Dalam pidato kenegaraan pertama setelah dilantik menjadi Presiden, Joko Widodo mengatakan sudah saatnya kita tidak memunggungi lautan. Maka mulai hari ini, kita kembangkan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut. “Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita,” tegasnya.
Semangat itulah yang ingin coba disampaikan oleh Gerakan Hejo dalam acara “Mengembalikan Kejayaan Laut dan Perikanan Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat” di Kawasan Ekowisata dan Budaya Alam Santosa, Pasir Impun, Kabupaten Bandung, pada Selasa (05/04/2016).
Indonesia sendiri merupakan Negara kelautan dengan potensi perikanan yang besar. Data dari Kementerian Kelautan (KKP) menyatakan 16 persen spesies ikan di dunia berada di wilayah perairan Indonesia. 5.000 diantaranya di laut, 2.000 di air tawar, dan 300 spesies endemik asli Indonesia.
Namun ternyata dari banyaknya kekayaan sumber daya kemaritiman Indonesia, belum sepenuhnya dapat menyejahterakan rakyat. Menurut Tri Heru Prihadi dari Puslitbang Perikanan Budidaya KKP, mengatakan, beberapa hal yang melatarbelakanginya yakni eksploitasi besar-besaran atau over eksploitasi dan illegal fishing.
“Masuknya ikan-ikan produksi predator dan kompetitor seperti pemangsa telur ikan, membuat jumlah ikan di kita (perairan Indonesia) berkurang,” katanya saat memaparkan persentasi ikan lokal.
Heru menambahkan, selain itu hal-hal lain seperti kerusakan lingkungan dan ulah manusia sendiri turut menyumbang pada persoalan kelautan Indonesia.Oleh karenanya dia menyarankan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait bisa bersinergi untuk menangani persoalan itu. “Sinergitas kita saat ini masih kurang,” ucapnya.
Bila dikhususkan ke wilayah Jawa Barat, kata Heru, saat ini ada 19 jenis ikan yang diproduksi para nelayan. Namun beberapa di antaranya terancam punah, misalnya ikan beureum panon dan regis . Merespon ada ancaman kepunahan tersebut, pihaknya melakukan dua pendekatan, yaitu konservasi dan domestikasi, serta budidaya. ”Dua pendekatan itu yang akan kami optimalkan pelaksanaannya,” ujarnya.
Kebijakan Pemerintah
Di era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang kelautan. Seperti pelarangan menggunakan alat tangkap ikan pukat hela (trawl), membatasan ukuran dan bobot ikan yang boleh dijual. Serta yang paling banyak disoroti yaitu tentang kebijakan illegal fishing dengan menenggelamkan kapal-kapal asing illegal dan moratorium perizinan usaha perikanan (Permen KP No. 56 tahun 2014).
Dari adanya kebijakan tersebut, menurut data Dirjen Perikanan Tangkap KKP membawa angin segar bagi kehidupan nelayan saat ini. Dari kebijakan tersebut ada peningkatan ikan sekitar 19,6 persen, nelayan kecil bisa menangkap ikan dengan jumlah besar, nilai tukar rupiah di nelayan makin besar. “Sehingga hal itu bisa meningkatkan neraca perdagangan,” kata Heru.
Hal positif juga diberikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesa (HNSI) Jawa Barat, Nandang A. Permana, terkait kebijakan Kementerian Kelautan. “Artinya sekarang nelayan-nelayan di Jawa Barat sudah sangat terbantu,” kata Nandang.
Kendati demikian, dirinya tetap berharap agar pemerintah pun bisa menjadi mitra yang jelas dalam pelaksanaan kerjasama nantinya dengan HNSI. Agar sinergitas bisa terjalin untuk meningkatkan produksi ikan di Jawa Barat.
Sementara itu, Ketua Gerakan Hejo, Eka Santosa mengatakan selain masalah perikanan pemerintah juga mesti melihat kerusakan-kerusakan alam yang ada di beberapa garis pantai di Jawa Barat. Misalnya di pantai Cianjur (pasir besi) dan Ujung Genteng (pembetonan pantai).
“Tapi yang jelas mari kita sama – sama dukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upayanya melindungi perikanan kita, para nelayan,kesejahteraan rakyat, dan kejayaan laut dan perikanan Indonesia,” tuturnya.
