Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon 29% sampai 2030. Guna mencapai target ini, peran daerah (provinsi) sangat penting. Dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) mengamanatkan setiap provinsi memiliki rencana aksi iklim lewat rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK). Sayangnya, selama ini, sulit mendapatkan gambaran data dan informasi iklim per provinsi secara utuh. Data banyak terpencar pada institusi berbeda dengan format sulit dimengerti.
Guna mendukung penyediaan data ini, World Resources Institute Indonesia (WRI Indonesia) Senin (5/6/16), meluncurkan Platform Interaktif untuk Data lklim (PINDAI), atau Indonesia Climate Data Explorer (CAIT Indonesia).
PINDAI merupakan platform data iklim interaktif guna memantau komitmen iklim pada level provinsi di Indonesia. Publik bisa mengakses kumpulan data iklim komprehensif dan gratis lewat PINDAI. Ia berisi analisis dan data iklim yang memungkinkan pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat memantau, menelusuri, dan membandingkan data dan informasi iklim pada 34 provinsi di Indonesia.
Andhyta F. Utami, Climate Program Coordinator WRI-Indonesia mengatakan, rencana aksi daerah untuk memberikan gambaran komitmen bersama dari setiap provinsi dalam mencapai sasaran penurunan target emisi 29%. ”Emisi bervariasi mulai pertanian, kehutanan, energi, transportasi dan industri serta limbah,” katanya di Jakarta.
Dia mencontohkan, data resmi pemerintah, Sumatera Utara, provinsi tertinggi penghasil emisi 2010, lebih 250 MtCO2e. Kini, ada pergeseran emisi per kapita tertinggi di Papua. Awalnya, Papua peringkat keenam tertinggi. Dengan analisa data ini, katanya, bisa menjelaskan, penduduk di Papua, memiliki tanggungjawab terhadap emisi jauh lebih besar daripada di Sumut.
“Data itu menggambarkan setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap emisi di daerah masing-masing,” kata Direktur WRI-Indonesia, Nirarta Samadhi.
Data spesifik sumber emisi di beberapa provinsi pun dapat terlihat lebih jelas melalui PINDAI. Begitu juga, data terkait adaptasi setiap provinsi, yakni, delapan provinsi dengan rencana adaptasi, 25 tak ada dan satu provinsi informasi tak tersedia. ”Kita mampu mengkolaborasikan data-data di pemerintah untuk dianalisis.”
Data-data itu, katanya, dikumpulkan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah, seperti dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Pusat Statistik (BPS). ”Ini untuk lebih mendekatkan pengguna dalam menelusuri, membandingkan dan memahami emisi dan komitmen iklim dari 34 provinsi,” ucap Koni, sapaan akrabnya.
Andhyta mengatakan, data sangat penting dalam penentuan langkah penanganan iklim. Namun, katanya, kapasitas tiap provinsi dalam menghasilkan data masih menjadi tantangan. Belum lagi, data tersedia bisa kurang akurat, tak mutakhir, sampai tak interaktif.
Dengan sajian data PINDAI, katanya, yang lebih kaya dan informatif, diharapkan mampu memacu pemerintah daerah memperbaiki kualitas. ”Ini nanti bisa menjadi pembanding antara satu daerah dengan yang lain.” PINDAI, katanya, bisa menjadi solusi mengisi ”kekosongan” informasi data pemerintah.
