Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah mengusut dari 39 lahan/hutan terbakar, 24 berada di konsesi perusahaan. Data ini belum termasuk proses hukum oleh Mabes Polri. Dalam waktu, tiga atau empat hari ini, setidaknya, empat perusahaan di Sumatera, bakal menerima sanksi pembekuan bahkan pencabutan izin.
Sejak Agustus hingga kini, kebakaran hutan dan lahan meluas dan menyebabkan kabut asap parah hingga puluhan bahkan ratusan ribu warga menderita sakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Pemadaman sudah dilakukan tetapi tampaknya belum maksimal, hingga lahan terbakar belum padam, sudah muncul kebakaran-kebakaran di tempat baru. Dari pantauan satelit, tampak titik api banyak berada di wilayah (konsesi) perusahaan.
Menyikapi ini, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut B Panjaitan, rapat gabungan bersama Menteri LHK, Siti Nurbaya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Badrodin Haiti, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, LAPAN, dan BMKG. Hadir pula gubernur atau perwakilan enam provinsi yang mengalami kebakaran dan asap parah di Manggala Wanabkati, Jakarta, Selasa (15/9/15). Ada Alex Noerdin, Gubernur Sumsel. Penjabat Gubernur Jambi, Irman dan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.
Luhut mengatakan, kebakaran sudah kritis. Kebakaran di Kalimantan dan Sumatera, jelas banyak terjadi di lahan-lahan perusahaan, termasuk di wilayah gambut. “Saya minta tindak tegas. Minta pemerintah daerah tegas. Hampir semua citra satelit tunjukkan kebakaran ada di perkebunan.” “Jadi tak perlu panjang lebar lagi, dilaksanakan. Riau, Jambi, yang banyak terlibat di sini akan sama-sama ambil tindakan,” katanya.
Rapat gabungan kali ini, kata Luhut, hanya mengeksekusi hasil penyelidikan yang sudah dilakukan. “Ini perintah atasan, kita harus tindak tegas.”
Sekali lagi, Luhut meminta jangan ada yang ragu-ragu dalam menindak (eksekusi) pemilik-pemilik perkebunan dengan lahan terbakar. “Karena ini sudah soal harga diri negara. Saya berharap kepala daerah tak main-main karena sudah ada data ini. Data citra satelit ini tak bisa dibohongi.” Dia juga meminta Kapolri bersama jajaran Polda menindak tegas perusahaan pembakar sesuai ketentuan.
Menurut dia, jika pemerintah Indonesia tak tegas, bisa dipermainkan. “Jadi sekarang tak ada yang bermain-main soal ini. Kalau ini tak bisa diselesaikan, tak bisa selesaikan yang lain.”
Siti Nurbaya memaparkan soal pemadaman api sampai penegakan hukum. Hasil pantauan titik api, dengan satelit NOAA dan Terra, pada 2 Januari-14 September 2015, sudah 13.469 titik , atau 69% dibanding tahun lalu. Ada eskalasi pada Juli 41-48%, Agustus 52-58%, dan September 61-69% dibandingan tahun lalu.
“Operasi darat dimonitor, dilakukan di Manggala Agni bersama Polri dan TNI. Kami detasering, Manggala Agni dari Sumut ke Riau, bersama peralatan. Operasi darat TNI. Operasi udara, BNPB.”
Saat ini, sudah ada 17 helikopter buat water bombing, empat water bombing dengan air tractor. Empar pesawat teknis modifasi cuaca. “Jadi 22 beroperasi. Satu lagi akan datang 16 September dan dua 20 September, peralatan cukup banyak,” ucap Siti.
Untuk penegakan hukum, PPNS ada bersama polri, maupun operasi Polri sendiri. KLHK bersama tim gabungan, katanya, mengklarifikasi area rusak, lalu verfikasi wilayah dan klafisikasi sanksi. “Sedang disiapkan berita acara sanksi. Dalam minggu ini sudah ada dieksekusi tiga atau empat perusahaan untuk pembekuan atau pencabutan izin. Yang pasti di Riau dan Sumsel,” katanya, tak menyebut empat perusahaan itu.
Dari KLHK—yang mungkin juga obyek lahan serupa ditangani Polri–, terbakar terdata, Kalbar (1), Riau (10), Jambi (2), Kalteng (7), dan Sumsel (4), terdiri dari sawit (9), akasia (3) karet (2), dan semak-semak (10) (lihat lampiran). Dari 24 obyek itu, yang terindetifikasi perusahaan ada 14.
Data tambahan terbaru, ada 15 lahan, teridentifikasi 10 perusahaan jelas-jelas sedang terbakar. Inisial perusahaan-perusahaan itu, yakni, PT SBN, PT MSA, PT RHM, PT TPJ, PT BPU, PT PKR, PT PIC, PT GAL, PT PSM, dan PT BMH. “Semua di Sumsel.” Kalau dilihat dari perusahaan-perusaaan ini, antara lain PT RHM, PT TPJ dan PT BMH, pemasok APP (Sinar Mas Group).
Setelah temuan data itu, lalu pembuatan berita acara (BA) yang dilanjutkan keluar keputusan. “Kalau izin dari kepala daerah atau SK bupati, bupati harus cabut izin. Kalau bupati tak mau laksanakan, kita pakai instrumen lain.” Dalam UU Lingkungan Hidup, mengisyaratkan, kala kepala daerah tak mengambil tindakan, bisa dilakukan oleh kementerian.
Tak hanya itu. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, juga akan mengambil kembali lahan-lahan di-HGU terbakar kepada negara. Untuk lahan yang ditinggal atau yang kembali kepada negara, kata Siti, akan ada pengawasan dengan memindahkan petugas-petugas seperti dari taman nasional atau UPT ke lokasi yang diperlukan.
“Pengawasan di lapangan dilakukan, terutama konsesi kehutanan. Karena setelah ditinggal dan kembali ke negara harus observasi juga.”
Mengenai opsi pengelolaan lahan akan dibicarakan nanti terpenting diambil negara dulu. “Akan dilihat kembali. Banyak opsi. Yang penting ambil aja dulu. Saya kira pilihan-pilihan manajemen keliatan, tergantung situasi lokal. Yang penting diambil dulu. Dijaga.”
Selain itu, katanya, akan ada pengendalian izin baru dengan mempertajam larangan beroperasi di lahan gambut. “Bahkan, saya bicarakan di eselon satu, izin prinsip belum jadi izin dilihat untuk dipertimbangkan tak lanjut.”
Sedang Kapolri mengatakan, kasus-kasus kebakaran lahan dalam proses penanganan polri, ada 132 kasus. Dalam proses penyelidikan ada 10 perusahaan, di Sumsel, Riau, Kalteng dan Kalbar. Dia menyebut di Sumsel, PT BMH, PT RPP, dan PT RPS. Di Riau PT LIH, Kalteng (PT MBA, PT BAP, PT ASP) dan Kalbar (PT KAL, PT RJP dan PT SKM).
Dalam penegakan hukum ini, katanya, perlu pembuktian cepat agar tak dimentahkan. Untuk itu, dia meminta kecepatan saksi ahli bisa merapat bersama penyidik. Dia juga menyarankan. Perusahaan-perusahaan pembakar bisa di-black list dari direksi sampai komisaris tertera jelas. “Hingga tak bisa diberi perizinan pada orang yang sama di pusat atau daerah.”
Luhut menyambut saran Kapolri: “Ini tak main-main. Siapkan semua ketentuan perundang-undangan untuk libas ini. Ini sudah masalah lama. Penduduk sendiri banyak sakit. Ini operasi besar. Presiden nyatakan ini kita tak main-main. Apa yang disampaikan Kapolri, setuju. Dari direksi, sampai yang punya saham di-black list.”
Terkendala
Willem menyampaikan, upaya pemadaman hutan dan lahan yang terbakar, berjalan kurang signifikan. Masalahnya, kekeringan diperkirakan masih berakhir November. Belum lagi, akses geografis luas dan enam provinsi sekaligus. Ditambah, akses ke titik api sulit, dan kebakaran di lahan gambut hingga pemadaman perlu teknis khusus. “Jadi kami memajukan pemadaman lewat darat dan udara.”
Pemadaman udara dengan water bombing atau modifikasi cuaca pun kadang terkendala. Seringkali, katanya, kalau asap tebal, heli tak dapat beroperasi, atau awan tak cukup, hujan buatan tak dapat dilakukan. “Jadi kita maksimalkan kemampuan yang ada.”
Masalah lain, katanya, pemadaman lambat, dan ada kebakaran baru. “Kebakaran (lama) belum diatasi, paralel terjadi kebakaran baru. Belum lagi, asap tak kenal batas. Pekanbaru, kiriman dari provinsi lain. Jadi atas arahan tim, kami konsentrasikan kekuatan di mana timbulkan kebakaran dan asap seperti di Sumsel dan Jambi.”
Dari Panglima TNI menyampaikan, personil yang sudah diterjunkan memadamkan kebakaran sekitar 2.209 orang. Ke Sumsel, ada 1.000 personil, menyusul daerah lain. “Saya ada saran, mungkin ada lahan-lahan yang terbakar tak boleh buat kebun. Police line, jadi orang tak boleh bakar lagi,” kata Gatot.
Kapolri Badrodin juga memaparkan soal personil yang sudah diturunkan, antara lain, 200 ke Sumsel, Jambi (200), Riau (100), Kalteng (200), dan 70 tangani perkara.
Prioritas kala evakuasi
Dengan bencana asap ini, kata Williem, ada keinginan evakuasi warga. Kalau ini dijalankan, katanya, tak mungkin semua warga bisa dievakuasi. “Harus realitis. Tak punya kemampuan itu.” Jadi, katanya, yang mungkin dilakukan dengan prioritas evakuasi, seperti pada anak-anak, lanjut usia, perempuan atau orang-orang yang menderita sakit asma atau alergi.
Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, meyampaikan, warga yang terkena ISPA di Riau 14,6% atau 26.536 orang, Kalteng 4.946 orang (7,12%), Kalbar 2.882 orang (6,14%), Kalsel 12.475 (5,2%), Jambi 39.006 orang (3,5%), dan Sumsel 10.423 (2,12 %). “Kami waspadai betul dalam dua minggu ke depan. Apabila partikulat turun, angka ini akan meningkat cepat.”
Dia mengatakan, kekurangan masker dan sudah berkoordinasi dengan BNPB. “Mau pengadaan masker baru, sekitar 1,5 juta.”
Dari daerah para gubernur atau perwakilan melaporkan kondisi teranyar dan kendala-kendala di lapangan.
Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, Riau sudah menetapkan darurat asap dan fokus kesehatan warga. “Maka kami perlu bantuan masker dan oksigen. Juga obat-obatan dampak kebakaran dan asap ini.”
Titik api di Riau, sebenarnya sudah berkurang banyak, tetapi asap masih pekat karena kiriman. “Kemarin jarak pandang sudah bagus, tadi pukul 10.00, kembali 700 meter. Artinya begitu cepat asap masuk ke Riau. Jadi bersama satgas, kami tetapkan darurat asap di Riau,” katanya.
Warga yang terkena ISPA sudah mencapai lebih 26.000 hinga posko-posko didirikan di Pekanbaru dan kabupaten lain, serta permintaan masyarakat untuk evakuasi. “Kami memilih dan menyiapkan gedung olahraga.”
Dia mengatakan, selama di Selatan banyak hotspot akan memberatkan Riau. Dari pantauan alat, ISPU di Pekanbaru dan BMKG, sudah 300 bahkan 1051 PM10. “Ini membahayakan. Ini sudah suasana tak nyaman, masyarakat sudah ribut. Buat tak tenang…”
Arsyad meminta, helikopter di Riau jangan ditarik dulu karena kondisi sulit diramalkan. “Kalau dari titik api jauh turun karena satgas bergerak efektif.”
Ketut Widi, Wakil Komandan Satgas Kalteng menyampaikan kondisi daerah, alat pemantau udara dan helikopter rusak sampai berbagai kendala lapangan.
Menurut dia, kendala yang dihadapi antara lain kurang kepedulian dan kesadaran masyarakat menjaga lahan, operasi darat terbatas alat, personil banyak dari Korem, relawan, kepolisian tetapi peralatan terbatas. “Orang banyak alat kurang.” Kendala lain, operasi udara, terkendala jarak pandang, alat ukur ISPU cuma satu dan rusak serta Kalimantan banyak gambut hingga hambat pemadaman.
Upaya sudah dilakukan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama di kabupaten dan kota. Ia berisi kesepakatan bersama tak membakar lahan melibatkan dari camat, lurah sampai tokoh masyarakat. “Ini serentak. Dikomandani para dandim.”
Mereka juga memodifikasi kendaraan angkut jadi kendaraan pemadam kebakaran, operasi udara fokus ke Pulau Pisang dan Pangkaraya. “Kami mohon dukung alat kelengkapan untuk penanganan lahan dan hutan di gambut. Dukungan pesawat ke Kalteng. Inginkan pesawat modifikasi cuaca. Mohon didukung alat pemadam, jika memungkinan di setiap kabupaten dan kota di Kalteng.”
Gubernur Sumsel, menyampaikan yang terbakar banyak perkebunan dan HTI di lahan gambut. Namun, dia tak terima kalau disebut asap Sumsel, ‘jalan-jalan’ ke provinsi tetangga, seperti Riau.
“Kalau dikatakan, Sumsel penyumbang asap terbesar, tidak juga. Wilayah banyak titik api, di selatan. Kalau angin ke utara, lewat Riau, mengapa Palembang aman-aman saja. Airport aman. ISPU memang tak sehat, tapi ISPA 2,12%. Paling kecil jadi tak signifikan,” katanya, membela diri.
Dari Terra, ada ada 730 titik api, tinggal 51 hotspot, 44 Ogan Komering Ilir, tujuh di Musi Banyuasin.“Kami ingin sampaikan, yang dilakukan TNI-Polri, luar biasa. Dari 730 titikk api dalam waktu satu malam tinggal jadi 51 titik api.”
Ke depan, katanya, resep paling mujarab dengan pencegahan, melalui sekat kanal, embung, sampai cabut izin. “Tapi harus terbukti agar tak dikalahkan di pengadilan. Juga sosialisasi.”
Dari Kalbar, Sekretaris Satgas Karhutla, Nyarong, juga menyampaikan kondisi asap Kalbar masih pekat hingga udara berbahaya. Mereka sudah melakukan upaya penangulangan kebakaran. Berbagai kendala lapangan dihadapi, katanya, seperti, belum memadai sarana dan prasarana seperti tak ada sepatu, baju dan topi anti api serta uang makan minim. Lalu, mobilisasi sesama instansi belum optimal.
Kembali Luhut mengatakan, keadaan sudah tanggap darurat dan sangat serius. Untuk itu, berbagai elemen harus bersatu padu dan kompak untuk menyelesaikan masalah. “Tak ada salah-salahan. Semua elemen di bawah supaya disatukan. Saya minta kepala daerah, gubernur, baca kembali, semua tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jangan melanggar tupoksi terkait kebakaran hutan dan lahan ini.”
Selain itu, antara daerah juga harus berkoordinasi hingga tak ada daerah yang tak terjangkau. Lalu, masalah, dampak bencana ini, dia meminta Gubernur dan Kemenkes bertindak cepat. “Minta Kemenkes peran aktif.”
Luhut meminta, proses pencabutan izin dan pembekuan izin lahan-lahan perusahaan yang terbakar lalu sampai penindakan direksi dan komisaris sesuai UU. “Ini supaya dilakukan, jadi tak ada lagi kompormi. Ini sesuai perintah Presiden. Kita ingin tunjukkan, pemerintah hadir dan tegas dalam menindak hal-hal yang langgar aturan.”
BMKG dan LAPAN juga diminta membagi data-data seperti curah hujan kepada semua kepala daerah. “Gak mahal, email saja. Biar mereka dapat dan kasih rekomendasi dan tahu apa yang harus dilakukan. Kami ditembusi.”
Dalam satu dua bulan ke depan, katanya, masih masa kritis. Walau data satelit mulai berkurang, tatapi potensi masih tinggi. “Di Papua, Sulsel, Kalimantan, bagian selatan (prediksi kemarau) masih tinggi. Lakukan hal-hal (penanganan) jangan sampai di luar kontrol.”
Luhut sempat berang, kepada kepala daerah, maupun kepala lembaga dan menteri yang tak hadir dalam pertemuan penting ini. Karena berbagai halangan, beberapa kepala daerah, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, tak bisa hadir. “Menurut saya, satu dua bulan ke depan itu masih kritis. Kalau perlu setiap 10 hari hadir, ditambah Jaksa hadir, Gubernur tak boleh diwakili kalau masih hidup.”
Kala perwakilan Gubernur Kalsel ingin menyampaikan paparan. Luhut memotong. “Gubernurnya mana? Posisi di mana?” kata Luhut.
“Plt pak, gak tau di mana….,” jawab yang mewakili.
“Telp Gubernur posisi di mana. Saya tak mau keadaan darurat gini main-main.”
Protes serupa juga kepada kepala badan atau menteri yang tak hadir. Dia memaklumi kepala LAPAN, sedang di luar negeri.
Rekapitulasi 24 Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan
