, , ,

Proyek Biofuel Lestari Kalteng Mulai Awal 2016

Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Kalimantan Tengah, untuk membangun lahan kritis, bekas tambang dan lahan terdegradasi buat pengembangan proyek biofuel lestari dimulai awal 2016.  Tanaman yang ditanam seperti kemiri sunan dan kaliandra tetapi masih dikaji lagi menyesuaikan kondisi lahan.

“Kita sedang menyiapkan sekretariat koordinasi antara pusat dan provinsi. KESDM sebagai vocal point. Karena terkait lahan perlu koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian,” kata anggota Satuan Tugas Percepatan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (P2EBT) KESDM Jimmy Wilopo di Jakarta, pekan lalu.

KESDM juga sedang menyiapkan sekretariat dan tim kerja di kabupaten demi kelancaran proyek ini. Pemprov Kalteng sudah menyiapkan gedung.

Kalau Pemkab Katingan dan Pulang Pisau sedang merancang draf SK bupati pembentukan tim kerja kabupaten. Mereka menargetkan akhir Agustus selesai dan ditangani bupati,” katanya.

Lahan sudah disiapkan, sekitar 63.000 hektar. Di Katingan 43.000 hektar dan Pulang Pisau 20.000 hektar. Dengan dominan fungsi kawasan itu lahan terdegradasi di hutan produksi dan hutan produksi konversi.

“Prosesnya, pemkab mengajukan lahan, kita nilai. Yang masuk kawasan hutan dikeluarkan, begitu dengan gambut kedalaman lebih tiga meter. Inilah yang sudah dinilai, keluar angka 63.000 hektar. Awalnya 120.000 hektar.”

Penilaian ini, katanya, untuk mengetahui apakah kawasan itu ada desa atau konsesi. Salah satu menggunakan data peta baseline kadastral yang dikerjakan BP REDD+.

“Lokasi penanaman ada yang konsesi, ada juga tidak. Di Katingan satu klaster HTI berdasarkan informasi pemda sudah lama sekali tidak dimanfaatkan. Dibiarkan. Ini akan dibicarakan juga dengan pemilik konsesi.”

Untuk sosialisasi, dilakukan berjenjang. Mulai provinsi, kabupaten, kecamatan sampai seluruh desa sasaran. Targetnya,  Desember ini persiapan selesai.

“Masyarakat di sekitar kawasan akan dilibatkan. Konsepnya public people private partnership. Kalau hanya public private partnership, itu banyak program di Indonesia tak berjalan. Karena nanti masyarakat tidak menerima, demonstrasi sampai ada konflik sosial dan segala macam,” katanya.

Hal-hal itu, kata Jimmy akan antisipasi dalam safeguard hingga secara sosial, ekonomi, dan lingkungan terjaga.

Masyarakat dilibatkan agar ada rasa memiliki, misal dalam bentuk koperasi. “Mengingat lahan cukup luas. Masyarakat diajak bergabung dengan mekanisme disepakati bersama. Masyarakat tanam pohon hasilkan biofuel, di sela-sela bisa tumpang sari dan lain-lain.”

Artikel yang diterbitkan oleh
, , ,