Inilah Para Petinggi Baru Kementerian LHK, Apa Pesan Menteri Siti?

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada Jumat sore (29/5/15) melantik 13 pejabat eselon satu seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden No 77/M/2015, soal pemberhentian dan pengangkatan dari dan jabatan dalam pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagian besar para pejabat iniwajah-wajah lama dari dua kementerian gabungan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hadir dalam pelantikan itu beberapa Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan kabinet lalu seperti Sarwono Kusumaatmadja, MS Kaban, Rahmat Witoelar dan Erna Witoelar. Ada juga Ketua MPR sekaligus Menteri Kehutanan lalu, Zulkifli Hasan serta anggota DPR Komisi IV dan VII.

Siti Nurbaya mengatakan, dengan pelantikan ini, mereka resmi berada dalam satu wadah yaitu KLHK. Dengan struktur baru ini, KLHK terdiri dari 18 eselon I, 86 eselon II, 316 eselon III dan 769 seselon IV.

“Saya rasa enam bulan terakhir masa transisi cukup berat. Terima kasih dukungan senior, pimpinan dan anggota Komisi VII dan IV, kami lalui masa sulit dengan baik,” katanya kala pelantikan di Jakarta.

Dia meminta, dengan format baru ini, jajaran KLHK makin kokoh, kompak dan makin profesional serta disiplin dalam menjalankan tugas-tugas.

Setelah pelantikan ini, dia meminta jajaran petinggi langsung merealisasikan rencana-rencana kerja. “Kita punya cara-cara dan sistem kerja yang harus berkait dengan daerah. Ini tak mudah tapi bukan menakutkan,” ucap Siti.

Hal paling penting lagi,  katanya, saat ini sudah dilakukan modifikasi-modifikasi kerja bersama jajaran masyarakat, masyarakat sipil, dan media. “Apa yang diinginkan publik, ketika ada persoalan maka harus diselesaikan. Bukan pencitraan.”

Kini, katanya, birokrasi KLHK dibimbing oleh tuntutan dan harapan publik. “Saya terima kasih teman-teman di eselon  bisa lakukan itu dengan baik. Saya berharap, nanti eselon-eselon baru harus seperti itu,” katanya.

Dia meminta komitmen bersama para pejabat buat pengabdian dan kerja keras sejalan dengan tingginya harapan dan dinamika masyarakat. “Saya minta komit. Saya gak mau handphone mati,  termasuk weekend tak boleh hape mati. Itu yang paling penting. Komitmen kerja yang interaktif, tak boleh bete kalau dapat sms dari rakyat. Kadang bete juga, tetapi tak boleh bete.”

Dia kembali menekankan, agar para pejabat eselon bekerja dengan lintas komponen dan lakukan policy exercise kepada dua jajaran eselon di bawahnya.  “Jadi kita berangkat bareng-bareng, tak boleh ada ketinggalan satu unsurpun di kementerian ini. Saya kira fungsi birokrasi yaitu administrasi, policy advise, artikulasi kepentingan dan menjaga stabilitas pemerintahan harus betul-betul dibuktikan. Akan kita laksanakan bersama-sama.”

Para pejabat eselon, katanya, dituntut memiliki keterampilan dalam artikulasi kebijakan.  “Banyak masalah kita hadapi, dari tenurial, konflik, penegakan hukum dan lain-lain. Saya kira kita tak punya pilihan lain kecuali betul-betul menjaga sensitivitas kita terhadap apa yang dibutuhkan publik terutama yang kita dengar dari media. Banyak instrumen dari pembangunan berkelanjutan yang dipersoalkan, misal, destruksi udara dan atmosfir juga pengelolaan air, limbah dan lain-lain.”

Wilayah kelola rakyat

Siti mengatakan, KLHK juga mempunyai tantangan besar dalam mewujudkan perhutanan sosial yang menjadi tumpuan harapan masyarakat. Laporan yang masuk ke KLHK atau lewat posko pengaduan dalam tiga bulan sekitar 224 isu, 70-80% soal konflik dan alokasi lahan buat masyarakat. Untuk itu, Siti menekankan khusus kepada Hadi Daryanto, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan “Khusus kepada Pak Hadi Daryanto, titip betul, ini benar-benar hal yang cukup berat dan membutuhkan hasil kongkrit di lapangan hingga kita terhindar dari hanya pencitraan,” katanya.

Dia juga berpesan pada San Afri Awang, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. “Kita punya tantangan besar di kebijakan alokasi lahan menyangkut infrastruktur, ekonomi dan lain-lain. “Saya kira banyak hal yang harus kita jelaskan kepada para environmentalis, mengapa kita membutuhkan alokasi lahan seperti itu.”

Menteri juga menyebut soal dirjen baru, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim yang muatan kerja merangkum beberapa kelembagaan sebelumnya, yakni BP REDD+ dan DNPI. “Ini menegaskan secara efektif seluruh agenda perubahan iklim akan dikelola oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim.”

Menurut dia, direktorat ini akan mencakup soal adaptasi, mitigasi, investarisasi gas rumah kaca, monitoring dan pelaporan, serta verifikasi. Lalu, mobilisasi sumber daya sektoral dan regional, serta pengendalian kebakaran hutan.

Bersamaan dengan itu, guna menjaga independensi dan obyektivitas kelembagaan dalam kerja sama RI-Norwegia atau kerja sama teknik lain, kata Siti, kementerian ini menghadirkan Dewan Pengarah Perubahan Iklim tingkat nasional. “Yang akan dipimpin Sarwono Kusumaatmadja, dengan anggota NGOs, birokrasi senior, kerja sama teknik luar negeri,” ujar dia.

Siti berharap, dengan dirjen baru ini, agenda perubahan iklim Indonesia makin kuat bukan hanya dalam komitmen juga praktik.

Kata mereka

Bustar Maitar dari Greenpeace menanggapi pelantikan petinggi baru KLHK ini. Menurut dia, Menteri Siti berkomitmen melakukan hal-hal yang sudah menjadi komitmen pemerintahan lama.  Seperti soal perubahan iklim, katanya, menteri secara spesifik menyampaikan terkait Norwegia dan kerja sama lain-lain.

Meskipun begitu, Bustar menyimpan kekhawatiran menyangkut koordinasi lintas kementerian. Menurut dia, jangan sampai kerja-kerja lintas kementerian yang dilakukan BP REDD+ dan DNPI sebelum ini menjadi terisolasi di dalam ruang lingkup lingkungan dan kehutanan. “Jadi, kita berharap bisa lintas kementerian. Artinya, kalau kita bicara perubahan iklim tak hanya Kementerian  LHK. Juga ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) harus ter-cover, dan kementerian-kementerian lain. Itu yang kita harap bisa terwujud di jajaran baru ini.”

Mengenai figur-figur pejabat yang duduk, katanya, sebagian besar orang-orang lama. Mereka, katanya mempunyai pengalaman panjang dengan isu yang ditangani. “Jadi berharap, ada implementasi dari rencana sebelumnya.”

Namun Bustar mengingatkan, dengan pejabat ‘muka-muka lama ini’ jangan bekerja dengan gaya lama. “Harus diubah.  Harus lebih terbuka, tak sektoral.”

Dengan penggabungan ini, katanya, orientasi juga harus berubah. Sesuai nomenklatur, lingkungan hidup dan kehutanan hendaknya lingkungan berada di depan. “Yang tadinya orientasi produksi, eksploitasi hutan kini semangatnya bagaimana mengelola berkelanjutan. Bukan lagi semangat eksploitasi, ekstraksi. Itu yang saya pikir harus diubah dengan pengabungan kementerian dan orang-orang baru ini,” ujar dia.

Noer Fauzi Rachman, Direktur Sajogyo Institute untuk Dokumentasi dan Studi Agraria Indonesia juga ikut menyoroti. Menurut Doktor Ilmu Lingkungan, Kebijakan dan Manajemen dari University of California, di Berkeley ini,  ada beberapa hal ditekankan menteri seperti pada Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kedua direktorat itu, katanya,  diminta menyelesaikan konflik dengan pendekatan akses rakyat dengan perluasan pengelolaan hutan. “Saya rasa, memang selama ini hal itu paling lemah. Kita alami masa di mana rakyat bukan malah diperkuat dalam pengelolaan hutan justru dilemahkan dan dikurangi.”

Untuk itu, katanya, ujian saat ini bagaimana pemerintah baru menghadirkan negara dengan cara berbeda. Menteri, kata Oji, begitu biasa disapa,  sudah memberikan penanda-penanda baru soal peningkatan akses rakyat ini. Namun, dia belum yakin karena para pejabat yang duduk orang-orang lama.

“Dirjen ini kan sebenarnya pejabat sebelumnya.  San Afri Awang dan Hadi Daryanto, orang lama. Kalau boleh dibilang,  ini bukan penanda baru. Orangnya bukan penanda baru.”

Bagaimana agar kementerian bisa bekerja efektif? Menurut Oji, dalam mengambil keputusan menteri harus melibatkan berbagai pihak untuk membantu. “Kalau sifat (keputusan) masih sentralistik dan mengambil keputusan elitis tak membuka partisipasi rakyat, maka penanda-penanda baru itu tak akan menjadi wujud atau kenyataan.”

Dia sadar, perlu kerja berat mewujudkan ini. “Kita juga terpanggil untuk mengurusnya. Kalau diurus baik, mungkin akan jadi baik, kalau tidak, akan kembali ke cara lama.”