Sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Pontianak menyayangkan pernyataan Pelaksana Gugus Tugas Satuan Tugas Anti Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Anti Karhutla) Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Suhadi SW yang terlalu dini menyebut tidak ada hot spots di konsesi sawit.
Pernyataan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Kalbar ini dilansir Harian Pontianak Post edisi Sabtu (11/7/2015). Dalam kutipannya, Suhadi menyebut tidak ada titik panas di konsesi sawit. Bahkan, pelaku pembakaran lahan yang menyebabkan kabut asap di Pontianak dilakukan oleh masyarakat.
“Dia kan cuma ngomong, kalau kami lihat di lokasi,” tulis Pontianak Post mengutip pernyataan Suhadi atas tanggapan data 124 hot spots di konsesi sawit yang dirilis oleh Lembaga Titian, Kontak Rakyat Borneo, dan Eye On the Forest (EOF).
Direktur Lembaga Titian, Sulhani mengatakan Satgas Anti Karhutla Kalbar sebaiknya tidak perlu panik dengan memberikan pernyataan bahwa kebakaran tidak terjadi di konsesi sawit. “Data kami bukan bertujuan untuk menggiring opini bahwa Satgas Anti Karhutla Kalbar tidak mengetahui situasi terkini mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat,” katanya di Pontianak, Sabtu (11/7/2015).
Secara prinsip, kata Sulhani, rilis data itu merupakan bentuk peringatan dini kepada para pihak, bahwa titik panas terindikasi dan berpotensi berada di konsesi perkebunan.
“Barangkali saja data ini dapat menggerakkan perusahaan-perusahaan perkebunan melalui kesadaran sendiri dan mandiri dapat mengecek lahan mereka. Begitu pula para kepala daerah, bisa langsung memerintahkan jajaran di bawahnya untuk memantau potensi dan indikasi kebakaran di wilayah konsesi,” ucap Sulhani.
Data yang sudah dirilis itu, sambung Sulhani, adalah referensi untuk membantu upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan tidak untuk mendiskreditkan pihak manapun. Tapi, jika tidak sependapat dengan rilis data kami, maka pihak manapun dapat merilis data lain sebagai pembanding.
“Kita menyayangkan pernyataan Pak Suhadi yang terburu-buru sehingga terkesan membela perusahaan perkebunan, dan sebaliknya menyatakan kebakaran disebabkan masyarakat,” ucap Sulhani.
Sementara Koordinator Badan Pekerja Kontak Rakyat Borneo, M. Lutharif menambahkan, keberadaan Satgas Anti Karhutla di satu lokasi kebakaran tertentu, tidak dapat dijadikan rujukan secara luas untuk mengonfirmasi situasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. “Sedangkan pernyataan kami, jelas melalui data satelit (modis) seluruh Kalimantan Barat,” katanya.
Lutharif mengatakan, seandainya Satgas Anti Karhutla yakin dengan informasi yang dikantongi, pihaknya berharap data yang diterbitkan bisa disandingkan. Ini dapat dijadikan informasi yang solid guna melakukan langkah-langkah terbaik dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang sedang terjadi di seluruh Kalimantan Barat.
Lembaga Titian, Kontak Rakyat Borneo, dan EOF Borneo, jelas Lutharif, siap mempresentasikan data itu dan mendiskusikannya bersama Satgas Anti Karhutla Kalbar. Apabila satgas sependapat, pihaknya siap melakukan pengecekan bersama (joint ground check) di lokasi-lokasi berdasarkan data yang dirilis.
Ketiga lembaga ini bahkan merilis data terbaru hasil pantauan Satelit Nasa Frims Eosdis per 1 – 9 Juli 2015. Perkembangan kebakaran hutan dan lahan berpotensi dan terindikasi berada pada beberapa perusahaan pemegang konsesi. Bahkan, sebaran hot spots di Kalimantan Barat yang masuk dalam konsesi sawit mencapai 50 pemegang konsesi di sembilan kabupaten.
Riciannya adalah Kubu Raya (12 konsesi), Ketapang (10 konsesi), Sambas (8 konsesi), Bengkayang (5 konsesi), Kapuas hulu (4 konsesi), Melawi (4 konsesi), Sanggau (3 konsesi), Sintang (2 konsesi), dan Kayong Utara (2 konsesi).
