Kementerian LH dan Kehutanan Soroti Izin Usaha Sulit, Pertanda Apa?

Siang itu, Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pertama kali ke kantor usai pelantikan di Istana Presiden, Senin (27/10/14). Dia datang ke (dulu) Kementerian Kehutanan di Manggala Wanabakti disambut para pejabat dua kementerian lama.

Para awak media sudah menanti ingin mengetahui apa langkah dari kementerian gabungan yang bertanggung jawab pada perlindungan lingkungan sekaligus produksi (eksploitasi) hutan ini. Dari pertanyaan, Siti tampaknya ingin menerobos hambatan perizinan yang dialami perusahaan di dua kementerian lama.

Dia mengatakan, dari rapat kabinet di istana, intinya, harus segera bekerja karena rakyat menunggu aksi yang memiliki ukuran nyata. “Hal-hal yang selama ini jadi kendala, di mana sumbat, diterobos, ditotok, hingga pelayanan rakyat sampai.”

Di Kemenhut, katanya,  terkait perizinan, tumpang tindih, ada hutan negara tetapi ada klaim terus. “Hal-hal ini harus diidentifikasi segera dengan sebaiknya-baiknya dan harus segera carikan solusi.”

Di Lingkungan Hidup? “Di sana (Lingkungan Hidup) kaitan dampak lingkungan dan pada beberapa hal kadang-kadang menjadi hambatan juga. Susah izin di pemda, misal, karena Amdal belum selesai,” ujar dia. Ungkapan ini kala Siti menyinggung mengenai kesamaan struktur dua kementerian lama yakni perizinan.

Dominasi

Dari penggabungan ini mana yang akan mendominasi, karena ada kekhawatiran perlindungan lingkungan menjadi lemah?

“Kenapa lihatnya seperti itu?” Tak perlu khawatir.”

Menurut dia, pada dasarnya alam itu dilihat dari dua prespektif. Pertama, ketika alam memberikan sesuatu kepada manusia disebut sumber daya. Kedua, ketika alam mendapat beban dari manusia, maka pendekatan dari isu lingkungan. “Jadi sebetulnya tak ada masalah. Tinggal nanti menata model seperti apa. Jadi menurut saya harusnya tak masalah.

Bakal ngantor di mana? “Saya musti lihat nanti pertimbangan macem-macem, ya akses, ya cepet. Yang ideal ke kantor itu kurang satu jam,” katanya.

Perkuat perlindungan lingkungan

Pada hari sama, di depan istana Greenpeace Indonesia aksi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan perkuatan perlindungan lingkungan. Mereka di sana membentang poster berisi nama-nama 150.000 warga Indonesia yang meminta kepada Presiden untuk menyelamatkan lingkungan.

Longgena Ginting, hari ketujuh pelantikan Jokowi menjadi momen tepat untuk secara simbolik memberikan suara dari 150 ribu warga yang menginginkan Jokowi memperkuat perlindungan lingkungan. Greenpeace juga membawa paket hijau dari hasil polling yang memperlihatkan pandangan publik mengenai isu lingkungan yang urgen diselesaikan.

Dia mengatakan, masalah lingkungan tak bisa dikerjakan pemerintah saja. Untuk itu, saat ini, masyarakat bersama organisasi masyarakat sipil datang dan siap bersama-sama menyelesaikan masalah lingkungan hidup. “Kita butuh seorang pemimpin, Presiden yang bangun visi menggerakkan bangsa ke visi pelestarian lingkungan. Kita berharap dia (Presiden) tak hanya duduk di dalam kekuasaan tapi beri pengaruh beri bagi perubahan.”

Menurut Longgena, harapan masyarakat besar terhadap pemerintahan baru ini, termasuk harapan perubahan persoalan lingkungan. Terlalu banyak persoalan lingkungan saat ini,  seperti kualitas udara buruk, kualitas air, deforestasi. “Ini menyebabkan, kualitas hidup kita terus memburuk. Ini tak bisa dibiarkan. Krisis lingkungan harus dibalik menjadi penyelamatan lingkungan.”   Dengan begitu, katanya, masyarakat bisa bertahan hidup di tengah kondisi kerusahan alam dan lingkungan.  Termasuk,  generasi mendatang,  jangan sampai kemampuan hidup mereka terkurangi gara-gara pola hidup saat ini.

Dua bulan

Menurut Siti, dalam rapat kabinet untuk menyelesaikan struktur, kementerian baru ini diberi waktu dua bulan. Sampai akhir tahun anggaran, dua kementerian beroperasi normal dengan struktur lama.

“(Dalam rapat kabinet) dibicarakan juga penggabungan dua kementerian. Minta selesaikan dalam dua bulan. Artinya, tahun anggaran jalan, program-program harus dilanjutkan,” kata Siti.

Dia mengatakan, struktur kementerian ini akan diselesaikan secara paralel. “Kita susun pengembangan dua kementerian Syarat, tak boleh tambah uang dan personil. Jelas. Diminta segera persiapkan.”

Untuk itu, dia akan berbicara khusus dengan dua sekjen kementerian lama dan para pejabat eselon satu. Menurut dia, model pengembangan penyatuan ini bisa bermacam-macam. “Lingkungan hidup perspektif pencemaran, di Kehutanan ada perspektif perlindungan, DAS. Tetapi juga ada perspektif produksi, izin usaha. Dua-duanya ada unsur penting, perizinan.”

Dia akan menilai, model pengembangan organisasi yang cocok. Siti mengandaikan model apakah pencampuran gula air, atau air dengan pasir. Ketika bagian-bagian tak harus dibongkar habis, katanya, bisa terus berjalan.

“Mana yang dekat disatukan. Tetapi sekarang, kalau saya pelajari kondisi 13 eselon satu di Kementerian LH dan 13 eselon satudi Kemenhut, ada wilayah-wilayah yang dekat. Kalaupun ada penyatuan ini, saya kira akan dipikirkan dengan kementerian ain. Tak perlu jadi keresahan siapapun. Karena kita pada dasarnya akan selesaikan pekerjaan ini sebaik-baiknya.”

Siti mengatakan, bercermin pengalaman kala di Departemen Dalam Negeri harus menggabungkan dua kementerian: Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. “Saya pernah terima satu dirjen dari Transmigrasi yaitu kependudukan. Keliatan bisa. Pada dasarnya bisa diatasi baik, dalam arti ada keterbukaan.”