Kehadiran Tol Laut yang membentang dari Sabang hingga Merauke diharapkan bisa memecah masalah disparitas harga logistik di berbagai daerah. Selama ini, harga logistik kerap berbeda antara satu dengan daerah yang lain, dengan alasan pasokan bahan logistik terbatas.
Kesimpulan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Tol Laut yang digagas Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya bersama Kementerian Perdagangan, Direktur PT Pelni, dan Kementerian serta lembaga terkait lainnya. Rapat tersebut berkaitan dengan keluarnya Perpres No.106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut.
Terkait disparitas harga logistik tersebut, menurut Deputi III Kemenko Maritim dan Sumber Daya Ridwan Djamaludin, memang sangat terasa di hampir semua daerah di semua kepulauan. Namun, perbedaan mencolok tersebut diyakini akan berubah menjadi sama jika Tol Laut bisa terwujud.
“Salah satu contohnya adalah di Namlea, Kabupaten Buru. Di sana, harga logistik asalnya sangat mahal karena pasokan yang jarang. Namun kini, harga sudah mengalami penurunan hingga mencapai 30 sampai 40 persen,” ucap dia.
Kemudian, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pelaksanaan program Tol Laut akan berjalan sangat baik karena didukung oleh dana yang cukup. Dana tersebut, sebagian besar ada di Ditjen Perhubungan Laut dan Darat Kementerian Perhubungan.
“Di sana, ada anggaran untuk Angkutan Laut perintis baik penumpang maupun barang sebesar Rp1,16 trilyun yang rinciannya adalah untuk angkutan barang Rp220 miliar, angkutan ternak Rp8 miliar, dan penumpang khususnya untuk wilayah Indonesia Bagian Timur sebesar Rp937 miliar,” tutur dia.
Selain anggaran tersebut, Bambang menjelaskan, Pemerintah juga fokus untuk membenahi fasilitas pendukung untuk Tol Laut. Kata dia, ada anggaran untuk sarana Fasilitas Pelabuhan (Faspel) sebesar Rp2.089 miliar, anggaran untuk pengerukan alur pelayaran sebesar Rp761 miliar, anggaran untuk pembangunan/rehab Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan Sistem telekomunikasi pelayaran sebesar Rp527 miliar dan pembangunan berbagai jenis kapal (kontrak tahun jamak) sebesar Rp4.651 miliar.
Sementara, Menko Rizal Ramli menggarisbawahi beberapa point penting terkait pelaksanaan Program Tol Laut.Meski sudah dalam jalur yang tepat, namun masyarakat belum percaya dengan pelaksanaan program tersebut.
“Program Tol Laut sudah dimulai beberapa langkah serta ada dampak yang baik yaitu penurunan harga kebutuhan pokok di beberapa daerah karena Program Tol Laut yang sebagian disubsidi untuk menciptakan pelayaran reguler (reguler shipping),” jelas dia.
Rizal mengatakan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan PT Pelni diharapkan terus melakukan kajian mendalam terhadap tren Program Tol Laut di masa mendatang terutama terkait jenis dan ukuran kapal yang akan digunakan pada jalur tol laut ini.
“Arus balik agar didorong oleh kementerian/lembaga teknis dengan mengumumkan jadwal kapal yang siap mengangkut barang-barang kebutuhan masyarakat. Kementerian Perdagangan diminta untuk mengumpulkan dan mengadakan pertemuan dengan para pedagang besar agar memanfaatkan penggunaan regular shipping yang sudah ada,” tandas dia.
Untuk memperkuat program tol laut dan berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia Timur yang menetap di wilayah pegunungan dan dataran tinggi, Rizal Ramli menugaskan secara khusus kepada Deputi III Kemenko Maritim dan Sumber Daya untuk merintis program “Jembatan Logistik Udara” guna mengurangi disparitas harga yang lebih efekif di wilayah Indonesia Timur dengan menggunakan pesawat udara.
