Ada cabai, kangkung, bayam, selada air sampai kacang panjang. Berbagai tanaman ini tumbuh subur di kebun samping Rusun Marunda Blok B, Jakarta Utara, Jakarta. Dulu, lahan berukuran 12 x 50 meter itu padang ilalang. Kini, ada perpaduan antara pertanian dan peternakan.
Tak disangka, berawal dari iseng ini, bisa bermanfaat bagi warga Blok B dan sekitar. Sebagian keperluan sayur mayur warga dari lahan ini. Tiap hari ada saja yang dipanen. Hasil dibagi-bagi antara warga. Berbagi dengan tetangga menjadi tradisi. Sebagian hasil tanam dijual.
”Wilayah kami menjadi rindang, tak sepanas dulu,” kata Ketua Kelompok Tani Rusun Marunda Blok B, Agus Tiono Sugiharto, baru-baru ini.
Aksi warga Rusun Marunda ini bisa jadi salah satu jawaban masalah Jakarta, yang mengalami krisis ruang terbuka hijau (RTH). Beton amat mendominasi kota daripada pepohonan.
Data Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta, luas RTH hanya 9,8%. Idealnya, RTH 30% dari wilayah provinsi. Ini tercantum dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Kuota ini harus dipenuhi pemprov karena RTH sebagai paru-paru kota, sistem pendingin alamiah, penyerap air hujan hingga tempat rekreasi.
Guna memenuhi kuota itu, Pemprov Jakarta punya strategi. ”Kita upayakan 20% dari pemerintah dan 10% swasta,” kata Kepala Dinas Petamanan dan Pemakaman, Ratna Diah. Bukan strategi mudah terlaksana.
Jatah RTH swasta belum tegas. Menurut Ratna, pemprov hanya mengandalkan sosialisasi mengajak swasta maupun masyarakat menciptakan RTH. ”Misal, perumahan harus punya taman komplek maupun taman di rumah, sekolah berbasis green dan tambulapot,” katanya.
Kendala pemprov, katanya, harga tanah tinggi dan pembangunan pemukiman padat. Namun, dia menyarankan, masyarakat menciptakan dan memiliki RTH di sekitar rumah. Caranya, bisa bermacam-macam. ”Bisa bangun vertical farming atau rooftop garden buat gedung-gedung tinggi. Atau memanfaatkan lahan tidur.”
Imbauan Pemerintah Jakarta ini sudah sejalan dengan aksi Agus dan kawan-kawan di Rusun Marunda. Agus bercerita, dulu lahan kebun itu padang ilalang tinggi. Dengan bantuan pemerintah dan swasta, Yayasan Meek Nusantara, Agus dan kelompok tani kini memelihara ternak, seperti kelinci.
Sejak ada peternakan kelinci, kebun kelompok tani berkembang signifikan. Waktu tumbuh kembang tanaman menjadi lebih cepat. ”Bisa memangkas 15-30 hari, menyirami tanaman dengan kotoran kelinci,” katanya. Integrasi pertanian dan peternakan meminimalkan sampah organik.
Di Blok A Rusun Marunda, tampak greenhouse berdiri apik di sisi kiri rusun. Ukuran 15 meter x 40 meter persegi. Mayoritas penduduk rusun ini memiliki latar belakang petani.
Ketua Kelompok Tani Blok A, Mangatas Manalu, mengatakan, pembentukan kelompok tani muncul dorongan dari pemerintah. “Pemerintah memberikan bantuan seperti alat tani, greenhouse, pelatihan dan lain-lain.”
Greenhouse Blok A rutin menjual produk pertanian ke pasar sekitar. Kegiatan itu berjalan sekitar tiga tahun, meskipun belum memberikan hail konstan. “Market kita masih kurang. Barang, kita organik. Dibandingkan harga pasaran biasa jelas akan turun,” katanya.
Dia berharap, pemerintah membantu pemasaran dan pelatihan juga greenhouse baru. Soalnya, intensifikasi lahan sempit di bloknya terbukti meningkatkan perekonomian warga. ”Memang belum stabil, biasa kita dapat Rp1,5-Rp2 juta kurang sebulan untuk sekali panen sayuran seperti pakcoy, chaisim, kangkung, bayam, kailan, mencapai 250 kilogram.”
Banyak manfaat
Urban farming banyak manfaat seperti dirasakan Hotel Greenhost Boutique, Yogyakarta. Hotel ini mensinergikan rooftop dan vertical farming di seluruh bangunan. ”Ini memenuhi kebutuhan dapur kita,” kata Staf Hotel, Joko Haryanto.
Ia tak cuma swasembada sayuran. Suasana sekitar hotel jadi sejuk termasuk bagian yang dinaungi atap, seperti cafe, ruang resepsionis, dan ruang gelar karya tak perlu pendingin ruangan. Meski pengelola hotel belum mengukur penurunan suhu rata-rata dalam ruangan kamar, Joko yakin ada dampaknya.
Urban farming, katanya, sebagai entitas bisnis tersendiri. Hasilnya, tak hanya memenuhi kebutuhan hotel, juga dijual. Modal pembuatan tanaman hidroponik dan vertical farming relatif minim. ”Hanya pipa dan pompa air,” katanya.
Pemakaian airpun bisa hemat. Di Greenhost Boutique, penyiraman tanaman menggunakan air hasil filterisasi. ”Bisa hemat kira-kira 20-30%.”
Penjaga kebun hidroponik Greenhost Boutique, Sadmara, menuturkan, biaya awal hidroponik memang cukup tinggi tetapi membuahkan hasil berlipat ganda. ”Harga vitamin misal Rp90.000, bisa untuk tiga bulan. Hasilnya lebih cepat, biasa tiga bulan, bisa 25 hari. Jelas lebih sehat.”
Joko berpikir, usaha hidroponik atau urban farming dapat dikembangkan skala rumah ataupun gedung bertingkat. Tak perlu muluk-muluk menggunakan pipa mahal, cukup memanfaatkan barang-barang bekas misal, , pot dari botol minuman bekas.
Praktik serupa juga diterapkan pabrik Campina di Surabaya. Perusahaan es krim sejak 1972 itu memiliki program lingkungan guna meminimalisir perubahan iklim. Selain reuse dan recycle barang maupun peralatan, Campina mengelola ruang terbuka dengan membangun rooftop dan vertical garden.
“Kita dapat mengembalikan sebagian dari lahan yang dicuri dari alam, di atap,” kata Direktur PT. Campina Hendro Hadi Pranoto, mengutip National Geographic.
Berkat aneka langkah ini, Campina dapat meminimalkan suhu dalam ruangan, hanya 24 derajat Celcius, tanpa khawatir gerah. Hitunglah penghematannya, penurunan suhu satu derajat meningkatkan konsumsi listrik 6%. Kebun sayur juga membuat pegawai mengubah pola makan menjadi vegetarian.
Dengan begitu banyak manfaat rooftop dan urban farming, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Jakarta, Ika Lestari Aji mengatakan, memiliki rencana pelelangan rusun berbasis tertentu, yakni ecobuilding. ”Saya akan mencoba memasukkan item ini untuk memenuhi kebutuhan RTH. Tahun ini akan ada 36 rusun ke arah sana. Baru mau lelang.”
Walhasil, tak hanya sisi penghematan energi melalui rekayasa pencahayaan, juga ruangan terbuka hijau bagi masyarakat.
Mendesak
Heru Kundhimiarso, Deputi Advokasi dan Kampanye Walhi Jakarta mengatakan, gerakan menghijaukan Jakarta sangat mendesak. Udara Jakarta, katanya, sudah sangat buruk.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, ambang batas kandungan partikel debu 60 mikrogram per meter kubik. Jakarta, lebih 150 mikrogram per meter kubik atau 2,5 kali di atas ambang normal. Itu belum termasuk konsentrasi karbon dioksida (CO2) dari sumber bergerak 589.167,92 ton, sulfuroksida (SO2) sumber tak bergerak 403.523,2 ton per tahun. Juga nitrogen oksida (NOx) dari sumber bergerak sejumlah 27.079,2 ton per tahun.
Ada banyak penyebab kualitas buruk udara Jakarta, dari kepadatan penduduk hingga kendaraan. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Jakarta 2013 menyatakan, betapa padat Jakarta. Sebanyak 10.090.301 jiwa harus menempati luas 662,33 kilometer persegi. Jumlah kendaraan bermotor melewati jumlah penduduk.
Berdasarkan data Ditlantas Polda Metro Jaya, kendaraan di Jakarta mencapai 16.043.689 unit. ”Harus ada solusi dengan perluasan RTH di daerah pendukung seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi,” kata Heru.
Sementara itu, City Partnership Coordinator for Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) Mercy Corps Indonesia, Nyoman Prayoga menyebutkan, RTH itu paru-paru kota. ”Itu elemen penting, terlebih di tengah tekanan pemanasan global dan perubahan iklim,” katanya.
Tak hanya menjaga fungsi ekologis, RTH juga salah satu bentuk ruang publik untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat. Selain itu, pengadaan RTH di berbagai level juga perlu didorong, dari tingkat kelurahan, RT, RW, perkantoran bahkan komersil.
Daerah, katanya, bisa mendorong pemenuhan RTH dengan kebijakannya bahkan kreativitas masing-masing, misal, swasta diajak berkolaborasi membuat taman publik.
