Ibu-ibu dari Rembang, Jawa Tengah, ini menuju ruang rapat di lantai empat gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bilangan Senayan. Wajah para ibu tak terlihat lelah meskipun baru usai aksi di KPK. Mereka begitu bersemangat.
Siti Nurbaya, Menteri LHK menemui. Warga memulai dengan bernyanyi lagu ciptaan mereka.
Hewan-hewan kabeh pada tumpes…Urep-urepan kabeh podo tumpes…Sawangen koe wit-witen podo cantes…Sawangen koe wetu-wetu podo cures…Kulo mung petani ….
Setelah itu, satu per satu mereka berbicara dalam bahasa Jawa. Mereka mengadukan lingkungan terancam oleh pabrik semen dan tindakan represif aparat hingga respon lamban pemerintah daerah.
Sobirin dari Desantara meminta waktu presentasi temuan kepada sang menteri. Siti setuju. Dia menyimak paparan itu. Sesekali berkomentar dan bertanya. Telepon genggam berkali-kali membidik proyektor mengambil gambar. Siti juga mencatat poin-poin presentasi.
Sobirin mengatakan, sudah pemetaan bersama beberapa orang dari lintas keilmuan. Bagian selatan Kabupaten Rembang terpapar pergunungan memanjang dari barat ke timur, memiliki bentangan karst. IUP PT Semen Indonesia masuk wilayah karst dan cekungan air tanah. “Kawasan ini penting untuk air. Sumber air bagi sekitar 600.000 lebih warga Rembang,” katanya.
Selain rusak oleh pabrik semen, kawasan itu juga marak pertambangan skala kecil yang mengancam ekosistem karst. Kasat mata terlihat kering, padahal bagian penting penyerapan air hingga membentuk jaringan sungai bawah tanah.
“Ada data digelapkan tim penyusun dokumen Amdal. Dalam dokumen disebutkan hanya 38 sumur dan sembilan gua.”
Data temuan mereka, ada ratusan sumur di wilayah sama, ada gua, ponor dan sumber air. Ada 54 gua, lima masuk IUP dan sebagian besar di sekitar IUP. Terdapat 52 sumber air berupa sumur, 125 sumber mata air keluar dari rekahan atau celah, 44 ponor dan 23 masuk IUP.
Warga desa masuk lokasi IUP dan mendapati sungai bawah tanah di gua Gunung Karak, Desa Sumberan, Kecamatan Guneng namun tidak disebutkan dalam Amdal. Gua Menggah disebut dalam Amdal sebagai gua tidak berair. Padahal sumber air.
Satu forum di Lasem, Sobirin berdiskusi dengan doktor Budi Sulistio dari SI. Dia mengatakan apa yang disebut Amdal sudah betul. Disitu tak ada ponor. Budi mengatakan, jika ada ponor, berani menarik kajian Amdal.
“Ketika kami tunjukkan data kami, dia mengatakan yang harus dicek cara kami mendapatkan data. Dianggap tidak ilmiah. Padahal mata air di sana tidak pernah kering sepanjang tahun,” kata Sobirin.
Siti pun menanggapi. Dia segera menindaklanjuti masalah ini. Siti senang bertemu langsung dengan warga sekaligus mendengar berbagai keluhan.
“Kami jajaran pemerintahan secara terintegrasi dari nasional, provinsi dan kabupaten harus bertemu dulu. Informasi terakhir barusan sangat berharga bagi saya sebagai rujukan mengambil langkah. Tahap sekarang, belum bisa seluruh kami selesaikan saat ini juga. Saya minta restu, mohon doa dan minta waktu.”
Siti meminta deputi segera rapat mengundang Gubernur Jateng, dan Bupati Rembang. “Ini penting agar bisa mengetahui persis mengapa para pimpinan daerah mengambil posisi itu. Akan dicari solusi bersama.
“Terus terang saya mendengarkan tembang yang dinyanyikan ibu-ibu barusan ingin nangis. Saya merasakan getaran dari ibu-ibu sekalian,” katanya.
Dia sepakat dengan data-data warga dan aktivis lingkungan. Berdasarkan ilmu semua sudah jelas. Citra radar tak bisa bohong. Hidrologi paling mudah didekati dengan citra radar.
“Saya belajar itu. Saya percaya data dan informasi dari kawan-kawan. Saya percaya yang disampaikan ibu-ibu dan teman masyarakat sipil. Ini sebenarnya kunci di izin dan Amdal. Saya tak boleh sembarangan.”
Menurut dia, kebijakan pemerintah seharusnya tidak membuat keberlawanan antara swasta dengan rakyat. Kebijakan pemerintah harus sebaik-baiknya bagi rakyat.
“Saya akan meminta Ombudsman mengetahui apakah kebijakan ini bisa dilihat salah, atau pegawai yang tak beres? Saya kira ini tantangan pemerintah, bagi Presiden, bagi saya sebagai yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Karena yang diminta ibu-ibu ini perlindungan ekosistem karst. Itu tanggung jawab saya.”
Dia senang warga didampingi organisasi lingkungan hidup. Siti berharap, komunikasi dengan warga terus berlangsung. “Saya yakin, kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Tak ada kebenaran mendua. Jadi kalau kamu bilang pakai metode apa, ya kalau ekosistem karst emang seperti itu, mau pakai ground check, foto udara, ujungnya ke situ juga.”
Muhnur Satyahaprabu, dari Walhi Nasional mengapresiasi upaya Kementerian LHK dan berharap ada tindakan nyata setelah pertemuan ini.“Tanggapan bu menteri bagus. Lembaga lain tidak bisa memfasilitasi dan tidak jelas arahnya. Kementerian LHK cukup excited. Saya berharap bu menteri bisa menyelesaikan masalah ini.” (Bagian 2-habis)
