Hutan alam itu pelahan hilang berganti akasia, sengon atau tanaman industri lain. Warga di beberapa desa di Kecamatan Delang, Lamandu, Kalimantan Tengah, seperti Desa Kubung dan Sekombulan, mulai mengeluh sulit mencari ramu-ramuan hutan, sampai hewan buruan. Bahkan, tanaman perkebunan warga terancam hilang berganti tanaman cepat tumbuh HTI karena berada di Kalimantan Barat, dan diklaim ‘milik’ perusahaan. Kini, banjirpun mudah datang.
Apa penyebabnya? Salah satu, operasi PT Wana Hijau Pesaguan, anak usaha Djarum Group di Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan Kalteng. Kisah ini terekam dalam video berdurasi 8,47 menit yang dirilis Save Our Borneo, Selasa (28/4/15), berjudul “Warga Tolak Monokultur HTI PT WHP”.
Nordin Direktur SOB mengatakan, perusahaan berdalih lahan-lahan masyarakat itu berada dalam konsesi mereka di Kalbar. Namun, sejak lama warga tidak mengenal batas administrasi sebagai pemisah. “Ada kala warga asal Kalteng, Kecamatan Delang –Desa Kubung dan Sekombulan berladang dan berkebun di Kalbar atau sebaliknya,” katanya.
Klaim hutan warga ini tak hanya berbuah konflik. Kekhawatiran warga dampak lingkungan, karena kawasan itu cukup curam dan bergunung atau lebih dari 45˚. “Areal HTI WHP merupakan kawasan resapan air hulu sungai, baik mengalir ke Kalteng maupun Kalbar.”
Perubahan fungsi kawasan ini, katanya, bisa mengakibatkan bencana ekologi bagi seluruh masyarakat sekitar, baik Kabupaten Ketapang (Kalbar) dan Kabupaten Lamandau (Kalteng) yang bermukim di sepanjang sungai-sungai berhulu di HTI WHP.
Bukan itu saja. Areal WHP kemungkinan merupakan habitat satwa dilindungi seperti orangutan, burung tingang [rangkong] berbagai jenis primata seperti owa-owa, macan dahan, kucing hutan, siamang, gibon dan lain-lain.
Pembangunan HTI, katanya, bisa mempengaruhi budaya bercocok tanam masyarakat. Hal yang mengkhawatirkan akan terjadi proses pemiskinan di desa sekitar kawasan karena sumber daya hutan hilang seperti tanah (lahan) dan hasil hutan. “Juga menyedihkan karena pembangunan HTI dengan model monokultur mengakibatkan sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat hilang,” ujar dia.
Meskipun berada di Kalbar, tetapi berpengaruh kepada masyarakat, hutan dan lingkungan di Delang. Untuk itu, dia mendesak Pemerintah Lamandau memastikan masyarakat tak mengalami dampak buruk atas pembukaan hutan di sekitar perbatasan ini.
Pemerintah Lamandau, kata Nordin, harus bisa memastikan dan mengambil langkah-langkah serius membela kepentingan warga, lingkungan dari kemungkinan dampak negatif wilayah tetangga.
“Bagaimanapun juga warga Delang khusus dari Kubung dan Sekombulan, resah akibat lahan usaha mereka masuk dalam konsesi WHP, walaupun berada di Kalbar. Kami mengharapkan Pemkab Lamandau mengantisipasi hal-hal yang menjadi keluhan dan keresahan masyarakat, akibat investasi HTI di perbatasan ini.”
