Beberapa orang tampak menaiki crane pelabuhan batubara PLTU Cirebon di Kecamatan Astanajapura, Cirebon, Minggu (15/5/16). Mereka para aktivis lingkungan yang tergabung dalam gerakan bebas batubara, Koalisi Break Free. Ada Greenpeace Indonesia, Walhi, dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).
Kala naik crane, para aktivis membentangkan spanduk bertuliskan ‘Quit Coal.’ Lewat spanduk ini, mereka mendesak pemerintah Indonesia segera beralih dari ketergantungan batubara menuju sumber energi terbarukan lebih bersih.
Aksi juga menyoroti rencana ekspansi PLTU Cirebon yang bakal menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial, terutama kesehatan masyarakat. Sore hari, para aktivis digiring polisi.
Manajer Advokasi Walhi Muhnur Satyahaprabu mengatakan, 12 aktivis aksi PLTU Cirebon diamankan polisi sekitar pukul 16.30. Mereka dua tim, yakni aksi panjat crane dan di perahu.
“Tim pertama dibawa ke Polres Cirebon, tim kedua ke Ditpolair. Diamankan katanya karena memasuki perairan terlarang, aksi tak memberitahukan.”
Arif Fiyanto, Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia mengatakan, tak mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepolisian terkait aksi. Namun aksi Break Free sebenarnya sangat terbuka. Publik sudah tahu sejak awal mengenai rencana aksi. “Aksi Mei ini kita terbuka. Kita koalisi terbuka tapi memang tak spesifik.”
Selain aksi pemblokiran ada juga kampanye dari tiga organisasi ini. Semua dibawa ke kantor polisi. Ke-12 aktivis baru keluar dari kantor polisi pukul 2.00 dini hari.
Break Free
Sebelum itu, Rabu (11/5/16), di Bunderan HI, Jakarta, ribuan warga berkumpul. Jumla sekitar 3.000-an. Mereka adalah petani dan nelayan dari berbagai daerah seperti Batang, Cirebon, Indramayu, Pelabuhan Ratu dan lain lain. Mereka warga yang terkena langsung dampak PLTU batubara.
Para petani dengan caping di kepala membawa spanduk bertuliskan kalimat-kalimat penolakan pembangunan PLTU batubara. Ada juga membawa atribut lain yang menunjukkan identitas sebagai nelayan. Inilah rangkaian aksi Break Free (gerakan bebas batubara).
Tak lama setelah berkumpul, mereka bergerak ke Kedutaan Besar Jepang. Komando aksi dari mobil cont persis di depan peserta aksi beorasi meminta pemerintah Jepang menghentikan seluruh pendanaan terhadap PLTU di Indonesia.
Setelah beberapa saat, massa bergerak ke Istana Negara dikawal ratusan polisi. Wajah berpeluang keringat tampak semangat menuntut pemerintah beralih menggunakan energi baru terbarukan dan meninggalkan batubara.
Zaenal Muttaqin, Aliansi Masyarakat Peduli Cirebon mengatakan, PLTU menjadi sumber penyakit. “Kita bukan hanya meminta penutupan PLTU juga penutupan pelabuhan bongkar muat batubara di Cirebon,” katanya.
Pemerintah, makin menambah pembangunan PLTU. Di Cirebon, akan membangun dua PLTU besar dan pelabuhan batubara terbesar. “Kita jelas menolak karena merampas sawah dan tanah juga mencemari lingkungan.”
Sarjani, nelayan Indramayu ikut beorasi. “Istana Merdeka tak pernah tercemar! debu batubara. Kami di kampung tercemar. Laut dirampas. Ini kedzaliman bagi warga. Negara punya kewajiban melindungi segenap tumpah darah. Jangan sebarkan penyakit dengan debu batubara. Kita ingin hidup sehat atas air, udara dan tanah sehat.”
Dia mengatakan, di Indramayu sekarang laut sudah dikuasai tongkang batubara. “Tolong negara hadir, jangan egois. Dengarkan kami.”
Hindun Mulaika, dari Greenpeace mengatakan, break free aksi serentak seluruh dunia meminta kepala negara menghentikan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan.
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Wali Nasional mengatakan, ini momen tepat bagi Indonesia berhenti meracuni anak bangsa dengan pencemaran dari PLTU batubara dan menanam benih penyakit.
“Hanya perlu niat politik kuat dari Presiden untuk lompat revolusioner menuju pemanfaatan energi bersih dan terbarukan yang melimpah. Tak hanya menjawab kebutuhan rakyat kecil di pelosok nusantara juga perbaikan kondisi sosial ekologis bangsa dan memastikan perlindungan keselamatan warga negara,”katanya.
Khalisah Khalid dari Walhi Nasional mengatakan, dari hulu hingga hilir memperlihatkan industri batubara memiliki daya rusak tinggi baik sisi lingkungan maupun sosial budaya masyarakat. Hasilnya, emisi gas rumah kaca Indonesia dari batubara akan meningkat.
Aksi ini, katanya, sekaligus mengingatkan Presiden mengenai komitmen kala COP21 Paris bahwa Indonesia akan menurunkan emisi karbon 29%.
“Ada kontrasepsi pada kebijakan pembangunan nasional tetap bertumpu batubara.”
Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat mengatakan, momentum Break Free merupakan aksi global menentang ketidakadilan iklim, salah satu oleh eksploitasi bisnis tambang batubara dan PLTU.
Dari berbagai PLTU seperti Cirebon, Indramayu, Sukabumi sampai Bekasi, menunjukkan proyek itu merampas sawah dan ladang warga, serta memberikan dampak buruk bagi lingkungan.
Koordinator Jatam, Hendrik Siregar mengatakan, energi fosil terutama batubara bukanlah pondasi kokoh menjamin kedaulatan dan ketahanan energi. “Kita ingin sampaikan kepada Pemerintahan Jokowi mulai berhenti menggunakan energi kotor dan beralih ke energi terbarukan.”
Pemerintah, katanya, harus betul-betul memprioritaskan dan membangun mekanisme komitmen menjadikan energi terbarukan sumber utama.
Dengan 42 pembangkit batubara yang sudah ada, katanya, pemerintah harus mulai berpikir untuk menutup. Pemerintah, katanya, harus membangun peta jalan kapan PLTU harus berhenti, ketika sumber energi terbarukan sudah mampu memasok kebutuhan energi.
