Keinginan Pemerintah Sumatera Selatan mewujudkan green growth atau pembangunan hijau di lansekap dataran rendah dan gambut, mulai mendapatkan dukungan sejumlah pihak. Salah satunya dari konsorsium ZSL (Zoological Society of London), yang akan mengerjakan Kelola Sembilang-Dangku Project, yang MoU-nya telah ditandatangani Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Andjar Rafiastanto, Country Director ZSL Indonesia, 26 Mei 2016 lalu.
Proyek percontohan produksi-perlindungan ini merupakan skema Kemitraan Publik-Swasta-Masyarakat (Public-Private-People Partnership), untuk menghadapi tantangan deforestasi, degradasi lahan gambut, kebakaran hutan dan dampak perubahan iklim.
Kemitraan ini merupakan inisiatif unik dan inovatif yang sangat selaras dengan kesanggupan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi Intended Nationally Determined Contribution (INDC) sebagaimana disampaikan di UNFCCC.
Menurut Andjar Rafiastanto, lansekap Dangku-Sembilang ini mencakup hamparan gambut utama di Sumatera Selatan yang memiliki potensi paling besar bagi pengurangan emisi gas rumah kaca, melalui perbaikan, perlindungan dan pengelolaan. “Percontohan ini bisa menjadi model acuan untuk direplikasi baik di dalam dan di luar wilayah Sumatera Selatan.”
Dijelaskan Andjar, proyek ini memiliki enam komponen yang akan memberikan dukungan teknis pada skala yang berbeda, membangun dan mengujicobakan model kemitraan lansekap.
Pertama, basis data bio-fisik dan ‘carbon budget’ untuk pengelolaan gambut dan lansekap dataran rendah, serta prioritas konservasi. Komponen ini mencakup pengumpulan data bio-fisik, serta serangkaian analisis yang penting bagi pembuatan kebijakan dan keputusan untuk pengelolaan lansekap gambut.
Kedua, bekerja sama dengan Pemerintah Sumatera Selatan membangun kebijakan, kelembagaan, dan kapasitas pada skala provinsi untuk pengelolaan lansekap berkelanjutan. Dengan memadukan sektor publik dan swasta, serta memungkinkan peran-serta masyarakat. Komponen ini mencakup kebijakan dan kelembagaan yang sesuai, serta pengembangan sistem pemantauan lansekap berkelanjutan pada tingkat provinsi.
Ketiga, mendukung sektor publik dan swasta untuk mengembangkan uji-coba pengelolaan lansekap berkelanjutan, dengan peran-serta aktif masyarakat. Sektor publik mencakup Taman Nasional Berbak-Sembilang dan unit-unit KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan).
Keempat, mengembangkan model lansekap di masyarakat dengan memungkinkan pemecahan isu-isu keamanan tenurial, serta memperkuat landasan perikehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Kelima, memanfaatkan peluang internasional yang relevan, kendala dan pembelajaran implementasi untuk mengatasi masalah kebijakan nasional yang diperlukan dalam up-scaling model pengelolaan lansekap berkelanjutan serta peningkatan perlindungan dan pengelolaan hutan dan lansekap lahan gambut di Indonesia.
Keenam, menyediakan dukungan bagi pengelolaan proyek dan perpaduannya dengan Pemerintah Sumatera Selatan, termasuk para mitra dari sektor swasta dan masyarakat lokal.
Mitra teknis
Dalam melaksanakan kegiatan ini, ZSL mengajak mitra kunci, seperti Deltares yang akan memimpin semua pekerjaan berkaitan gambut, seperti hidrologi dan risiko kebakaran.
Selanjutnya IDH – The Sustainable Trade Initiative, yang akan menggerakkan sektor swasta dan publik dalam forum multi-pihak pengelolaan lansekap. IDH juga akan menyediakan pendanaan dan dukungan teknis bagi kegiatan relevan, dengan fokus industri kelapa sawit, kertas dan lahan gambut.
SNV akan memimpin pengembangan dan berbagai intervensi mendukung upaya ekspansi dan produksi kelapa sawit dan karet secara berkelanjutan. Daemeter Consulting akan menyediakan input teknis pengembangan strategi, kebijakan, perencanaan dan mekanisme kelembagaan yang efektif.
Forest Peoples Programme (FPP) akan memimpin kegiatan di tingkat desa/masyarakat, khususnya kegiatan yang terkait penguasaan lahan (land tenure) dan pemetaan partisipatif, serta pemantauan aspek sosial-budaya yang bernilai konservasi tinggi. “Kita akan libatkan mitra teknis dan masyarakat sipil lainnya di Sumatera Selatan,” kata Andjar.
Terkait konflik masyarakat adat dengan pemangku Hutan Margasatwa Dangku (BKSDA Sumsel), Andjar mengatakan pihaknya akan mencari skema yang tidak merugikan masyarakat adat, juga melindungi keberadaan Dangku.
“Bersama mitra kita tengah mendiskusikan persoalan tersebut, dan mencarikan solusi, sehingga semua kepentingan dapat dipenuhi. Kita sangat perlu melindungi Dangku, tapi kita juga ingin masyarakat hidup sejahtera,” katanya.
Dr. Najib Asmani, Staf Khusus Gubernur Sumsel Perubahan Iklim, optimistis terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. “Saya yakin akan berjalan baik. Proyek ini merupakan niat baik menjaga lahan gambut demi kemakmuran bersama, sesuai spirit Talang Tuwo,” paparnya.
