Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan blusukan ke Riau terkait dengan kebakaran hutan dan gambut (karhuta) pekan depan, sementara pemerintah kabupaten dan kota didesak untuk menyelesaikan tindaklanjut dari hasil audit kepatuhan sebelum kunjungan dilakukan termasuk pengawasan terhadap perusahaan.
Menurut Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, kebakaran hutan sepertinya telah menjadi masalah utama di bidang lingkungan bagi kabinet kerja. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya Menteri Kehutanan dan Lingkungan, Siti Nurbaya ke Riau pada 18 November 2014 lalu untuk mengecek lahan gambut yang sering terbakar dan mendengarkan pemaparan dari pemerintah setempat.
“Sejak Kabinet Kerja ini, mulai nampak (hasilnya). Bu menteri bahkan turun tangan. Sepertinya kebakaran hutan ini akan di-follow-up presiden minggu depan ke Riau khusus Karhutla,” kata Arsyad pada saat pertemuan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dengan pemerintah Provinsi Riau, di kantor gubernur Riau pada Jumat (21/11/14) kemarin.
Rencana blusukan Presiden Jokowi ini disambut antusias oleh Arsyad. Menurut dia ini adalah kesempatan untuk seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat Riau berkonsolidasi.
“Ini waktu kita untuk konsolidasi. Ini menunjukan keseriusan Kabinet Kerja dan membuat kami di daerah bersemangat juga untuk mencari solusi kebakaran agar tidak terjadi lagi,” katanya.
Riau adalah provinsi paling terbanyak ditemukan titik panas selama tahun 2014 ini. Data yang dirilis Greenpeace menyebutkan per satu Januari hingga 27 Oktober lalu, titik panas di Riau mencapai 21.378. Sementara di posisi kedua terbanyak adalah Kalimantan Tengah 10.758 titik panas atau sekitar setengah dari titik panas yang terpantau di Riau.
Sementara data tim audit kepatuhan dari BP REDD+, UKP4, dan kementerian terkait menyebutkan selama periode 2 Januari hingga 13 Maret 2014 terdapat 12.541 titik panas di lahan gambut dan 93,6 persen di antaranya berada di Riau.
Bencana kebakaran hutan gambut di Riau yang terjadi bertahunan dan menyebabkan puluhan ribu warga terpapar kabut asap setiap tahunnya menyulut sejumlah kementrian melakukan audit kepatuhan. Audit kepatuhan itu sendiri terjadi karena didorong oleh BP REDD+ dan UKP4 yang tujuannya untuk mengukur tingkat kepatuhan perusahaan dan pemerintah daerah atas kewajiban dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Tujuan lain adalah menemukan akar persoalan yang memiliki kontribusi pada pencegahan dan penanggulangannya. Selain itu audit akan ditindaklanjuti dengan menyusun rekomendasi pembinaan dan pengawasan untuk mendorong perusahaan dan pemerintah patuh pada kewajiban.
Hasil audit yang telah diumumkan Oktober 2014 tersebut, lalu itu ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi pencegahan yang diikuti oleh sejumlah bupati di Riau. Namun setelah dipaparkan oleh tim penyusun Kepala Bappeda Riau, M Yafiz dalam pertemuan tersebut, draf rencana aksi itu ternyata masih belum mendetil bagaimana pemerintah mengawasi perusahaan, termasuk penerapan sanksi administrasi bila perusahaan tidak patuh pada rekomendasi audit.
“Perlu dirumuskan pola pemantauan terhadap perusahaan secara detil sesuai dengan rekomendasi pada masing-masing perusahaan,” kata Heru Prasetyo, Kepala BP REDD+.
Dalam rencana aksi setidaknya akan ada 14 poin utama di antaranya perbaikan kebijakan perlindungan di kawasan rawan kebakaran. Pelaksanaan poin itu adalah penetapan gambut dalam sebagai kawasan lindung di dalam Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau. Setelah itu akan dibentuk tim inventarisasi kawasan gambut dalam.
Ia berharap rencana aksi pencegahan Karhutla ini selesai secepatnya atau paling lambat dua minggu setelah pertemuan hari ini. “Kalau bisa sebelum kedatangan presiden. Audit (kebakaran) ini satu dari sekian agenda kalau kita bicara lansekap. Ada masalah tata ruang tapi itu pada ranah yg lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu persiapan di tingkat kabupaten sudah mulai dilakukan. Di Kabupaten Siak telah disiapkan desa tangguh bencana yang menyiapkan lima orang petugas. Sedangkan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun mendatang akan memberikan alat pemadam kebakaran di setiap kabupaten, kepolisian sektor dan komandan rayon militer. Di titik-titik rawan kebakaran hutan juga dibuat kolam air sehingga memudahkan untuk dijangkau saat ada kebakaran lahan.
“Kami sudah buat mbung (kolam penampung) tapi tidak ada air karena gambut (kering). Kami sudah pasang umbul-umbul dilarang membakar lahan,” kata Bupati Rokan Hilir, Suyatno.
