Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat upaya kriminalisasi para pimpinannya dinilai mengancam penanganan kasus-kasus pengelolaan sumber daya alam (SDA). Lembaga anti surah ini sedang serius menyasar kejahatan korupsi SDA, seperti kehutanan, tambang sampai migas.
“Saya melihat indikasi pelemahan KPK ini karena mereka masuk sektor minerba dan perkebunan. Dua sektor ini sangat besar korupsi,” kata Asmar Exwar, Direktur Walhi Sulawesi Selatan, pada aksi di Polda Sulselbar, Makassar, Selasa, (24/2/15).
Asmar menduga, ada kekuatan bisnis mencoba mempengaruhi kekuasaan demi melemahkan KPK. Potensi korupsi, katanya, dari perizinan sampai pajak.
Dia khawatir penanganan sejumlah kasus SDA yang diproses ataupun diasistensi KPK terganggu, apalagi kriminalisasi juga menyasar 21 penyidik.
Menurut dia, harapan penanganan kasus-kasus korupsi, utama sektor SDA ada di KPK. “Kejaksaan dan kepolisian tidak bisa diharapkan, banyak kasus belum terselesaikan hingga kini. Saya pesimistis, jika korupsi dilimpahkan ke kejaksaan.”
Senada diungkap Ratna dari LBH Makassar. Dia menilai, kondisi KPK akan berdampak masa depan penyelesaian berbagai kasus SDA.
Ratna berharap, Presiden segera mengembalikan posisi Abraham Samad, sebagai ketua KPK yang sah dan menghentikan proses hukum.
Aksi masyarakat sipil yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Sulsel ini bentuk dukungan kepada Abraham Samad, yang menjalani pemeriksaan di Polda Sulselbar.
Sejumlah NGO dan ormas tergabung antara lain Anti Corruption Committee (ACC), Walhi Sulsel, Solidaritas Perempuan Angingmamiri, AMAN Sulsel, Jurnal Celebes, dan sejumlah NGO dan organisasi mahasiswa di Makassar.
Tak hanya para aktivis, massa Serikat Juru Parkir Makassar, bergabung meramaikan aksi. Ada pula ibu-ibu rumah tangga turun dari angkot demi memeriahkan aksi.
“Kami turut mendukung KPK. Tolong difoto ya,” kata Ririn Lewa, ibu rumah tangga berpose membawa poster.
Pemandangan lain, massa Forum Pembela Islam (FPI) Makassar, antusias mendukung KPK. Mereka menilai, yang dilakukan Abraham dan pimpinan KPK lain bagian dari jihad.
Aksi ini menyatakan tiga tuntutan, antara lain, pertama, mendesak Presiden memerintahkan Polri mengeluarkan SP3 kasus Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto karena kriminalisasi dan pembunuhan upaya pemberantasan korupsi.
Kedua, mendesak Presiden menghentikan kriminalisasi 21 penyidik KPK, dan memastikan KPK aman dari serangan dan upaya kriminalisasi.
Ketiga, mendesak Plt pimpinan KPK tetap melanjutkan penyelesaian kasus korupsi Budi Gunawan, BLBI, Bank Century dan lain-lain.
Abraham Samad hanya menjalani pemeriksaan sekitar dua jam dan dihentikan karena pertimbangan kesehatan.
“Pak Abraham sedang sakit maag jadi pemeriksaan dihentikan penyidik,” kata Kabid Humas Polda Sulselbar, Endi Sutendi.
Menurut dia, ada 15 pertanyaan penyidik ke Abraham yang dihentikan karena tidak memungkinkan. “Jadwal pemanggilan selanjutnya tergantung penyidik.”
Aksi koruptor
Walhi Nasional juga menyatakan keresahan sama. Bulan lalu, Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, kriminalisasi kepolisian terhadap KPK sebagai bentuk pelemahan oleh koruptor. Ia juga jadi konsolidasi kepentingan antara koruptor dan korporasi yang diuntungkan dari praktik korup pengelolaan SDA dengan berbagai modus. “Antara lain alih fungsi lahan, pemanfaatan hasil hutan tidak sah dan penghindaran atau manipulasi pajak,” katanya dalam rilis kepada media.
Kehadiran KPK, katanya, memberikan angin segar perbaikan tata kelola SDA yang selama ini rentan korupsi. KPK memberikan perhatian khusus kasus-kasus korupsi SDA melalui koordinasi dan supervisi minerba di 12 daerah. Lembaga ini menyoroti tumpang tindih pertambangan di kawasan hutan di berbagai daerah.
KPK merekomendasikan pencabutan izin perusahaan tumpang tindih di kawasan hutan. Upaya KPK ini tak lepas dari peran masyarakat sipil yang melaporkan berbagai kasus. Walhi telah melaporkan 26 perusahaan ke KPK.
Hasil korsup itu, terpantau 4.000-an IUP di 12 provinsi, non clean and clear. KPK merekomendasikan pencabutan IUP tumpang tindih bermasalah. Meskipun baru sebagian kecil ditindaklanjuti pemerintah daerah. Dari pantauan Walhi, masih sebagian kecil IUP dicabut, antara lain Bangka Belitung (8), Sumsel (17), Jambi (184), Sulsel (33), Sultra (184), Sulteng (85), dan Kalimantan Barat (9).
Namun, Walhi menilai, upaya KPK memberantas korupsi sektor kehutanan cukup efektif. Dampak kejahatan korupsi SDA ini, setidaknya sejak 2010-2013 perkiraan potensi kerugian penerimaan negara mencapai Rp248,693 miliar lebih di Sumsel, Jambi (Rp50,467 miliar), Bangka Belitung (Rp6,596 miliar), atau total Rp305,757 miliar lebih.
“Itu belum termasuk dihitung kerugian masyarakat akibat bencana ekologis dan kehilangan sumber kehidupan akibat praktik pengelolaan SDA sarat korupsi,” ujar dia.
KPK juga membentuk koordinasi supervisi sektor perkebunan sawit. Menurut Abetnego, terobosan KPK sebagai institusi negara ini menjadi ketakutan tersendiri bagi koruptor dan pemodal.
