat pesisir.

Dia mencontohkan di Timor Leste, nelayan mendapatkan bantuan lemarin pendingin (cold storage) untuk menyimpan hasil laut mereka dan dijual ketika kondisi harga sedang bagus.

Kiara melihat pemerintahan Jokowi perlu mengoreksi kebijakan sektor kelautan yang selama ini berpotensi merugikan negara, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.26/2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Peraturan itu membolehkan alih muatan tangkap ikan di laut, membiarkan jenis ikan mahal seperti tuna ditangkap dan dibawa langsung ke luar negeri. Kapal berbendera asing juga dibolehkan tidak menggunakan  vesel monitoring system di perairan laut zona ekonomi ekslusif, yang meningkatkan pencurian ikan di laut. Ini merugikan Indonesia,” katanya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan aspek koordinasi pada lembaga pemerintah terkait keluatan.“Untuk itu, Kiara akan mengawal pemerintahan Jokowi sampai 2019 mendatang,” tambah Abdul Halim.

Sedangkan, Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting mengatakan menyambut baik sektor kemaritiman yang akan dibangun oleh Presiden Joko Widodo. “Tetapi ini tidak berarti kita mengalihkan pembangunan dengan segala konsekuensinya dengan eksploitasi laut, meski betul laut Indonesia mempunyai potensi yang besar. Laut menyimpan masa depan Indonesia terkait pangan, energi dan penanganan perubahan iklim,” kata Longgena yang dihubungi Mongabay.

“Kondisi laut kita tidak terlalu baik. Kita menghadapi overfishing di banyak wilayah laut, juga kerusakan terumbu karang, pencemaran laut dan ancaman terhadap perubahan iklim. Terumbu karang kita hanya 20 persen yang baik,” katanya.

Pemanfaatan laut Indonesia, lanjut Longgena, harus dibarengi dengan penyelamatan dan pemulihan laut itu sendiri. “Ini harus dimasukkan dalam pertimbangan Jokowi dan pemerintahannya,” ujarnya.

Pembangunan di sektor kelautan harus bisa mensejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir, yang dimulai dengan mengubah perspektif bahwa laut bukan merupakan pemisah wilayah Indonesia, tetapi merupakan penyatu seluruh wilayah nusantara.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , ,