, ,

Belajar dari Ahmad Bahruddin: dari Sekolah Mengenal Alam sampai Energi Ramah Lingkungan

Namanya Ahmad Bahruddin. Rambut gondrong selalu terkucir. Dialah pendiri Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thayibbah (SPPQT). Paguyupan petani ini berdiri sejak 16 tahun lalu di Desa Kalibening, Kecamatan Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah.

Kala itu, kondisi pendidikan petani di desa masih terbatas. Dia berkeinginan petani bisa mandiri pangan, energi dan mengelola air hujan menjadi berkah.

Dia juga mendirikan sekolah alternatif, Qoryah Thayibbah. Tak mengikuti kurikum nasional, sekolah ini menjadikan anak sebagai subyek yang belajar, bukan obyek yang diajar.

Bangunan sekolah sederhana, tanpa ruang, tanpa meja dan kursi, tampak bersih di samping rumah. Kang Din, begitu biasa disapa, ingin anak-anak, bisa mengenal lebih dekat potensi alam dan sejarah desa dengan sekolah ini. Dia ingin anak-anak kelak ikut membangun desa dengan karya dan kreativitas.

Qoryah, sebenarnya bentuk keprihatinan dan perlawanan Kang Din terhadap kurikulum pendidikan nasional yang membuat anak-anak menjauh dari desa.

Ahmad Bahruddin, sosok yang punya cita-cita mewujudkan pendidikan anak mengenal desa dan lingkunganhingga kelak membangun Indonesia dari desa. Foto: Tommy Apriando
Ahmad Bahruddin, sosok yang punya cita-cita mewujudkan pendidikan anak mengenal desa dan lingkunganhingga kelak membangun Indonesia dari desa. Foto: Tommy Apriando

Di Qoryah, dia ingin mendekatkan anak dengan alam, desa dan lebih peduli lingkungan. “Anak didik menggunakan kurikulum nasional pintar namun tidak arif, bahkan dengan lingkungan sekitar tidak kenal, alam dan kondisi lingkungan tak mengenal. Tidak kritis persoalan di kampung dan tidak berkeadilan.”

“Pendidikan kita kurikulum sepihak pemerintah pusat. Hampir setiap desa memiliki sekolah dasar, tak ada satupun belajar mengenal desa. Mulai dari sejarah dan kekayaan alam,” katanya.

Anak-anak, katanya, tak bisa lepas dari konteks kehidupan desa, alam dan masyarakat. “Pendidikan ini membebaskan dan mendekatkan anak dengan desa dan alam,” katanya.

Pendidikan formal, katanya, memaksa anak berjarak dengan desa. Seharusnya, pendidikan berpusat pada anak.

“Anak harus difasilitasi berdasarkan basis kecerdasan. Anak aktif, produktif dan diberikan kepercayaan mengekspresikan gagasan.”

Sekolah berdiri sejak 2003. Cara belajar, anak-anak memilih ingin belajar apa, jam belajar, lokasi dan materi pelajaran. Pendidikan berpusat pada anak. “Kita mendukung semua keputusan anak, sebatas tidak jahat dan tak merugikan orang lain. Anak harus berkontribusi untuk sesuatu yang bermanfaat dengan berkarya.”

Masyarakat dari Demak belajar pengelolaan biogas. Foto: Tommy Apriando
Masyarakat dari Demak belajar pengelolaan biogas. Foto: Tommy Apriando

Siswa Qoryah bebas berekspresi dan berkreasi. Rambut gimbal tak masalah. “Kami minta presentasi dan berbagi ilmu, gaya rambut bebas. Sekolah formal, seolah aturan institusi negara kebenaran akhir, ruang kreasi terbatas. Disitulah disebut arogan.”

Bagaimana siswa belajar alam dan desa di Qoryah?

Kala anak ingin tahu menanam padi, katanya, langsung praktik menanam. Sebelumnya, belajar proses menanam hingga panen.

Anak-anak belajar mengenal desa, misal, soal sumber air bermasalah, lalu melakukan konservasi dengan membangun sumur resapan.

Negara, katanya, membuat masyarakat tak mengenali potensi desa yang menyebabkan anak-anak desa pergi ke kota menjadi buruh.

Ngapain ke Jakarta atau ke kota, jika bisa membangun desa. Ngapain jadi TKI jika bisa berproduksi. Urbanisasi dijawab pemberdayaan masyarakat desa,” katanya.

Memanfaatkan biogas

Dalam kehidupan sehari-hari, diapun megajarkan ramah lingkungan. Seperti masak atau penerangan, dia pakai biogas kotoran sapi dan manusia, sejak 18 tahun lalu. Ini berawal ketika di Solo, bersama petani lain belajar pemanfaatan biogas. Mereka menerapkan. “Jika mati lampu jadi gas untuk petromak.”

Berbekal sapi, masyarakat diuntungkan dengan susu, daging, biogas dan pupuk. Foto: Tommy Apriando
Berbekal sapi, masyarakat diuntungkan dengan susu, daging, biogas dan pupuk. Foto: Tommy Apriando

Yusrin, warga Kecamatan Tengaran, Semarang dampingan SPPQT merasakan dampak positif. Api besar berwarna biru dan gas tak bau. Berbekal dua sapi perah di belakang rumah, dia membuat tabung digester. Dari kotoran, tiap hari diolah energi biogas dan pupuk. Yusrin tetap memperoleh susu. Selama enam tahun tak pernah beli gas tabung.

“Jika mati lampu saya pakai petromak dari biogas dan untuk memasak setiap hari,” kata Yusrin.

Bertemu Presiden

Penghujung 2015, Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri menyambut Kang Din bersama anggota SPPQT. Dia menyampaikan masukan dan pengalaman mendamping petani dan masyarakat desa. Ada empat poin.

Pertama, kelembagaan ekonomi produktif. Menurut dia, perlu koperasi yang memegang prinsip kerjasama dan kegotong-royongan hingga memberikan kemudahan kepada petani atau nelayan.

Kedua, konservasi air. Ini penting, karena pengelolaan air di Indonesia buruk. Dia mencotohkan, SPPQT kerjakan Desa Patemon ada 1.000 sumur resapan sekitar 1.000 meter persegi, dengan curah hujan 3.000 liter. Berarti ada 30 miliar liter air diselamatkan menjadi air bersih dengan meresap kembali ke tanah.

“Dampaknya positif, banjir ditanggulangi, sumber air bersih melimpah. Ini kekayaan Tuhan yang harus diselamatkan.”

Ketiga, pendidikan petani. Dia punya keinginan di desa-desa ada kelembagaan didukung negara hingga akademisi dari komunitas desa bisa setara sarjana. “Sekarang semua bisa diperoleh dari internet. Tidak harus ke kota.”

Keempat, soal energi, terutama biogas kotoran ternak, yang mudah dan murah dikembangkan di desa. Ini bisa membantu petani, gas untuk memasak dan energi pencahayaan, juga ketersediaan pupuk berkulitas tinggi.

Dengan fermentasi anaerob digester, katanya, menghasilkan gas dan pupuk, nitrogen tiga kali lipat dari pupuk kandang biasa.

Cerita Yusrin dan beberapa petani lain yang memanfaatkan biogas dia tekankan ketika bertemu Jokowi. “Kami usulkan ke Presiden, dana desa untuk padat karya, energi, pupuk, dan bonus menekan pemanasan global. Gagasan ini atas pengalaman kita. Cita-citanya setiap desa punya kemandirian energi.”Dalam UU Desa, tiap desa mendapatkan Rp1,4 miliar.

Dari pengalaman, dengan Rp5,5 juta, subsidi Rp2 juta, bisa membuat digester sebagai lumbung energi dan pupuk. Kala pakai dana desa setahun 10 digester, hanya Rp55 juta. “Apalagi pemerintah punya komitmen energi terbarukan.”

Rumah Biru Getasan sebagai contoh rumah mandiri energi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Foto: Tommy Apriando
Rumah Biru Getasan sebagai contoh rumah mandiri energi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Foto: Tommy Apriando
(Visited 1 times, 2 visits today)
Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , , , , , , , , , ,