Kelancaran perbaikan tata kelola atau merestorasi gambut tak bisa dikerjakan sendiri oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), tetapi memerlukan kerja bersama, baik pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat. Kepala-kepala daerah menyatakan siap bekerja bersama demi bencana kebakaran parah tak terulang.
Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, banyak belajar pada kebakaran 2015 hingga tak ingin kesalahan sama terulang. Setelah dilantik, Februari lalu, dia langsung mengumpulkan semua bupati/walikota yang mempunyai lahan gambut luas.
“Kami libatkan Danrem, Dandim, semua Kapolres harus ada komitmen kuat,” katanya dalam rapat dengan BRG di Jakarta, Senin (30/5/16).
Dia mengatakan, dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan perlu komitmen dan tim kerja solid. Dia juga mengumpulkan perkebunan dan perusahaan membahas penanganan karhutla.
“Saya sampaikan apabila ada perusahaan lalai ketika lahan terbakar tak cepat dipadamkan, saya sendiri yang akan merekomendasikan dicabut izinnya,” katanya.
Zumi mengaku, selalu monitor perkembangan karhutla. Begitu juga soal sekat kanal terutama pada perusahaan-perusahaan besar. “Saya minta sebelum Agustus sudah selesai semua. Jika masuk Agustus, kita biasa sudah telat. Kita harus siap.”
Komitmen ini sudah Zumi sampaikan berkali-kali. Namun, mereka agak terkendala anggaran terutama pengadaan eskavator buat membantu warga (petani) membuka lahan. “Ketika lahan ini tak boleh dibakar, apa solusinya untuk masyarakat? Kami punya progran satu eskavator satu kecamatan. Eskavator untuk membuka lahan. Masalahnya, anggaran. Kami baru bisa 2017. Tahun 2016, kita coba di perubahan, tentu terbatas. Kita ada lebih 130 kecamatan,” katanya.
Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat juga hadir dalam pertemuan itu. Di Kalbar, katanya, gambut belum terbuka tak boleh diganggu. Kalau gambut sudah menjadi perkebunan maupun transmigrasi, mereka diminta membuat embung. Dengan embung-embung ini, apabila kebakaran, ada pasokan air. Lahan terbakar, kalau bisa ditanami kembali.
Dia mengatakan, tak perlu saling menyalahkan tetapi segera memperbaiki bersama. “Mari kita sama-sama jangan saling salah menyalahkan tapi dukung mendukung apa yang bisa kita perbuat.”
Dia meminta, dalam merestorasi BRG melibatkan masyarakat (pemuda) sekitar proyek.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, dalam pencegahan karhutla, Riau ada dua skenario, yaitu secara struktural dan nonstruktural. Secara struktural, katanya, membuat sekat kanal, waduk dan sumur bor. Sekat sudah dibangun di Riau sekitar 5.000, baik bantuan swasta, pemerintah pusat, daerah, maupun luar negeri. “Kami sudah ada peta. dengan BRG dan Norwegia kita buat sumur bor.”
Langkah nonstruktural, dengan sosialisasi dampak kebakaran dan cara bercocok tanam tanpa bakar lahan. Juga sosialisasi tentang penghargaan dan hukuman dalam penanggulangan kebakaran. Perusahaan juga sosialisasi dan memberikan penghargaan ke desa bebas asap.
Posko kebakaran hutan Riau, di Pekanbaru dengan komando Danrem. BNPB bersama Lanud dan BMKG setiap hari berintegrasi memantau titik api di Riau.
“Kita juga ada pinjaman helikopter BNPB. Bisa memantau setiap hari hotspot. Bersyukur Presiden membentuk BRG, kami melihat tujuan ini sangat positif. Di Riau gambut sekitar 5,7 juta hektar, 60% dari luas Riau.”
KLHK siapkan aturan
Guna mendukung kinerja BRG, KLHK sedang mempersiapkan berbagai regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lahan gambut.
Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, sudah ada surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melarang pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. “Ini penting karena lahan gambut yang diusahakan harus tata kelola air berbasis kesatuan hidrologis,” katanya.
Dia mengingatkan, semua pihak menahan diri tak membuka lahan gambut. Sebab, katanya, dari evaluasi, masih ada beberapa indikasi membuka lahan gambut.
“Ini perlu penguatan regulasi pemerintah. Akan ada Peraturan Pemerintah mengatur ini. KLHK sedang evaluasi perizinan seluruh pelaku usaha pemanfaatan hasil hutan. Kami mohon dengan sangat jangan lagi ada dari daerah-daerah memberikan rekomendasi pelepasan kawasan terutama di lahan gambut.”
Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pencegahan karhutla gambut ini sangat penting diperhatikan. Dalam bekerja, katanya, juga harus terpadu. “Selama hampir dua tahun saya di pemerintahan, melihat memang kekurangan paling utama keterpaduan tim. Masing-masing masih bekerja pakai gaya lama,” katanya.
Kolaborasi 11 universitas
Guna mempercepat dan mengefektifkan agenda BRG juga menjalin kerjasama dengan 11 universitas di Indonesia selain kerjasama dengan Universitas Hokkaido dan Universitas Kyoto, Jepang.
Sebelas universitas itu, antara lain, Univeristas Jambi, Universitas Riau, Universitas Tanjungpura, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Palangkaraya, Universitas Cendrawasih, Universitas Mulawarman, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Sebelas Maret.
Kepala BRG Nazir Foead mengatakan, dalam rancangan program riset maupun pemantauan, kunci deteksi awal, dan cepat. “Itu tentu dirancang bersama-sama pakar dan universitas. Akan memberikan masukan kepada kami kebijakan bersama KLHK dan pemerintah provinsi,” katanya.
Upaya restorasi gambut melalui perbaikan tata kelola ekologi, ekonomi dan social, katanya, memerlukan dukungan riset mendalam dan aksi bersama civitas akademika.
“Para pakar restorasi dari perguruan-perguruan tinggi diharapkan berbagi pembelajaran, informasi dan kajian ilmiah terkait riset dan restorasi gambut yang dilakukan.”
Peneliti dari 11 universitas akan berkolaborasi dengan tim ahli BRG.
Deputi Penelitian dan Pengembangan BRG, Haris Gunawan mengatakan, penelitian harus menjawab persoalan konkrit restorasi gambut.
“Restorasi bukan hanya membasahi gambut dan mencegah kebakaran, juga mendorong kesejahteraan masyarakat. Kita ingin mendengar dari peneliti bagaimana restorasi ada nilai ekonomi baik bagi masyarakat dan kelestarian gambut. Ke depan, kita tidak perlu lagi membayar biaya sosial tinggi karena ekosistem gambut.”
Dia mengatakan, informasi dan penelitian berserakan di berbagai perguruan tinggi akan dikumpulkan BRG untuk materi pembelajaran dan agenda riset aksi restorasi gambut.
BRG juga mengembangkan KKN tematik bagi para mahasiswa. Mahasiswa dikirim ke proyek BRG untuk pendampingan langsung ke masyarakat. Sejauh ini, baru Univeristas Riau melaksanakan KKN tematik. Universitas lain sedang persiapan.
Rektor Universitas Riau Aras Mulyadi mengatakan, salah satu peran perguruan tinggi yakni penelitian dan pengabdian masyarakat. Berkenaan restorasi gambut, mereka sudah KKN tematik dengan menurunkan mahasiswa ke desa-desa rawan kebakaran.
Dalam KKN, ada berbagai program seperti memberdayakan masyarakat mencegah karhutla gambut, membina masyarakat peduli api sampai membantu masyarakat menjalankan praktik kearifan lokal.
“Kami menurunkan relawan alumni ke desa-desa untuk pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam gambut.”
Rektor UGM Dwikorita Karnawati mengatakan, tahun lalu pernah mengirim mahasiswa KKN ke Jambi kala karhutla. Tahun ini, akan dikirim kembali.
UGM juga riset soal gambut sejak 1970. Meski kadang hasil riset itu tak bisa diterapkan seluruhnya karena berbagai alasan.
“Kami tak akan menyerah, akan terus riset. Penelitian sosial penting. Kita sedang siapkan riset rekayasa sosial soal hidrologi, aspek ekonomi dan lain-lain.”
Sekjen Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Ainun Na’im mengatakan, perguruan-perguruan tinggi, sebenarnya banyak penelitian dan bentukan lembaga terkait gambut. Mungkin, selama ini kurang terintegrasi. Dengan ada BRG, katanya, bisa mengintegrasikan semua upaya dan sumberdaya dalam mengurangi bahkan menghilangkan risiko karhutla.
