Indonesia kaya sumber alam, dari hutan, gas, mineral sampai kelautan dan perikanan. Kekayaan alam ini terobral murah meriah era lalu hingga hanya dinikmati segelintir orang. Sedangkan masalahnya, rakyat yang menerima, seperti kebakaran hutan dan lahan saat ini. Pada Selasa (20/10/15), Presiden Joko Widodo, genab setahun memimpin Indonesia, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli bicara dari isu hutan, energi, illegal fishing sampai pariwisata. Dia ingin sampaikan, pemerintah coba benahi kerusakan, coba lakukan perubahan dan perbaikan.
“Bangsa kita ini disayangi Tuhan. Awal Orde Baru, kita diberikan hutan bagus. Diberikan golden of opportunity. Terakhir kita tak dapat apa-apa. Yang kaya hanya para elite. Kaya dari hutan. Kita tak memikirkan keberlanjutan agar hutan tetap terjaga baik,” katanya, dalam diskusi setahun pemerintahan Jokowi, Selasa (20/10/15) di Jakarta.
Dulu, katanya, pemerintah terlalu manut terhadap Bank Dunia yang mengatakan, agar Indonesia tak membuat down street industry sebab ekspor log indonesia paling kompetitif. Ada rekomendasi Bank Dunia mengatakan itu.
“Tentu hanya tinggal nebangin log lalu diangkut dan ekspor. Tidak berpikir soal keberlanjutan. Akhirnya, hutan hilang begitu saja berubah menjadi miss opportunity.”
Hal serupa dialami Indonesia saat memiliki pasokan minyak bumi berlimpah, tak berpikir berkelanjutan dan tak bisa memanfaatkan dengan baik.
“Kita ekspor minyak mentah ke Singapura, biaya tanker plus asuransi 20%. Corporate tax di Singapura 17%, profit tax 10-15%. Biaya kita memproses hasilkan minyak tanah dan premium 50% lebih mahal.”
Padahal, katanya, kalau dibangun di tanah air akan menghemat 50%. “Kenapa gak jadi-jadi? Karena pengaruh mafia migas sangat besar. Dengan segala cara mereka lobi pemerintah,” ujar dia.
Begitu juga urusan mineral dan tambang batubara. Selama ini, yang memanfaatkan hanya konglomerat. Manfaat tambang tak bisa dirasakan masyarakat sekitar. Contoh di Kalimantan, infrastruktur daerah masih kurang, bahkan kesulitan listrik. “Ini tak akan terus dibiarkan. Pemerintah Jokowi akan membuat impian ini jadi kenyataan.”
Rizal teringat antara 2006-2007. Ketika itu dia dipanggil mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum berangkat ke New York bertemu Presiden George Bush.
“SBY minta nasihat saya menghadapi blok Cepu. Ini blok dengan cadangan besar. Blok dulu milik rakyat Indonesia. Begitu Soeharto jatuh, dijual pada Australia US$100 juta. Dibeli Exxon US$1 miliar. Sekarang, harga marketn puluhan miliar dolar.Ini kesempatan. Pada 2010, bisa kembali kalau kontrak tak diperpanjang.”
Saat itu, dia menjelaskan kepada SBY pilihan dari minimun sampai maksimum. Pilihan minimum bisa dapat tambahan US$20 miliar.
“Jangan hanya buat Exxon, juga harus buka peluang yang lain. Memangnya yang bisa mengelola hanya Exxon? Buka kompetisi dengan Jepang, China dan lain-lain.”
Saat itu, SBY mencatat. Rizal mengingatkan agar berhati-hati dengan Bush karena bisa bagus di depan. “Kemudian terbang ke New York, pulang-pulang seluruh karyawan Pertamina yang tak setuju blok Cepu diberikan kepada Exxon dipecat. Ditunjuk negosiator yang tak mengerti soal minyak, Rizal Mallarangeng. Setelah itu tanda tangan,” katanya.
Kontrak dan divestasi Freeport
Rizal juga bicara soal PT Freeport Indonesia. Dia bilang, garis Presiden sudah jelas mau benar-benar menggunakan SDA Indonesia demi kemajuan dan kemakmuran rakyat, sesuai UUD’45. “Menterinya saja yang gak nangkep. Mineral kita serahkan semua kepada asing.”
Menurut dia, awal Orde Baru memang Indonesia belum punya teknologi dan SDM. Kondisi saat ini berubah. Seharusnya, dalam perpanjangan kedua kontrak karya Freeport, Indonesia bisa dapat lebih banyak. “Ternyata gak banyak berubah dari kontrak pertama.”
“Pemerintah tak ingin ini terulang. Jangan sampai setiap perpanjangan kontrak besar, peluang untuk Indonesia kurang.”
Dalam kasus Freeport, katanya, jangan hanya bayar royaliti 1%, belakangan naik 3,5%. “Kami mau Freeport bayar royalti 6-7%. Harus lebih tinggi.”
Rizal juga menekankan, agar Freeport tak seenaknya buang limbah ke Sungai Amungme. Sungai itu mempunyai lembah bagus tetapi tertutup limbah Freeport yang tak diproses.
Soal divestasi, katanya, Freeport selalu cari alasan bermacam-macam. “Mengapa Freeport berani seperti itu? Karena pejabat kita gampang disogok. Jadi kami ingin perbaiki ini. Kami sampaikan kepada Presiden, ini momentum untuk menuliskan kembali sejarah dalam pengelolaan SDA. Karena cadangan masih sangat besar. Kami meminta lebih adil.” Indonesia meminta divestasi saham Freeport sebesar 10,64%.
Kalau Freeport sepakat, pemerintah baru mau negosiasi. Kalau tidak sepakat, Rizal meminta kontrak karya dikembalikan.
“Cadangan emas kami akan masukkan cadangan bank Indonesia. Freeport harus dipepet dulu, jangan sekarang negosiasi. Menteri yang keblinger maunya sekarang. Justru kita harus pepetin supaya pilihan mereka terbatas.”
Berdasarkan peraturan pemerintah, waktu perpanjangan dua tahun sebelum kontrak habis. Rizal yakin, kalau pemerintah tegas menuntut, Freeport akan angkat tangan. Sebab, kalau tidak menyepakati permintaan pemerintah, Freeport justru tak mendapatkan apa-apa.
“Jadi daripada rugi, ikuti kemauan kita. Cuma mental kita masih banyak inlander. Ini negara sudah merdeka 70 tahun. Mental pejabat sama orang asing takut. Pak Jokowi jelaskan posisi beliau, tak akan memperpanjang kontrak sebelum dua tahun menuju kontrak habis. Ingin agar ada keadilan. Dia punya nyali,” katanya.
Illegal Fishing
Dalam kesempatan itu, Rizal juga mengapresiasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Menurut dia, aksi menteri asal Pangandaran yang menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing sangat bagus. “Itu shock therapy.”
Namun, katanya, tak bisa begitu sampai lima tahun. “Minggu depan kami akan undang Jaksa Agung meminta 40 jaksa agung muda dididik soal illegal fishing di Norwegia. Pemerintah Norwegia mau bayar. Supaya nanti ada penegakan hukum. Kapal disita, jangan dilelang atau ditenggelamkan lagi, kasih kepada nelayan dan koperasi,” katanya.
Pariwisata
Rizal juga membahas pariwisata. Ada 10 destinasi wisata akan dikembangkan, yakni, Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku), Tanjung Lesung (Banten), Labuhan Bajo (Flores NTT), Kepulauan Seribu (Jakarta), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Belitung dan Yogyakarta.
“Danau Toba akan dibangun jadi The Monaco of Asia. Saya berterima kasih kepada pak Jonan (Menteri Perhubungan), ketika bahas ini dia langsung mau bangun lapangan terbang.”
Pemerintah juga harus bersihkan keramba ikan yang merusak Danau Toba. Kementerian Pekerjaan Uumum juga akan melebarkan jalan dari Medan ke Danau Toba.
Pemerintah, katanya, tak bisa hanya menjual pariwisata dengan fisik atau pemandangan alam bagus. “Harus ada story-nya. Berkaca pada Roma di Italia, disana ada Colloseum. Itu bangunan tua dan jelek. Orang datang ke Roma, pasti mengunjungi itu. Karena ada nilai historis. Orang terbayang gladiator.”
Danau Toba punya sejarah besar. Puluhan ribu tahun sebelum masehi, kaldera meledak. Menutupi dunia. Lebih hebat daripada Krakatau tetapi tak banyak tahu. Sepertiga makhluk hidup di dunia meninggal dan akan dipublikasikan hingga orang tertarik datang.
Saat ini, ada empat investor tertarik mengembangkan Danau Toba, baik dalam maupun luar negeri. “Harus dibangun dengan badan otoritas supaya bergerak cepat. Tujuh bupati di sekitar Danau Toba datang kepada saya pada dasarnya mendukung. Mereka mau menyerahkan sebagian kewenangan untuk mengembangkan Danau Toba. Ini luar biasa. Biasa kan bupati ribet. Karena kita memiliki sosial kapital. Kita ingin sungguh-sungguh mengubah.”
Dia ingin tingkatkan wisatawan yang kini 10 juta menjadi 20 juta per tahun dalam lima tahun mendatang. “Strateginya membebaskan visa 47 negara.”
