Pada Jumat (19/2/16), Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead melantik lima pejabat eselon satu di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Mereka yang dilantik Hartono Prawiratmadja (Sekretaris), Budi Wardhana (Deputi Perencanaan dan Kerjasama), Alue Dohong (Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan). Lalu. Myrna Safitri (Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan), dan Haris Gunawan (Deputi Penelitian dan Pengembangan).
Nazir mengatakan, mereka dipilih berdasarkan kompetensi, rekam jejak, integritas dan kemampuan kerjasama berkaitan erat dengan restorasi gambut. BRG, katanya, lembaga lintas sektoral dan kementerian yang bergantung reputasi profesional mereka. “Baik bermitra dengan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, lembaga non-pemerintah dan swasta. Di ranah lokal, nasional maupun internasional,” katanya.
Setelah dilantik, mereka bertugas menyelesaikan rencana strategis dan aksi dalam tiga bulan ke depan. Target Presiden Joko Widodo, BRG adalah merestorasi dua juta hektar gambut. Target kerja 2016, sebesar 30%. Tahap awal, fokus empat wilayah, Meranti (Riau), Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), serta Pulang Pisau (Kalimantan Tengah).
Dalam bekerja, BRG membuka seluas-luasnya kerjasama baik dengan masyarakat, organisasi sipil, donor, bilateral, multilateral dan pelaku usaha.
Saat ini, kata Nazir, target utama, pemetaan dan monitoring, lalu konstruksi teknik pembasahan. “Ini harus bekerjasama dengan masyarakat sekitar.”
Kala peta selesai, katanya, akan ketahuan pengelola atau pemilik lahan. Dua tiga minggu lagi, kemungkinan keluar peta kerja indikatif. Jadi, pemerintah daerah bersama kementerian terkait, masyarakat lokal/adat, organisasi sipil atau perusahaan bisa melihat daerah kerja BRG. “Itu akan kita diskusikan.”
Saat masyarakat atau perusahaan tahu wilayah masuk area restorasi, BRG akan berlomunikasi intens mengembangkan kerjasama agar tak ada pihak dirugikan. “Kita tak bisa baguskan peta dulu baru kerja. Semua harus berjalan beriringan dengan data.”
Hartono Prawiraatmadja, Sekretaris BRG mengatakan, pemulihan kawasan gambut harus bersama-sama. Pemerintah pusat, daerah, masyarakat, pelaku usaha dan civil society perlu bersepakat berbagi tugas dan tanggung jawab.
Budi Wardhana, Deputi Perencanaan dan Kerjasama, mengatakan, salah satu kunci kegiatan BRG terletak pada skema monitoring berjenjang melalui citra satelit, foto udara dan verifikasi tapak. “Ini akan dikembangkan dengan partisipasi publik.”
Alue Dohong, Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan mengatakan, restorasi menaikkan kelembaban gambut kala di kemarau tergantung kerja maksimal musim hujan.
“Ketika air berlimpah, stok harus dikelola dan simpan sebanyak mungkin sebelum datang kemarau. Pemerintah akan melibatkan masyarakat, CSO, akademisi dan dunia usaha,” kata akademisi Universitas Palangkaraya ini.
Deputi Edukasi,Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Myrna Safitri mengatakan, penyelamatan gambut memerlukan sinkronisasi kebijakan dan tindakan. BRG, katanya, mendorong gerakan masyarakat dan kemitraan para pihak penyelamatan gambut dan pencegahan kerusakan. “Masyarakat aktor penting upaya ini.”
Restorasi gambut, katanya, bukan hanya memulihkan ekosistem tetapi bagaimana menjadi gerakan bersama. Dia bertugas memastikan ada partisipasi luas dari masyarakat dalam proses free prior informed consent.
Haris Gunawan, Deputi Litbang mengatakan, restorasi gambut selain mengatur tata kelola hidrologis juga mengembangkan komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui paludikultur tepat. Contoh, kombinasi sistem agroforestry di gambut basah.
“Kami akan meneliti keekonomian budidaya sesuai ekosistem rawa gambut. Agar kegiatan restorasi memberikan manfaat langsung pada masyarakat.”
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, tugas dan fungsi BRG sudah jelas yang memperlihatkan pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengelolaan gambut.
Menurut dia, tugas BRG cukup berat. Namun, dia yakin berhasil karena dukungan banyak. Nanti, katanya, akan ada 22 eselon kementerian lain mendukung sesuai tugas.
“Kita jalani saja. Harus pemetaan dulu. Karena dari pemetaan akan keluar rekomendasi-rekomendasi kegiatan di lapangan. Jadi, saya kira ini sudah melangkah.”
