Potensi kelautan dan perikanan di Indonesia sejak dulu dikenal sangat besar dan beragam. Namun, potensi tersebut tak bisa berkembang maksimal karena faktor infrastruktur dan transportasi yang ada. Selain itu, jalur distribusi perikanan dan kelautan juga selama ini masih terpusat di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.
Untuk memecahkan persoalan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun 15 sentra perikanan dan kelautan yang tersebar di seluruh Indonesia dari kawasan barat hingga timur. Program tersebut juga sekaligus menjadi kelanjutan dari program serupa yang sudah dimulai pada 2015 dengan membangun lima sentra lebih dulu.
Adapun, 5 kawasan yang sudah dibangun itu adalah di Kabupaten Simelue-Aceh, Natuna-Kepulauan Riau, Tahuna-Sulawesi Utara, Saumlaki-Maluku, dan Merauke-Papua. Kelima kawasan tersebut menjadi bagian dari total 15 sentra perikanan dan kelautan yang dibangun KKP.
Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja menjelaskan, pembangunan 15 sentra tersebut tidak semata-mata karena Pemerintah ingin mengembangkan potensi yang ada di sektor perikanan dan kelautan. Tetapi juga, karena itu bertujuan untuk ketahanan pangan, dan meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat.
“Kita juga ingin mendorong pendapatan devisa melalui ekspor, kemudian kita juga ingin memberi pendapatan kepada masyarakat di sekitar kawasan yang dijadikan sentra,” ungkap Sjarief saat mengisi acara Rapat Koordinasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Tahun 2016 di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (08/03/2016).
Terkait dengan menggenjot pendapatan devisa dari ekspor, Sjarief menjelaskan, itu bisa dilakukan dengan cara mengekspor langsung produk perikanan dan kelautan dari 15 sentra tersebut. Cara tersebut diyakini bisa menggenjot pendapatan, karena sebelumnya ekspor harus melalui Jakarta atau kota besar lainnya.
Selain 5 kawasan yang sudah lebih dulu dibangun, tahu ini KKP akan melanjutkan pembangunan di 10 kawasan lain, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai-Sumatera Barat, Kabupaten Nunukan-Kalimantan Utara, Kabupaten Talaud-Sulawesi Utara, Kabupaten Morotai-Maluku Utara, Kabupaten Biak Numfor-Papua Barat, Kabupaten Sarmi-Papua, Kabupaten Mimika-Papua, Kota Tual-Maluku, Kabupaten Maluku Barat Daya-Maluku, dan Kabupaten Rote Ndao-Nusa Tenggara Timur.
Pembangunan Transportasi
Untuk bisa mewujudkan target seperti disebut diatas, KKP kini tengah mengusahakan untuk membangun atau memperbaiki bandar udara yang ada di masing-masing kawasan. Hal itu, agar proses ekspor bisa dilakukan dengan pesawat terbang.
“Kita usahakan ada direct flight dari masing-masing kawasan ke negara tujuan. Itu akan mempermudah proses ekspor. Sekarang kita sedang membahasnya dengan Kementerian Perhubungan,” tutur dia.
Namun, menurut Sjarief, jika ada penerbangan langsung dari 15 sentra ke negara tujuan ekspor, maka Pemerintah Indonesia juga harus membuka kantor imigrasi. Dengan cara demikian, maka semua proses ekspor bisa dilakukan langsung di daerah, tanpa melalui Jakarta.
Kebutuhan akan transportasi udara juga disampaikan Wakil Bupati Simelue Hasrul Edyar. Menurut dia, meski Pemerintah Indonesia sudah membangun beragam fasilitas yang dibutuhkan, namun tanpa fasilitas bandara yang memadai sesuai dengan standar internasional, maka semua itu akan sia-sia.
“Di Simelue sudah ada bandara perintis, tapi panjang runway-nya masih terbatas. Jika ekspor ingin dilakukan dari sini, maka runway harus ditambah lagi,” ucap dia.
Dengan segala kesiapan yang ada, seperti pelabuhan, unit pengolahan ikan (UPI), stasiun pengisian bahan bakar, lemari berpendingin, dan yang lainnya, Hasrul yakin, itu akan mempertegas kesiapan Simelue sebagai sentra yang baru.
“Saat ini, kita sudah melakukan komunikasi langsung dengan negara yang akan menjadi tujuan ekspor. Termasuk Tiongkok. Mereka masih menunggu kesiapan bandara di Simelue sampai bisa didarati oleh pesawat lebih besar,” sebut dia.
Selain Tiongkok, ekspor dari Simelue juga dilakukan ke negara tujuan seperti Thailand dan Malaysia.
