Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat menargetkan masalah kabuat asap harus berkurang tahun ini. Para penanggung jawab, mulai dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga pemerintah daerah akan mendapatkan sanksi jika gagal. Sebaliknya, presiden menjanjikan penghargaan jika tugas tersebut dalam dilakukan dengan baik.
“Jambi, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Barat merupakan daerah yang terus dipantau. Empat daerah ini, harus turun titik apinya tahun ini, ” kata Jokowi, saat memberikan pengarahan di Markas Daerah Operasi Manggala Agni Rasau Jaya, Kalimantan Barat, Selasa, 20 Januari 2015.
Jokowi menganggap, masalah kabut asap yang selalu terjadi tiap tahun ini karena pembiaran dan tidak ada terobosan berarti dalam penanganannya. “Ini hanya persoalan mau atau tidak. Sistem sudah ada, pemantauan dan lokasi titik api sudah jelas, tinggal bagaimana menjalankannya,” katanya.
Jokowi juga menginstruksikan untuk mencabut izin pelaku usaha yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dengan sengaja. “Sudah ada yang dicabut. Penegak hukum pastinya sudah mengantongi nama-nama perusahaan pembakar lahan. Tinggal mau apa tidak (menindak) saja,” katanya.
“Di Asean Summit, APEC, G-20, selalu disampaikan masalah asap. Saya tidak mau terus malu, harus ada yang bertanggung jawab,” kata Jokowi. Permasalahan asap ini, menurutnya, lebih gampang diatasi ketimbang narkoba.
Secara terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyebutkan, pada pertengahan Januari 2015 ini, asap yang terdeteksi Satelit NOAA sebanyak 7 titik dan 16 titik menurut satelit Singapura. Pada periode yang sama tahun lalu, terdapat 85 titik. “Jadi ada pengurangan,” katanya.
Sejauh ini, lanjut Siti, langkah yang dilakukan meliputi evaluasi kesiapan daerah Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat. “Kami melakukan rapat sebagai upaya konsolidasi dengan segala elemen terkait mulai dari unit pelaksana tugas, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga dunia usaha,” katanya.
Dalam pemantauan kerja daerah, kata Siti, telah dilakukan oleh unit daerah baik Manggala Agni atau unit di pemerintah daerah guna pemantauan titik api serta pemantauan FDRS (Fire Danger Rating System).
Manggala Agni juga melakukan patroli sesuai data titik api dan melakukan pemadaman. Termasuk, sosialisasi peraturan perundangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta pelatihan tim pemadam kebakaran hutan di perusahaan. Selain itu, dilakukan pula bimbingan teknis pencegahan kebakaran hutan kepada pemegang izin.
Pada periode panas sepanjang 2014, wilayah rawan kebakaran tertinggi di Kalimantan Barat berada di Ketapang, Sanggau, Pontianak, Singkawang, dan Sambas. Daerah-daerah tersebut terus dipantau setiap hari, terlebih keberadaan lahan gambutnya.
Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio
