Jalan ini membentang sepanjang sekitar 150 kilometer menghubungkan Lhoknga, Banda Aceh sampai Calang, Aceh Jaya. Ia membelah hutan dan bukit. Ruas jalan yang diresmikan pada 2011 dan menelan dana sekitar Rp2,5 triliun bantuan USAID itu, seakan tak terawat, bahkan rawan bencana banjir dan longsor.
Sebelum itu, guna pembangunan infrastruktur ini, pemerintah Indonesia bersama Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 2005. Ia bagian dari bantuan dana recovery Aceh dari gempa dan tsunami 2004. Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana APBN Rp100 miliar untuk pembebasan tanah.
Pada 2006, PT. Wijaya Karya, Hutama Karya dan perusahaan asal Korea SSanyong mengambil peran dalam pembangunan 150 kilometer jalan dan 27 jembatan ini.
“Kondisi saat ini, ruas jalan menyisakan kerawanan, bencana longsor dan banjir,” kata Amren Sayuna, Kepala BPBD Aceh Jaya, baru-baru ini.
Dia menjelaskan, ada sebagian jalan terlalu tinggi, gorong-gorong atau parit tidak dibuat, hingga rawan banjir. “Saban hujan selalu banjir, rumah tergenang. Terutama di Sampoiniet, Indra Jaya dan Kecamatan Jaya serta Setia Bakti.”
Menurut dia, berterima kasih dengan bantuan dana Amerika Serikat ini, namun mendesak Pemerintah Aceh melalui Bina Marga dapat bekerja maksimal memperbaiki dan merawat jalan nasional ini. “Selama ini rusak akibat longsor dan banjir,” katanya.
Tsunami Aceh sudah 10 tahun berlalu, tetapi jalan ini masih rawan longsor batu. “Ada gunung dibelah untuk jalan, menyisakan longsor batu. Ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan saat hujan dan anging kencang.”
Senada dikatakan pegiat lingkungan, Sanusi dari Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI). “Ada beberapa titik rawan kecelakaan lalu lintas. Tikungan tajam dan kondisi jalan bergelombang rawan kecelakaan.”
Rambu-rambu lalu lintas, katanya, tidak terpasang baik. “Banyak hilang. Ini bencana baru bagi pengguna jalan.”
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah sangat prihatin karena ternak berkeliaran bebas di jalan nasional ini. Zaini meminta bupati di masing-masing kabupaten menertibkan ternak yang bisa mengancam pengguna jalan.
Muhammad Nur, Direktur Walhi Aceh, mengatakan, pembangunan jalan dan jembatan ini belum ada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Hingga, katanya, tidak ada perkiraan dampak dan risiko lingkungan dalam kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan jalan.
“Kerentanan perubahan iklim dan potensi keragaman hayati seharusnya dapat diperhatikan dalam membangun jalan.”
Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan, Taf Haikal mengungkapkan, jalan itu urat nadi menuju pantai barat selatan Aceh.
Saat pembangunan jalan ini diwarnai banyak tantangan hingga 18 bulan terlambat dari jadwal. “Kondisi alam dan persoalan pembebasan tanah. KPBS menyurati Duta Besar Amerika Serikat pada 2010.”
Jalan ini, kata Taf makin memperlancar mobilisasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi pantai barat. “Pengawasan dan perawatan jalan harus terus dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Aceh,” ujar dia.
Taf mengatakan, dengan curah hujan tinggi mengakibatkan banjir dan longsor di sekitar jalan ini. Belum lagi, tonase mobil barang dengan muatan maksimal.
Gempa dan tsunami 2004, telah menghancurkan ruas jalan Banda Aceh–Aceh Besar–Aceh Jaya– Aceh Barat. Penanganan tanggap darurat, ruas jalan Banda Aceh–Calang melalui tentara manunggal membangun desa (TMMD) dengan membangun jembatan rangka baja dan menyediakan rakit penyebrangan.
Data UNDP menyebutkan, kerusakan jalan lintas Banda Aceh– Calang–Meulaboh ini mencapai 280,36 kilometer dan kerusakan jembatan 1.793 meter.
