Guna menjaga kelestarian kawasan konservasi perlu kerjasama banyak pihak. Masyarakat, LSM, korporasi dan pemerintah harus bahu membahu bersama. Inilah yang coba dijalankan di Taman Nasional Gunung Palung (TNGP), Kabupaten Kayong Utara, dan Ketapang, Kalimantan Barat.
Erica Pohnan, Manajer Program Konservasi Yayasan Alam Sehat Lestari (Asri) membagi pengalaman saat berdiskusi di @america Jakarta, pertengahan Maret lalu. Yayasan Asri merupakan lembaga non profit bidang kesehatan dan lingkungan hidup.
“Kami ingin menyelamatkan hutan dengan sedikit cara berbeda. Jadi kami memberikan insentif bagi masyarakat yang berkomitmen melestarikan kawasan Gunung Palung berupa diskon saat berobat di klinik,” katanya.
Dengan menjaga taman nasional, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan harga murah. Diskon berlaku di setiap desa yang bekerjasama dengan Yayasan Asri. Saat ini, ada 75 dusun 21 desa berbatasan dengan TNGP. Program ini sejak 2007.
“Kami ada staf monitoring. Mereka memantau kerusakan hutan di setiap dusun. Mereka ke lapangan wawancara masyarakat, aparat desa untuk mencari tanda-tanda kerusakan hutan. Apakah ada aktivitas penebangan pohon, perladangan berpindah dan lain-lain.”
Jika dusun ada kerusakan hutan, diskon layanan kesehatan akan dikurangi. “Dokter berjaga di klinik 24 jam dan masyarakat datang. Setiap bulan ada klinik keliling. Mereka naik mobil pikap yang berbatasan dengan TNGP.”
Yayasan Asri bersama masyarakat juga pemetaan wilayah yang bisa dimanfaatkan, misal, ada gaharu, madu, jengkol dan lain-lain.
Upaya ini sinkron dengan program Kayong utara. Di kabupaten ini ada banyak puskesmas tetapi dokter dan sumber dayamanusia sangat kurang. Yayasan Asri merangkul Dinas Kesehatan. Kolaborasi itu, mereka pernah menggelar pelatihan kebidanan se-Kayong Utara.
Aktivis FFI Sephy Noerfahmy, Flora & Fauna Indonesia (FFI)berbagi pengalaman dalam mendampingi warga bersama-sama menjaga TNGF sejak 2005.
FFI, katanya, mengidentifikasi high conservation value(HCV) didalam dan sekitar TNGF bersama masyarakat. Survei langsung menggunakan teropong, perekam suara dan kamera trap. “Jenis survei soal mamalia, burung, reptil dan amfibi,” katanya.
Bersama-sama masyarakat, FFO mendokumentasikan keragaman hayati. “Fokus kami tidak hanya di TNGP juga di luar wilayah konservasi,” katanya.
Bekerjasama dengan Balai Taman Nasional, FFI juga membentuk Orangutan Protection and Monitoring Unit (OPMU). Masyarakat ambil bagian dalam tim ini. Tim bertugas patroli di TNGP mulai utara sampai selatan di Ketapang untuk mengidentifikasi jelajah orangutan.
“Mereka mengidentifikasi gangguan-gangguan. Terutama soal illegal logging. Jika menemukan barang bukti langsung dimusnahkan. Ini buat efek jera bagi pengusaha kayu.”
Sephy mengatakan, biasa pengusaha kayu ilegal memberikan uang lebih dulu kepada warga untuk membalak kayu. Lalu, warga menebang pohon baru diserahkan ke pengusaha. “Kalau kayu kita dimusnahkan, pengusaha sama sekali tidak dapat hasil. Mereka keluar uang tapi tidak dapat apa-apa.”
FFI juga pendampingan masyarakat di hutan desa Laman Satong seluas 1.070 hektar di dekat TNGP. “Terjadi fragmentasihutan Kayong Utara, juga selatan TNGP terutama Desa Laman Satong. Kami bersama masyarakat pembibitan dan penanaman kembali hingga petak hutan terpisah di TNGP menyatu kembali,” katanya.
FFI mendorong masyarakat mengelola hutan desa dengan membangun institusi dan memetakan potensi hutan desa.
“Masyarakat didorong menjaga desa dan hutan. Hingga mereka dapat insentif dari kegiatan mereka. Kami mengarahkan mereka ke skema REDD+.”
Di sekitar TNGP juga ada tiga perusahaan perkebunan sawit,PT Citra Usaha Sejati (CUS) dan PT Jalin Vaneo, dan PT Kayong Agro Lestari (KAL). “Kami bekerjasama dengan CUS dan JV. Dengan KAL belum. Kami identifikasi kawasan HCV di dua perusahaan ini.”
Dia percaya, pendekatan kolaboratif antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengurangi tekanan di TNGP.
Pembangunan sadar lingkungan
Bupati Kayong Utara Hildi Hamid mengatakan, meskipun kabupaten ini baru mekar 2007, tetapi pembangunan selalu berusaha memperhatikan aspek lingkungan hidup.
“Kami sadar kehidupan masyarakat dari kayu, tani dan nelayan. Saat ini illegal logging tidak ada. Penebangan pohon hanya oleh masyarakat untuk kebutuhan sendiri. Tidak dijual.”
Hildi mengeluarkan kebijakan, konstruksi proyek pemerintahan tak menggunakan kayu agar penebangan bisa ditekan.”Generasi para penebang kayu akan hilang dengan sendirinya. Kini anak-anak mereka tidak ikut menebang.”
Hildi mengatakan, sejak awal memimpin Kayong Utara sudah paham sepertiga wilayah merupakan area penggunaan lain. Agar perizinan tak masuk, tata ruang APL itu dialokasikan untuk kota pemerintahan, kawasan pendidikan dan pariwisata.Batas APL dan TNGP dibuat sawah.
“Agar masyarakat tidak membuka lahan di TNGP. Kalau ada investor masuk, tenggelam begitu saja. Di kabupaten ini ada tiga perusahaan sawit. Itupun keluar sebelum pemekaran.”
Untuk pertambangan, dulu pernah ada satu tambang bauksit tetapi tutup setelah kebijakan pemerintah pusat terkait larangan ekspor bahan baku.
“USAID membantu kami penyusunan kajian lingkungan hidup strategis. Kami bersinergi dengan organisasi non pemerintah. Harapannya bisa bekerjasama dengan pihak lain.”
Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake mengatakan, pemerintah AS mendukung Indonesia menangani perubahan iklim melalui Indonesia Forest and Cilamte Support. Kegiatan IFACS berfokus di Papua, Kalimantan dan Sumatera.
“Ini untuk melindungi keragaman hayati, hutan, program emisi gas rumah kaca dan jamin masyarakat sekitar dapat matapencaharian berkelanjutan.”
Dia mengapresiasi, sinergi multi stakeholder di TNGP. “Bupati sudah kerja keras edukasi masyarakat soal konservasi. Ini penting. Ada inovasi sebagai solusi. Gebrakan memberikan kesehatan dan pendidikan universal untuk lindungi hutan harus diapresiasi.”