Salah satu persoalan lingkungan yang dihadapi Kota Palembang sampai saat ini adalah banjir. Permasalahan yang terjadi karena faktor alam maupun akibat ulah manusia.
Ahmad Bastari, dari Dinas Pengairan Umum (PU) Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kota Palembang, mengatakan dari panjang Sungai Musi yang mencapai 750 kilometer, 20 kilometernya melintasi Palembang.
Ketika permukaan Sungai Musi meninggi akibat air pasang di laut, ditambah pula limpasan air dari hulu akibat intensitas hujan yang tinggi, maka banjir akan terjadi di Palembang,” ujar Ahmad pada seminar “Air dan Pembangunan Berkelanjutan” di Palembang, Jumat (20/3/2015).
Sementara banjir akibat ulah manusia, menurut Ahmad, akibat kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah di saluran air hingga mendirikan bangunan di pinggiran sungai ataupun di aliran drainase. “Selain itu, di Palembang, masih banyak juga ditemukan kapasitas saluran air yang lebih kecil dibandingkan dengan volume air limpasan.”
Ahmad mengatakan, untuk mengendalikan banjir Pemerintah Kota Palembang telah memiliki dua tindakan penanggulangan, yakni tindakan non-struktural dan struktural. Non-struktural berupa program kali bersih hingga sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan drainase. Sementara tindakan struktural merupakan peningkatan kapasitas saluran dengan membuat saluran baru atau juga melebarkan dan memperdalam saluran lama, memelihara aliran sungai, hingga membangun pompa pengendali banjir.
“Palembang meraih peringkat kedua pengelolaan sistem drainase terbaik se-Indonesia. Saat ini, Palembang memiliki enam stasiun pompa dengan kapasitas beragam, mulai dari 500 liter per detik hingga 1.100 liter per detik.”
Bistok Simanjuntak, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VII, mengatakan, dalam penanganan banjir, Pemerintah Kota Palembang harus menuntaskan pembebasan lahan guna pembangunan pompa bendung di Kawasan Sekip, Palembang.
Dana sebesar 200 miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu, bila digunakan sekarang maka pompa bendung dapat selesai pada 2017. Mekanisme pompa terdiri tiga komponen yakni pintu air, pompa, dan kolam luas seperti bendungan. Lahan yang dibutuhkan kurang lebih 1,7 hektar. “Akan ada pintu elektrik yang terbuka otomatis bila air penuh. Airnya akan mengalir dan bermuara ke Sungai Musi yang posisinya lebih rendah dari bendungan,” jelasnya.
Manajemen rawa
Robiyanto Hendro Susanto, Guru Besar Manajemen Air dan Lahan Rawa Universitas Sriwijaya (Unsri), mengatakan dalam manajemen kawasan dataran rendah dan pesisir terpadu untuk pembangunan desa dan kota berkelanjutan perlu peranan data dan informasi. Alasannya, pengelolaan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya berbeda, tergantung peruntukkannya.
“Pengembangan dan manajemen dataran rendah dan kawasan pesisir menggunakan banyak pertimbangan, seperti geologi dan psiografi, skema reklamasi, iklim, jenis tanah, sistem pertanian, persoalan sosial budaya, kondisi ekonomi, hingga lingkungan.”
Menurut Robiyanto, manajemen air dan lahan rawa dapat dilakukan dengan melakukan konservasi dataran rendah dan kawasan pesisir dengan melindungi kealamiannya serta membatasi segala aktivitas manusia di dalamnya. Atau, menjaga keseimbangan lingkungan di dataran rendah dan kawasan pesisir dengan melaksanakan aktivitas produksi yang bernilai ekonomi seperti pertanian, pertambakan, dan peternakan.
Robiyanto mengatakan, untuk pengelolaan daerah rawa dan pesisir, ia mendirikan pusat data dan informasi (pusdatainfo) rawa dan pesisir sebagai wahana berbagi pengetahuan. “Hasilnya luar biasa. Sumatera Selayan bisa surplus 1,2 juta ton beras berkat optimalisasi lahan pasang surut. Biayanya juga rendah, hanya Rp 3 juta per hektar.”
Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio
