Indonesia sudah memasuki fase El-Nino moderat hingga curah hujan makin berkurang di beberapa wilayah. Bahkan, beberapa daerah sudah mengalami kekeringan ekstrim.
Para menteri yang mengurusi lingkungan di ASEAN bertemu di Jakarta, membahas masalah kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran asap lintas batas negara termasuk mengantisipasi dampak El-Nino. Dalam pertemuan itu disepakati target ASEAN bebas asap pada 2020.
Dalam pertemuan Seventeenth Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution, Selasa (28/7/15) di Jakarta ini hadir Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Indonesia), HE Pehin Dato Haji Suyoi Osman (Brunei Darussalam), General Dapong Ratanasuwan (Thailang), Datuk Seri G. Palanivel (Malaysia), dan Vivian Balakrishnan (Singapura).
Dikutip dari RRI.go.id, menyebutkan, dalam pertemuan itu, negara-negara anggota Ministerial Steering Committee (MSC) berkomitmen memberikan telaah strategis dari program-program sub-regional MSC. Ia meliputi peningkatan manajemen pengendalian asap melalui peringatan dini/pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, penyempurnaan sistem peringkat bahaya kebakaran, operasionalisasi level peringatan dini kebakaran. Juga, membuat poin pemicu langkah tanggap darurat pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan memasukkan mereka dalam SOP untuk monitoring, penilaian dan kerjasama tanggap darurat, serta memenuhi kebutuhan pelatihan negara anggota ASEAN di bawah the regional haze training network.
Menteri-menteri ini juga mengantisipasi prakiraan cuaca dari ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) pada Juni–Oktober 2015, dengan kemungkinan penguatan El-Nino moderat yang berisiko musim kering dan hangat lebih lama. Kondisi ini bisa menyebabkan peningkatan hotspot kebakaran lahan dan hutan yang memicu kabut asap lintas batas di wilayah ASEAN.
Para menteri sepakat, tetap waspada dan meningkatkan upaya mereka meminimalkan kabut asap lintas batas dari kebakaran lahan dan hutan.
Mereka juga sepakat menyusun dan mengembangkan roadmap kerjasama ASEAN menuju transboundary haze pollution control (bebas asap ASEAN pada 2020). Thailand menawarkan diri menyusun roadmap dan disepakati negara-negara ini. Untuk mewujudkan bebas asap juga disepakati upaya berbagi pengalaman dan pelajaran antara negara ASEAN dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan transfer teknologi.
“Itu pertemuan sebagai bagian komitmen sub regional Asean bagian selatan. Terutama mengantisipasi El-Nino panjang. Apa yang harus dilakukan masing-masing negara berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution,” kata Nur Masripatin, Dirjen Perubahan Iklim KLHK di Jakarta, Rabu (29/7/15).
Dia mengatakan, masing-masing negara punya tanggungjawab dalam penanggulangan asap bersama-sama.”Masing-masing negara melaporkan apa saja yang sudah dilakukan mereka dalam mencegah asap lintas batas.”
Indonesia, katanya, tahun 2015, berhasil menurunkan titik api yang diapresiasi Singapura dan Malaysia. Dalam pertemuan itu Indonesia disiapkan menjadi pusat koordinasi untuk mengatasi asap lintas batas ASEAN.
“Kemudian juga sepakat membangun ASEAN Coordinating Centre. Itu berproses juga. Kita mendiskusikan. Meeting kemarin baik di level dirjen maupun menteri, lumayan bagus. Mereka juga menyadari tantangan terbesar pada kita. Kita punya gambut begitu banyak dan rentan. Karena itu harus dilakukan sesuatu agar kebakaran bisa ditekan,” katanya.
Pertemuan itu juga sepakat tiap negara akan meningkatkan sistem pemantauan titik api. Namun, ada hal belum disepakati, yakni sharing data konsesi dan penggunaan lahan. “Negara yang belum sepakat Malaysia dan Indonesia. Ini terkait UU di kedua negara.”
Meskipun begitu, katanya, pemerintah Indonesia tetap serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengakibatkan asap lintas negara.”Maka KLHK kan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk menggunakan dana BNPB untuk membangun sekat kanal. Itu upaya kita mencegah kebakaran hutan. Nanti jangka panjang menyangkut restorasi segala macam.”
Fase El-Nino moderat, kekeringan melanda
BNPB mengingatkan, Indonesia sudah memasuki fase El-Nino moderat. “Efeknya kita rasakan kini, intensitas dan frekuensi curah hujan makin berkurang, terutama di selatan khatulistiwa,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB di Jakarta.
Penduduk di tenggara Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, serta bagian Barat Daya Maluku, mengalami efek paling nyata.
“Cirebon dan Majalengka di Jawa Barat, Madiun, Lamongan, Gresik, Malang, Pasuruan dan Bondowoso di Jawa Timur, Buleleng dan Bangli di Bali, Pulau Lombok, Sumbawa Besar, Bima di NTB serta Pulau Sumba dan Pulau Timor di NTT, tidak ada hujan lebih dari dua bulan. Kekeringan ekstrim sudah terjadi,” kata Sutopo.
Selain kekeringan, katanya, El-Nino moderat menyebabkan mudah kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data hotspot 2006-2014, pola hotspot di Sumatera dominan terjadi selama lima bulan, sedangkan Kalimantan empat bulan. Puncak hotspot di Sumatera pada Agustus-Oktober, dan Kalimantan September-Oktober. “Dengan El-Nino moderate ancaman karhutla berpotensi hingga Desember 2015.”
BNPB, menangani 10 wilayah karhutla. Mulai Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Kaltara. “Terparah setiap tahun Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Kalsel.”
Riau, misal, daerah yang tahun lalu menjadi perhatian khusus Presiden karena kualitas udara kategori berbahaya, berdasarkan pantauan Satelit Modis (Terra-Aqua) pada 28 Juli pukul 07.00 terdapat 48 hotspot (titik panas), terdiri dari Bengkalis (9), Dumai (8), Meranti (1), Pelalawan (4), Kampar (4), Rohil (1), Rohul (2), Kuansing (3), Inhil (9), Inhu (4). Asap mengepung Pekanbaru. Jarak pandang 1,5 kilometer dan kualitas udara tidak sehat.
Data Global Forest Watch untuk titik api di Riau selama Juli 2015 total 317 titik, terbanyak di Bengkalis (77), Dumai (56), Rohil (51), Pelalawan (51), Inhu (19), Inhil (19), Kampar (17), Siak (14), Rohul (8) dan Kuansing (5 ). Data ini juga merekam titik api di konsesi perusahaan. Di perusahaan bubur kertas terbanyak PT Sumatera Riang Lestari (24), PT Arara Abadi (12) dan RAPP (12).
Di perkebunan sawit, tercatat PT Sarpindograha Sawit Tani (19). Konsesi perusahaan kayu milik PT Hutani Sola Lestari (7).
Global Forest Watch mengkalkulasi 22% titik api di lahan perusahaan bubur kertas, 24% perkebunan sawit, 2% perusahaan kayu, serta 52% titik api di luar konsesi perusahaan. Titik api terdeteksi di lahan gambut 68%, area dilindungi 15%, dan area moratorium 57%.
Di Kalimantan, selama seminggu terakhir terdapat 62 titik api tertinggi di Kabupaten Berau (14). Persentase titik api di konsesi perusahaan bubur kertas 12%, perkebunan sawit 18%, perusahaan kayu 32%, dan luar konsesi 38%. Selama Juli 2015, 231 titik api di Kalimantan.
BNPB menyediakan dana Rp385 miliar untuk mengatasi karhutla hingga September 2015. “Kalau setelah September masih ada kebakaran, kita akan menambah anggaran dari dana siap pakai BNPB,” kata Sutopo. Selain BNPB juga menyiapkan 10 helikopter water bombing dan tiga pesawat untuk operasi hujan buatan (teknologi modifikasi cuaca).
Menurut Nur, prediksi BMKG, setidaknya El-Nino akan terjadi sampai November. ASEAN Monitoring untuk hidrologi berbasis di Singapura bahkan memprediksi sampai awal Januari 2016.
“Langkah kita meningkatkan sinergi antarlembaga di Jakarta dan daerah, swasta dan masyarakat. Juga bagaimana bekerjasama dengan BNPB dan BPPT,” katanya.
Dia mengatakan, sesuai Instruksi Presiden, dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, pencegahan harus diutamakan. Jadi, data BMKG dan LAPAN terus diperbaharui.
“Dengan data kita bisa mengetahui bagaimana potensi kebakaran hutan dan lahan enam hari ke depan. Kami juga memantau formasi titik api di beberapa provinsi seperti Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar dan Kalteng, tiap waktu.”
Dari sana, katanya, KLHK berkomunikasi terus bersama berbagai pihak. BNPB menyiapsiagakan water bombing di daerah rawan. Juga kerjasama dengan Polri, TNI dan swasta.
“Koordinasi terus hingga bisa mengetahui apa yang harus dijalankan baik darat maupun udara. Jadi jangka pendek, koordinasi sudah bagus. Ada pusat, provinsi, kabupaten, dan lembaga lain. Tapi kita butuh solusi jangka panjang. Ini bisa diatasi jika semua pihak punya keinginan kuat mengatasi permasalahan.”
