Demi meningkatkan pengawasan di laut Indonesia yang sangat luas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah armada kapal pengawas perikanan sebanyak 4 unit. Jumlah tersebut melengkapi 31 kapal pengawas lainnya yang sudah beroperasi sekarang.
Empat kapal baru tersebut diluncurkan resmi di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat (08/04/2016). Keempatnya, akan langsung beroperasi di wilayah perbatasan yang dinilai dalam kondisi rawan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan, keempat kapal tersebut, seperti 31 kapal lainnya, akan memiliki fleksibilitas dalam penempatan tugasnya. Artinya, kapal bisa sewaktu-waktu akan ditempatkan di lokasi yang membutuhkan pengawasan lebih tinggi.
“Jadi, seharusnya, empat kapal ini, 2 kapal akan ditempatkan di kawasan Barat dan 2 kapal lagi di kawasan Timur. Tapi, mengingat situasi dan kondisi, bisa saja keempatnya ditempatkan di satu kawasan bersama,” katanya pada acara peluncuran kapal tersebut.
Merujuk pada pernyataan Susi tersebut, kawasan yang saat ini membutuhkan perhatian dan pengawasan ekstra tinggi, tidak lain adalah kawasan perairan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu juga diakui oleh Susi dan menyebut kalau Natuna memang menjadi kawasan paling panas untuk kondisi saat ini.
Adapun, empat kapal yang baru diluncurkan kemarin, diberi nama ORCA 01, ORCA 02, ORCA 03, dan ORCA 04. Keempatnya masuk sebagai armada pengawasan perikanan yang dilengkapi dengan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIP).
“Penambahan kapal pengawas ini untuk menekan kerugian Negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal, terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing, serta sekaligus menegakkan kedaulatan bangsa kita,” sebut dia.
“Dengan masuknya empat kapal, maka jumlah kapal armada pengawas perikanan kini menjadi 35,” tambah dia.
Susi berharap, dengan beroperasinya empat kapal tambahan, maka pengawasan di laut bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga, ke depannya, potensi kelautan dan perikanan yang ada di laut Indonesia bisa lebih dioptimalkan lagi.
“Saya sedih mengetahui bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, kemampuan ekspor produk lautnya hanya nomor tiga di Asia Tenggara saja. Untuk Asia, Indonesia tidak diperhitungkan, apalagi untuk tingkat dunia,” tandas dia.
Namun demikian, Susi menegaskan, walau Indonesia sekarang sudah dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan yang canggih, dia meminta kepada semua ABK untuk bisa bekerja penuh dedikasi dan terintegrasi. Jangan sampai, ABK mampu diatur oleh pihak lain melalui pemberian materi.
“Ini percuma saja kita punya armada canggih. Pengawas kita harus punya integritas. Dan, nasionalisasi perikanan akhirnya harus tetap dilanjutkan,” pungkas dia.
Kapal Canggih untuk Perbatasan
Sebagai kapal pengawas perikanan paling baru, KKP sengaja melengkapi armada tersebut dengan teknologi paling canggih untuk saat ini. Teknologi itu, mencakup kecepatam 25 knot dan memiliki panjang kapal 60 meter. Selain itu, kapal juga mampu berlayar di kedalaman 4,37 meter dan diawaki oleh 24 anak buah kapal (ABK).
Proyek pembuatan empat kapal tersebut dilaksanakan oleh PT Daya Radar Utama (DRU) dan dibiayai oleh fasilitas kredit ekspor dari PT Bank BNI (Persero) Tbk sebesar USD 58,3 juta atau sekitar Rp764,313 miliar.
Direktur Utama PT DRU Amir Gunawan mengungkapkan, sebagai kapal pengawas perikanan, pihaknya sengaja mendesain kapal mengikuti standar internasional. Kemudian, dalam prosesnya, kapal-kapal juga diperiksa dan disetujui oleh Lloyd Register. Tak lupa, proses pembangunan juga diawasi ketat oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
“Kami yakin, kapal ini akan bermanfaat untuk memerangi illegal fishing yang saat ini pengawasannya sedang diintensifkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tutur dia.
Adapun, proyek pembangunan empat kapal tersebut, menurut Amir Gunawan, itu didasarkan pada kontrak No.SJ.01.03/SKIPI/PPK/KPA.5-PSDKP/1/2013.
