“Washington DC Against The Destruction of Bali’s Environment, Tolak Reklamasi Teluk Benoa.” Begitu spanduk penolakan reklamasi Teluk Benoa, Bali, terbentang di Washington DC, Sabtu (11/4/15). Hari itu, warga Indonesia bersama warga Washington aksi damai di depan Reflection Pool, Capitol Hill, Gedung Kongres Amerika.
Merekapun sambil menyanyikan lagu Bali Tolak Reklamasi. “Sayang Bali…tolak reklamasi…”
Made Supriatma, Juru Bicara aksi dalam rilis kepada media mengatakan, aksi ini mendesak Presiden Indonesia, Joko Widodo mencabut Perpres 51/2014. Aturan itu, katanya, keluar menjelang akhir masa jabatan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. “Peraturan ini disinyalir sarat kepentingan bisnis karena memberi jalan menguruk wilayah konservasi Teluk Benoa,” katanya.
Kawasan Teluk Benoa, yang bakal direklamasi sekitar 700 hektar dengan mendatangkan tanah urukan dari berbagai pulau dan daerah sekitar seperti Banyuwangi dan Lombok. “Bisa dibayangkan keuntungan akan dikeduk investor karena proyek ini terletak di wilayah prime spot wisata Bali yang memiliki harga tanah termahal?” Namun, dampak lingkungan mengintai warga sekitar.
“Ada segelintir orang akan mendapat keuntungan sangat besar dari reklamasi, sementara rakyat harus menanggung jika terjadi kerusakan. Ini sangat tidak adil,” kata Ika, peserta aksi.
Dalam aksi ini, mereka juga mendesak para elit politik lokal dan elit pemerintahan di Bali mendengarkan suara rakyat. “Penolakan pengurugan Teluk Benoa tidak hanya oleh masyarakat Bali. Juga skala internasional.” Aksi di Washington, D.C. salah satu dari aksi serupa di berbagai negara.
Daniel Ziv, warga Kanada yang tinggal di Bali juga sutradara film dokumenter ‘Jalanan,’ mengatakan, aksi ini diharapkan bisa mendukung perjuangan rakyat Bali penolak reklamasi Teluk.
Penolakan di dalam negeri terhadap rencana ini terjadi di berbagai daerah, tak hanya Bali, juga Jakarta, Solo, Jogjakarta dan lain-lain. Dukungan penolakan pun datang dari berbagai kalangan, dari masyarakat biasa, pekerja wisata, akademisi, seniman sampai musisi. Di Bali, mereka membentuk Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (FoRBALI). Saking begitu kuat investor menguruk Benoa, berbagai aksi dilakukan, sampai-sampai ada organisasi yang menamakan diri mirip-mirip, ForBALI, yakni, ForBAli’s (Forum Bali Shanty), yang mendukung reklamasi dengan menggunakan kata baru “revitalisasi Teluk Benoa.”
Aksi sambut Jokowi
Pada Rabu (8/4/15), ForBALI menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Bali yang akan menghadiri Kongres PDIP dengan aksi longmarch. Ratusan massa beraksi di Lapangan Puputan Renon seputar Kantor Gubernur Bali.
Sejumlah orang memakai topeng wajah Jokowi dan membawa poster meminta Presiden memastikan membatalkan Perpres era SBY yang mengizinkan reklamasi. “Ini juga saksi kita akan memberikan peringatan untuk diperjuangkan Presiden Jokowi, mencabut Perpres 51 dan menghentikan izin reklamasi. Banyak rela tidak golput hanya berharap pada Jokowi memperbaiki kebijakan,” teriak I Wayan “Gendo” Suardana. Di Bali, PDIP kembali menang 70% setelah sempat kalah dari parpol lain pada Pemilu sebelumnya.
Baliho ForBALI dirusak
Kongres PDIP berlangsung sejak Kamis (9/4/15) di Sanur, Denpasar. ForBALI menyebut sejumlah baliho tolak reklamasi yang dipasang kelompok muda kembali dicabut paksa atau dirusak secara misterius. Terutama di rute perjalanan Bandar udara dan sekitar kongres. Hal serupa terjadi beberapa kali saat SBY datang ke Bali.
ForBALI juga berusaha mendekat dengan mengibarkan bendera tolak reklamasi dengan perahu-perahu tradisional nelayan, di pesisir depan hotel lokasi kongres.
Jika reklamasi berjalan, kata Gendo, tak hanya Teluk Benoa juga mengabaikan suara penolakan warga juga fakta-fakta ancaman ke depan. Dalam studi kelayakan oleh Universitas Udayana, menyebutkan, rencana reklamasi Teluk Benoa tidak layak berdasarkan aspek lingkungan, aspek teknis, sosial budaya dan ekonomi maupun finansial.
Bukan itu saja. Hasil kajian modeling Conservation International, menyatakan, reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar hanya akan membuat wilayah sekitar seperti Sanur Kauh, Suwung Kangin, Pesanggaran, Pemogan, Simpang Dewa Ruci, Bandara Ngurah Rai, Tanjung Benoa tenggelam. Wilayah-wilayah ini akan kekurangan tampungan banjir dari lima daerah aliran sungai (DAS) besar di sekitar itu yaitu, DAS Badung, DAS Mati, DAS Tuban, DAS Sama dan DAS Bualu.
Penolakan dari Banyuwangi
Pemuda asal Banyuwangi juga berorasi minta pemerintah Jawa Timur menolak rencana pengambilan pasir dari pesisir buat reklamasi Teluk Benoa. Penolakan dari Banyuwangi lewat kampanye ini massif di media sosial sampai membuat petisi.
Dalam petisi itu, Walhi Jawa Timur, mendesak Gubernur menolak izin penambangan pasir laut di Banyuwangi, untuk mereklamasi Teluk Benoa. Disebutkan dalam petisi itu, PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) mengincar pasir laut di pantai dan pesisir Muncar, Rogojampi dan Kabat, Banyuwangi.
Kawasan Muncar, Rogojampi dan Kabat, selama ini dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Data BPS 2014, di Muncar, ada 12.714 jiwa sebagai nelayan. Di Rogojampi dan Kabat, sekitar 1.488 warga di sektor perikanan. Jumlah ini belum memperhitungkan tenaga kerja pada 309 unit pengolahan ikan. Di Pelabuhan Muncar, ada 27 industri penepungan ikan, 13 pengalengan ikan, dan 27 pembekuan ikan.
TWBI berencana reklamasi Teluk Benoa dengan menguruk laut seluas 700 hektar. Rencana ditolak berbagai elemen masyarakat karena berpotensi merusak konservasi pantai demi kelestarian keragaman hayati, dan mengganggu basis perekonomian masyarakat berbasis maritim.
Untuk memuluskan usaha pengerukan pasir laut di Banyuwangi, TWBI bertemu Pemerintah Banyuwangi dan survei lokasi. Izin pertambangan pasir laut menunggu persetujuan Gubernur Jatim. Usaha serupa ditolak di Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur NTB, M. Zainul Majdi menyatakan, pengerukan pasir merusak ekosistem lingkungan di wilayah mereka.
“Pengerukan pasir laut di Banyuwangi akan mengancam kelestarian kawasan pantai dan laut di wilayah itu. Ekosistem pantai dan pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, berikut sumberdaya hayati memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat sekitar,” bunyi petisi itu.
Ekologi kawasan pantai dan pesisir yang hancur akan menimbulkan dampak luas seperti biota laut hilang dan ancaman bencana ekologis seperti abrasi serta banjir rob.
