Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melanjutkan kerjasama bilateral antara Korea dan Indonesia. Kali ini mendukung pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menurunkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Ini salah satu komitmen perubahan iklim terkait Reducing Emission for Deforestation and Forest Degradation+ (REDD+). Proyek ini bertujuan memfasilitasi pembangunan dan operasional KPH.
First Secretary Kedutaan Besar Korea untuk Indonesia, Lee Sang Ick mewakili Korea Forest Service menyebutkan, bantuan operasional KPH di Tasik Besar Serkap, gambut Semenanjung Kampar Riau.
”Bantuan pengadaan kendaraan bermotor 60 unit, roda dua trail Viar X 200 dan 15 unit sepeda motor tiga merk Viar dilengkapi pompa air portable,” katanya.
Bantuan Rp30 miliar untuk menekan luasan kebakaran hutan 2015. Dari kementerian mengalokasikan dana US$140.000 untuk penyiapan sumber daya manusia maupun operasional. Angka ini belum termasuk pengiriman dan distribusi ke daerah-daerah.
Keseluruhan bantuan kendaraan bermotor akan digunakan di KPH dengan prioritas 12 provinsi termasuk tujuh provinsi prioritas dan dua unit kerja lain seperti Balai KSDA dan Perum Perhutani.
“Ini salah satu langkah mendukung komitmen perubahan iklim menjaga hutan dari kebakaran. Agar Indonesia tanpa asap. Kami akan fokus pengawasan. Setelah itu mendiskusikan, melihat keuntungan atas bantuan yang diberikan. Akan ada evaluasi.”
Sebelumnya, proyek Korea Indonesia FMU/REDD+ Joint Project in Tasik Besar Serkap ini berlangsung sejak 2012 sampai 2015 sebesar US$3 juta. Dilanjutkan tahap alih kelola proyek selama enam bulan, Januari-Juni 2016 dengan hibah akan terserap sampai Juni 2016.
Direktur Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), San Afri Awang mengapreasi bantuan ini. Bantuan alat operasi di lapangan sangat tepat. ”Kesulitan KPH ini sarana dan prasarana, misal menembus kanal, pakai mobil ga bisa.”
Awang menyebutkan, keseluruhan ada 87 KPH di tujuh provinsi rawan kebakaran, yakni sembilan hutan lindung dan 78 hutan produksi. Baru 35 unit ada kelembagaan. ”Anggaran kita terbatas, kalau ga ada kelembagaan menggunakan UPT untuk mobilisasi.”
Pojok Iklim aksi karhutla
Sementara itu, Pojok Iklim. forum diskusi multi sektoral digagas KLHK, berisi para pelaku usaha, akademisi, Rabu(30/3/16), membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Raffles Brotestes Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, mengatakan, perlu ada koordinasi kuat antarlembaga, untuk memutuskan pihak yang berhak mengeluarkan jumlah titik panas. Hingga antisipasi penanggulangan bisa secepatnya,” katanya dalam rilis kepada media.
KLHK, katanya, sedang mengembangkan aplikasi yang bisa diunduh petugas pemantau karhutla di daerah pada smartphone. Bila ada titik panas, petugas bisa langsung mendeteksi koordinat dan memungkinkan laporan terkini dari petugas. Setelah pemantauan lapangan, katanya, apabilatak berpotensi sebagai titik api, bisa menghapus pelaporan. “Sistem langsung membaca penghapusan sebagai laporan titik aman kebakaran.”
Pakar Institut Teknologi Bandung Indroyono Soesilo, mengatakan, beberapa peneliti ITB sedang mengembangkan alat berbentuk drone dan pesawat mini tanpa awak, dilengkapi kamera. Alat ini, katanya, untuk memantau, dan mencitrakan gambar serta koordinat kebakaran hutan secara langsung.
Teknologi ini, katanya, bisa memantau api di tempat sangat susah terjangkau. Terbang di ketinggian 400-500 meter dari permukaan tanah, alat ini produk asli Indonesia ini sudah banyak digunakan pemetaan tambang.
