Soal perpanjangan kontrak PT Freeport belum ada keputusan. Guna negosiasi inilah, pada 23 Januari 2014, pemerintah memperpanjang memorandum of understanding (MoU) dengan PT Freeport Indonesia, selama enam bulan ke depan. Bahasan ini, terkait poin-poin yang belum disepakati antara kedua belah pihak.
“Juli 2014 pemerintah membuat MoU untuk enam bulan negosiasi berkaitan perpanjangan kontrak karya Freeport yang habis 2021. Saya turut mempelajari termasuk berkonsultasi dengan presiden dan wakil presiden,” kata Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Minggu (25/1/15).
Dia mengatakan, menjelang akhir Desember, KESDM beberapa kali diskusi dengan Freeport dan menyepakati hampir semua hal, antara lain soal penyesuaian wilayah, privatisasi, meningkatkan lokal konten dan peran masyarakat setempat, termasuk kesepakatan dengan pemerintah daerah.
“Kecuali beberapa hal berkaitan kontribusi Freeport kepada pemerintah juga pembangunan smelter. Ini masih menggantung saat pembicaraan Desember lalu.” Inilah, katanya, yang melandasi perpanjangan MOU.
Mengenai pembangunan smelter, katanya, sudah tidak ada lagi ruang bernegosiasi. Freeport harus membangun smelter pengelolaan konsentrat. Lokasi pabrik smelter sudah ditetapkan.
“Ikatan-ikatan yang akan membangun smelter sudah disepakati. Prinsipnya mereka setuju. Kita terus ikuti dan review perkembangan terakhir. Kita memberikan pesan kepada Freeport harus ada progres signifikan terhadap pembangunan smelter. Jika tidak, izin ekspor akan dibekukan sementara sampai ada penyelesaian.”
Menurut dia, hal itu sesuai instruksi Presiden Jokowi. Pemerintah berharap, Freeport bisa memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan Papua dan ekonomi Indonesia keseluruhan. “Pemerintah ingin memberikan ruang kepada Freeport mereview komprehensif aspek-aspek apa yang bisa dikontribusikan lebih kepada pembangunan Papua. Jadi tidak hanya kontribusi penuh, juga peran di daerah, pelibatan putra-putra daerah sampai lokal konten. Ini kita tekankan.”
Untuk itu, MoU diperpanjang dengan maksud kedua belah pihak memiliki waktu. “Banyak prioritas dan cara pandang muncul belakangan berkaitan Papua. Kita ingin memanfaatkan Freeport mendorong dan mempercepat pembangunan Papua.”
Pemerintah, kata Sudirman, berkepentingan agar operasional Freeport lancar. Karena perusahaan ini memiliki 12.000 karyawan dan 19.000 lebih karyawan kontrak. Jadi, sangat berpengaruh signifikan di lokal maupun nasional.
Pemerintah dan Freeport juga menyepakati soal tambang bawah tanah yakni penggunaan teknologi robotik dan connected. “Sekarang ini baru digarap yang atas. Disiapkan tambang bawah tanah. Kendaraan yang masuk ke bawah menggunakan remote control teknologi canggih.”
Kontrak
Dia mengatakan, tidak ada istilah perpanjangan kontrak. Pasca Freeport berakhir 2021, akan menjadi rezim izin perpanjangan operasi.”Kita sepakat divestasi 30%. Kita memiliki 9,36 persen. Sisanya didivestasikan. Akan mulai Oktober ini tambahan 10% kepada pemerintah. Tidak melalui pasar modal,” katanya.
Mengenai pelibatan masyatakat sekitar, KESDM mengaku bertemu Gubernur Papua beberapa kali. “Ia menyampaikan beberapa hal yang disepakati dengan Freeport. Pemda Papua sudah berkomunikasi dengan Freeport juga. Juga komunikasi dengan Bappeda dan Dinas Pertambangan. Asipirasi lain kita dengar.”
R Sukhyar, Dirjen Minerba ESDM mengatakan, ada beberapa hal dibahas antara pemerintah dan Freeport.”Luas wilayah, penerimaan negara, proses pemurnian, investasi dan lokal konten. Tentu masih memerlukan waktu lagi.”
Dalam membangun smelter, ada hal penting ditekankan seperti lokasi, siapa yang membangun, luas lahan dan analisis lingkungan. “Karena pemurnian konsentrat itu bukan hanya tembaga, juga produk ikutan.”
Maroef Sjamsoeddin, Presiden Direktur Freeport Indonesia mengapresiasi upaya ini. “Waktu enam bulan harus dimanfaatkan dengan baik agar harapan kontribusi-kontribusi Freeport dapat memberikan manfaat kepada negara.”
Freeport, katanya, berkomitmen membangun smelter US$2,3 miliar dan telah penentuan lokasi. Untuk berkontribusi lebih, Freeport juga tak keberatan. “Kami sebagai investor memiliki hitung-hitungan. Tak ada satupun perusahaan ingin merugi. Karena merugi, kontribusi kepada pemerintah pasti berkurang.”
