TNKS Bisa Dihapus dari Daftar Situs Warisan Dunia Bila Rencana Ini Dilakukan

Komite Warisan Dunia pada 2004 menetapkan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai Situs Warisan Dunia (World Heritage). Namun, akibat tingginya ancaman seperti perambahan, pembalakan liar, ekspansi perkebunan monokultur dan pembangunan jalan, World Heritage Committee UNESCO memasukkan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera ini (TNKS, TNBBS dan TNGL) sebagai Situs Warisan Dunia dengan status In Dangered (terancam) pada 22 Juni 2011.

Khusus TNKS, adanya rencana pembangunan jalan yang membelah kawasan ini makin memperparah kondisinya. “Adanya rencana pembangunan jalan, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak menganggap penting keutuhan TNKS. Bila ini terjadi, TNKS bisa dihapus dari daftar Situs Warisan Dunia,” kata Direktur Lingkar Institut Iswadi, Rabu (11/5/2016).

Iswadi mengemukakan hal tersebut dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Kerinci-Seblat di Bengkulu. “Bila rencana pembangunan jalan direalisasikan, laju perambahan dan luas kawasan yang dibuka semakin tinggi. Pastinya, semakin mengancam keberadaan spesies kharismatik Sumatera seperti harimau dan gajah,” tambahnya.

Koalisi Kerinci-Seblat merupakan gabungan delapan organisasi masyarakat sipil di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Jambi. Yakni, Genesis, Kanopi, Lingkar Institut, Walhi Bengkulu, Walhi Sumatera Selatan, Walhi Jambi, LTB Jambi, dan Akar Network. Koalisi ini dibentuk untuk menyikapi rencana pembangunan jalan yang membelah kawasan TNKS oleh sejumlah pemerintah daerah. “Data yang dimiliki koalisi menunjukkan ada 30 rencana pembangunan jalan yang membelah TNKS,” ujar Koordinator Akar Network, Supintri Yohar.

Deputi Program Walhi Sumatera Selatan Tubagus Soleh mengatakan, rencana pembangunan jalan yang membelah TNKS adalah bencana. Hal yang diperkuat oleh pernyataan Deputi Direktur Walhi Jambi Rudiansyah, rencana pembangunan jalan yang membelah TNKS bisa meningkatkan potensi bencana ekologi akibat rusaknya kawasan. “Artinya, bila dikaitkan dengan masalah kemanusiaan, harusnya pemerintah daerah melakukan pembangunan yang mengurangi potensi bencana, bukan malah meningkatkan,” imbuh Rudiansyah.

Dalam waktu dekat, Koalisi Kerinci-Seblat akan melakukan hearing dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya, mendesak KLHK untuk tidak memberikan izin, dan Kemendagri membatalkan sejumlah peraturan daerah yang telah memasukan rencana pembangunan jalan tersebut karena bisa dianggap melanggar setidaknya empat undang-undang dan satu peraturan presiden.

Yakni, UU No 5/1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No 41/1999 Tentang Kehutanan, UU No 18/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusahan Hutan, UU No 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Presiden No 13/2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. “Jangan hanya perda yang menghambat investasi yang dibatalkan, perda yang mempercepat kerusakan kawasan hutan dilindungi juga harus dihapus,” kata Koordinator Koalisi Kerinci-Seblat, Barlian.

30 Rencana Jaringan/Ruas Jalan yang Membelah TNKS

Sumber: Koalisi Kerinci –Seblat (2016).

Warisan Dunia

TNKS dibentuk dari 17 kelompok hutan yang merupakan bagian hutan lindung register tahun 1921-1926 (ditetapkan Belanda), cagar alam dan suaka margasatwa yang ditetapkan pada 1978-1981, ditambah kawasan hutan produksi. Usulan pembentukan TNKS dilakukan berdasar hasil penelitian Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam dan WWF yang disponsori FAO (Food and Agriculture Organization) pada 1977 – 1980.

Usulan tersebut ditanggapi Departemen Pertanian (kala itu membidangi sektor kehutanan), Departeman Penerangan, Menteri Negara PPLH dan Meneg Ristek dengan mengeluarkan pernyataan bersama dan konsep Strategi Konservasi Alam di Indonesia pada 6 Maret 1980. Pada Kongres Taman Nasional Sedunia III di Bali tahun 1982, pemerintah menetapkan rencana taman nasional untuk 11 kawasan, termasuk Kerinci Seblat.

Surat Menteri Pertanian No.736/ Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 menetapkan TNKS seluas 1.484.660 hektar. Dalam perkembangannya, luas TNKS berkurang menjadi 1.386.000 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 192/Kpts-II/1996 tanggal 1 Mei 1996. Akibat terjadi penyusutan, dilakukanlah revisi dengan melakukan tata batas.

Setelah pemancangan pal batas dan rekonstruksi, Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No. 901/Kpts- II/1999 tanggal 14 Oktober 1999  menetapkan kawasan TNKS seluas 1.375.349 hektar. Lalu, berdasarkan SK Menhut No.420/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, luas TNKS menjadi 1.389.510 hektar. Pada 2003, taman nasional yang membentang di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat ini juga ditetapkan sebagai Taman Nasional Warisan Asean.

Hasil penelitian Purwanto (2015) menunjukkan, laju perambahan TNKS sepanjang 1990 – 2014 adalah 2.737 hektar/tahun. Bila dibagi tiga periodisasi, laju perambahan sepanjang 1990 – 2000 adalah 846,93 hektar/tahun, sepanjang 2000 – 2010 menjadi 1.414,20 hektar/tahun, dan meningkat tajam menjadi 10.772,65 hektar/tahun sepanjang 2010 – 2014. Diperkirakan, luas kawasan yang dirambah hingga 2014 sebesar 130.322,2 hektar.

Kawasan Hutan yang Membentuk TNKS

Sumber: Diolah dari berbagai sumber