Menanggapi kebakaran hutan dan lahan yang makin parah, pemerintah rapat koordinasi tertutup lintas kementerian dan lembaga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Jakarta, Sabtu (5/9/15). Rapat ini menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo, Jumat (4/9/15), yang memberikan poin-poin arahan kepada pemerintah dari pusat hingga daerah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, memimpin rapat. Usai pertemuan dia menyampaikan, pertemuan ini guna membahas langkah strategis menghadapi bencana tahunan agar bisa teratasi. Merekapun membentuk tim atau satgas darurat asap.
Sudirman mengatakan, rapat koordinasi ini, katanya, untuk membentuk tim terpadu yang dikomando KLHK, berisi kementerian dan lembaga terkait, melibatkan TNI, Polri, dan kepala daerah. “Konsen Presiden sangat jelas, ini harus diatasi. Kami bersama panglima TNI, Polri, BNPB, tim KLHK diundang menentukan arahan,” katanya.
Kebakaran hutan dan lahan, katanya, menyebabkan gangguan di berbagai daerah, terparah dialami Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Presiden juga meminta mencari solusi dari bencana berulang ini. “Ini PR bersama. Tentu jangka pendek bagaimana mengatasi, supaya masalah tidak terulang.”
Sudirman mengatakan, Presiden meminta posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan seperti di Riau, bisa direplikasi di daerah lain. Posko akan dibuka di Jambi, Sumsel, Kalbar, juga Kalteng.
“Menteri LHK (Siti Nurbaya) sedang ke Oslo. Karena ada kejadian ini, dia pulang lebih awal. Saya diinstruksikan Presiden memimpin rapat ini.”
Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, masing-masing kementerian, lembaga dan kepala daerah memaparkan kondisi terkini terkait kebakaran hutan dan lahan. Asap pekat, katanya, mulai menganggu perekonomian, kesehatan dan lain-lain. “Kami sepakat membentuk satgas operasi darurat asap.”
Sejak awal Januari, para pimpinan daerah telah berupaya pencegahan dini (early warning system) dengan membangun posko. KLHK telah bersinergi dengan lima provinsi dan laporan menunjukkan hasil nyata. Walaupun ada hambatan terjadi.
Rakor menyepakati, gubernur menjadi penanggung jawab di daerah, BPBD supaya satu gerakan dengan BNPB hingga tak ada lagi masalah teknis pendanaan.
“Kami sepakat semua gubernur jadi penanggung jawab daerah penentu untuk operasi ini. Di pusat, KLHK jadi koordinator, didukung panglima TNI dan Kapolri.”
Untuk penguatan satgas, nanti KLHK akan mengeluarkan SK operasi darurat asap nasional ditandatangani menteri.
“Kami segera rapat teknis menentukan langkah operasional. Prioritas melalui teknologi seperti modifikasi cuaca. Akan mengefektifkan pemadaman melalui darat melalui tim Manggala Agni dan TNI dan Polri fokus kabupaten-kabupaten rawan.”
Pada kabupaten prioritas di lima provinsi itu juga akan operasi pemadaman lewat udara (water bombing).
“Kita sepakat tak ada lagi hambatan khusus untuk pesawat-pesawat yang akan operasional. Kementerian Perhubungan bilang perizinan oke. Posko sudah dibentuk di provinsi, kabupaten juga ada.”
Posko 24 jam penuh dan terkoneksi dengan KLHK. Ada pusat media di tiap posko. Pemantauan terus menerus hingga jika terdapat titik api, tim bisa langsung bergerak menuju lokasi dan segera memadamkan.
“Yang penting jangan menunggu datang api, ke depan sejak musim hujan sudah operasi-operasi ini. Supaya kebakaran hutan dan lahan tak terulang lagi,” katanya.
Sampai saat ini pesawat berizin Kemenhub ada 20. KLHK ada air tractor buat membantu water bombing.
Dengan satgas nasional dan sistem terpadu dengan komando gubernur di wilayah ini, diharapkan kebakaran tak akan terulang.
Tri Budiarto, Deputi Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan, akan melangkah masuk jika gubernur menyatakan status darurat asap. Soal penambahan pesawat, tergantung kebutuhan. Saat ini, ada 13 helikopter, dua air tractor, dan tiga Cassa 212.
“Rp385 miliar dana siap dipakai sampai Oktober. Kalau gak habis ya dibalikin, kalau kurang kita minta lagi. Lebih fleksibel. Dana ini hanya ada di kami,” katanya.
Langkah yang harus dilakukan menurutnya adalah penegakan hukum, pelayanan kesehatan, juga pemadaman baik melalui udara maupun darat. Semua harus dilakukan secara paralel dan integratif dalam satu paket.
“Kebakaran tak harus disebut bencana. Di nasional ada satgasnas. Tapi kekuatan tetap berada di daerah. Dia dikuatkan.
Kami komandonya, bukan saya yang nyariin daerah. Harapannya setelah ini selesai, daerah akan kuat,” tutupnya
“Dari awal sudah dibantu BNPB dengan satu pesawat Cassa 212 untuk teknis modifikasi cuaca dan dua helikopter water bombing.”
Dia mengatakan, ada pendekatan baru membagi habis tanggung jawab bersama camat dan kades dalam menjaga lahan. “Pagi ini udah zero hotspot. Akan kita terapkan di empat kabupaten lain. Sekarang keadaan jauh lebih baik dari tahun lalu.”
Plt Gubernur Jambi Irman meminta, perpanjangan operasional dua helikopter BNPB di Jambi. “Satu unit air tractor KLHK sudah dikirim, tapi tak bisa mendarat. Tertahan di Pekanbaru. Posko Jambi di Bandara Sultan Toha. Ia juga siap siaga 24 jam.”
Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman juga bicara. Dia mengatakan, di Riau kabut asap mengganggu penerbangan. Titik api menyebar dari Palalawan, Kampar, Indragiri Hulu, sampai Indragiri Hilir.
Posko di Riau, ada sejak 2014, di Lanud Roesmin Nurjadin. “Koordinasi kami setiap hari dengan BMKG dan ambil informasi dari Karhutla Monitoring System yang kita punya atas bantuan BP-REDD.” Posko Pemprov Riau jauh lebih maju dibandingkan daerah lain tetapi kebakaran dan asap tetap parah.
| Perintah Presiden Joko Widodo mengatasi bencana kabut asap di Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat:
*Meminta kepekaan gubernur, bupati dan walikota di daerah bencana asap untuk tetap berada di tengah masyarakat dan melaksanakan kegiatan mendesak memadamkan sumber api. *Pemerintah pusat, daerah bersama TNI, Polri dan masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan memadamkan api secepatnya dan menjaga keselamatan dan kesehatan warga *Setelah masa darurat kabut asap reda, saya perintahkan sesegera mungkin membuat terobosan solusi permanen untuk mengatasi bencana asap agar tidak terjadi lagi. *Kepada pihak yang terbiasa melakukan land clearing dengan melakukan pembakaran, bila ditemukan pelanggaran hukum harus ditindak tegas. Saat ini, jumlah pesawat yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman terdiri atas Riau (satu pesawat, tiga helikopter), Sumatera Selatan (satu pesawat, dua helikopter), Kalimantan Barat (satu pesawat, satu helikopter dan satu Camov), Kalimantan Tengah (dua helikopter dan satu unit MI-171), Kalikantan Selatan (satu unit Camov), Jambi (dua unit MI-8 dan Superpuma). *Kementerian dan lembaga terkait, juga diperintahkan berkonsentrasi dan mengerahkan program kerja pemerintah ke provinsi terdampak. Beberapa program pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi daerah bencana asap. Sumber: Akun resmi Facebook Presiden Joko Widodo |
