Hasil muktamar PP Muhammadiyah, Jumat (7/8/15), melahirkan 13 rekomendasi, antara lain soal bencana alam dan perubahan iklim. Rekomendasi ini lahir dari keprihatinan terhadap bencana dengan intensitas makin tinggi.
“Sebenarnya, keprihatinan Muhammadiyah terhadap kerusakan lingkungan dan bencana sudah lama. Secara kelembagaan dan ekplisit baru pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang,” kata Gatot Supangkat, Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah saat dihubungi Mongabay, akhir pekan lalu.
Permasalahan lingkungan dan bencana alam ditegaskan pada muktamar ke-46 di Yogyakarta. Setelah itu, muktamar ke-47 di Makassar, ditegaskan menjadi rekomendasi.
Ada 13 rekomendasi hasil muktamar. Point bencana dan perubahan iklim pada poin tujuh dan 11. Poin ketujuh soal tanggap dan tangguh menghadapi bencana berisi soal menerbitkan buku Teologi Bencana dan memiliki Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) serta relawan kemanusiaan piawai.
Poin ke-11, soal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Antara lain, tertulis, Muhammadiyah mendorong aksi nyata bersama-sama dan berkelanjutan mengurangi dampak pemanasan global. Caranya, melalui usaha-usaha penghijauan hutan, mengubah gaya hidup boros energi, membersihkan polusi, membangun infrastruktur fisik ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kertas dengan penghematan, daur ulang.
Kemudian meminimalkan penggunaan kertas melalui budaya paperless dengan pemanfaaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunan email dan media sosial untuk komunikasi antar manusia. Juga, pengembangan e-book, e-news papers, e-magazine dan website untuk referensi ilmiah dan pengetahuan mutakhir.
“Ada dua macam bencana, yaitu bencana alam dan buatan manusia. Keduanya harus dikelola sedemikian rupa agar dampak diminimalisir.”
Gatot mengatakan, Muhammadiyah akan melakukan langkah-langkah pengelolaan strategis pada akar masalah. “Akar masalah cara pikir manusia yang terwujud dalam perilaku.Strategi utama melalui pendidikan baik formal maupun non-formal.”
Dengan pendidikan, diperoleh pemahaman terhadap reduksi, adaptasi dan mitigasi bencana maupun perubahan iklim. Selain itu, Muhammadiyah juga akan me-review produk-produk konstitusi yang tidak berpihak rakyat dan kelestarian lingkungan. Hal ini dikenal dengan istilah Jihad Konstitusi. “Muhammadiyah juga aksi-aksi praktis menunjang strategi utama membentuk penyadaran tidak langsung,” katanya.
Lembaga ini juga bekerjasama dengan berbagai pihak baik swasta, pemerintah maupun LSM. Menurut dia, masalah lingkungan itu universal. “Jadi kerjasama harus dengan siapa saja, lintas agama, lintas etnis, lintas negara dan lain-lain.”
Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Rahmawati Husein mengatakan, akan mengembangkan pemulihan bencana dikaitkan dengan mitigasi. “Jadi pengembangan sustainable livelihood program untuk pengurangan risiko dan kerentanan masyarakat terdampak maupun masyarakat rentan lain.”
Dalam penanganan bencana, katanya, perlu penguatan kapasitas masyarakat di daerah. Prosedur penanganan, seharusnya bisa diketahui masyarakat hingga penanganan lebih efektif.
Rahmawati juga menyoroti BNPB. Lembaga ini, baru ada di 177 kabupaten dari 500 lebih kabupaten seluruh Indonesia. “Itu masih kurang. Masih banyak kabupaten yang rentan bencana tapi tak ada BNPB.”
| 13 rekomendasi Muhammadiyah
1. Membangun Masyarakat Ilmu Muhammadiyah mengajak perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah, untuk menjadi Center of Excellence (pusat inovasi unggulan) berbasis sustainability dan center of technopreneurshop dalam bentuk universitas riset. 2. Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Muhammadiyah mengajak umat Islam, khususnya warga Persyarikatan, untuk bersikap kritis dengan berusaha membendung perkembangan kelompok takfiri melalui pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta interkasi sosial yang santun. 3. Peningkatan Daya Saing Umat Islam Muhammadiyah menganjurkan agar umat Islam Indonesia berperan lebih aktif di tingkat internasional dan berkompetisi dengan umat Islam lain. 4. Penyatuan Kalender Islam Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender hijriyah yang berlaku secara internasional, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender transaksi. Penyatuan kalender Islam tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Melayani dan Memberdayakan Kelompok Difabel dan Kelompok Rentan Lainnya Muhammadiyah diperlukan komitmen dan kepedulian masyarakat dan Pemerintah untuk memperhatikan, memihak, melayani, dan melindungi kaum difabel sehingga mereka mendapatkan hak azasinya sebagai insan Tuhan. Jaminan konstitusional dan pemenuhannya secara bersunguh-sungguh sangat bermakna bagi kaum difabel terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, hukum, dan sosial. 6. Pengendalian Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Muhammadiyah menyerukan kepada pemerintah dan segenap elemen masyarakat untuk melakukan tindakan tegas dan menyatakan perang terhadap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Aspek lainnya adalah upaya pendidikan dan rehabilitasi yang diupayakan oleh negara dan pemangku kepentingan terkait. Muhammadaiyah akan menggalang kerjasama dan sinergi dengan seluruh potensi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, keagamaan maupun organisasi profesi untuk memberi perhatian dan berperan aktif dalam menanggulangi darurat zat adiktif (rokok, alkohol dan narkotika) di negara ini. 7. Tanggap dan Tangguh Menghadapi Bencana Muhammadiyah telah menerbitkan buku Teologi Bencana serta memiliki Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan relawan kemanusiaan yang piawai. 8. Memaksimalkan Bonus Demografi Dalam dua dasa warsa ke depan Indonesia mendapatkan anugerah kependudukan atau bonus demografi dimana mayoritas penduduk terdiri atas kelompok usia produktif. Untuk memaksimalkan hal tersebut, Muhammadiyah mendorong Pemerintah dan seluruh kekuatan bangsa lebih bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dan akhlak bangsa, terutama generasi muda, melalui pendidikan, pelatihan, memberantas penyalahgunaan narkoba, menindak tegas pelaku kriminal, membangun sarana sosial, dan lingkungan yang sehat. 9. Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi Muhammadiyah mendorong gerakan melawan korupsi terus diduplikasi secara massif dengan melibatkan semua elemen masyarakat sipil. Di tingkat internal Muhammadiyah bisa mendorong seluruh amal usaha Muhammadiyah untuk menerapkan good corporate governance dan melahirkan fatwa tarjih baru tentang haram memilih pemimpin yang korupsi. 10. Jihad Konstitusi Muhammadiyah menjadikan Jihad Konstitusi sebagai bagian tidak terpisahkan dari dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajuan untuk penyelamatan Indonesia dan masa depan generasi bangsa. 11. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Muhammadiyah mendorong aksi nyata secara bersama-sama dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak pemanasan global melalui usaha-usaha penghijauan hutan, mengubah gaya hidup yang boros energi, membersihkan polusi, membangun infrastruktur fisik yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kertas dengan penghematan, daur ulang, dan meminimalkan penggunaan kertas melalui budaya paperless dengan pemanfaaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunan email dan media sosial untuk komunikasi antar manusia, pengembangan e-book, e-news papers, e-magazine dan website untuk referensi ilmiah dan pengetahuan mutakhir. 12. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Muhammadiyah mendorong umat Islam menguasai teknologi informasi. Kemampuan menguasai teknologi akan bermanfaat untuk sarana dakwah dan penyebarluasan faham dan gagasan yang utama. Jejaring antar manusia dapat dikembangkan menjadi jejaring ideologi, advokasi dan kerja sama yang membuana. Perlu dikembangkan etika virtual yang menjujung tinggi kesopanan, penghargaan terhadap sesama, dan akhlak mulia sehingga relasi media sosial tidak liar dan tetap berada dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. 13. Human Trafficking dan Perlindungan Buruh Migran Muhammadiyah memandang perlu dilakukan advokasi secara serius terhadap para pekerja Indonesia di luar negeri dan memberikan wacana yang benar mengenai kesamaan derajat manusia. Muhammadiyah mengecam praktik perbudakan apapun bentuknya seperti yang terjadi pada korban human trafficking dan eksploitasi terhadap tenaga kerja serta menuntut pemerintah menindak tegas pelaku perdagangan dan eksplotasi manusia. |
